PERATURAN DEWAN PERS NOMOR : 4/PERATURAN-DP/VIII/2024 TENTANG KERANGKA DAN MEKANISME KERJA KOMITE TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL UNTUK MENDUKUNG JURNALISME BERKUALITAS

PEDOMAN PERILAKU DAN STANDAR PERS PROFESIONAL PENDAHULUAN

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Oleh karena itu, kemerdekaan pers sebagai bagian dari hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dijamin oleh Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya secara profesional. Pers nasional yang profesional berhak memperoleh jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak mana pun.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi manusia, bertindak profesional, taat kode etik jurnalistik dan peraturan lain yang terkait dengan pers. Oleh karena itu, Dewan Pers bersama konstituen perlu menyusun pedoman bagi pers untuk melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dalam koridor pers yang profesional.

TUJUAN

Tujuan pembentukan pedoman ini mendorong penegakan undang-undang tentang pers dan Kode Etik Jurnalistik, kepatuhan perusahaan pers pada Standar Perusahaan Pers, mencegah wartawan menyalahgunakan profesi, serta melindungi publik dari pers yang tidak profesional.

1. DEFINISI

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:
a. Pers Nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.

b. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, media siber, dan kantor berita, serta perusahaan media 4 lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi.

c. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

d. Publik adalah masyarakat yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kerja-kerja jurnalistik dan produk jurnalistik.

e. Kegiatan jurnalistik adalah mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, media siber, dan segala jenis saluran yang tersedia.

2. PERUSAHAAN PERS PROFESIONAL

Perusahaan pers profesional adalah perusahaan pers yang mematuhi Undang-Undang tentang Pers, Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, Peraturan Dewan Pers tentang Pendataan Perusahaan Pers sebagai berikut:

a. berbadan hukum Indonesia yang dibuktikan melalui keputusan menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

b. menjalankan peran pers sesuai ketentuan peraturan perundang-undang tentang pers;

c. mencantumkan nama media, alamat kantor media, penanggung jawab bidang redaksi, dan penanggung jawab bidang usaha;

d. membedakan secara jelas bidang redaksi dan bisnis;

e. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan lain yang terkait dengan pers;

f. memiliki penanggung jawab dengan kompetensi wartawan utama;

g. memberikan upah sekurang-kurangnya 13 kali per tahun kepada wartawan minimal setara upah minimum provinsi;'

h. memberikan asuransi ketenagakerjaan dan asuransi kesehatan kepada wartawan;

i. memberikan perlindungan hukum kepada wartawan;

j. meningkatkan kompetensi wartawan;

k. tidak menggunakan identitas (penamaan, lambang, logo, lencana, emblem) yang menyerupai lembaga atau institusi negara;

l. pemilik media tidak mengintervensi ruang redaksi, baik langsung atau tidak langsung untuk kepentingan kelompok, golongan, atau afiliasi politik tertentu, yang mengancam kemerdekaan pers;

m. menghasilkan karya jurnalistik dengan menjaga independensi dan menyampaikan kebijakan editorialnya secara transparan.

3. PERS PROFESIONAL

Pers profesional harus memenuhi standar minimal antara lain;

a. memproduksi karya jurnalistik secara kontinu oleh wartawan yang profesional;

b. berita yang dihasilkan memenuhi kode etik dan standar jurnalistik.

4. WARTAWAN PROFESIONAL

Wartawan profesional dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik memiliki kewajiban:

a. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang pers, Kode Etik Jurnalistik, dan peraturan lain yang terkait dengan pers;

b. memenuhi standar kompetensi wartawan (muda, madya, utama) dan/atau membuat karya jurnalistik;

c. bersikap independen dengan:
1) tidak menerima dan/atau meminta hadiah, imbalan, dan/atau suap dalam bentuk apa pun terkait dengan profesinya dari pihak yang dapat memengaruhi independensinya;
2) tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi, politik praktis, dan/atau jabatan publik;
3) nonaktif atau mengundurkan diri sebagai wartawan ketika menjadi calon kepala daerah, calon anggota legislatif, tim sukses partai politik, tim sukses pasangan calon, atau anggota partai politik.

d. tidak menggunakan identitas (lambang, logo, lencana, emblem) yang menyerupai lembaga atau institusi negara; tidak melakukan intimidasi kepada narasumber;

e. tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi, politik praktis, dan/atau jabatan publik; f. tidak melakukan intimidasi kepada narasumber.

5. HAK PUBLIK

Partisipasi publik sebagai bentuk pengawasan terhadap pers meliputi antara lain:

a. publik berhak memperoleh informasi yang tepat, akurat, dan benar;

b. publik memiliki Hak Jawab dan Hak Koreksi;

c. publik dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan berupa:
1) memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
2) menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

6. PERLINDUNGAN HUKUM

Perusahaan Pers dan Wartawan sebagaimana diatur dalam peraturan ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

7. SENGKETA

Sengketa mengenai pelaksanaan pedoman ini diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers.

Ketua Dewan Pers

\

Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pers

Bagian I: Pendahuluan

A. Latar Belakang

Negara Indonesia menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan rasa aman, termasuk dari kekerasan dan kekerasan seksual. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Negara juga menjamin hak setiap orang atas pekerjaan yang layak sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana termaktub dalam Pasal 28F UUD 1945. Segenap hak tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan pemenuhan satu hak akan saling bergantung pada pemenuhan hak-hak lainnya, sebagaimana prinsip hak asasi manusia yaitu antara lain indivisibility (tak terbagi), interdependent (saling bergantung), dan interrelated (saling terkait).

Salah satu perwujudan kerja layak bagi wartawan sebagai pihak yang melaksanakan tugas jurnalistik adalah situasi yang aman dalam bekerja, termasuk bebas dari kekerasan seksual. Hal ini selaras dengan komitmen negara Indonesia yang mendukung dan menyetujui penetapan Konvensi ILO 190 tentang Konvensi Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja dan Rekomendasi ILO 206 Tahun 2019 tentang Kekerasan dan Pelecehan pada 8 Juni 2019 dalam Sidang ILO di Jenewa. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap orang di dunia kerja tidak boleh mendapatkan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.

Selain itu, Negara Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi untuk menghapuskan kekerasan seksual. Pada 2022, Indonesia telah mengundangkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang ini merupakan dasar hukum bagi setiap orang, lembaga, dan korporasi untuk mengambil langkah konkret pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Adapun terkait dengan kekerasan seksual di tempat kerja, pada 2023 Kementerian Tenaga Kerja RI telah menerbitkan 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja.

Berbagai riset, peliputan media, dan pengalaman korban baik yang terdokumentasikan oleh lembaga penyedia layanan maupun oleh pers menunjukkan bahwa kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa pun, kapan pun, dan di mana pun. Pelaku juga beragam, tak terkecuali di kalangan pers. Pelaku dapat merupakan rekan kerja, atasan baik di struktur redaksi maupun manajemen, narasumber, mitra kerja, atau pihak lain yang terkait dengan tempat kerja selama wartawan menjalankan tugas jurnalistik. Perusahaan Pers, Organisasi Pers dan Dewan Pers mengemban tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang aman bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, termasuk aman dari kekerasan seksual di tempat kerja. Oleh karena itu, Perusahaan Pers, Organisasi Pers dan Dewan Pers perlu memiliki pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

B. Tujuan

Pembentukan pedoman ini bertujuan:
a. mencegah kekerasan seksual terhadap wartawan dan pekerja pers di tempat kerja, baik di dalam perusahaan pers dan organisasi pers maupun di luar perusahaan pers dan organisasi pers;
b. sebagai acuan bagi perusahaan pers dan organisasi pers dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap wartawan dan pekerja pers;
c. sebagai acuan bagi wartawan dan pekerja pers untuk mendapatkan pelindungan dari kekerasan seksual;
d. menciptakan ruang aman dan nyaman bagi setiap orang, baik di dalam perusahaan pers maupun di luar perusahaan pers;
 

C. Sasaran

Sasaran pedoman ini adalah:
1. Perusahaan Pers.
2. Organisasi Pers, meliputi organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
3. Setiap orang dalam perusahaan pers dan di luar perusahaan pers yang terkait dengan kerja jurnalistik. Setiap orang dalam perusahaan pers meliputi pendiri, pengawas, pemegang saham, serta karyawan, tanpa membedakan status karyawan tetap, kontrak, magang, freelancer, telah mengundurkan diri, sedang melamar kerja, atau telah pensiun, baik dalam struktur redaksi maupun manajemen. Adapun setiap orang yang terlibat dengan perusahaan pers antara lain narasumber, penyedia informasi, penyedia barang dan jasa, dan pihak-pihak lain yang berinteraksi dengan wartawan selama menjalankan tugas jurnalistik. 3

Bagian II: Definisi Operasional

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:
1. Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pers yang selanjutnya disebut Pedoman adalah petunjuk tertulis bagi perusahaan pers dan organisasi pers untuk membangun langkah konkret pencegahan kekerasan seksual dan menyediakan mekanisme penanganan kekerasan seksual di lingkungan pers.
2. Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang lainnya.
3. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
4. Pekerja pers adalah orang yang bekerja di perusahaan pers atau organisasi pers.
5. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tanpa membedakan status karyawan tetap, kontrak, magang, freelancer, telah mengundurkan diri, sedang melamar kerja, atau telah pensiun.
6. Pelaku adalah setiap orang yang melakukan kekerasan seksual di tempat kerja, tanpa membedakan status karyawan tetap, kontrak, magang, freelancer, telah mengundurkan diri, sedang melamar kerja, atau telah pensiun.
7. Tempat Kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana wartawan dan pekerja pers bekerja, atau yang dimasuki wartawan dan pekerja pers untuk keperluan melaksanakan tugas jurnalistik atau mendukung pelaksanaan tugas jurnalistik, termasuk selama perjalanan, pelatihan, atau kegiatan terkait tugas jurnalistik, atau ruang komunikasi terkait pekerjaan termasuk komunikasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
8. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan. 9. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
10. Hak Korban adalah hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban.
11. Penanganan adalah tindakan perusahaan pers kepada korban terdiri dari penerimaan pelaporan/pengaduan, pendampingan korban pada lembaga penyedia layanan dan/atau Unit PPA Kepolisian, serta pemberian dukungan pemulihan korban.
12. Organisasi Pers adalah organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan.

