No Nama Pengadu Nama Teradu Tgl Terima Dikuasakan Status Rangkuman
Handry Firmansyah, Dirut PT. Quarta Aviation /Hermawanto & Rekan Gemasamudera.com 2017-08-23 Dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu mengadukan berita teradu yang berjudul "Handry Firmansyah Direktur Quarta Aviation Training Centre Dilaporkan, Tuduhan Penipuan dan Penggelapan Hampir Satu Milyar" pada edisi Jumat, 18 Agustus 2017.

Lidiani Lase/Firman Harefa LBH Gempita Jakarta Raya Focusflash.co.id 2017-08-24 Dikuasakan Selesai

Pengadu merasa dirugikan atas pemberitaan Teradu yang berjudul "Ama Jones Lase: Bu Lidia Lase Kembalikan Uang Kami" edisi Jumat 18 Agustus 2017 pukul 12:25 WIB, yang ditulis oleh wartawan bernama Rendy. Pengadu menilai judul berita tersebut tidak benar, telah membentuk dan/atau menimbulkan image (kesan) dan opini negatif masyarakat pembaca, rekan sejawat dan masyarakat umum terhadap eksistensi Pengadu selaku Anggota DPRD SU. Pengadu meminta Dewan Pers untuk memanggil Teradu dan meyelesaikan pengaduan ini.

Mediawatch Swaresi.com Kontan 2017-08-25 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Kontan menyampaikan surat klarifikasi kepada Dewan Pers yang menginfokan bahwa telah memberikan Hak Jawab kepada Antaranews.com atas berita berjudul "Saksi: Lippo Biayai Pencitraan Positif Nurhadi" edisi Rabu, 19 Oktober 2016 pukul 19:33, 11.002 views. Dan Hak Jawab tersebut telah dimuat Antaranews.com pada Senin, 24 Oktober 2016 pukul 18:22 WIB dengan viewers sebanyak 4.015 views berjudul "KONTAN Bantah Terlibat Proyek Proyek Pencitraan Lippo Group"

Hotma P.D Sitompoel mediaindonesia.com 2017-08-25 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu mengadukan Teradu atas berita berjudul "Banyak Mobil Mewah Figur Publik Tidak Bayar Pajak" yang diunggah pada tanggal 23 Agustus 2017, yang intinya memberitakan Pengadu telah menunggak membayar pajak kendaraannya selama 2 tahun. Xxxxx

Hotma P.D Sitompoel Jawa Pos Metropolitan 2017-08-25 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu mengadukan Teradu terkait pemberitaan pada tanggal 23 Agustus 2017 hal. 1 berjudul "10 Figur Publik Nunggak Pajak Mobil Mewah", yang intinya memberitakan Pengadu telah menunggak membayar pajak mobil selama 2 tahun. 

Hotma P.D Sitompoel Koran Kompas 2017-08-25 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu mengadukan Teradu atas pemberitaan pada tanggal 23 Agustus 2017 hal. 27 dengan judul "4,3 juta Kendaraan Menunggak Pajak", yang intinya memberitakan Pengadu telah menunggak pembayaran pajak mobil selama 2 tahun.

KOMPHAK-Komunitas Masyarakat Peduli Hukum dan Keadilan Majalah Sindo Weekly 2017-06-21 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu mengadukan tampilan dari cover majalah Teradu pada edisi 48 Tahun III tanggal 29 Januari-4 Februari 2015, yang dinilai adanya dugaan pelanggaran etika. Pengadu menduga Cover tersebut melukiskan sosok Presiden Joko Widodo sedang menggigit kedua jarinya disertai tulisan "salam Gigit Jari". Gambar tersebut kemudian diunggah di akun twitter Sindo Weekly tanggal 30 Januari 2015.

PT. Glory Point - Kantor Advokat Nasib Siahaan & Rekan Haluan Kepri 2017-08-25 Dikuasakan Selesai

Pengadu menyampaikan surat tembusan kepada Dewan Pers, terkait pemberitaan Teradu yang berjudul:

1. "Glory Point Robohkan Pos Siskamling Warga", edisi Jumat 4 Agustus 2017  (inisial wartawan "vnr")

2. "Glory Point Klaim Lahan Telah Dialokasikan BP Batam", edisi Jumat 11 Agustus 2017 (inisial wartawan "cw56")

Kemudian Teradu kembali mengulang pemberitaan tanggal 11 Agustus 2017 pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 12 dan 13 Agustus 2017.

INSA-Indonesian National Shipowners Association (Perkumpulan Badan Huk Beritatrans.com 2017-08-25 Dikuasakan Selesai

Pengadu menyampaikan surat Tembusan kepada Dewan Pers perihal Hak Jawab dan Hak Koreksi atas Pemberitaan Teradu pada tanggal 11 Agustus 2017 yang berjudul: 

1. Johnson: Kepengurusan INSA Sudah Mendapatkan Pengesahan Kemenkum dan HAM.

2. INSA Dipimpin Putra Terbaik dan Pengusaha Pelayaran Jempolan

Pengadu meminta Teradu untuk segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat tersebut.

Ello Hardiyanto Majalah Indonesia Tatler 2017-07-25 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu mengadukan Teradu ke Dewan Pers terkait berita foto yang ditampilkan oleh Teradu dalam 2 versi medianya yaitu cetak dan online edisi Maret 2017. Pengadu keberatan dengan foto yang menampilkan pernikahan anak Pengadu bersanding dengan kedua pasangan orangtua yang menurut Pengadu bukanlah dirinya dengan keterangan/teks dibawah foto tersebut yaitu "The Bride and groom along with their parents".

Perusahaan Daerah Dharma Jaya rmoljakarta.com 2017-08-01 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu menyampaikan surat tembusan kepada Dewan Pers mengenai Hak Jawab terkait berita Teradu  yang berjudul "Gagal Urus Daging, Copot Dirut PD Dharma Jaya" pada tanggal 11 Juni 2017. 

Adams Selamat Adi Kuasa H Jawapos.com 2017-09-05 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu mengadukan Teradu terkait berita berjudul "Sadis, Setelah Dibiayai Jadi Dokter, Anak Ini Malah Buang Orang Tuanya" pada Senin 31 Juli 2017 pukul 03:22 WIB. Pengadu menilai Teradu telah membuat berita yang tidak benara, salah, tidak akurat, fitnah dan bohong. Pengadu meminta Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi untuk kasus ini.

Adams Selamat Adi Kuasa H jpnn.com 2017-09-05 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu mengadukan Teradu terkait berita berjudul "Curhat Orangtua Yang Digugat Anak Kandungnya" pada Senin 31 Juli 2017 pukul 23:33 WIB. Pengadu menilai Teradu telah membuat berita yang tidak benar, salah, tidak akurat, fitnah dan bohong. Pengadu meminta Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi untuk kasus ini.

Adams Selamat Adi Kuasa H Gatra.com 2017-09-05 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu mengadukan Teradu terkait berita berjudul "Anak durhaka Memutus Hubungan Orantua" pada Senin 31 Juli 2017 pukul 23:17 WIB. Pengadu menilai Teradu telah membuat berita yang tidak benar, salah, tidak akurat, fitnah dan bohong. Pengadu meminta Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi untuk kasus ini.

Adams Selamat Adi Kuasa H Kendaripos.co.id 2017-09-05 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu mengadukan Teradu terkait berita berjudul "Durhaka, Dibiayai jadi Dokter, Anak Ini Malah Telantarkan Orangtuanya" pada Senin 31 Juli 2017 pukul 08:38 WIB. Pengadu menilai Teradu telah membuat berita yang tidak benar, salah, tidak akurat, fitnah dan bohong. Pengadu meminta Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi untuk kasus ini.

Adams Selamat Adi Kuasa H Aktual.com 2017-09-05 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu mengadukan Teradu terkait berita berjudul "Miris, Tanpa Sebab Anak ini Putus Hubungan Dengan Orangtuanya" pada Selasa 1 Agustus 2017 pukul 03:19 WIB. Pengadu menilai Teradu telah membuat berita yang tidak benar, salah, tidak akurat, fitnah dan bohong. Pengadu meminta Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi untuk kasus ini.

St. TP Tampubolon Harian Analisa 2017-07-28 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu menyampaikan surat tembusan kepada Dewan Pers perihal keberatan atas berita Teradu berjudul "Mantan Bendahara HKBP Pardamean Dipolisikan" pada 25 Juli 2017 hal. 4 yang ditulis oleh wartawan berinisial "bara". Pengadu menilai Teradu telah membuat berita yang tidak benar, bohong dan tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Pengadu meminta Teradu untuk segera memuat bantahan dari Pengadu.

