Kegiatan jurnalistik pada prinsipnya ialah melakukan pekerjaanmencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyiarkan gagasan dan informasi kepada umum atau biasa jugadikenal dengan 6M. Apabila ”diperas” lagi maka kegiatan jurnalistik dapat dijadikan tiga tahapan, yakni proses mencari berita (newsgetting), proses mengolah berita (news processing) dan menyiarkanberita (news presenting). Itulah sebabnya pekerjaan meminta uang, apalagi memerasdan melakukan tindak kriminal lainnya, walaupun mungkin dilakukan oleh seorang wartawan, bukanlah pekerjaan jurnalistikdan termasuk tindak pidana biasa.

Memang, karena kemiripan istilah atau penyebutannya, kata “etiket” seringkali disama artikan dengan kata “etika.” Padahal keduanya memiliki makna yang sangat berbeda. Kata “etiket” semula berarti “secarik kertas yang ditempelkan pada botol atau barang tertentu” dan kemudian berkembang menjadi tata cara melakukan sesuatu atau sopan santun. Dari sini terlihat “etika” lebih luas dari “etiket.” Etika tidak hanya mengatur tata cara mengenai suatu hal, tetapi juga menyangkut baik buruknya hal tersebut. Etika tidak hanya menyangkut bagaimana sesuatu harus dilakukan, tetapi lebih jauh lagi apa yang harus dan boleh dilakukan dan apa yang buruk dan tidak boleh dilakukan. Etika terutama menyangkut baik buruk berdasarkan hati nurani. Dengan demikian, etika sebagai refleksi kritis mengenai sifat dan tingkah laku manusia sepanjang menyangkut moral.

Dalam kaitan profesi, kata “etika” merujuk pada arti ketiga, yaitu kumpulan nilai-nilai profesi tertentu yang dibuat dari, oleh dan untuk profesi itu sendiri.

Dari berbagai macam pendapat dan teori tentang arti kata etika, secara umum dapat dikumpulkan menjadi setidaknya tiga arti:
a. Salah satu cabang tertua filsafah tentang moral.
b. Sistem nilai yang berisi pedoman dasar yang mengatur tingkah laku suatu masyarakat.
c. Kumpulan nilai-nilai moral bagi suatu kelompok masyarakat atau profesi tertentu yang dibuat dari, oleh, dan untuk masyarakat atau profesi itu sendiri yang terutama berasal dan diukur berdasarkan hati nurani pengemban profesi tersebut.

Pada prinsipnya wartawan adalah orang yang secara teraturmelaksanakan kegiatan jurnalistik. Ini berarti wartawan tidak identik dengan orang yang memiliki kartu pers. Walaupun seseorang memiliki seribu kartu pers, tetapi jika dia tidak melakukan kegiatan jurnalistik, dia bukanlah wartawan.

Kata “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos (bentuk tunggal) atau etha (bentuk jamak). Kata itu pada awalnya sekali berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berfikir. Dalam sejarah perkembangannya kemudian, akhirnya, kata itu berarti moral. Istilah moral sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata mos (tunggal) atau mores (jamak), yang awalnya juga berarti adat kebiasaan. Dengan kata lain, akar kata “etika” sama dengan akar kata “moral,” tetapi yang pertama berasal dari bahasa Yunani dan yang kedua dari bahasa Latin.

Negara Republik Indonesia ialah negara berdasarkankedaulatan rakyat. Rakyatlah yang menentukan segalanya. Oleh karena itu rakyat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjaditerhadap negara, bangsa dan tanah airnya. Pers, antara lain, berperan untuk memenuhi hak rakyat untuk mengetahui. Agarrakyat atau masyarakat dapat mengetahui yang sesungguhnya terjadi dan kemungkinan pilihan-pilihan apa saja yang dapatdilakukan, pers melakukan peran pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.Adanya pengawasan, kritik, koreksi dan saran dari pers terhadap kepentingan umum akan membuka mata dan pikiran rakyatterhadap apa yang sesungguhnya terjadi. Berdasarkan hal itu dapat melahirkan pemikiran bagaimana seharusnya menghadapi dan ataumemecahkan masalah yang ada. Inilah fungsi sosial kontrol dari pers. Dalam penjelasan umum UU Pers ditegaskan, pelaksanaanfungsi sosial kontrol dari pers sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, baik korupsi, kolusi,nepotisme dan penyimpangan lainnya.

Dalam mencari, mengolah dan menyampaikan informasi walaupun sudah ada Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, bagi pers tetap berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Kehadiran Undang-undang KIP tidak membatasi pers untuk bekerja berdasarkan prinsip-prinsip jurnalistik termasuk pers tetap memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Namun apabila ada wartawan sedang bertindak untuk kepentingan pribadinya dalam mencari informasi berlakulah ketentuanketentuan menurut Undang-undang KIP. Dengan demikian pers tetap bebas melaksanakan 6M (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyiarkan informasi). Tentang hal ini sudah ada nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Komisi Informasi (KI), lembaga yang mempunyai soal-soal keterbukaan informasi publik yang isinya menegaskan hal tersebut.

Peraturan Dewan Pers No. 7 Tahun 2008 ini berisi empat alenia mukadimah dan 13 item mengenai standar organisasi wartawan.

Sesuai dengan penjelasan pasal 17 Undang-undang Pers, dalam mengembangkan kemerdekaan pers, masyarakat antara lain dapat membentuk media watch.