Selain definisi operasional tersebut, Pedoman ini mengidentifikasi perbuatan kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang dapat merupakan bentuk 4 kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) sebagaimana dimaksud dalam UU TPKS. KBGO antara lain berupa:
1. Pelanggaran privasi dengan cakupan mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, foto atau video, dan informasi dan konten pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan serta menggali dan menyebarkan informasi pribadi seseorang (doxing), kadang-kadang dengan maksud untuk memberikan akses untuk tujuan jahat lainnya, misal pelecehan atau intimidasi di dunia nyata.
2. Pengawasan dan pemantauan dengan cakupan memantau, melacak dan mengawasi kegiatan daring atau luring; menggunakan spyware atau teknologi lainnya tanpa persetujuan; menggunakan GPS atau geo-locator lainnya untuk melacak pergerakan target; serta menguntit (stalking).
3. Perusakan reputasi atau kredibilitas dengan cakupan membuat dan berbagi data pribadi yang salah (misalnya akun media sosial) dengan tujuan merusak reputasi pengguna; memanipulasi atau membuat konten palsu; mencuri identitas dan impersonasi (mis. berpura-pura menjadi orang tersebut dan membuat gambar atau postingan yang berpotensi merusak reputasi orangnya dan membagikannya secara publik); menyebarluaskan informasi pribadi untuk merusak reputasi seseorang; serta membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan, atau lainnya yang palsu dengan maksud mencoreng reputasi seseorang (termasuk pencemaran nama baik).
4. Pelecehan (yang dapat disertai dengan pelecehan luring) dengan cakupan online harassment, pelecehan berulang-ulang melalui pesan, perhatian, dan/atau kontak yang tidak diinginkan; ancaman langsung kekerasan seksual atau fisik; komentar kasar; ujaran kebencian, hinaan, dan/atau postingan di media sosial dengan target pada gender atau seksualitas tertentu; penghasutan terhadap kekerasan fisik atau menimbulkan permusuhan; konten online yang menggambarkan seseorang sebagai objek seksual; penggunaan gambar tidak senonoh untuk merendahkan; serta menyalahgunakan, mempermalukan seseorang karena mengekspresikan pandangan yang tidak normatif.
5. Ancaman dan kekerasan langsung dengan cakupan perdagangan orang melalui penggunaan teknologi, termasuk pemilihan dan persiapan korban (kekerasan seksual terencana); pemerasan seksual; pencurian identitas, uang, atau properti; serta peniruan atau impersonasi yang mengakibatkan serangan fisik.
6. Serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu dengan cakupan meretas situs, media sosial, atau email organisasi dan komunitas dengan niat jahat; pengawasan dan pemantauan kegiatan anggota komunitas/organisasi; ancaman langsung kekerasan terhadap anggota komunitas/organisasi; pengepungan (mobbing), khususnya ketika memilih target untuk intimidasi atau pelecehan oleh sekelompok orang, daripada individu; serta pengungkapan informasi yang sudah dianonimkan, seperti alamat tempat penampungan.  

Bagian III: Pencegahan Kekerasan Seksual

A. Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Perusahaan Pers:

Dalam menyelenggarakan Pencegahan Kekerasan Seksual, Perusahaan Pers:
1. Memberikan sosialisasi tentang penghapusan Kekerasan Seksual kepada seluruh karyawan dan jajaran direksi/pimpinan perusahaan pers.
2. Menyelenggarakan program pelatihan mengenai penghapusan Kekerasan Seksual, meliputi antara lain pengetahuan tentang kekerasan berbasis gender, hak dan kesehatan seksual dan reproduksi, dan kesetaraan gender bagi seluruh karyawan dan jajaran direksi/pimpinan perusahaan pers. Program pelatihan ini dapat diselenggarakan secara mandiri oleh Perusahaan Pers atau melalui kerja sama dengan pihak lain.
3. Mewajibkan setiap karyawan dan jajaran direksi/pimpinan perusahaan pers mengikuti program pelatihan di awal perekrutan atau memperbaharui pengetahuan kesetaraan gender secara berkala setelah bergabung dalam Perusahaan Pers.
4. Mewajibkan setiap karyawan dan jajaran direksi/pimpinan Perusahaan Pers menandatangani pakta integritas penghapusan Kekerasan Seksual.
5. Mengintegrasikan nilai-nilai penghapusan Kekerasan Seksual ke dalam peraturan dan budaya perusahaan pers.
6. Meratifikasi Pedoman ini atau membentuk regulasi internal mengenai pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual.
7. Menunjuk penanggungjawab pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual.
8. Menyediakan dukungan terhadap upaya penghapusan Kekerasan Seksual di lingkungan kerja, meliputi antara lain sarana dan prasarana, infrastruktur, dan/atau sumber daya organisasi lainnya untuk menghapuskan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja.
9. Berpartisipasi dalam kampanye dan membangun jejaring penghapusan Kekerasan Seksual.

B. Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Organisasi Pers

Bahwa selain Perusahaan Pers, Wartawan dan Pekerja Pers juga berinteraksi dengan Organisasi Pers dalam pelaksanaan tugas jurnalistik atau penyediaan dukungan dalam pelaksanaan tugas jurnalistik. Oleh karena itu, Organisasi Pers juga mengemban tanggung jawab untuk menyelenggarakan Pencegahan Kekerasan Seksual.

Dalam menyelenggarakan pencegahan Kekerasan Seksual, Organisasi Pers:
1. Mengintegrasikan nilai-nilai penghapusan Kekerasan Seksual ke dalam peraturan dan budaya organisasi.
2. Meratifikasi Pedoman ini atau membentuk regulasi internal mengenai pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual.
3. Menunjuk penanggungjawab pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual.
4. Bagi organisasi wartawan memastikan setiap anggota mengikuti program sosialisasi dan pelatihan di awal perekrutan atau memperbaharui pengetahuan kesetaraan gender secara berkala setelah bergabung dalam organisasi; dan bagi organisasi Perusahaan Pers menyediakan program pelatihan mengenai penghapusan Kekerasan Seksual.
5. Menyediakan dukungan terhadap upaya penghapusan Kekerasan Seksual di lingkungan organisasi, meliputi antara lain sarana dan prasarana, infrastruktur, dan/atau sumber daya organisasi lainnya.
6. Berpartisipasi dalam kampanye dan membangun jejaring penghapusan Kekerasan Seksual.

C. Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Dewan Pers:

Bahwa Dewan Pers sebagai lembaga yang dibentuk untuk menegakkan kemerdekaan pers dan mengembangkan kehidupan pers nasional, perlu mendukung Perusahaan Pers dan Organisasi Pers dalam menyelenggarakan Pencegahan Kekerasan Seksual.

Dalam pemberian dukungan kepada Perusahaan Pers dan Organisasi Pers untuk penyelenggaraan Pencegahan Kekerasan Seksual, Dewan Pers:

1. Memfasilitasi Organisasi Pers dan Perusahaan Pers untuk memperoleh peningkatan pengetahuan mengenai penghapusan Kekerasan Seksual.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan pers.

Bagian IV: Penanganan Kekerasan Seksual

A. Pengantar

Perusahaan Pers dalam menyelenggarakan Penanganan Kekerasan Seksual, menyediakan pembentukan saluran pengaduan atau laporan; pengelolaan pengaduan atau laporan; dan penindakan terhadap Pelaku. Organisasi Pers dan Dewan Pers dapat melakukan Pengawasan Berjenjang untuk mendukung upaya Korban mengakses Penanganan yang efektif. Penyediaan saluran pengaduan atau laporan di lingkungan Perusahaan Pers tidak menghalangi upaya Korban untuk mengakses layanan pengaduan atau laporan yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

B. Pembentukan Saluran Pengaduan atau Laporan

1. Perusahaan pers menyediakan saluran pengaduan atau laporan Kekerasan Seksual di tempat kerja, baik secara tertulis maupun lisan.

2. Perusahaan pers membentuk tim pengelola pengaduan atau laporan, dengan ketentuan:
a. terdiri dari pihak internal yang telah mendapatkan pelatihan terkait pendampingan korban;
b. dalam hal perusahaan pers belum memiliki sumber daya manusia yang terlatih sebagaimana dimaksud pada huruf a, tim penerima pengaduan atau laporan dapat ditugaskan kepada personel yang menangani bidang sumber daya manusia, hukum, dan bidang lainnya;
c. dalam hal perusahaan pers dengan jumlah sumber daya manusia kurang dari 10 (sepuluh) orang, tim penerima pengaduan atau laporan ditetapkan bersama oleh personel dalam perusahaan pers, dengan catatan wajib mengikuti pelatihan tentang penerimaan pengaduan/laporan;
d. selain pihak internal sebagaimana dimaksud pada huruf a, tim juga dapat melibatkan pihak eksternal yang berasal dari pendamping atau lembaga penyedia layanan bagi korban kekerasan.

3. Perusahaan Pers menyediakan dukungan yang diperlukan korban dalam hal terjadi Kekerasan Seksual dan sekaligus merupakan kewajiban Perusahaan Pers terkait ketenagakerjaan, meliputi:
a. asuransi kesehatan; dan
b. asuransi ketenagakerjaan.

C. Pengelolaan Pengaduan atau Laporan

1. Tim pengelola pengaduan atau laporan di lingkungan Perusahaan Pers melakukan pendokumentasian atas setiap pengaduan atau laporan yang masuk, dengan ketentuan:
a. pengaduan atau laporan dapat berasal dari Korban, atau dari pelapor antara lain pendamping, keluarga, rekan kerja, atasan, pihak yang dipercaya korban atau pihak lainnya;
b. pendokumentasian dilakukan dengan didasari pemahaman bahwa tidak mudah bagi Korban untuk menceritakan kekerasan seksual yang dialaminya, termasuk apabila pelapor tidak menyebutkan nama korban atau bersifat anonim;
c. pendokumentasian disimpan hanya untuk kepentingan tim pengelola pengaduan atau laporan, tidak untuk dipublikasikan;
d. pendokumentasian disimpan dengan prinsip kehati-hatian dengan memastikan bahwa keamanan data terjamin.

2. Tim pengelola pengaduan atau laporan menindaklanjuti pengaduan atau laporan, dengan ketentuan:
a. melakukan asesmen kebutuhan korban saat menerima pengaduan atau laporan atau dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam;
b. dalam hal pelapor menyampaikan pengaduan atau laporan untuk korban, dan korban tidak bersedia untuk menyampaikan pengaduan atau laporan secara langsung, asesmen kebutuhan korban didasarkan pada pengaduan atau laporan dari pelapor, kecuali dalam hal korban bersedia untuk dilakukan asesmen;
c. dalam hal korban membutuhkan layanan bantuan hukum, rumah aman, tempat tinggal sementara, layanan pemulihan fisik dan 8 psikis seperti pemulihan psikologis, perawatan kesehatan, dan/atau pendampingan untuk pelaporan ke aparatur penegak hukum, dan/atau layanan lainnya, tim merujuk korban ke UPTD PPA atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat;
d. dalam hal korban membutuhkan layanan yang disediakan oleh pihak ketiga, tim dapat merujuk korban ke pihak ketiga yang disetujui korban;
e. melakukan pemantauan atas rujukan yang dilakukan.

3. Dalam merujuk Korban, tim pengelola pengaduan atau laporan: a. menyampaikan informasi mengenai identitas Korban hanya untuk kepentingan rujukan; b. memastikan Korban tidak mengalami pemeriksaan berulang oleh pihak penerima rujukan atas informasi yang telah disampaikan Korban.

D. Pengawasan Berjenjang

1. Korban dalam hal tidak memperoleh tanggapan yang memadai atas pengaduan atau laporan kepada Perusahaan Pers, berhak menyampaikan pengaduan kepada:
a. organisasi Perusahaan Pers yang menaungi Perusahaan Pers; atau
b. organisasi wartawan yang menaungi Pelaku yang bersangkutan; atau
c. Dewan Pers.