Hayqel Mahri Harian Metropolitan Bogor 2017-09-05 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu mengirimkan surat tembusan kepada Dewan Pers perihal Hak Jawab, Protes Keras dan Koreksi berita terkait berita Teradu berjudul "PD Pasar Pakuan Jaya Dirundung Masalah, Dari Isu selingkuh Hingga Korupsi" pada edisi 2.062, hal. 1 dan 2. Pengadu menilai Teradu telah membuat berita yang tidak benar, fitnah dan mencemarkan nama baik. Pengadu meminta Teradu untuk segera memuat ralat dan meminta maaf kepada kepada Teradu selama 3 (tiga) hari berturut-turut di media Teradu pada halaman depan dan atau halaman utama. Kasus ini sudah dilaporkan Pengadu ke Polsek Kota Bogor Timur dengan no laporan LP/K/271/VIII/2017/JBR/RESTA BGR TA/SEKTOR KOTA BOGOR TIMUR, tanggal 25 Agustus 2017.

Lestaman Nazara kpkpos.com 2017-09-05 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu mengadukan Teradu terkait berita berjudul "Bupati Nias Utara Dilaporkan Ke Kapolri" pada edisi 438/Thn IX, 16-22 Januari 2017. Pengadu menilai media Teradu menjadi media berbaur fitnah, provokasi, membunuh karakter narasumberdan menghakimi. Pengadu meminta Dewan Pers memberikan kejelasan tentang keberadaan media Teradu, apakah sudah terdata di Dewan Pers atau belum, memberikan arahan dan bimbingan kepada redaksi media Teradu dan memberikan teguran kepada media Teradu agar meyampaikan informasi yang konkrit dan dipercaya, serta tidak mencantumkan asumsi sepihak dari media atau penulis berita.

Lestaman Nazara Seputarriau.com 2017-09-05 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu mengadukan Teradu terkait berita berjudul "Gara-gara Kata "BODOH" Nias Utara Heboh" pada Kamis, 19 Januari 2017 pukul 09:30 WIB. Pengadu menilai media Teradu menjadi media berbaur fitnah, provokasi, membunuh karakter narasumber dan menghakimi. Pengadu meminta Dewan Pers memberikan kejelasan tentang keberadaan media Teradu, apakah sudah terdata di Dewan Pers atau belum, memberikan arahan dan bimbingan kepada redaksi media Teradu dan memberikan teguran  kepada media Teradu agar meyampaikan informasi yang konkrit dan dipercaya, serta tidak mencantumkan asumsi sepihak dari media atau penulis berita.

Lestaman Nazara Berita9.co 2017-09-05 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu mengadukan Teradu terkait berita berjudul "Ini Pernyataan Resmi Polres Nias Terkait Bupati Nias Utara" pada tanggal 21 Januari 2017. Pengadu menilai media Teradu menjadi media berbaur fitnah, provokasi, membunuh karakter narasumber dan menghakimi. Pengadu meminta Dewan Pers memberikan kejelasan tentang keberadaan media Teradu, apakah sudah terdata di Dewan Pers atau belum, memberikan arahan dan bimbingan kepada redaksi media Teradu dan memberikan teguran kepada media Teradu agar meyampaikan informasi yang konkrit dan dipercaya, serta tidak mencantumkan asumsi sepihak dari media atau penulis berita.

Lestaman Nazara Investigasindo.com 2017-09-05 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu mengadukan Teradu terkait berita berjudul "Bangun Wilayah Pemkab Nias, LSM PAKSA Laporkan Dinas PU Kota Gunungsitoli" pada Kamis, 26 Januari 2017. Pengadu menilai media Teradu menjadi media berbaur fitnah, provokasi, membunuh karakter narasumber dan menghakimi. Pengadu meminta Dewan Pers memberikan kejelasan tentang keberadaan media Teradu, apakah sudah terdata di Dewan Pers atau belum, memberikan arahan dan bimbingan kepada redaksi media Teradu dan memberikan teguran kepada media Teradu agar meyampaikan informasi yang konkrit dan dipercaya, serta tidak mencantumkan asumsi sepihak dari media atau penulis berita.

Lestaman Nazara Kabarhukum.com 2017-09-05 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu mengadukan Teradu terkait berita berjudul "Bupati Nias Utara, M Ingati Nazara Berada 'Diujung Tanduk' Karena KAsus ini" pada Kamis, 19 Januari 2017. Pengadu menilai media Teradu menjadi media berbaur fitnah, provokasi, membunuh karakter narasumber dan menghakimi. Pengadu meminta Dewan Pers memberikan kejelasan tentang keberadaan media Teradu, apakah sudah terdata di Dewan Pers atau belum, memberikan arahan dan bimbingan kepada redaksi media Teradu dan memberikan teguran kepada media Teradu agar meyampaikan informasi yang konkrit dan dipercaya, serta tidak mencantumkan asumsi sepihak dari media atau penulis berita.

PT. Geo Dipa Energi (Persero) - Makarim & Taira S Counsellors at Law Majalah Keadilan 2017-09-05 Dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu mengadukan Teradu terkait berita berjudul "Tipu Muslihat di Proyek Dieng-Patuha" pada edisi 05 tanggal 28 Agustus 2017 s/d 3 September 2017, hal. 58 s/d 61. Pengadu menilai Teradu telah membuat berita yang tidak akurat, tidak berimbang, tidak memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik dan merugikan klien Pengadu. Pengadu meminta Teradu untuk segera memuat Hak Jawab dan/atau Hak Koreksi dan meminta maaf kepada kepada klien Pengadu dan memuatnya di media Teradu, media cetak nasional (Harian Kompas dan Harian Media Indonesia dengan ukuran 7 col x 270 mm col atau sekurang-kurangnya dengan ukuran 4 col x 270 mm col.

Karna Brata Lesmana - JW & Partners Detik.com 2017-09-07 Dikuasakan Selesai

Pengadu mengadukan Teradu terkait berita berjudul "KPK Panggil Ganjar Hingga Arif Wibowo Jadi Saksi Novanto" dan "Arif Wibowo Datangi KPK Jadi Saksi Novanto" pada tanggal 5 September 2017 pukul 10:07 WIB dan 11:45 WIB. Pengadu menilai berita Teradu tidak benar dan menyesatkan, serta telah merugikan dan merusak reputasi Pengadu. Pengadu telah mengirimkan Hak Jawab kepada Teradu pada tanggal 6 September 2017, dan Teradu mengakui telah melakukan kesalahan dalam beritanya. Menurut Pengadu, Teradu bersedia memuat Hak Jawab namun tidak bersedia meminta maaf kepada Pengadu.

Ayik Sumirah Guru SDN Ciracas 15 Pagi, Pemprov DKI Jakarta Dinas Pendi mulajadines.com 2017-09-08 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu mengadukan Teradu terkait 2 (dua) berita berjudul: "SDN 15 Ciracas Jakarta Tertutup Kepada Media" yang diunggah pada 24 Agustus 2017 dan "Diduga Karena Takut, Kepsek SD 15 Ciracas Tutup Komunikasi" yang diunggah pada 5 September 2017. Pengadu menilai berita Teradu tidak benar, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan mencemarkan nama baik Pengadu. Menurut Pengadu, setelah berita pertama diterbitkan Teradu hampir setiap hari mengirimkan sms kepada Kepala Sekolah ybs, karena tidak mendapatkan respon, maka Teradu kembali menerbitkan berita kedua. Pengadu meminta solusi dari Dewan Pers untuk meyelesaikan pengaduan ini.

Suharno, Sekda Kab. Wonogiri, Pemkab Wonogiri Infowonogiri.com-PT. Giritontro Media Komunika 2017-09-08 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu mengadukan Teradu terkait 2 (dua) berita berjudul: "Joko Sutopo Alias Jekek Dikeroyok Buruh Pabrik" yang diunggah pada Senin, 5 Juni 2017 dan "Terkendala Tunggakan BPJS, Anak SD Tak Bisa Berobat" yang diunggah pada Senin, 21 Agustus 2017, ditulis oleh wartawan berinisial Baguss. Pengadu menilai berita Teradu tidak benar dan telah melanggar Pasal 1, 3, 4 dan 8 Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Pengadu telah menyampaikan Hak Jawab terhadap Teradu. Pengadu meminta Dewan Pers untuk meyelesaikan kasus ini dengan memberikan surat teguran, menindak tegas oknum wartawan dan menurunkan berita terkait.

Raden Jaka Rumantaka BBC Indonesia 2017-09-08 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu mengadukan Teradu terkait berita berjudul "Masyarakat Sunda Wiwitan Tolak Eksekusi Lahan Adat" yang diunggah pada tanggal 24 Agustus 2017. Pengadu menilai berita Teradu terbukti telah memuat informasi yang salah, bias, tidak cover bothside, tidak objektif, tidak melakukan verifikasi data dari berbagai sumber dan sangat merugikan Pengadu. Pengadu meminta Dewan Pers memberikan teguran keras kepada Teradu agar secepatnya memuat klarifikasi, meminta maaf kepada Pengadu dan ditayangkan full satu halaman selama satu bulan penuh.