2. Berdasarkan pengaduan Korban sebagaimana dimaksud pada angka 1, organisasi Perusahaan Pers, organisasi wartawan, dan/atau Dewan Pers melakukan pengawasan. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan secara bersama-sama berdasarkan koordinasi dengan masing-masing pihak.

E. Penanganan oleh Dewan Pers

Dalam mendukung Penanganan sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini, Dewan Pers:
1. Melakukan pengawasan atas pelaksaan Pedoman ini.
2. Berdasarkan rekomendasi Korban, Perusahaan Pers, Organisasi Pers, dan/atau lembaga uji kompetensi wartawan, Dewan Pers dapat:
a. mencabut sertifikasi kompetensi wartawan Pelaku; dan/atau
b. mengevaluasi pendataan Perusahaan Pers.

Bagian V: Penutup

Pedoman ini disusun oleh Dewan Pers bersama Organisasi Pers untuk menjadi acuan dan diratifikasi oleh Perusahaan Pers dan Organisasi Pers dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan pers.

PERATURAN DEWAN PERS NOMOR 03/PERATURAN-DP/XI/2023 TENTANG STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN DEWAN PERS

PERATURAN DEWAN PERS NOMOR: 03/PERATURAN-DP/XI/2021 TENTANG PENERIMAAN SERTIFIKAT KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA KHUSUS

DEWANPERSPERATURAN DEWAN PERS NOMOR: 1 /PERATURAN-DP/1/2023 TENTANG PENDATAAN PERUSAHAAN PERS

PERATURAN DEWAN PERS NOMOR:1 /PERATURAN-DP/X/2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN AKUN MEDIA SOSIAL PERUSAHAAN PERS

PERATURAN DEWAN PERS NOMOR: 2 /PERATUEAN-DP/XI/2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERITAAN ISU KEBERAGAMAN

PERATURAN DEWAN PERS NOMOR: 2/PERATURAN-DP/III/2021 TENTANG UJI KOMPETENSI WARTAWAN AKSELERASI JENJANG UTAMA

PERATURAN DEWAN PERS NOMOR: 01/PERATURAN-DP/II/2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERITAAN RAMAH DISABILITAS

Menimbang :

a. bahwa penyandang disabilitas merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama seperti Warga Negara Indonesia lainnya dalam mendapatkan informasi yang utuh, menyeluruh dan adil untuk peningkatan pengetahuan, pendidikan dan kemampuan dalam berpartisipasi membangun bangsa dan negara;

b. bahwa peran serta wartawan Indonesia dalam menjaga masyarakat penyandang disabilitas dari segala bentuk pemberitaan yang bernada negatif, bermuatan stigma dan stereotip dengan tetap menjaga kemerdekaan pers dan mengembangkan pers yang profesional dan bertanggung jawab;

c. bahwa perlu ditetapkan Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas sebagai panduan bagi wartawan Indonesia dan organisasi perusahaan pers dalam menjalankan kegiatan jurnalisik yang berkaitan dengan para penyandang disabilitas.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Yahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);

3. Undang-Undang No. 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

4. Undang-Undang No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak- Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers;

6. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/PeraturanDP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor:03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;

7. Peraturan Menteri Sosial No. 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Memperhatikan :

1. Focus Group Discussion pada :

a. 26 Oktober 2020 tentang Mewujudkan Pedoman Berita Ramah Penyandang Disabilitas

b. 26 November 2020 tentang Penyusunan Draft Pedoman Berita Ramah Penyandang Disabilitas;

c. 28 Desember 2020 tentang Dukungan Muatan Edukasi Hak Penyandang Disabilitas di Berbagai Platform Media;

d. 24 Januari 2021 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Penyandang Disabilitas;

2. Rapat Tim Perumus membahas Pedoman Berita Ramah Penyandang Disabilitas tanggal 25 Januari 2021, tanggal 1 Februari 2021, dan tanggal 3 Februari 2021;

3. Uji Publik Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas tanggal 5 Februari 2021;

4. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers ke 40 pada 8 Februari 2021 untuk mengesahkan draft Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas menjadi Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN
PEMBERITAAN RAMAH DISABILITAS

KESATU : Mengesahkan Pedoman Pemberitaan Ramah
Disabilitas dalam Lampiran yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Dewan Pers ini.

KEDUA : Peraturan Dewan Pers ini berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Februari 2021
Dewan Pers

Mohammad NUH
Ketua

Undang-Undang Pers  Nomor 40 Tahun 1999  adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia

Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers

Maraknya penerbitan pers khusus dewasa telah menimbulkan persepsi negatif sebagian masyarakat atas kemerdekaan pers. Salah satu penyebabnya adalah penyebaran media tersebut tidak sesuai dengan sasarannya sehingga mudah dijangkau anak-anak. Untuk menegakkan rasa kesusilaan masyarakat dan melindungi anak-anak, serta mewujudkan tanggung jawab pengelola, agen dan penjual media khusus dewasa, maka Dewan Pers menyusun Pedoman ini:

1. Media cetak khusus dewasa adalah penerbitan yang memuat materi berupa tulisan dan atau gambar, yang berkandungan seks, kekerasan, dan mistik yang hanya patut dikonsumsi orang dewasa yang berusia 21 tahun atau lebih.
2. Penyebaran media khusus dewasa tidak dilakukan di tempat yang terjangkau anak-anak, lingkungan sekolah, dan tempat ibadah.
3. Pengelola media khusus dewasa wajib menutup sebagian sampul depan dan belakang penerbitannya sehingga yang terlihat hanya nama media, nomor edisi, dan label khusus dewasa 21+.
4. Pemasangan iklan media khusus dewasa mengacu pada poin 3.
5. Dewan Pers mengidentifikasi dan mengevaluasi media khusus dewasa yang wajib mematuhi Pedoman ini.
6. Masyarakat dapat mengadukan pengelola media khusus dewasa yang melanggar Pedoman ini ke Dewan Pers.
7. Pengelola, agen dan penjual media khusus dewasa yang tidak mematuhi pedoman ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan UU Pers dan atau undang-undang lain.

Jakarta, 28 Oktober 2008

(Ditetapkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 8/Peraturan-DP/X/2008 Tentang Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa)

PERATURAN DEWAN PERS NOMOR: 03/PERATURAN-DP/X/2019 TENTANG STANDAR PERUSAHAAN PERS 

Lampiran Peraturan Dewan Pers 
No 3/Peraturan-DP/VIII/2015 
tentang 
Pencabutan Sertifikat dan 
Kartu Kompetensi Wartawan

PENCABUTAN SERTIFIKAT DAN 
KARTU KOMPETENSI WARTAWAN

Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan bertujuan antara lain untuk menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik, menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual, serta menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan. Untuk menegakkan dan menjaga tujuan mulia tersebut, perlu disusun kriteria dan mekanisme pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan sebagai berikut:

1.    Sertifikat dan kartu kompetensi wartawan dapat dicabut karena wartawan bersangkutan:
a.    Melanggar Kode Etik Jurnalistik yaitu melakukan plagiat, membuat berita dusta atau bohong, menerima suap atau menyalahgunakan profesi wartawan, atau melanggar hak tolak/ingkar dan off the record.
b.    Melanggar Kode Etik Jurnalistik selain yang diatur pada poin 1 (a) lebih dari 3 (tiga) kali selama 6 (enam) bulan.
c.    Memberikan dokumen karya jurnalistik dan identitas perusahaan pers sebagai persyaratan pendaftaran uji kompetensi yang kemudian diketahui tidak benar atau bohong.
d.    Tidak menjalankan tugas jurnalistik atau bekerja di perusahaan pers yang tidak memenuhi Standar Perusahaan Pers yang diatur oleh Dewan Pers sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
2.    Penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik sebagaimana disebutkan di dalam poin 1 (a dan b) dikeluarkan oleh Dewan Pers atas usulan majelis/dewan etik organisasi wartawan atau perusahaan pers bersangkutan.
3.    Usulan pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi disampaikan kepada Dewan Pers secara tertulis disertai bukti pendukung. 
4.    Usulan pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan dapat dilakukan atas masukan dari masyarakat, usulan atau rekomendasi dari perusahaan pers, organisasi wartawan, dan atau atas temuan Dewan Pers. 
5.    Sebelum mengeluarkan keputusan, Dewan Pers meminta keterangan atau klarifikasi dari masyarakat, perusahaan pers, atau lembaga penguji dan wartawan bersangkutan.
6.    Pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pers dan bersifat terbuka.
7.    Surat Keputusan Dewan Pers tentang pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan dapat dibatalkan, apabila ditemukan bukti baru yang dapat mendukung pembelaan wartawan bersangkutan. 
8.    Wartawan yang dicabut sertifikat dan kartu kompetensinya karena pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada poin 1 (a), tidak dapat lagi mengikuti uji kompetensi wartawan.
9.    Wartawan yang dicabut sertifikat dan kartu kompetensinya karena pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada poin 1 (b), dapat mengikuti uji kompetensi wartawan setelah 2 (dua) tahun sejak Surat Keputusan tentang pencabutan dikeluarkan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 17 April 2015

Lampiran Peraturan Dewan Pers 
Nomor 2/Peraturan-DP/VIII/2015 
tentang 
Penguji Kompetensi Wartawan

PENGUJI KOMPETENSI WARTAWAN

Penguji yang kompeten menjadi salah satu aspek terpenting dari keberhasilan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan dan tercapainya tujuan dari Peraturan Dewan Pers No.1/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Oleh karena itu, perlu disusun persyaratan menjadi penguji kompetensi wartawan.

Penguji Kompetensi Wartawan:
1.    Berkompetensi Wartawan Utama.
2.    Memahami kemerdekaan pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan menaati Kode Etik Jurnalistik, serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).
3.    Lulus pelatihan untuk menjadi calon penguji kompetensi wartawan.
4.    Magang sebagai penguji kompetensi wartawan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali.
5.    Direkrut oleh lembaga penguji kompetensi wartawan.
6.    Tidak sedang dalam posisi pengurus partai politik atau organisasi yang punya potensi menghambat kemerdekaan pers.

Lembaga penguji kompetensi wartawan melaporkan nama-nama pengujinya kepada Dewan Pers. Nama penguji kompetensi wartawan dipublikasikan oleh Dewan Pers dan lembaga penguji.

Jakarta, 17 April 2015

Lampiran Peraturan Dewan Pers 
Nomor 1/Peraturan-DP/VIII/2015 
Tentang 
Peserta Uji Kompetensi Wartawan

PESERTA UJI KOMPETENSI WARTAWAN

Peraturan Dewan Pers No. 1/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan menyebutkan bahwa hanya wartawan yang dapat mengikuti Uji Kompetensi Wartawan. Namun, tidak ditetapkan lebih lanjut kriterianya. Oleh karena itu, dengan memperhatikan tujuan disusunnya Standar Kompetensi Wartawan, perlu dirumuskan kriteria peserta Uji Kompetensi Wartawan.