Raden Jaka Rumantaka Dailymail.co.id 2017-09-08 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu mengadukan Teradu terkait berita berjudul "Tolak Eksekusi Cagar Budaya Warga Sunda Wiwitan Tidur Di Jalan" yang diunggah pada tanggal 24 Agustus 2017. Pengadu menilai berita Teradu terbukti telah memuat informasi yang salah, bias, tidak cover bothside, tidak objektif, tidak melakukan verifikasi data dari berbagai sumber dan sangat merugikan Pengadu. Pengadu meminta Dewan Pers memberikan teguran keras kepada Teradu agar secepatnya memuat klarifikasi, meminta maaf kepada Pengadu dan ditayangkan full satu halaman selama satu bulan penuh.

Raden Jaka Rumantaka Jabarkahiji.id 2017-09-08 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu mengadukan Teradu terkait berita berjudul "Gugurnya Hak Hidup Masyarakat Adat Cigugur" yang diunggah pada tanggal 19 Mei 2017. Pengadu menilai berita Teradu terbukti telah memuat informasi yang salah, bias, tidak cover bothside, tidak objektif, tidak melakukan verifikasi data dari berbagai sumber dan sangat merugikan Pengadu. Pengadu meminta Dewan Pers memberikan teguran keras kepada Teradu agar secepatnya memuat klarifikasi, meminta maaf kepada Pengadu dan ditayangkan full satu halaman selama satu bulan penuh.

Raden Jaka Rumantaka Netralnews.com 2017-09-08 Dikuasakan Selesai

Pengadu mengadukan Teradu terkait berita berjudul "PGI Tolak Lahan Milik Masyarakat Sunda Wiwitan Di Kuningan" yang diunggah pada tanggal 24 Agustus 2017. Pengadu menilai berita Teradu terbukti telah memuat informasi yang salah, bias, tidak cover bothside, tidak objektif, tidak melakukan verifikasi data dari berbagai sumber dan sangat merugikan Pengadu. Pengadu meminta Dewan Pers memberikan teguran keras kepada Teradu agar secepatnya memuat klarifikasi, meminta maaf kepada Pengadu dan ditayangkan full satu halaman selama satu bulan penuh.

Raden Jaka Rumantaka Mediagaruda.co.id 2017-09-08 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu mengadukan Teradu terkait berita berjudul "Masyarakat Sunda Wiwitan Tolak Eksekusi Dari Tanah Leluhurnya" yang diunggah pada tanggal 24 Agustus 2017. Pengadu menilai berita Teradu terbukti telah memuat informasi yang salah, bias, tidak cover bothside, tidak objektif, tidak melakukan verifikasi data dari berbagai sumber dan sangat merugikan Pengadu. Pengadu meminta Dewan Pers memberikan teguran keras kepada Teradu agar secepatnya memuat klarifikasi, meminta maaf kepada Pengadu dan ditayangkan full satu halaman selama satu bulan penuh.

Raden Jaka Rumantaka mediaindonesia.com 2017-09-08 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu mengadukan Teradu terkait berita berjudul "Ditentang Warga Adat Petugas Akhirnya Tunda Eksekusi Kawasan Cagar Budaya Sunda Wiwitan" yang diunggah pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 10:47 WIB. Pengadu menilai berita Teradu terbukti telah memuat informasi yang salah, bias, tidak cover bothside, tidak objektif, tidak melakukan verifikasi data dari berbagai sumber dan sangat merugikan Pengadu. Pengadu meminta Dewan Pers memberikan teguran keras kepada Teradu agar secepatnya memuat klarifikasi, meminta maaf kepada Pengadu dan ditayangkan full satu halaman selama satu bulan penuh.

Raden Jaka Rumantaka Kompas.com 2017-09-08 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu mengadukan Teradu terkait serangkaian berita berjudul:

1. "Cagar Budaya Akan Dieksekusi, Warga Adat Sunda Wiwitan Demo" yang diunggah pada tanggal 13 Juli 2017.

2. "Perjalanan Warga Adat Sunda Wiwitan Pertahankan Cagar Budaya" yang diunggah pada tanggal 24 Agustus 2017.

3. "Hadang Alat Berat Eksekusi Cagar Budaya, Warga Adat Tidur Di Jalan" yang diunggah pada tanggal 24 Agustus 2017.

4. "Ricuh, Eksekusi tanah Adat Sunda Wiwitan Gagal" yang diunggah pada tanggal 24 Agustus 2017.

Pengadu menilai berita Teradu terbukti telah memuat informasi yang salah, bias, tidak cover bothside, tidak objektif, tidak melakukan verifikasi data dari berbagai sumber dan sangat merugikan Pengadu. Pengadu meminta Dewan Pers memberikan teguran keras kepada Teradu agar secepatnya memuat klarifikasi, meminta maaf kepada Pengadu dan ditayangkan full satu halaman selama satu bulan penuh.

Raden Jaka Rumantaka Tirto.id 2017-09-08 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu mengadukan Teradu terkait berita berjudul "Eksekusi Putusan Tanah Adat Sunda Wiwitan Diminta Ditunda" yang diunggah pada tanggal 24 Agustus 2017. Pengadu menilai berita Teradu terbukti telah memuat informasi yang salah, bias, tidak cover bothside, tidak objektif, tidak melakukan verifikasi data dari berbagai sumber dan sangat merugikan Pengadu. Pengadu meminta Dewan Pers memberikan teguran keras kepada Teradu agar secepatnya memuat klarifikasi, meminta maaf kepada Pengadu dan ditayangkan full satu halaman selama satu bulan penuh.

Raden Jaka Rumantaka Tempo.co 2017-09-08 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu mengadukan Teradu terkait 2 (dua) berita berjudul "Warga Sunda Wiwitan Pertahankan Rumah Adat Yang Akan Disita" yang diunggah pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 23:01 WIB dan "Masyarakat Sunda Wiwitan Patungan Beli Kembali Tanah Leluhur" yang diunggah pada 4 September 2017 pukul 05:31 WIB. Pengadu menilai berita Teradu terbukti telah memuat informasi yang salah, bias, tidak cover bothside, tidak objektif, tidak melakukan verifikasi data dari berbagai sumber dan sangat merugikan Pengadu. Pengadu meminta Dewan Pers memberikan teguran keras kepada Teradu agar secepatnya memuat klarifikasi, meminta maaf kepada Pengadu dan ditayangkan full satu halaman selama satu bulan penuh.

Raden Jaka Rumantaka cnnindonesia.com 2017-09-08 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu mengadukan Teradu terkait serangkaian berita berjudul:

1. "Jelang Eksekusi, Sunda Wiwitan Menolak Tunduk Pada Negara" yang diunggah pada tanggal 23 Agustus 2017 pukul 19:57 WIB.

2. "Eksekusi Tanah Adat Sunda Wiwitan Berlanjut Di Lain Hari" yang diunggah pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 15:44 WIB.

3. "Sunda Wiwitan dan Komunikasi Tak Seimbang Di Bumi Pasundan" yang diunggah pada tanggal 25 Agustus 2017 pukul 11:00 WIB.

4. "Warga Sunda wiwitan Berhasil Gagalkan Eksekusi Lahan" yang diunggah pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 11:58 WIB.

5. "Gereja Minta Jokowi Selamatkan Cagar Budaya Sunda Wiwitan" yang diunggah pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 07:36 WIB.

6. "Rantai Manusia Perempuan sunda Wiwitan Dan Polwan Berhadapan" yang diunggah pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 10:37 WIB.

7. "Warga Sunda Wiwitan Terlentang Di Jalan Adang Eksekusi" yang diunggah pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 08:11 WIB.

8. "Sunda Wiwitan Tersingkir Dari Tanah Sendiri" yang diunggah pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 06:50 WIB.

9. "Sunda Wiwitan: Agama Tak Diakui, Tanah Dieksekusi" yang diunggah pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 08:24 WIB.

10. "Hadapi Ratusan Polisi, Warga Sunda Wiwitan Bakar Ban" yang diunggah pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 09:15 WIB.

11. "Proses Eksekusi Tanah Milik Warga Sunda Wiwitan Ricuh" yang diunggah pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 11:03 WIB.

12. "Titik Darah Penghabisan Warga Sunda Wiwitan" yang diunggah pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 07:58 WIB.

13. "Eksekusi Tanah Sunda Wiwitan Gagal, Polisi Jadi Kambing Hitam" yang diunggah pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 08:52 WIB.

14. "Intrik Keluarga di Tanah Sengketa Sunda Wiwitan" yang diunggah pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 07:48 WIB.

Pengadu menilai berita Teradu terbukti telah memuat informasi yang salah, bias, tidak cover bothside, tidak objektif, tidak melakukan verifikasi data dari berbagai sumber dan sangat merugikan Pengadu. Pengadu meminta Dewan Pers memberikan teguran keras kepada Teradu agar secepatnya memuat klarifikasi, meminta maaf kepada Pengadu dan ditayangkan full satu halaman selama satu bulan penuh.


Muhammad Abdullah Garudacitizen.com 2017-09-14 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu mengadukan Teradu terkait berita yang berjudul "Proyek Pembangunan Kantor BPN Arga Makmur Terkesan Siluman" yang diunggah pada tanggal 23 Agustus 2017. 

Pengadu menilai berita Teradu melanggar Kode Etik Jurnalistik, yaitu telah memuat berita off record (obrolan biasa, bukan wawancara, namun diketahui telah direkam), Faktor traumatik sumber berita, Pencemaran dan penyebaran foto dan kutipan kata-kata Pengadua dalam pemberitaan dan pencemaran nama baik Pengadu.

 Pengadu meminta bantuan Dewan Pers untuk meyelesaikan pengaduan pers ini dan meminta Teradu untuk membuat klarifikasi dan permintaan maaf kepada Pengadu.

Maman Hermawan - Sekretaris BRSDM (Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Majalah Trubus 2017-09-14 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu mengirimkan surat tembusan perihal Hak Jawab/tanggapan pemberitaan kepada Dewan Pers terkait berita Teradu yang berjudul "Tuna Tumbuh Di Jaring Apung" pada edisi khusus no. 573 Agustus 2017/XLVIII halaman 126-128.

Pengadu meminta Teradu untuk segera memperbaiki kesalahan pencantuman nama unit kerja Pengadu yang semula tercantum "Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP)-Gondol" menjadi "Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP)-Gondol, dikarenakan BBRBLPP-Gondol merupakan satuan kerja dilingkungan BRSDMKP-KKP.

Amril Mukminin - Iwandi Patar Pangasian Harianberantas.co.id 2017-08-07 Dikuasakan Selesai

Pengadu mengadukan Teradu terkait serangkaian berita yang dimuat Teradu pada tanggal 30 Juli 2017 dengan judul sebagai berikut:

1.     “Terkait Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis Rp. 272 M, Bupati Amril Mukminin Tak Kebal Hukum”, yang diunggah pada hari Jumat 6 Januari 2017 pukul 12:49 AM.

2.     “Bupati Amril Mukminin Diduga Terlibat, Polda Riau Diminta Tuntaskan Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis”, yang diunggah pada hari Rabu 11 Januari 2017 pukul 9:29 PM.

3.     “Bupati Bëngkalis Terancam Dilaporkan Balik Ke Polisi”, yang diunggah pada hari Kamis 12 Januari 2017 pukul 10:21 PM.

4.     “Bupati Amril Mukminin Resmi Dilaporkan Ke Polda Riau Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana Bansos Bengkalis”, yang diunggah pada hari Selasa 17 Januari 2017 pukul 1:27 AM.

5.     “Kapolda Riau Pimpin Audiensi Perkembangan Kasus Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis”, yang diunggah pada hari Kamis 19 Januari 2017 pukul 7:56 PM.

6.     “Lagi-Lagi Ketua DPRD Bengkalis Terdakwa Korupsi Bansos Dituntut 8.6 Tahun Penjara, Kapolri Dituntut Usut Dugaan KEterlibatan Amril, dkk”, yang diunggah pada hari Rabu 3 Mei 2017 pukul 8:37 AM.

7.     “Merasa Diperlakukan Tidak Adil di Kasus Korupsi Bansos Rp. 272 Miliar, Rismayeni Ungkap Keterlibatan Seluruh Anggota DPRD Bengkalis”, yang diunggah pada hari Selasa 6 Juni 2017 pukul 9:43 AM.

8.     “Merasa Suku Batak Dihina dan Dimaki, Adik Sepupu Bupati Bengkalis Dipolisikan”, yang diunggah pada hari Jumat 25 Agustus 2017 pukul 1:19 AM.

Pengadu menilai serangkaian berita Teradu patut diduga telah membuat dan menyebarkan fitnah/berita bohong untuk membentuk opini menghakimi dan tidak berimbang secara terus menerus yang disebarluaskan melalui pemberitaan diatas.

Kasus pers ini telah dilaporkan Pengadu kepada pihak polisi dengan LP No. LP/435/VIII/2016/SPKT/Riau pada tanggal 19 Agustus 2016.

Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk memediasi dan menyelesaikan kasus ini.


Teguh S Gunawan Berita Mingguan Bidik 2017-09-12 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Teradu meyampaikan pemberitahuan kepada Dewan Pers bahwa telah memuat Hak Jawab Pengadu sesuai keputusan yang dituangkan dalam Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor 08/PPR-DP/III/2017 dan 09/PPR-DP/III/2017.

Mabes TNI Pusat Penerangan Harian Rakyat Merdeka 2017-09-13 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu meyampaikan surat tembusan perihal Hak Jawab kepada Dewan Pers terkait berita Teradu berjudul "Jangan Cuma Semangat Masuk Myanmar, TNI Diingatkan Pikirkan Prajurit Yang Disandera Di Filipina" yang terbit pada tanggal 12 September 2017 halaman 7.


AJI Surabaya-Mochamad Sugiono (Kontributor Harian Surya) Supardi alias Hardy Kabiro Harian Memorandum Gresik 2017-09-14 Tidak dikuasakan Selesai

AJI surabaya melaporkan adanya kasus kriminalisasi terhadap jurnalis bernama Sugiono (kontributor Harian Surya Kabupaten Gresik, Jawa Timur) yang dilakukan oleh Supardi alias Hardy, Kepala Biro Harian Memorandum Gresik.

Supardy telah melaporkan Sugiono ke Polres Gresik (Nomor: LP/160/V2017/JATIM/RES GRESIK) dengan tuduhan dugaan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak ,mendistribusikan dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik" sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dan AJI Surabaya mengganggap penyidik kepolisian tidak mengindahkan UU no. 40/1999 tentang Pers dan Nota kesepahaman Dewan Pers-Polri Nomor: 011/DP/MOU/II/2012 tentang Koordinasi dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers.

AJI Surabaya meminta kepada Dewan Pers untuk dapat membantu menyelesaikan kasus ini sesuai dengan UU dan memberikan edukasi kepada penegak hukum agar tidak gagap dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa jurnalistik.

Asep Rohman Hudaya (PNS) Koran Medikom 2017-09-14 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu mengadukan Teradu terkait berita berjudul "Oknum PNS Diduga Jadi 'Broker' ....." (kliping berita tidak lengkap) pada edisi 692 Tahun XV, 5 s.d. 11 September 2017.

Pengadu menilai berita Teradu (wartawan bernama Heru) adalah fitnah, tidak akurat, tidak berimbang, tidak profesional, mencampurkan fakta dan opini, dan tidak menerapkan asas praduga tak bersalah. 

Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk menyelesaikan pengaduan ini.

Tabloid Suara Akar Rumput 2017-09-14 Tidak dikuasakan Selesai

Tabloid Suara Akar Rumput menyampaikan surat konfirmasi mengenai adanya informasi yang diterima oleh mantan staffnya dengan nomer HP 082292018699 dari Dewan Pers dengan no. 021-7399928. Informasi tersebut adalah mengenai adanya rencana kegiatan/program yang akan diselenggarakan oleh Dewan Pers di Makasar.

Herdi Munte - Komisioner Bawaslu Sumut Medanbisnisdaily.com 2017-09-15 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu menyampaikan surat tembusan perihal Hak Jawab untuk Teradu terkait serangkaian berita dan foto yang diterbitkan dengan judul sebagai berikut:

1. "Ketua Bawaslu Sumut Dilaporkan ke DKPP Diduga Terkait Uang", yang diunggah pada Rabu 9 Agustus 2017, pukul 14:14 WIB.

2. "Ketua, Anggota dan Staf Bawaslu Sumut Resmi Jadi Teradu", yang diunggah pada Jumat 11 Agustus 2017 pukul 09:53 WIB.

3. "Kasus Pemerasan di Seleksi Panwas, Hardi Munthe Diduga Minta Rp. 30 juta Kepada Panghulu Siregar", yang diunggah pada Rabu 23 Agustus 2017 pukul 21:11 WIB.

4. "Dituding, Hardi Munthe Akan Lawan Panghulu Siregar", yang diunggah pada Sabtu 26 Agustus 2017 pukul 06:42 WIB.