Peserta Uji Kompetensi Wartawan:
1.    Bekerja sebagai wartawan yang dibuktikan dengan kartu pers atau surat keterangan dari perusahaan pers dan menunjukkan hasil kerja atau karya jurnalistiknya tiga bulan terakhir.
2.    Telah menjadi wartawan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.
3.    Bekerja sebagai wartawan di perusahaan pers dan lembaga penyiaran yang memenuhi ketentuan:
a.    Berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, atau badan hukum pers lain yang dibentuk oleh negara yang disebutkan atau disiarkan secara terbuka melalui media masing-masing.
b.    Memuat nama penanggung jawab dan alamat (termasuk nomor telepon dan alamat surat elektronik) secara terbuka di masing-masing media.¬¬
c.    Melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
d.    Dikelola untuk kepentingan umum, bukan media kehumasan, dan bukan media internal organisasi atau perusahaan. 
e.    Tidak menggunakan nama dan atau logo penerbitan, laman, atau lembaga penyiaran yang menyerupai nama lembaga negara atau badan publik.
Lembaga Penguji menolak calon peserta uji kompetensi yang tidak memenuhi kriteria di atas.
Dewan Pers tidak mengeluarkan sertifikat kompetensi bagi peserta Uji Kompetensi Wartawan yang tidak memenuhi kriteria di atas.

Jakarta, 17 April 2015

Lampiran
Peraturan Dewan Pers
Nomor : 01/Peraturan-DP/IV/2015
Tentang Pedoman Peliputan Terorisme

PEDOMAN PELIPUTAN TERORISME

Tindak terorisme adalah sebuah kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Sejak 1993 pada saat Deklarasi Wina dan program aksi Wina, terorisme sudah dianggap sebagai murni tindak pidana internasional dan sebagai perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Konsep ini dikukuhkan PBB 1994, dan dikukuhkan lagi pada 1996. Pada 2003, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi 1456 yang menyatakan bahwa dalam menumpas terorisme, negara-negara harus mengambil tindakan yang sesuai dengan kewajibannya menurut hukum internasional. Dan setiap tindakan yang diambil untuk memberantas terorisme itu harus sesuai dengan hukum internasional, termasuk hukum HAM internasional, hukum pengungsi internasional, dan hukum humaniter.

Wartawan memberitakan tentang aksi maupun dampak terorisme semata-mata untuk kepentingan publik. Dalam meliput, para wartawan harus selalu berpegang pada kode etik jurnalistik (KEJ). Norma KEJ menyebutkan tentang independensi, akurasi berita, keberimbangan, itikad baik, informasi teruji, membedakan fakta dan opini, asas praduga tak bersalah, perlindungan terhadap narasumber dan orang-orang yang berisiko. Namun wartawan perlu selalu mengingat bahwa tugas utama jurnalistik adalah mengungkapkan kebenaran. Kebenaran dalam jurnalistik sendiri bukanlah kebenaran yang bersifat mutlak tetapi kebenaran yang bersifat fungsional, yakni kebenaran yang diyakini pada saat itu dan terbuka untuk koreksi.

Setiap wartawan juga berkewajiban menjaga profesionalitas. Komitmen utama jurnalisme adalah pada kepentingan publik. Kepentingan pribadi, kelompok, atau kepentingan pemilik media harus selalu di tempatkan di bawah kepentingan publik. Wartawan harus cermat dalam mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi, menjaga keberimbangan dan independen.
Meskipun sudah ada berbagaipandangan diatas Dewan Pers masih menganggap perlu ada satu pandangan peliputan terorisme sebagai standar pemberitaan terorisme yang sekaligus melengkapi ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers maupun Kode Etik Jurnalistik.

Berikut adalah pedoman peliputan terorisme,

1. Wartawan selalu menempatkan keselamatan jiwa sebagai prioritas di atas kepentingan berita. Saat meliput sebuah peristiwa terkait aksi terorisme yang dapat mengancam jiwa dan raga, wartawan harus membekali diri dengan peralatan untuk melindungi jiwanya.
2. Wartawan selalu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan jurnalistik. Wartawan yang mengetahui dan menduga sebuah rencana tindak terorisme wajib melaporkan kepada aparat dan tidak boleh menyembunyikan informasi itu dengan alasan untuk mendapatkan liputan eksklusif. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik sehingga keselamatan nyawa warga masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan berita.
3. Wartawan harus menghindari pemberitaan yang berpotensi mempromosikan dan memberikan legitimasi maupun glorifikasi terhadap tindakan terorisme maupun pelaku terorisme. Terorisme adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) terhadap kemanusiaan.
4. Wartawan dan media penyiaran dalam membuat siaran langsung (live) tidak melaporkan secara terinci/detail peristiwa pengepungan dan upaya aparat dalam melumpuhkan para tersangka terorisme. Siaran secara langsung dapat memberikan informasi kepada para terduga teroris mengenai posisi dan lokasi aparat keamanan secara real time dan hal ini bisa membahayakan keselamatan anggota aparat yang sedang berupaya melumpuhkan para teroris.
5. Wartawan dalam menulis atau menyiarkan berita terorisme harus berhati-hati agar tidak memberikan atribusi, gambaran, atau stigma yang tidak relevan, misalnya dengan menyebut agama yang dianut atau kelompok etnis si pelaku. Kejahatan terorime adalah kejahatan individu atau kelompok yang tidak terkait dengan agama ataupun etnis.
6. Wartawan harus selalu menyebutkan kata ”terduga” terhadap orang yang ditangkap oleh aparat keamanan karena tidak semua orang yang ditangkap oleh aparat secara otomatis adalah pelaku tindak terorisme. Untuk menjunjung asas praduga tidak bersalah (presumption of innocense) dan menghindari pengadilan oleh pers (trial by the press) wartawan perlu mempertimbangkan penggunaan istilah “terperiksa” untuk mereka yang sedang diselidiki atau disidik oleh polisi, “terdakwa” untuk mereka yang sedang diadili, dan istilah “terpidana” untuk orang yang perkaranya telah diputus oleh pengadilan.
7. Wartawan wajib menghindari mengungkap rincian modus operandi tindak pidana terorisme seperti cara merakit bom, komposisi bahan bom, atau teknik memilih sasaran dan lokasi yang dapat memberi inspirasi dan memberi pengetahuan bagi para pelaku baru tindak terorisme.
8. Wartawan tidak menyiarkan foto atau adegan korban terorisme yang berpotensi menimbulkan kengerian dan pengalaman traumatik. Pemuatan foto atau adegan hanya diperbolehkan bila bertujuan untuk menyampaikan pesan kemanusiaan bahwa terorisme selalu menyasar sasaran umum dan menelan korban jiwa.
9. Wartawan wajib menghindari peliputan keluarga terduga teroris untuk mencegah diskriminasi dan pengucilan oleh masyarakat, kecuali dimaksudkan untuk menghentikan tindakan diskriminasi yang ada dan mendorong agar ada perhatian khusus misalnya terhadap penelantaran anak-anak terduga teroris yang bila dibiarkan akan berpotensi tumbuh menjadi teroris baru.
10. Terkait dengan kasus-kasus yang dapat menimbulkan rasa duka dan kejutan yang menimpa seseorang, pertanyaan dan pendekatan yang dilakukan untuk merekonstruksi kejadian dengan menemui korban keluarga korban maupun keluarga pelaku harus dilakukan secara simpatik dan bijak.
11. Wartawan dalam memilih pengamat sebagai narasumber wajib selalu memperhatikan kredibilitas, kapabilitas dan kompetensi terkait latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman narasumber yang relevan dengan hal-hal yang akan memperjelas dan memberikan gambaran yang utuh terhadap fakta yang diberitakan. 
12. Dalam hal wartawan menerima undangan meliput sebuah tindakan aksi terorisme, wartawan perlu memikirkan ulang untuk melakukannya. Kalau undangan terkait dengan rencana aksi pengeboman atau aksi bom bunuh diri sebaiknya wartawan tak perlu memenuhinya, karena hal itu dapat dipandang sebagai cara memperkuat pesan teroris dan mengindikasikan ada kerja sama dalam sebuah tindakan kejahatan. Wartawan menyampaikan rencana tindak/aksi terorisme kepada aparat hukum.
13. Wartawan wajib selalu melakukan check dan rechek terhadap semua berita tentang rencana maupun tindakan dan aksi terorisme ataupun penanganan aparat hukum terhadap jaringan terorisme untuk mengetahui apakah berita yang ada hanya sebuah isu atau hanya sebuah balon isu (hoax) yang sengaja dibuat untuk menciptakan kecemasan dan kepanikan.

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Peliputan terorisme ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratius juta rupiah).

Terkait Butir 1 tentang peralatan untuk melindungi jiwa wartawan, sepenuhnya adalah tanggungjawab perusahaan pers untuk memenuhinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan–DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan.

Lampiran:

Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013

tentang

Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan

PEDOMAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN

I.    Pendahuluan
 
Perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik telah menjadi kewajiban dunia internasional. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Human Rights Council) di Wina, Austria, dalam resolusi yang disepakati seluruh anggota tanggal 27 September 2012 untuk pertama kali menegaskan pentingnya keselamatan wartawan sebagai unsur fundamental kebebasan ekspresi.

Dalam resolusi itu, Dewan Hak Asasi Manusia menyerukan kepada negara-negara di dunia agar ”mengembangkan lingkungan yang aman bagi para wartawan yang memungkinkan mereka dapat melaksanakan pekerjaan secara independen.” Resolusi ini juga menyerukan pencegahan impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap wartawan dengan melakukan investigasi yang tidak memihak, cepat, dan efektif.

II.     Latar Belakang
 
Keselamatan wartawan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Selama ini telah terjadi banyak kekerasan terhadap wartawan atau media. Aspek yang menonjol dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan adalah belum adanya pedoman tentang tahap-tahap dan mekanisme yang dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman penanganan yang memadahi. Pedoman ini diharapkan dapat melengkapi ketentuan yang telah ada dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus pers berdasarkan semangat dan isi UU Pers No. 40 Tahun 1999.

 
III.   Definisi Kekerasan Terhadap Wartawan
 
Kekerasan terhadap wartawan yang dimaksud di dalam Pedoman ini adalah kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau kekerasan akibat karya jurnalistik.
 
IV.    Bentuk Kekerasan Terhadap Wartawan

1. Kekerasan fisik, yang meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan, dan pembunuhan.
2. Kekerasan nonfisik, yang meliputi ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan.
3. Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam.
4. Upaya menghalangi kerja wartawan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, seperti merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan lain yang merintangi wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawanannya.
5. Bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut dalam pedoman ini merujuk pada definisi yang diatur KUHP dan UU HAM.

V.    Prinsip Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan

1. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan atas persetujuan korban atau ahli waris.
2. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan secepatnya.
3. Penanganan kasus kekerasan yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab bersama perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers.
4. Penanganan kasus kekerasan yang tidak berhubungan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab langsung penegak hukum.
5. Organisasi profesi wartawan dan perusahaan pers harus bersikap adil dan memberikan sanksi tegas jika ditemukan bukti-bukti bahwa wartawan melanggar kode etik jurnalistik dan atau turut menyebabkan terjadinya kasus kekerasan.
6. Perusahaan pers, asosiasi perusahaan pers, dan organisasi profesi wartawan membentuk lumbung dana taktis untuk penanganan tindak kekerasan terhadap wartawan. Dewan Pers memfasilitasi pembentukan lumbung dana taktis tersebut.
7. Media massa perlu menghindari pemberitaan kasus kekerasan terhadap wartawan yang dapat menghambat penanganan masalah, termasuk mempersulit evakuasi dan perlindungan korban.