Harian Rakyat tapanuli-Afwan Nasution, ST Kepolisian RI Resort Kabupaten Tapanuli Tengah (Polres Tapteng) 2017-09-20 Tidak dikuasakan Selesai

Afwan Nasution selaku Pemimpin Redaksi Harian Rakyat Tapanuli mengadukan perihal kriminalisasi terhadap wartawannya bernama Bambang EF Lubis oleh Polres Tapteng kepada Dewan Pers.

Bambang EF Lubis dituduh melakukan pemerasan kepada Artah Siregar selaku Kepala Dinas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (pasal 368 KHUP tentang).

Afwan Nasution meminta bantuan kepada Dewan Pers untuk dapat meyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan UU Pers No. 40/1999 tentang Pers.

PT. Mandiri Sekuritas Harian Kontan 2017-09-20 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu meyampaikan surat tembusan kepada Dewan Pers Perihal Hak Jawab atas pemberitaan Teradu pada tanggal 15 September 2017 halaman 8, paragraf 11-13 dengan judul "Menjajal Potensi Saham Underperform -- Kinerja Saham Properti dan Perkebunan Masih Melambat".

Hayqel Mahri Metropolitan.id 2017-09-05 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu mengirimkan surat tembusan kepada Dewan Pers perihal Hak Jawab, Protes Keras dan Koreksi berita terkait berita Teradu berjudul "PD Pasar Pakuan Jaya Dirundung Masalah, Dari Isu selingkuh Hingga Korupsi" pada hari Sabtu 26 Agustus 2017. Pengadu menilai Teradu telah membuat berita yang tidak benar, fitnah dan mencemarkan nama baik. Pengadu meminta Teradu untuk segera memuat ralat dan meminta maaf kepada kepada Teradu selama 3 (tiga) hari berturut-turut di media Teradu pada halaman depan dan atau halaman utama. Kasus ini sudah dilaporkan Pengadu ke Polsek Kota Bogor Timur dengan no laporan LP/K/271/VIII/2017/JBR/RESTA BGR TA/SEKTOR KOTA BOGOR TIMUR, tanggal 25 Agustus 2017.

Joris Stef Omkarsba Teropong News 2017-09-26 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu menyampaikan pengaduan atas berita Teradu yang berjudul "Dituding Intervensi Program Affirmative Beasiswa, Bupati Raja Ampat Merasa Difitnah", ditulis oleh Nesta Makuba, diunggah pada tanggal 10 Juli 2017. Pengadu menilai berita Teradu adalah bohong, mencari keuntungan/berpihak pada kekuasaan dan menciptakan opini "membunuh" karakter anak.

Pengadu telah menyampaikan Hak Jawabnya kepada Teradu pada tanggal 20 September 2017, namun Teradu mengabaikan Hak Jawab tersebut  dan merasa tidak perlu memberikan penjelasan maupun adu argumen karena dalam berita yang diadukan tidak menyebutkan secara subyektif nama Pengadu dan mendiskreditkan dirinya. Teradu juga memberikan penilaian bahwa Pengadu tidak paham mengenai Hak Jawab, Kode Etik, UU ITE dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Pengadu meminta Dewan Pers untuk  memberikan sanksi kepada Teradu sesuai dengan UU Pers dan KEJ. 

Joris Stef Omkarsba Tabloid JUBI (PT. Jujur Bicara Papua) 2017-09-26 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan pengaduan atas berita Teradu yang berjudul "Banjir Air Mata Perempuan Raja Ampat Untuk Salomina Sokoy", ditulis oleh Niko MB, diunggah pada tanggal 7 Maret 2015. Pengadu keberatan atas pemuatan berita Teradu tanpa ijin sebelumnya yang merupakan tulisan Pengadu (Plagiarisem).

Pemred Dominggus Mampioper telah menjawab dan meminta maaf melalui media sosial facebook dan memberhentikan wartawan yang bersangkutan, namun hingga saat ini belum melakukannya secara resmi di media Teradu dan melampirkan surat resmi pemberhentian wartawan yang bersangkutan.

Pengadu meminta Dewan Pers untuk  memberikan sanksi kepada Teradu sesuai dengan UU Pers dan KEJ, mencabut ijin wartawan bernama Nees Makube, serta permintaan maaf dari Teradu yang dimuat kembali dalam Tabloid Jubi.


PT. Antang Ganda Utama-Ferdiansyah Djajadi Kalamanthana.com 2017-09-26 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan keberatannya atas berita Teradu berjudul "Warga Adat 'Pecah', Pali Mara Dibuka, PT. AGU Kerja Lagi di Gunung Timang" yang diunggah pada tanggal 22 September 2017 pukul 18:56. Pengadu menilai berita Teradu bohong tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan dan menciptakan image buruk bagi perusahaan khususnya dan group pada umumnya.

Pengadu meminta bantuan kepada Dewan Pers untuk dapat menyelesaikan pengaduan ini agar tidak terulang kejadian yang serupa.

Muhammad Yusuf-Kepsek SMA N 6 Bone Radarbone.co.id 2017-09-27 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan pengaduannya terkait berita Teradu yang berjudul "Aneh, Kepsek SMAN 6 Bone Minta Digaji Sama Siswa" yang diunggah pada 4 September 2017 pukul 08:50. Pengadu menilai berita Teradu melanggar KEJ karena tidak sesuai dengan fakta dan data akurat, serta bertujuan mendiskreditkan seseorang dan juga menjatuhkannama baik Pengadu.

Pengadu meminta Kepada Dewan Pers untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan pers ini. 

Teten Masduki-Ifdhal Kasim Publik-news.com (PT. Publik News Centra) 2017-09-29 Dikuasakan Selesai

Kuasa hukum Pengadu menyampaikan pengaduannya kepada Dewan Pers atas berita Teradu berjudul "Sunny Kucurkan 200M Ke Teten, Biaya Operasi Sosmed Menghajar Panglima TNI" yang diunggah pada Kamis 28 September 2017 pukul 14:15 WIB.

Pengadu menilai Teradu telah membuat berita bohong, rekaan, tanpa melakukan klarifikasi dan sangat bertendensi beritikad buruk kepada Pengadu. Berita Teradu jelas sangat merugikan Pengadu dan membuat persepsi publik yang salah terhadap Pengadu.

Pengadu meminta Dewan Pers untuk segera menindaklanjuti pengaduan ini, agar publik tidak terus dibohongi dengan pemberitaan yang tidak benar dan tidak bertanggungjawab.

Walikota Pekalongan parpolnews.com, jateng.tribunnews.com, demokrasi.co, abadikini.com, ge 2017-09-26 Tidak dikuasakan Selesai

Walikota Pekalongan menyampaikan tembusan surat ke Dewan Pers yang ditujukan untuk Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia perihal permohonan Penertiban Portal Online. Berita yang diterbitkan mengenai meninggalnya Walikota Pekalongan yang cenderung tendensius, fitnah, kurang berimbang dan tidak menghormati jasa-jasa almarhum bagi masyarakat Kota Pekalongan.

Portal online yang dilaporkan adalah 19 channel youtube, 3 akun facebook, 3 akun blogspot dan 15 media online. 18 media online tersebut adalah parpolnews.com, jateng.tribunnews.com, demokrasi.co, abadikini.com, gemarakyat.id, beritaviral.com, gerbangrakyat.com, viralislamia.com, kabarviral.id, maidany.com, rakyatjakarta.id, apik.apikepol.com, kontenislam,com, garudakita.net, dan dakwahmedia.web.id.

Walikota Pekalongan Global TV-PT. Global Informasi Bermutu 2017-09-26 Tidak dikuasakan Selesai

PLT Walikota Pekalongan menyampaikan surat tembusan kepada Dewan Pers yang ditujukan untuk Pemimpin Redaksi Global TV, perihal keberatan atas redaksional pemberitaan pada acara Buletin Indonesia Malam pada tanggal 7 September 2017 dengan judul "Walikota Pekalongan Ditemukan Tewas".

PLT Walikota Pekalongan menilai bahwa penggunaan kata "tewas" untuk pejabat negara yang meninggal dirumah sakit, sangat tidak lazim dan tidak menghormati almarhum. Dan juga disebutkan bahwa almarhum tewas tertelungkup di kamar pribadinya, sedangkan faktanya almarhum dinyatakan meninggal di RSUD Bendan.

PLT Walikota Pekalongan meminta Pemimpin Redaksi Global TV untuk menindaklanjuti keberatannya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Handry Firmansyah, Dirut PT. Quarta Aviation /Hermawanto & Rekan Lampungekspres-plus.com (PT. Intermedia Dinamis Abadi) 2017-09-26 Dikuasakan Ditindaklanjuti

Kuasa hukum Pengadu meyampaikan pengaduan terkait berita Teradu berjudul "Diduga Menipu, Handry Direktur Quarta Aviation Dilaporkan Ke Polisi" yang diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2017. 

Pengadu menilai berita Teradu sangat menyudutkan (bernuansa negatif/buruk) dan tidak ada konfirmasi kepada Pengadu. Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk meyelesaikan kasus pengaduan ini.

Handry Firmansyah, Dirut PT. Quarta Aviation /Hermawanto & Rekan Igsberita.com (PT. Soegali Nusantara Media) 2017-09-26 Dikuasakan Selesai

Kuasa hukum Pengadu meyampaikan pengaduan terkait berita Teradu berjudul "Dituduh Menipu Dan Gelapkan Uang Siswa Hampir 1 Miliar, Direktur 'Quarta Aviation Training Center' Dipolisikan" yang diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2017.

Pengadu menilai berita Teradu sangat menyudutkan (bernuansa negatif/buruk) dan tidak ada konfirmasi kepada Pengadu. Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk meyelesaikan kasus pengaduan ini.


Handry Firmansyah, Dirut PT. Quarta Aviation /Hermawanto & Rekan Pelitaekspres.com (PT. Rawas Indo Media) 2017-09-26 Dikuasakan Ditindaklanjuti

Kuasa hukum Pengadu meyampaikan pengaduan terkait berita Teradu berjudul "Handry Firmansyah Direktur Quarta Aviation Training Center Dipolisikan" yang diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2017.

Pengadu menilai berita Teradu sangat menyudutkan (bernuansa negatif/buruk) dan tidak ada konfirmasi kepada Pengadu. Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk meyelesaikan kasus pengaduan ini.


ISPPI (Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia) Majalah Tempo 2017-09-20 Tidak dikuasakan Selesai

ISPPI mengadukan Majalah Tempo ke Dewan Pers atas berita mengenai Brigadir Jenderal Polisi Aris Budiman pada edisi 28 Agustus 2017-3 September 2017 halaman 29 berjudul "Musuh Dalam Selimut KPK" dan halaman 32 berjudul "Penyidik KPK Itu Menawari Para Anggota Komisi Hukum Agar Terhindar Dari Jeratan Penyidikan Asalkan Menyediakan Uang Rp. 2 Miliar".

ISPPI menilai pemberitaan yang diadukan tidak benar, tidak melakukan klarifikasi, mengandung opini yang menghakimi, dan terindikasi melanggar asas praduga tidak bersalah. ISPPI mendukung Aris Budiman untuk menggunakan haknya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan meminta Dewan Pers untuk dapat menegakkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk meyelesaikan pengaduan ini.

ISPPI (Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia) Tempo.co 2017-09-20 Tidak dikuasakan Selesai

ISPPI mengadukan media siber Tempo.co ke Dewan Pers atas berita mengenai Brigadir Jenderal Polisi Aris Budiman yang berjudul "4 Daftar Dosa Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman" yang diunggah pada tanggal 31 Agustus 2017.

ISPPI menilai pemberitaan yang diadukan tidak benar, tidak melakukan klarifikasi, mengandung opini yang menghakimi, dan terindikasi melanggar asas praduga tidak bersalah. ISPPI mendukung Aris Budiman untuk menggunakan haknya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan meminta Dewan Pers untuk dapat menegakkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk meyelesaikan pengaduan ini.


Ariston Laures - CV ALUS Samosirgreen.com 2017-09-19 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Ariston Laures selaku pelaksana pekerjaan CV ALUS menyampaikan surat permintaan klarifikasi dari pemberitaan samosirgreen.com yang diunggah pada hari Kamis, 14 September 2017 dengan judul "Ada Pembangunan Jembatan Di Samosir Tapi Di Jalan Buntu".

Surat ini ditembuskan kepada Dewan Pers dengan beberapa point pertanyaan seperti, alamat media cetak Teradu, siapa sumber berita resmi, siapa Pemred, Pendiri media, Pedoman Pemberitaan Media Siber, standar perusahaan Pers dan standar organisasi pers atau hanya mengantongi izin siar. Namun bila Teradu tidak dapat menjelaskan secara rinci perihal diatas maka Pengadu menilai bahwa berita Teradu adalah berita bohong dan fitnah belaka dan bisa menjadi delik aduan yang berpotensi melanggar UU 11/2008 tentang ITE.

Pengadu akan mengirimkan Hak Jawabnya kepada Teradu pada hari Rabu, 15 September 2017.

Usup Prianto Kades Jentera Stabat Harian Sumut 24 2017-09-29 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu mengirimkan surat pengajuan Hak Jawab pertama yang ditujukan kepada Surat Kabar Harian Sumut 24 pada tanggal 30 Agustus 2017 dan ditembuskan kepada Dewan Pers. Pengadu merasa dirugikan akibat berita dari Harian Sumut 24 berjudul "Oknum Kades Jentera Diduga Tidak Terbuka Pengelolaan DD", yang diterbitkan hari Selasa, 22 Agustus 2017 halaman 6, kolom 1 dengan kode penulis Wit.

Pengadu menduga bahwa berita Teradu adalah merupakan plagiat atau release dari wartawan harian andalas. Dewan Pers telah berkirim surat kepada Teradu dengan Nomor: 485/DP-K/IX/2017 perihal pemuatan Hak Jawab Pengadu. Kemudian Pengadu mengirimkan surat klarifikasi kepada Dewan Pers yang isinya menerangkan bahwa pihaknya belum mengetahui apakah Hak Jawabnya sudah dimuat atau belum oleh Teradu, sehingga Pengadu kembali mengirimkan Surat Pengajuan Hak Jawab kedua kepada Teradu dan ditembuskan ke Dewan Pers dengan Nomor: 141-613/JS/I/2017.

Riza Budiwan Zulmansyah Sekedang PT. Riau Pos Group Div Reg Medan 2017-10-04 Dikuasakan Ditindaklanjuti

Law Office Teguh Syuhada Lubis & Associates selaku kuasa hukum dari Riza Budiwan mengirimkan surat perihal  Pengaduan/Mohon Mediasi kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara yang ditembuskan kepada Dewan Pers.

Kuasa hukum pengadu mengadu Zulmansyah Sekedang selaku CEO dari PT. Riau Pos Group Divisi Regional Medan. Pengadu melaporkan Hak kliennya yang berupa gaji sewaktu masih menjadi karyawan dari PT teradu yang tidak ditingkatkan dan tidak dibayarkan selama 7 bulan sejak Oktober 2015 hingga April 2016. Pengadu telah berupaya untuk meyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah, namun dikarenakan tidak adanya tanggapan dari pihak Teradu maka Pengadu melaporkan perselisihan ini kepada instansi terkait yakni Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara agar dapat memediasi atau konsiliasi untuk meyelesaikan perselisihan tersebut.

Retty Assagaf/Kantor Advokat Fahri Bachmid Harian Spektrum Maluku 2017-09-29 Dikuasakan Selesai

Kuasa hukum Pengadu menyampaikan permohonan kepada Dewan Pers untuk merekomendasikan Teradu memuat kewajiban koreksi atas berita Head Line Teradu yang berjudul "Istri Gubernur Kecipratan Uang Kominfo" yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2017. Pengadu menilai berita Teradu tidaklah benar dan/atau tidak berdasar  pada fakta persidangan, penuh rekayasa, mengandung kesesatan dan berpotensi terjadinya pembohongan publik.  Pengadu telah mengirimkan surat Hak Jawab kepada Teradu pada tanggal 20 September 2017. Namun karena tidak adanya tindak lanjut dari Teradu atas Hak Jawab yang telah disampaikan Pengadu, maka Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk membantu meyelesaikan Pengaduan ini.

Teten Masduki-Ifdhal Kasim Harianterbit.com 2017-09-29 Dikuasakan Selesai

Kuasa hukum Pengadu kembali menyampaikan pengaduan tambahan kepada Dewan Pers atas berita Teradu berjudul "Percakapan Sunny Terkait Uang Rp 200M Untuk Habisi Panglima Harus Diusut" yang diunggah pada Jumat 29 September 2017 pukul 15:21 WIB.

Pengadu menilai Teradu telah membuat berita bohong, rekaan, tanpa melakukan klarifikasi dan sangat bertendensi beritikad buruk kepada Pengadu. Berita Teradu jelas sangat merugikan Pengadu dan membuat persepsi publik yang salah terhadap Pengadu.

Pengadu meminta Dewan Pers untuk segera menindaklanjuti pengaduan ini, agar publik tidak terus dibohongi dengan pemberitaan yang tidak benar dan tidak bertanggungjawab.