VI.    Langkah Penanganan

Langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi, yaitu membuat kronologi, menentukan pihak-pihak yang terlibat, baik korban dan pelaku maupun saksi mata, serta mengumpulkan bukti-bukti.
2. Verifikasi untuk menentukan: a)    Kasus kekerasan yang terjadi berhubungan dengan kegiatan jurnalistik atau tidak. b)    Wartawan murni menjadi korban kekerasan atau turut berkontribusi pada terjadinya kekerasan.
3. Identifikasi keperluan korban, antara lain kondisi kesehatan, keselamatan, dan kemungkinan evakuasi korban atau keluarganya.
4. Pengambilan kesimpulan dan rekomendasi: a) Langkah litigasi. b)    Langkah nonlitigasi.
5. Langkah koordinasi baik tingkat lokal maupun tingkat nasional yang melibatkan organisasi profesi, media tempat wartawan bekerja, Dewan Pers, kepolisian, LSM media, atau LSM HAM.
6. Pengumpulan dana untuk penanganan jika diperlukan.

Proses evakuasi korban atau keluarga nya harus didahulukan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan jika kondisi mengharuskan demikian.

VII.    Tanggung Jawab Perusahaan Pers:

1. Menjadi pihak pertama yang segera memberikan perlindungan terhadap wartawan dan keluarga korban kekerasan, baik wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan. Tanggung jawab perusahaan pers meliputi: a) menanggung biaya pengobatan, evakuasi, dan pencarian fakta; b) berkoordinasi dengan organisasi profesi wartawan, Dewan Pers, dan penegak hukum; c) memberikan pendampingan hukum.
2. Tetap melakukan pendampingan, meskipun kasus kekerasan terhadap wartawan telah memasuki proses hukum di kepolisian atau peradilan.
3. Memuat di dalam kontrak kerja, kewajiban memberikan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kepada wartawan baik wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan.
4. Menghindari tindakan memaksa wartawan atau ahli warisnya untuk melakukan perdamaian dengan pelaku kekerasan ataupun untuk meneruskan kasus.
5. Menghindari perdamaian atau kesepakatan tertentu dengan pelaku kekerasan tanpa melibatkan wartawan korban kekerasan atau ahli warisnya.

VIII.    Tanggung Jawab Organisasi Profesi Wartawan:

1. Melakukan pendampingan terhadap wartawan dan keluarga yang menjadi korban kekerasan, termasuk ketika kasus kekerasan telah memasuki proses hukum. Pendampingan mengacu kepada langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan sebagaimana diatur dalam Bab V Pedoman ini.
2. Mengambil peran lebih besar dan bertindak proaktif untuk melakukan advokasi terhadap wartawan korban kekerasan atau keluarganya bagi pengurus organisasi di tingkat lokal.
3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan.
4. Tidak membuat pernyataan yang menyalahkan pihak tertentu atas terjadinya kekerasan terhadap wartawan, sebelum melakukan proses pengumpulan dan verifikasi data.

IX. Tanggung Jawab Dewan Pers:

1. Mengoordinasikan pelaksanaan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini dengan perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan.
2. Mengingatkan tanggung jawab perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.
3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk menangani kasus kekerasan terhadap wartawan sampai proses hukum dinyatakan selesai.
4. Berkoordinasi dengan penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penanganan yang dibutuhkan untuk melindungi wartawan korban kekerasan atau keluarganya, serta memastikan penegak hukum memproses pelaku kekerasan dan bukti-bukti tindak kekerasan.
5. Bersama perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan mengawal proses hukum kasus kekerasan terhadap wartawan dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mempercepat prosesnya.

X. Ketentuan Penutup

1. Dewan Pers dan organisasi profesi wartawan membentuk satuan tugas untuk melaksanakan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini.
2. Setiap kasus kekerasan terhadap wartawan akan diselesaikan melalui litigasi. Kecekatan para penegak hukum amat penting untuk menghindari impunitas yang menyebabkan penyelesaian kasus kekerasan terhadap wartawan dan media pers terabaikan dalam waktu yang tidak menentu.
3. Penyelesaian nonlitigasi dapat dilaksanakan jika benar-benar dikehendaki oleh korban tanpa tekanan dari pihak mana pun. Penyelesaian nonlitigasi harus melibatkan perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers.

Jakarta, 6 Desember 2012
 
DEWAN PERS  
Disepakati oleh Organisasi Wartawan dan Asosiasi Perusahaan Pers

Lampiran

Peraturan Dewan Pers Nomor 2/Peraturan-DP/III/2013

tentang

Kode Etik Filantropi Mediamassa

KODE ETIK FILANTROPI MEDIAMASSA

PENDAHULUAN
Aktivitas mediamassa dalam menjembatani serta menggalang ‘kedermawanan sosial masyarakat’ –populer dengan istilah filantropi- merupakan  perwujudan dari kepedulian sosial mediamassa serta bagian dari fungsi dan peran sosial  mediamassa yang bersangkutan.  Karena hal ini berkaitan dengan kredibilitas mediamassa yang bersangkutan di mata masyarakat, maka aktivitas ini harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar, transparan, akuntabel, serta penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Dalam menjalankan fungsi jurnalistik, mediamassa telah punya satu acuan bersama yaitu Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).  Sementara dalam menangani kedermawanan sosial masyarakat ini belum ada aturan main yang baku, yang  bisa menjadi acuan dan dihormati oleh semua Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa. Padahal kebutuhan itu sudah cukup mendesak mengingat dalam praktek sehari-hari, sering ditemukan hal-hal yang bisa mengganggu kredibilitas Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, dirumuskan dan disepakatilah suatu kode etik sebagai perwujudan tanggung jawab kepada masyarakat, penyumbang, mitra dan diri sendiri.  Kode etik itu disebut Kode Etik Filantropi Mediamassa.

Kode Etik Filantropi Mediamassa ini mengacu pada Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Pedoman Media Siber, Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia dan Undang-Undang serta peraturan lain yang berkaitan dengan penggalangan, pengelolaan, dan pendayagunaan sumbangan masyarakat.

BAGIAN SATU
RUANG LINGKUP DAN FUNGSI KODE ETIK
 
Kode Etik Filantropi Mediamassa ini berlaku dan harus ditaati oleh semua Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa, baik yang berbentuk yayasan maupun kepanitiaan.
 
Fungsi utama kode etik ini adalah pedoman umum, rujukan, dan instrumen edukasi bagi Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa dalam penggalangan/penerimaan, pengelolaan, serta penyaluran sumbangan masyarakat.   Selain itu, kode etik ini juga berfungsi sebagai regulasi internal yang mengikat bagi praktisi media saat menjalankan kegiatan filantropi.

BAGIAN DUA
PRINSIP-PRINSIP DALAM KODE ETIK

Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa melakukan penggalangan, pengelolaan, dan penyaluran sumbangan masyarakat dengan dilandasi nilai, prinsip, dan semangat:

1.    Kesukarelaan
Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat dengan dilandasi keikhlasan, tanpa paksaan/ ancaman, atau iming-iming tertentu.

2.    Independensi
Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat secara otonom, bebas dari pengaruh dan kepentingan-kepentingan pemerintah, partai politik, penyumbang, bisnis, dan siapa pun yang dapat menghilangkan independensi pengelola sumbangan dalam bertindak untuk kepentingan umum.

3.    Profesionalisme
Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa memiliki dan mengembangkan kapasitas yang relevan dalam pengelolaan sumbangan masyarakat sesuai standar kompetensi atau keterampilan yang diperlukan dalam praktik di lapangan.

4.    Nondiskriminasi
Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat dengan tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, kelompok, dan aliran politik.

5.    Tepat-Guna dan Tepat-Sasaran
Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat secara cermat, dengan mengedepankan prinsip tepat-guna dan tepat-sasaran.

6.    Komitmen Organisasi
Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat melalui penerapan kebijaksanaan yang jelas dan tegas.

7.    Transparansi dan Akuntabilitas
Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
 
BAGIAN TIGA
KODE ETIK FILANTROPI MEDIAMASSA

BAB I
PENGGALANGAN DAN PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 1
Sifat Penggalangan Dana

1.    Penggalangan sumbangan masyarakat di mediamassa dilakukan secara:
a.    Sukarela.
b.    Terbuka.
c.    Etis.
d.    Independen
e.    Sesuai Hukum.
2.    Setiap penyelenggaraan penggalangan sumbangan masyarakat harus mencantumkan nama dan tujuan kegiatan tersebut sepanjang kegiatan berlangsung.

Pasal 2
Penggunaan Rekening

1.    Untuk menampung seluruh sumbangan dari masyarakat, Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa wajib membuka rekening bank tersendiri (khusus), yang terpisah dari rekening perusahaan.
2.    Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus mempublikasikan nomor rekening yang digunakan secara lengkap.
3.    Rekening yang digunakan dalam penggalangan sumbangan masyarakat di mediamassa harus terbuka untuk keperluan pemeriksaan keuangan oleh lembaga yang berkompeten.

Pasal 3
Sosialisasi Program

1.    Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa tidak diperbolehkan menggunakan gambar/tayangan yang mengandung hal-hal yang bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan tentang isi mediamassa dan hukum positif yang berlaku.
2.    Penggunaan gambar, tayangan dan atau suara yang berasal dari korban atau keluarganya yang dengan sengaja diproduksi untuk keperluan sosialisasi dan publikasi kegiatan penggalangan dana, harus dengan izin  yang sesuai dengan hukum yang berlaku dari korban atau keluarganya.
3.    Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa juga harus mempertimbangkan frekuensi atau jumlah penayangan, guna menghindari kesan mengekploitasi korban.

BAB II
PENGELOLAAN SUMBANGAN

Pasal 4
Pengelola Sumbangan

1.    Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa adalah organisasi, baik yang bersifat tetap atau ad-hoc, yang dibentuk atau ditunjuk oleh perusahaan mediamassa bersangkutan untuk melakukan pencatatan atau pengadministrasian sumbangan, pengembangan program, serta penyaluran atau pendayagunaan sumbangan.
2.    Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa mencantumkan dan mempublikasikan organisasi secara terbuka kepada masyarakat.
3.    Kepengurusan Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa ditetapkan dalam sebuah surat keputusan  perusahaan atau yayasan yang dibentuk mediamassa.

Pasal 5
Komitmen Organisasi

1.    Dalam mengelola dana masyarakat, setiap perusahaan mediamassa harus memiliki tata aturan tertulis yang jelas dan tegas.
2.    Menempatkan personilnya dalam jumlah dan kapasitas yang memadai untuk mengelola kegiatan.
3.    Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus memperhatikan kapasitas pengelolaan sumbangan.
4.    Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menyediakan akses bagi penyumbang atau masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, dan komplain dalam bentuk hotline (nomor telepon langsung), emai (surat elektronik), atau SMS (pesan singkat).
5.    Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa perlu secara berkala mengirimkan personil untuk mengikuti pelatihan yang bertujuan meningkatkan kualitas, kapabiltas, dan kredibilitasnya.
6.    Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa tidak menyalahgunakan program atau kegiatannya untuk kepentingan kelompok atau pribadi.
7.    Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa perlu mengikutsertakan personilnya dalam program asuransi jiwa selama menjalankan program.

Pasal 6
Pengelolaan Sumbangan

1.    Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus mencatat dan mendokumentasikan dengan baik dan cermat data/informasi mengenai penyumbang (nama, alamat, bentuk, dan jumlah sumbangan yang mereka berikan).
2.    Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sesuai peraturan dan standar akuntansi yang berlaku.
3.    Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus menghormati hak penyumbang yang menolak nama dan indentitasnya dipublikasikan.
4.    Informasi atau data base mengenai penyumbang tidak boleh dialihkan atau diperjualbelikan kepada pihak ketiga, baik perorangan atau organisasi.

Pasal 7
Dana Operasional

1.    Dana operasional adalah dana yang disisihkan atau diambil dari sumbangan   masyarakat untuk keperluan pengadministrasian, sosialisasi program, penyaluran, dan pendayagunaan sumbangan masyarakat. 
2.    Penggunaan sumbangan untuk biaya operasional program harus disampaikan secara transparan pada laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
3.    Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa dilarang menggunakan sumbangan masyarakat untuk membiayai sosialisasi di mediamassanya sendiri.
4.    Penggunaan dana masyarakat untuk keperluan biaya operasional mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
Komunikasi dan Koordinasi

Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus:
a.    Membentuk forum bersama sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antarsesama Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa.

b.    Menjalin komunikasi dan melakukan koordinasi dengan sesama Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa.
c.    Menghormati dan menghargai sesama pengelola sumbangan, serta menghindari terjadinya konflik di antara Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa dalam bentuk apa pun.

BAB III
PENYALURAN & PENDAYAGUNAAN SUMBANGAN

Pasal 9
Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi

1.    Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus membuat perencanaan program penyaluran dana sumbangan tersebut, baik untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.
2.    Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus melakukan pengkajian (assessment) lapangan secara akurat mengenai kebutuhan, baik jumlah maupun jenis sumbangan yang dibutuhkan penerima manfaat.
3.    Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa dalam pembangunan infrastruktur, harus memastikan kelayakan, otentitas, dan kelengkapan dokumen kepemilikan lahan, peruntukan lahan, dan perizinan pembangunan dalam penyaluran sumbangan untuk pembangunan infrastruktur.
4.    Penyaluran sumbangan benar-benar ditujukan ke obyek yang jelas, terukur, dan terjangkau oleh Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa.
5.    Pengalihan sumbangan untuk keperluan di luar tujuan program yang telah ditetapkan harus diinformasikan secara terbuka.
6.    Jika ada sisa sumbangan masyarakat, Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus memberitahukan penggunaannya kepada penyumbang melalui mediamassa yang bersangkutan. 

Pasal 10
Publikasi Kegiatan Penyaluran Sumbangan

1.    Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus menyebutkan secara jelas dalam bentuk lisan dan tertulis, bahwa sumbangan yang diserahkan berasal dari pemirsa/pendengar/pembaca.
2.    Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa tidak boleh menghilangkan, menyamarkan, atau menyembunyikan identitas pemirsa, pembaca, dan pendengar sebagai penyumbang program.       
3.    Publikasi sumbangan dalam prasasti atau dalam bentuk lain, harus menyatakan/menuliskan bahwa ‘Bantuan/Sumbangan Ini Berasal dari Pembaca/Pemirsa/Pendengar’ (nama mediamassa). Bukan bantuan dari mediamassa yang bersangkutan.

BAB IV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11
Pelaporan Sumbangan

1.    Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus membuat sistem dan prosedur pelaporan pengelolaan dan pemanfaatan sumbangan secara profesional dan mudah dimengerti masyarakat umum.
2.    Pelaporan penyaluran sumbangan masyarakat sekurang-kurangnya meliputi:
a.    Bentuk dan jumlah sumbangan terkumpul di akhir kegiatan.
b.    Distribusi penggunaan sumbangan (sumbangan yang sudah dan belum disalurkan)
c.    Deskripsi program atau kegiatan yang dibiayai dari sumbangan

Pasal 12
Pertanggungjawaban Sumbangan

1.    Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus menyampaikan laporan program dan keuangannya secara tertulis kepada publik melalui mediamassa yang bersangkutan. 
2.    Laporan pertanggungjawaban yang dipublikasikan adalah laporan yang sudah diaudit oleh auditor publik atau sekurang-kurangnya auditor internal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13
Pencegahan Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Sumbangan

1.    Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus menghindari terjadinya konflik kepentingan dengan perusahaan mediamassa dalam pengelolaan sumbangan masyarakat.
2.     Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa tidak boleh memanfaatkan kegiatan penyaluran sumbangan masyarakat untuk keperluan program CSR dari perusahaan atau group perusahaan yang bersangkutan. 
3.    Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa tidak boleh mengganti nama sekolah, mesjid, puskesmas, dan infrastruktur sosial lainnya yang sebagian atau seluruhnya dibangun dari sumbangan masyarakat, dengan nama mediamassa,  perusahaan atau nama pemiliknya atau nama yang terasosiasi dengannya.   

BAGIAN EMPAT
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK

1.    Untuk mengawasi pelaksanaan dan menegakkan Kode Etik ini, dibentuk Majelis Etik Filantropi yang beranggotakan 5 orang dan merupakan perwakilan dari Dewan Pers, Perwakilan  Pengelola Sumbangan di Mediamassa, Perusahaan Mediamassa, Asosiasi Filantropi dan Tokoh Masyarakat yang independen,  yang ditetapkan oleh Dewan Pers.
2.    Pemilihan anggota Majelis Etik Filantropi Mediamassa dilakukan oleh Perwakilan  Pengelola Sumbangan di Mediamassa, Perusahaan Mediamassa, Asosiasi Filantropi yang difasilitasi oleh Dewan Pers. 
3.    Unsur anggota dari Dewan Pers dipilih oleh Dewan Pers.
4.    Masa bakti Majelis Etik adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
5.    Majelis Etik Filantropi menerima, memeriksa dan memutuskan pengaduan, dugaan pelanggaran kode etik filantropi mediamassa.
6.    Sanksi diberikan sesuai dengan tingkat atau derajat pelanggaran yang dilakukan, mulai dari teguran tertulis sampai rekomendasi pemberhentian program.
7.     Majelis Etik Filantropi adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengawasi penegakan Kode Etik ini.

PENUTUP

Kode Etik Filantropi Mediamassa ini berlaku dan mengikat semua Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa sejak disyahkan.

Jakarta, 4 Februari 2013


TIM PERUMUS
Antonius Eddy Sutedja (Harian Kompas)
Asri Aditya (Femina Group)
Firdaus Baderi (Harian Neraca)
Ali Sadikin(Media Group)
Haryanto (SCTV)
M Risanggono (SCTV)
Arifin Asydhad (Detik.com)
Masduki (RRI)
Iman Musaman (Bens Radio)
Zoraya Perucha (ANTV)
Hamid Abidin (PFI)
Sukesi Damayanti (PFI)
Ninik Annisah (PIRAC)
Nor Hikmah (PIRAC)

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.

c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;

b. menghormati hak privasi;

c. tidak menyuap;

d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;

e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;

f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;

g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;

h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.

b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.

c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.

d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.

c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.

b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.

b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.

b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.

c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.

d. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.

b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.

b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.

b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

(Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers)

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Pers sesuai Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 13 tanggal 30 Desember 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli, berlaku Pedoman Dewan Pers tentang Keterangan Ahli dari Dewan Pers sebagai berikut:

1. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas sebuah perkara pada semua tingkatan proses hukum.

2. Ahli dari Dewan Pers adalah seorang yang memiliki keahlian khusus yang memberikan keterangan sesuai keahliannya atas nama Dewan Pers.

3. Ahli dari Dewan Pers berasal dari:

a. Anggota Dewan Pers.
b. Mantan Anggota Dewan Pers.
c. Ketua atau anggota dewan kehormatan organisasi pers serta orang yang dipilih atau ditunjuk secara resmi oleh Dewan Pers yang telah memiliki Sertifikat Ahli yang dikeluarkan Dewan Pers.

4. Ahli dari Dewan Pers bersedia dan memenuhi persyaratan:

a. Mendukung dan menjaga kemerdekaan pers.
b. Memakai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pedoman, baik filosofi maupun teknis pengaturannya, antara lain, menolak kriminalisasi karya jurnalistik dan denda yang tidak proporsional.
c. Mempunyai pendapat tentang kemerdekaan pers yang sesuai dengan Dewan Pers.
d. Memiliki keahlian di bidang pers dan atau bidang lainnya yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara.
e. Memiliki integritas pribadi di bidang keahliannya.
f. Bersikap adil (sense of fairness) dan obyektif (sense of objectivity).

5. Ahli dari Dewan Pers dapat memberikan keterangan dalam perkara hukum pidana, perdata maupun bidang hukum lain.

6. Ahli dari Dewan Pers dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan surat tugas resmi dari Dewan Pers yang ditandatangani oleh Ketua dan atau Wakil Ketua Dewan Pers.

7. Ahli dari Dewan Pers tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan perkara. Rapat Pleno menentukan ada atau tidaknya konflik kepentingan itu.

8. Dalam suatu perkara dapat dihadirkan lebih dari satu Ahli dari Dewan Pers.

9. Ahli dari Dewan Pers tidak dapat memberikan keterangan untuk dua pihak atau lebih sekaligus yang berlawanan dalam perkara yang sama.

10. Semua pihak dalam perkara yang terkait dengan pelaksanaan kemerdekaan pers dapat mengajukan permintaan Ahli dari Dewan Pers.

a. Permintaan Ahli dari Dewan Pers diajukan kepada Dewan Pers.
b. Dewan Pers dapat mengabulkan atau menolak pengajuan permintaan Ahli berdasarkan pertimbangan untuk menjaga kemerdekaan pers melalui Rapat Pleno atau rapat yang khusus membahas untuk itu.
c. Ketua dan atau Wakil Ketua menetapkan penunjukan Ahli dari Dewan Pers.

11. Anggota Dewan Pers yang memberikan keterangan dalam kedudukan pribadi dan bukan sebagai ahli dari Dewan Pers diatur sebagai berikut:

a. Sebelum memberikan keterangan harus menyatakan secara tegas dan terbuka bahwa keterangannya bukanlah dalam kedudukan sebagai Ahli dari Dewan Pers dan karena itu tidak mewakili Dewan Pers.
b. Memberikan keterangan yang sesuai dengan prinsip dan sikap Dewan Pers, antara lain mendukung dan menjaga kemerdekaan pers dan memakai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pedoman, baik dari segi filosofisnya maupun dari teknis pengaturannya.
c. Anggota Dewan Pers yang memberikan keterangan dalam kedudukan pribadi tetapi keterangannya tidak sesuai dengan prinsip dan sikap Dewan Pers, akan diberikan sanksi sesuai Statuta Dewan Pers dan Dewan Pers wajib membuat surat kepada hakim bahwa keterangan yang bersangkutan bukan pendapat Dewan Pers.