Teten Masduki-Ifdhal Kasim Harianumum.com 2017-09-29 Dikuasakan Selesai

Kuasa hukum Pengadu kembali menyampaikan pengaduan tambahan kepada Dewan Pers atas berita Teradu berjudul "Sunny Ditunding Gelontorkan Rp. 200 Miliar untuk Biaya Pembullyan Pangllima TNI" yang diunggah pada Kamis 28 September 2017 pukul 16:25 WIB.

Pengadu menilai Teradu telah membuat berita bohong, rekaan, tanpa melakukan klarifikasi dan sangat bertendensi beritikad buruk kepada Pengadu. Berita Teradu jelas sangat merugikan Pengadu dan membuat persepsi publik yang salah terhadap Pengadu.

Pengadu meminta Dewan Pers untuk segera menindaklanjuti pengaduan ini, agar publik tidak terus dibohongi dengan pemberitaan yang tidak benar dan tidak bertanggungjawab.


Erwin Ricardo Silalahi Koran Tempo 2017-10-09 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu meyampaikan adanya dugaan pelanggaran etika pers dan/atau peraturan terkait lain terkait serangkaian artikel berita Teradu dengan judul"

  1. "Komisi Yudisial Akan Usut Putusan Kasus Setya" edisi 2 Oktober 2017.
  2. "KY dan MA Didesak Tuntaskan Penyelidikan Praperadilan Setya" edisi 3 Oktober 2017.
  3. "Bukti Keterlibatan Setya Menguat" edisi 4 Oktober 2017.
  4. "Suap E-KTP Diduga Diputar Ke Luar Negeri" dan "Setya Dua Kali Dicegah Ke Luar Negeri" edisi 5 Oktober 2017.
  5. "KPK Pakai Data FBI Ungkap Suap E-KTP" dan "Marliem Batal Bersaksi Karena Intervensi" edisi 6 Oktober 2017.
  6. "Setya Disebut Terima Hadiah Dari Marliem" edisi 7 dan 8 Oktober 2017.
  7. "Setya Diduga Rundingkan Harga E-KTP" dan "KPK Usut Rekening Gendut Marliem" edisi 9 Oktober 2017.

Pengadu menilai serangkaian berita Teradu telah melanggar asas praduga tidak bersalah, menghakimi, tidak terverifikasi, tidak teruji dan tidak berimbang. 

Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk menerima pengaduan ini untuk seluruhnya, menyatakan pemberitaan Teradu adalah bentuk pelanggaran hukum dan menyerahkan penyelesaiannya kepada penegak hukum, dan meminta kepada Teradu untuk meminta maaf satu halaman penuh karena berita yang ditulis adalah bohong, tidak terverifikasi dan tidak berimbang.


Polres Rote Ndao NTT Zonalinenews.com 2017-07-03 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu menyampaikan aduannya kepada Dewan Pers terkait 2 berita Teradu berjudul "Dalmas Polres Rote Ndao Didüga, Angkut BBM Bersubsidi Ke Gudang Pengusaha", edisi Sabtu 17 Juni 2017 dan "Oknum Polisi Yang Melakukan Hal Tersebut, Bisa Saja Atas Perintah"edisi Selasa 20 Juni 2017, yang ditulis oleh wartwan bernama Riyan Tulle.

Pengadu menilai 2 berita yang diadukan adalah fitnah dan pencemaran nama baik institusi Pengadu. Pengadu juga telah menyampaikan Hak Jawab, Hak Koreksi dan protes keras kepada Teradu dengan nomor surat No.: B/622/VI/2017/Res Rote Ndao pada tanggal 20 Juni 2017, dan pada tanggal yang sama Teradu telah memuat klarifikasi tersebut dengan judul "Polres Rote Ndao Klarifikasi Berita Soal 'Dalmas Angkut BBM'".

Pengadu menyayangkan kenapa Teradu yang telah memuat Hak Jawab atas berita pertama dari Pengadu, namun setelahnya tetap memuat berita kedua dengan isi berita yang dengan sengaja ada itikad buruk untuk menfitnah dan mencemarkan nama baik institusi Pengadu.

Pengadu meminta kepada Dewan Pers sebagai berikut:

  1. Menindak tegas Teradu dengan mencanut ijjin operasional jurnalistik Teradu karena tidak menjalankan tuga jurnalistik sesuai dengan KEJ dan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.
  2. Menindak tegas wartawan bernama Riyan Tulle dengan mencabut ijin jurnalistik dikarenakan bila masih berprofesi sebagai wartawan maka akan sewenang-wenang menyiarkan berita atas opini pribadi.
  3. Menjamin proses sesuai penyelesaian jurnalstik secara adil dan berimbang.

Pengadu juga meminta kepada Dewan Pers untuk segera menindaklanjuti aduan ini, apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya aduan ini tidak ditanggapi maka Pengadu akan melakukan upaya hukum sesuai dengan perundangan yang berlaku.


Kepsek SMK Negri 1 Stabat/Ilyas Us Media Independent Metro One/Elfian Zuhri Nasution 2017-10-06 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu mengirimkan surat Hak Jawab/Hak Bantah kepada Pengadu yang ditembuskan kepada Dewan Pers terkait berita Teradu berjudul "Kutipan Liar Bersarang Di SMK 1 Stabat, Orang Tua Siswa Menjerit Ilyas Cekikikan" yang diterbitkan pada edisi 154 Tahun III, Senin 25 September - 2 Oktober 2017. 

Pengadu menilai berita teradu sangat bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya, sarat dengan fitnah dan mencemarkan nama baik Pengadu secara pribadi maupun sebagai Kepala Sekolah.

Pengadu meminta kepada Pengadu untuk memuat Hak Jawabnya, meminta maaf dalam media Teradu sebanyak 3 x penerbitan dan apabila tidak dilakukan maka Pengadu akan menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Maskur Husain Advokat/Umar Muchtar Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekol Sadik Hamisi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pi 2017-10-06 Dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan surat somasi/peringatan hukum kepada Teradu yang ditembuskan kepada Dewan Pers perihal tindakan Teradu yang melakukan tugas jurnalistik melebihi dari kewenangannya sebagai seorang jurnalis.

Menurut Pengadu, Teradu bertindak melampaui kewenangannya sebagai wartawan dan lebih bersikap seakan-akan sebagai petugas siber pungli yang memiliki kewenangan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang dimaksud dan diatur dalam peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengadu menilai Teradu bersikap seakan-akan memiliki kewenangan memerintahkan para kepala sekolah dan ketua-ketua komite SMA dan SMK se-kota Ternate untuk mengembalikan biaya-biaya yang dipungut secara liar dan disaksikan oleh Teradu sendiri.

Agus Mulyadi/Kantor Hukum Fahmi Rajab Koran Marka 2017-09-16 Dikuasakan Ditindaklanjuti

Kuasa hukum pengadu menyampaikan aduan atas berita Teradu berjudul "Tangkap Dan Penjarakan Ketua DPRD Kab. Sukabumi Agus Mulyadi S.E Diduga Keras Memotong Uang Aspirasi 2017" yang diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2017 edisi 133 di halaman utama.

Pengadu menilai berita Teradu dimuat tidak didasarkan atas informasi, data, fakta dan opini yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga sangat merugikan klien Pengadu, bahkan dapat diduga merupakan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk dapat menindaklanjuti pengaduan ini dan memberikan pertimbangan dan rekomendasi.

DPD Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Prov. Sulawesi Utara Klikbmr.com 2017-09-22 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu mengadukan berita Teradu yang berjudul "Istri Anggota DPRD Kotamobagu Ini Posting Foto Tak Senonoh" yang diunggah pada tanggal 1 Juni 2017 jam 13:57 WIB. Pengadu menilai berita Teradu tidak uji informasi, tidak konfirmasi, tidak berimbang dan ada pembohongan publik yang mencantumkan di Berita nama narasumber yang bukan warga Kotamobagu.

Pengadu memohon kepada Dewan Pers untuk memberikan hukuman kepada Teradu.

Aridon Sibarani Rusdi Sinuraya Dirut PD. Pasar Medan 2017-09-26 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan pengaduan ke Dewan Pers perihal ijin usahanya (ijin jaga malam pasar pusat pasar medan) yang dicopot dan dipindahalihkan kepada pihak lain oleh Rusdi Sinuraya Dirut PD. Pasar Medan tanpa ada kesalahan yang dapat menjadi kewajaran untuk mecopot dan mengalihkan izin tersebut. Pengadu menilai tindakan tersebut adalah tindakan sepihak dan kesewenang-wenangan dari Dirut PD. Pasar Medan.