12. Dewan Pers menyelenggarakan pendidikan dan latihan khusus tentang Ahli dari Dewan Pers untuk ketua atau anggota dewan kehormatan organisasi pers serta orang yang dipilih secara resmi oleh Dewan Pers.

13. Pada prinsipnya pembiayaan Ahli dari Dewan Pers ditanggung oleh Dewan Pers. Bantuan dari pihak ketiga untuk pembiayaan Ahli dapat diterima dengan ketentuan dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pers. Atas dasar itu Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pers dapat memutuskan menerima atau menolak bantuan tersebut.

14. Proses keterangan ahli dari Dewan Pers sedapat mungkin didokumentasikan. Pengaturannya pendokumentasian dilakukan oleh sekretariat Dewan Pers dengan pengawasan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers. Ketiadaan pendokumentasian tidak menghilangkan keabsahan keterangan ahli dari Dewan Pers.

---

(Ditetapkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 10/Peraturan-DP/X/2009 tentang Keterangan Ahli Dewan Pers)

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan pers perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati Hak Jawab yang dimiliki masyarakat. Untuk itu, Pedoman Hak Jawab ini disusun:

1. Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang memublikasikan.
2. Hak Jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas.
3. Pers wajib melayani setiap Hak Jawab.
4. Fungsi Hak Jawab adalah:
   a. Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat;
   b. Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers;
   c. Mencegah atau mengurangi  munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers;
   d. Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.
5. Tujuan Hak Jawab untuk:
   a. Memenuhi pemberitaaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang;
   b. Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat;
   c. Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers; d. Mewujudkan iktikad baik pers.
6. Hak Jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan.
7. Hak Jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan, dengan tembusan ke Dewan Pers.
8. Dalam hal kelompok orang, organisasi atau badan hukum, Hak Jawab diajukan oleh pihak yang berwenang dan atau sesuai statuta organisasi, atau badan hukum  bersangkutan.
9. Pengajuan Hak Jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri.
10. Pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung.
11. Pelayanan Hak Jawab tidak dikenakan biaya.
12. Pers dapat menolak isi Hak Jawab jika:
    a. Panjang/durasi/jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
    b. Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
    c. Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum;
    d. Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum.
13. Hak Jawab dilakukan secara proporsional:
    a. Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan;
    b. Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak;
    c. Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, features, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan;
    d. Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya, atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan;
    1) Untuk pers cetak wajib memuat Hak Jawab pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab dimaksud diterima redaksi.
    2) Untuk pers televisi dan radio wajib memuat Hak Jawab pada program berikutnya.
    e. Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaaan;
    f. Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, pers wajib meminta maaf.
14. Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan.
15. Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang memublikasikannya.
16. Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak.
17. Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Jakarta, 29 Oktober 2008

Organisasi wartawan memiliki mandat untuk mendukung serta memelihara dan menjaga kemerdekaan pers sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 (f) Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.

Untuk dapat melaksanakan mandat dan amanat tersebut di atas, maka perlu dikembangkan organisasi wartawan yang memiliki integritas dan kredibilitas serta dengan anggota yang profesional. Pelaksanaan mandat dan amanat ini bertujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers yang profesional, bebas, dan yang bertanggung jawab kepada publik.

Atas dasar itu, maka wartawan Indonesia menetapkan standar organisasi wartawan sebagai berikut:

1. Organisasi wartawan berbentuk badan hukum.

2. Organisasi wartawan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai organisasi profesi.

3. Organisasi wartawan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, dengan kantor pusat berkedudukan di ibu kota negara atau di ibu kota provinsi dan memiliki alamat kantor pusat serta kantor cabang-cabang yang jelas dan dapat diverifikasi.

4. Organisasi wartawan memiliki pengurus pusat yang sedikitnya terdiri atas  ketua, sekretaris, bendahara, dan tiga orang pengurus lainnya yang tidak merangkap jabatan.

5. Organisasi wartawan, selain mempunyai pengurus pusat, juga memiliki pengurus cabang sekurang-kurangnya di sepuluh jumlah provinsi di Indonesia.

6. Organisasi wartawan memiliki mekanisme pergantian pengurus melalui kongres atau musyawarah nasional atau muktamar dalam setiap kurun waktu tertentu.

7. Organisasi wartawan memiliki anggota sedikitnya 500 wartawan dari seluruh cabang, yang dibuktikan dengan:
a. Kartu Pers atau Kartu Tanda Anggota dari organisasi yang bersangkutan yang masih berlaku.
b. Kartu Pers atau Surat Keterangan dari perusahaan pers tempat ia  bekerja secara tetap atau tempat ia menjadi koresponden.
c. Karya jurnalistik yang secara teratur dimuat atau disiarkan di media tempat ia bekerja secara tetap atau tempat ia menjadi koresponden.
d. Bekerja secara tetap atau menjadi koresponden di perusahaan pers yang memiliki media yang masih terbit atau masih melakukan siaran secara reguler.
e. Bukti-bukti tersebut (butir a sampai d) diverifikasi oleh Dewan Pers.

8. Organisasi wartawan memiliki program kerja di bidang peningkatan profesionalisme pers.

9. Organisasi wartawan memiliki kode etik jurnalistik, yang secara prinsip tidak bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

10. Organisasi wartawan memiliki dewan kehormatan atau majelis kode etik jurnalistik yang bertugas:
a. mengawasi pelaksanaan kode etik oleh para anggotanya;  
b. mengambil putusan ada tidaknya pelanggaran kode etik oleh anggotanya; serta;
c. menetapkan sanksi atas pelanggaran kode etik oleh anggotanya.

11. Organisasi wartawan terdaftar di Dewan Pers dan bersedia diverifikasi oleh Dewan Pers.

12. Organisasi wartawan melakukan registrasi ke Dewan Pers setiap terjadi pergantian pengurus.

13. Penetapan atas standar organisasi wartawan ini dan pengawasan pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

Kami atas nama organisasi wartawan Indonesia:

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI);  Abdul Manan
2. Aliansi Wartawan Independen (AWI);  Alex Sutejo
3. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI);  OK. Syahyan Budiwahyu
4. Asosiasi Wartawan Kota (AWK);  Dasmir Ali Malayoe
5. Federasi Serikat Pewarta;  Masfendi
6. Gabungan Wartawan Indonesia (GWI);  Fowa’a Hia
7. Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI);  RE Hermawan S
8. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI);  Syahril A
9. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI);  Bekti Nugroho
10. Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAP HAMBA);  Boyke M. Nainggolan
11. Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI);  Kasmarios SmHk
12. Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI);  M. Suprapto
13. Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI);  Sakata Barus
14. Komite Wartawan Indonesia (KWI);  Herman Sanggam
15. Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI);  A.M. Syarifuddin
16. Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI);  Hans Max Kawengian
17. Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI);  Hasnul Amar
18. Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI);  Ismed Hasan Putro
19. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI);  Wina Armada Sukardi
20. Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI);  Andi A. Mallarangan
21. Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK);  Jaja Suparja Ramli
22. Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI);  Ramses Ramona S.
23. Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI);   Ev. Robinson Togap Siagian
24. Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI);  Rusli
25. Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS);  Laode Hazirun
26. Serikat Wartawan Indonesia (SWI);  Daniel Chandra
27. Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII);  Gunarso Kusumodiningrat

KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat.

Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat:

1. Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi;
2. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa;
3. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun;
4. Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran;
5. Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya;
6. Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh;
7. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya;
8. Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi;
9. Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.

Jakarta, 25 April 2008

(Standar ini disetujui dan ditandatangani oleh sejumlah organisasi pers, pimpinan perusahaan pers, tokoh pers, lembaga terkait, serta Dewan Pers di Jakarta, 25 April 2008. Sebelum disahkan, draft Standar Perlindungan Profesi Wartawan telah dibahas melalui serangkaian diskusi yang digelar Dewan Pers. Pembuatan Standar ini merupakan pelaksanaan fungsi Dewan Pers menurut Pasal 15 ayat (f) UU No.40/1999 tentang Pers yaitu "memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan")

Organisasi perusahaan pers memperoleh mandat untuk mendukung, memelihara, dan menjaga kemerdekaan pers yang profesional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C dan F serta Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Untuk melaksanakan mandat tersebut perlu dikembangkan organisasi perusahaan pers yang memiliki integritas dan kredibilitas serta anggota yang profesional.

Atas dasar itu dan mengingat bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat maka standar organisasi perusahaan pers ini dibuat.

1. Organisasi perusahaan pers berbentuk Badan Hukum Perkumpulan Indonesia yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM.
2. Organisasi perusahaan pers dapat didirikan baik pada tingkat nasional maupun provinsi.
3. Kantor pusat organisasi perusahaan pers berkedudukan di ibukota negara atau di ibukota provinsi dan memiliki alamat kantor pusat serta kantor-kantor cabang yang jelas dan harus dapat diverifikasi oleh Dewan Pers.
4. Organisasi perusahaan pers memiliki pengurus pusat, sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan 2 (dua) orang pengurus lainnya. Jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara tidak boleh dirangkap.
5. Organisasi perusahaan pers memiliki mekanisme pergantian pengurus melalui sistem yang demokratis (seperti kongres, muktamar, dan musyawarah nasional) dalam satu periode, paling lama 5 (lima) tahun. Hasil pergantian pengurus dilaporkan ke Dewan Pers selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.
6. Anggota organisasi perusahaan pers terdiri atas:
   a. Untuk organisasi perusahaan pers media cetak adalah perusahaan pers media cetak.
   b. Untuk organisasi perusahaan pers radio adalah perusahaan penyelenggara jasa penyiaran radio.
   c. Untuk organisasi perusahaan pers media televisi adalah perusahaan penyelenggara jasa penyiaran televisi.
   d. Organisasi perusahaan pers lain di luar huruf a, b, dan c, ditetapkan berdasarkan Keputusan/Peraturan Dewan Pers.
7. Jumlah anggota organisasi perusahaan pers sebagai berikut:
   a. Untuk media cetak sekurang-kurangnya berjumlah 100 (seratus) perusahaan pers media cetak yang ada di Indonesia dan minimal berdomisili di 15 (lima belas) provinsi.
   b. Untuk media radio sekurang-kurangnya berjumlah 200 (dua ratus) perusahaan penyelenggara jasa penyiaran radio yang ada di Indonesia dan minimal berdomisili di 15 (lima belas) provinsi.
   c. Untuk media televisi sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) perusahaan penyelenggara jasa penyiaran televisi.
8. Organisasi perusahaan pers diverifikasi dan terdaftar di Dewan Pers.
9. Standar organisasi perusahaan pers ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Dewan Pers.

Jakarta, 6 Desember 2007

(Standar ini disetujui dan ditandatangani oleh sejumlah organisasi pers, pimpinan perusahaan pers, tokoh pers serta Dewan Pers di Jakarta, 6 Desember 2007. Sebelum disahkan, draft Standar Organisasi Perusahaan Pers telah dibahas melalui serangkaian diskusi yang digelar Dewan Pers. Pembuatan Standar ini merupakan pelaksanaan fungsi Dewan Pers menurut Pasal 15 ayat (f) UU No.40/1999 tentang Pers yaitu "memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan")

MUKADIMAH

Dewan Pers independen mendapat mandat dan amanat dari Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mengembangkan serta menjaga kemerdekaan atau kebebasan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional serta melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.
b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers.
c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.
d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.
f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.
g. Mendata perusahaan pers.

Kriteria bagi para anggota Dewan Pers, yang terdiri atas unsur-unsur wartawan, pimpinan perusahaan pers, dan tokoh masyarakat, ditetapkan dalam statuta Dewan Pers sebagai berikut:
a. Memahami kehidupan pers nasional dan mendukung kebebasan pers berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia.
b. Memiliki integritas pribadi.
c. Memiliki sense of objectivity dan sense of fairness.
d. Memiliki pengalaman yang luas tentang demokrasi, kemerdekaan pers, mekanisme kerja jurnalistik, ahli di bidang pers dan atau hukum di bidang pers.

Para anggota Dewan Pers diseleksi berdasarkan hasil pemilihan oleh organisasi-organisasi wartawan dan organisasi-organisasi perusahaan pers, dan dipilih:
a. sebagai penjaga kemerdekaan dan etika pers;
b. sebagai individu profesional yang independen; dan
c. sebagai pemikir dan fasilitator kebijakan tentang pers.

PENGUATAN PERAN DEWAN PERS

Untuk merealisasikan mandat dan amanat serta fungsi-fungsi dan wawasan seperti tersebut di atas, maka diperlukan usaha-usaha untuk mengoptimalkan peran Dewan Pers dengan melaksanakan upaya-upaya dan tugas-tugas yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Konstituen Dewan Pers mencakup wilayah kerja Dewan Pers, yaitu media pers, baik cetak maupun elektronik, yang memuat atau menyiarkan karya jurnalistik.

2. Dewan Pers dapat mendirikan perwakilan di sejumlah ibu kota provinsi yang sarat media, seperti Medan, Surabaya, Samarinda, Denpasar, Makassar, dll. Perwakilan Dewan Pers di daerah memiliki paling banyak lima orang wakil. 
a. Perwakilan ini berfungsi memperlancar penyaluran pengaduan publik terhadap pemberitaan media pers di wilayah kerjanya ke Dewan Pers.
b. Perwakilan ini memberi saran-saran kepada Dewan Pers tentang penyelesaian sengketa akibat pemberitaan antara publik dan media pers di wilayah kerjanya.
c. Perwakilan ini tidak memiliki kewenangan membuat putusan tentang sengketa akibat pemberitaan antara publik dan media pers, tetapi dapat diikutsertakan dalam sidang-sidang Dewan Pers yang membahas sengketa akibat pemberitaan di wilayah kerjanya.
d. Perwakilan ini menyampaikan informasi kepada Dewan Pers tentang permasalahan media pers yang berkembang di wilayah kerjanya.
e. Penunjukan dan pengangkatan wakil Dewan Pers tersebut dilakukan oleh pengurus Dewan Pers di Jakarta berdasarkan kriteria keanggotaan Dewan Pers yang tercantum dalam statuta Dewan Pers  berikut ini:
1) Memahami kehidupan pers nasional dan mendukung kebebasan pers berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia.
2) Memiliki integritas pribadi.
3) Memiliki sense of objectivity dan sense of fairness.
4) Memiliki pengalaman yang luas tentang demokrasi, kemerdekaan pers, mekanisme kerja jurnalistik, ahli di bidang pers dan atau hukum di bidang pers.

3. Mekanisme pemilihan anggota Dewan Pers adalah sebagai berikut:
a. Pencalonan dilakukan oleh organisasi-organisasi pers yang terdaftar di Dewan Pers.
b. Pemilihan atas calon-calon anggota Dewan Pers yang diajukan oleh organisasi-organisasi pers tersebut dilakukan oleh Badan Pekerja Dewan Pers bersama anggota Dewan Pers.
c. Badan Pekerja Dewan Pers terdiri atas sedikitnya lima orang dan paling banyak sembilan orang wakil organisasi-organisasi pers yang lolos verifikasi Dewan Pers.
Keanggotaan Dewan Pers terdiri atas masing-masing 3 orang mewakili unsur masyarakat, unsur wartawan, dan unsur perusahaan pers.

4. Dewan Pers memperoleh dana dari negara, organisasi pers (organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers), perusahaan pers, dan bantuan lain yang tidak mengikat.

5. Dewan Pers memfasilitasi organisasi pers dalam penyusunan:
a. Kode Etik Jurnalistik.
b. Kode perilaku (code of conduct) wartawan untuk peliputan soal-soal khusus yang dapat menimbulkan keluhan atau pengaduan publik, seperti kekerasan terhadap perempuan, kriminalitas, dan konflik dalam masyarakat yang berkaitan dengan masalah suku, ras, agama, atau hak asasi manusia.
c. Standar kompetensi wartawan.
d. Standar organisasi wartawan.
e. Standar perusahaan pers (termasuk standar permodalan).
f. Standar organisasi perusahaan pers
g. Standar gaji wartawan dan karyawan pers.
h. Hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan pers.

6. Dewan Pers mendukung dan mendorong upaya-upaya penggunaan Undang-Undang no 40/1999 tentang Pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan pers. Dewan Pers perlu mengingatkan kepada pihak Kepolisian untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Bab II Pasal 4 Ayat (2), bahwa “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, dan pelarangan penyiaran.”

7. Dewan Pers mendukung dan mendorong pengembangan lembaga ombudsman di media pers untuk memperlancar penyelesaian sengketa akibat pemberitaan media yang bersangkutan dengan subjek berita dan mendorong profesionalisme media tersebut.

8. Dewan Pers mendukung dan mendorong pengembangan lembaga pemantau media pers (media watch) dalam masyarakat sebagai upaya publik untuk turut mengamati dan mengawasi kinerja media pers. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Bab VII Pasal 17 tentang Peran Serta Masyarakat, menyatakan sebagai berikut:
a. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
b. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
1) memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
2) menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

9. Dewan Pers melanjutkan pengkajian terhadap peraturan hukum dan perundang-undangan yang pasal-pasalnya dapat menghambat atau mengekang kebebasan pers serta menyiapkan rekomendasi yang relevan, seperti:
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), 
b. Undang-Undang Hak Cipta,
c. Undang-Undang Penyiaran,
d. Undang-Undang Perseroan Terbatas,
e. Undang-Undang Kepailitan,
f. Undang-Undang Telekomunikasi,
g. Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
h. Undang-Undang Anti-Monopoli,
i. Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya,
j. Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara,
k. Rancangan Undang-Undang Intelijen,
l. Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik,
m. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi (dan Korban),
n. Rancangan Undang-Undang KUHPidana,
o. Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi,
p. Undang-Undang Ketenagakerjaan,
q. UU Organisasi Kemasyarakat,
r. UU Penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
s. UU Mediasi dan Arbitrase,
t. UU Otonomi Daerah,
u. UU Perpajakan,
v. UU Penyelenggara Negara yang bebas KKN,
w. UU Jamsostek,
x. UU Narkotika dan Psikotropika,
y. dan peraturan perundangan lain yang relevan.

10. Dewan Pers perlu terus mendorong berlakunya pasal-pasal hukum yang mendukung dekriminalisasi terhadap karya jurnalistik (tidak menganggap pelanggaran hukum dalam karya jurnalistik sebagai kejahatan) dengan cara antara lain:
a. mendesak dan menuntut penghapusan (atau: tidak menggunakan) sejumlah pasal KUHPidana serta perundang-undangan lain yang mengenakan sanksi pidana terhadap karya jurnalistik; dan atau
b. memindahkan pasal-pasal hukum demikian ke KUHPerdata; dan atau
c. memperlakukan pasal-pasal hukum tersebut sebagai pasal-pasal hukum perdata;
d. dan penerapan sanksi perdata terhadap karya jurnalistik hendaknya berupa denda proporsional, yaitu denda yang tidak menyulitkan kehidupan pihak pembayar denda atau membangkrutkan perusahaan yang harus membayar denda, karena putusan hukum yang berakibat demikian serupa dengan putusan politik berupa pemberedelan terhadap media pers.

11. Dewan Pers perlu terus mengupayakan lahirnya ketetapan hukum dari Mahkamah Agung untuk menjadi lembaga arbitrase, demi memperkuat kedudukan Dewan Pers sebagai lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa akibat pemberitaan antara publik dan media pers.

12. Dewan Pers menyosialisasikan bahwa pemberitaan yang dengan sengaja dirancang untuk memfitnah, memeras, atau merugikan subjek berita bukanlah karya jurnalistik, melainkan tindak kejahatan. Dalam terminologi pers, pemberitaan semacam itu dapat dikategorikan sebagai “kabar yang sejak awal penulisan dan pemuatan atau penyiaran sudah diketahui bohong,” salah satu pelanggaran kode etik jurnalistik yang paling berat – dengan hukuman moral bahwa yang bersangkutan harus meninggalkan karier jurnalistik dan pers untuk selama-lamanya.

13. Dewan Pers memberikan pertimbangan, antara lain sebagai saksi ahli, kepada aparat penegak hukum mengenai karya jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik untuk menentukan apakah kasus yang dilaporkan masyarakat adalah karya jurnalistik atau bukan.

14. Perusahaan pers atau wartawannya dapat meminta pendapat kepada Dewan Pers apabila terjadi  perselisihan pendapat dalam penafsiran pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

Kami atas nama organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia:

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI);  Abdul Manan
2. Aliansi Wartawan Independen (AWI);  Alex Sutejo
3. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI);  Uni Z Lubis
4. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI);  OK. Syahyan Budiwahyu
5. Asosiasi Wartawan Kota (AWK);  Dasmir Ali Malayoe
6. Federasi Serikat Pewarta;  Masfendi
7. Gabungan Wartawan Indonesia (GWI);  Fowa’a Hia
8. Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI);  RE Hermawan S
9. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI);  Syahril A
10. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI);  Bekti Nugroho
11. Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAP HAMBA);  Boyke M. Nainggolan
12. Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI);  Kasmarios SmHk
13. Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI);  M. Suprapto
14. Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI);  Sakata Barus
15. Komite Wartawan Indonesia (KWI);  Herman Sanggam
16. Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI);  A.M. Syarifuddin
17. Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI);  Hans Max Kawengian
18. Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI);  Hasnul Amar
19. Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI);  Ismed Hasan Putro
20. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI);  Wina Armada Sukardi
21. Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI);  Andi A. Mallarangan
22. Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK);  Jaja Suparja Ramli
23. Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI);  Ramses Ramona S.
24. Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI);   Ev. Robinson Togap Siagian
25. Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI);  Rusli
26. Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat;  Mahtum Mastoem
27. Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS);  Laode Hazirun
28. Serikat Wartawan Indonesia (SWI);  Daniel Chandra
29. Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII);  Gunarso Kusumodiningrat

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).

e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).