Rusdi Sinuraya dengan Pengadu telah membuat kesepakatan tertulis perihal perpanjangan izin jaga malam pasar Medan selama masa jabatan Rusdi Sinuraya sebagai Dirut PD. Pasar Medan. Dirut PD. Pasar Medan juga telah mendatangi dan meminta atau menerima uang senilai Rp. 300.000.000,- untuk keperluan perpanjangan ijin, ijin penyertaan dan ijin pengelolaan kamar mandi (toilet), dan uang tersebut digunakan untuk menambahkan uang pelicin/suap agar mendapatkan kedudukannya sebagai Dirut PT. PD. Pasar Medan.

Pengadu telah meminta tolong kepada Wagubsu, Ibu Nurazizah dan menghubungi Walikota Medan Bpk. Zulmi Eldin, namun tidak ada realisasi. Pengadu telah melaporkan hal ini kepada Kapolda Sumut, namun mereka mengatakan bahwa tidak ada kerugian negara dalam perkara ini. Pengadu juga telah memberikan 2 x somasi kepada Rusdi Sinuraya, namun tidak ada jawaban dan tidak ada itikad baik.

Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk membantu menyelesaikan perkara ini.

Law Firm Insank Nasruddin/Verawati Sulastri, ST Reaksinews.com 2017-10-12 Dikuasakan Ditindaklanjuti

Kuasa hukum Pengadu menyampaikan pengaduannya atas berita Teradu berjudul "Diduga Tak Ada Pengawasan Dinas PUPR, Pekerjaan Turap Kali Irigasi Desa Pasir Angin Asal-Asalan" yang diunggah pada tanggal 28 Agustus 2017. Pengadu tidak menanggapi berita pertama, maka Teradu menerbitkan berita kedua pada media cetaknya (Koran Reaksi Nasional) dengan judul "Proyek Rehabilitasi Irigasi Cibeureum Diduga Dimark Up" yang diterbitkan pada tanggal 11 September 2017, dihalaman depan.

Pengadu menilai berita Teradu tidak benar, fitnah, tidak akurat, tidak berimbang dan tidak sesuai dengan fakta (mengandung opini media saja). Pengadu juga mengadukan salah satu wartawan Teradu bernama Marihot Pakpahan yang menjalankan profesinya tidak sesuai dengan fungsi dan tugas seorang wartawan. Pengadu menyampaikan bahwa wartawan Teradu menyuruh nara sumber dari berita tersebut untuk meminta sejumlah uang kepada Pengadu melalui pesan WhatsApp. 

Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk dapat segera menindaklanjuti pengaduan ini sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan konsekuensi hukum yang tegas dan adil kepada Teradu, serta dapat melakukan pemeriksaan legalitas terhadap Teradu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Law Firm Insank Nasruddin/Verawati Sulastri, ST Koran Reaksi Nasional 2017-10-12 Dikuasakan Ditindaklanjuti

Kuasa hukum Pengadu menyampaikan pengaduannya atas berita Teradu berjudul ""Proyek Rehabilitasi Irigasi Cibeureum Diduga Dimark Up" yang diterbitkan pada tanggal 11 September 2017, dihalaman depan. Berita diatas adalah merupakan berita lanjutan (kedua) setelah berita pertama yang dimuat di rekasinews.com tidak ditanggapi oleh Pengadu dengan judul  "Diduga Tak Ada Pengawasan Dinas PUPR, Pekerjaan Turap Kali Irigasi Desa Pasir Angin Asal-Asalan" yang diunggah pada tanggal 28 Agustus 2017. 

Pengadu menilai berita Teradu tidak benar, fitnah, tidak akurat, tidak berimbang dan tidak sesuai dengan fakta (mengandung opini media saja). Pengadu juga mengadukan salah satu wartawan Teradu bernama Marihot Pakpahan yang menjalankan profesinya tidak sesuai dengan fungsi dan tugas seorang wartawan. Pengadu menyampaikan bahwa wartawan Teradu menyuruh nara sumber dari berita tersebut untuk meminta sejumlah uang kepada Pengadu melalui pesan WhatsApp.

Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk dapat segera menindaklanjuti pengaduan ini sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan konsekuensi hukum yang tegas dan adil kepada Teradu, serta dapat melakukan pemeriksaan legalitas terhadap Teradu sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Syarifuddin Umar Metro TV 2017-10-12 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan somasi/teguran keras serta Hak Koreksi dan Hak Jawab terkait penjelasan narasumber bernama Abdullah Hehamahua dan G. Suhardi pada siaran pagi editorial MI, serta keberatan atas penayangan konten "Rekaman Munculnya Sejumlah Uang Dalam Kardus" tertanggal 23 Agustus 2017.

Pengadu menilai penayangan acara tersebut diduga ada misi tertentu mengenai SARA, tidak berimbang dan membentuk opini yang memutar balikkan fakta. Pengadu meminta adanya penyelesaian atas keberatan ini dan Hak Hawab serta Hak koreksi dapat dimuat.

Kejaksaan Negeri Blora Surat Kabar Memorandum Bekerja dan Membela Tanah Air 2017-10-12 Tidak dikuasakan Selesai

Dewan Pers menerima surat tembusan dari Pengadu perihal Somasi atas berita Teradu pada tanggal 26 September 2017 halaman 12 dengan judul "Jaksa Sebut Bupati Blora Terima Aliran Uang Korupsi Bansos".

Pengadu merasa keberatan atas berita yang diadukan karena: Teradu tidak pernah melakukan press release dengan JPU Herdian Rahadi; dalam tuntutan Pengadu tidak ada kalimat yang menyebutkan Bupati Blora; Teradu menyebutkan bahwa dana tersebut digunakan untuk pemilihan Bupati tahun 2013, padahal pemilihan Bupati dilakukan pada tahun 2015; dalam pemilihan Teradu menyebut bahwa Bupati diusung oleh Partai Demokrat, dan pada kenyataannya Bupati diusung oleh Partai Nasdem dan PKB; Teradu tidak menulis berita berdasarkan data yang akurat berdasarkan wawancara dengan Tim JPU.

Berdasarkan semua keberatan diatas, Pengadu meminta kepada Teradu untuk:

1. Meminta maaf secara terbuka kepada Institusi Kejaksaan Negeri Blora dan JPU Herdian Rahadi,

2. Mengatakan bahwa berita Teradu adalah Salah/tidak benar,

3. Memuat berita permohonan maaf pada point 1 dan point 2 yang sama besarnya (kolom) dan sama oplahnya dengan pemberitaan yang ditulis Teradu dan diterbitkan pada hari Selasa, 26 September 2017,

4. Permohonan maaf tersebut telah dimuat dalam waktu 2x24 jam, setelah surat Somasi diterima.

Kejaksaan Negeri Blora Surat Kabar Wawasan 2017-10-12 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Dewan Pers menerima surat tembusan dari Pengadu perihal Somasi atas berita Teradu pada tanggal 26 September 2017 halaman 7 dengan judul "Bupati Blora Disebut Kecipratan Uang Korupsi".

Pengadu merasa keberatan atas berita yang diadukan karena: Teradu tidak pernah melakukan press release dengan JPU Herdian Rahadi; dalam tuntutan Pengadu tidak ada kalimat yang menyebutkan Bupati Blora; Teradu menyebutkan bahwa dana tersebut digunakan untuk pemilihan Bupati tahun 2013, padahal pemilihan Bupati dilakukan pada tahun 2015; dalam pemilihan Teradu menyebut bahwa Bupati diusung oleh Partai Demokrat, dan pada kenyataannya Bupati diusung oleh Partai Nasdem dan PKB; Teradu tidak menulis berita berdasarkan data yang akurat berdasarkan wawancara dengan Tim JPU.

Berdasarkan semua keberatan diatas, Pengadu meminta kepada Teradu untuk:

1. Meminta maaf secara terbuka kepada Institusi Kejaksaan Negeri Blora dan JPU Herdian Rahadi,

2. Mengatakan bahwa berita Teradu adalah Salah/tidak benar,

3. Memuat berita permohonan maaf pada point 1 dan point 2 yang sama besarnya (kolom) dan sama oplahnya dengan pemberitaan yang ditulis Teradu dan diterbitkan pada hari Selasa, 26 September 2017,

4. Permohonan maaf tersebut telah dimuat dalam waktu 2x24 jam, setelah surat Somasi diterima.


Borneonews.co.id/PT. Media Kalimantan Mandiri Kejaksaan Negeri Palangka Raya 2017-10-16 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu meminta bantuan perlindungan kepada Dewan Pers terkait pelaporan Teradu ke Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah perihal dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pengadu dengan membuat pemberitaan yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Teradu.

Berita terkait berjudul "Pegawai Kejaksaan Ancam Tembak Kepala Warga Karena Sengketa Tanah" diunggah pada hari Rabu 02 Maret 2016 pukul 13:19 WIB dan "Ancam Warga, Oknum Pegawai Kejari Palangka Raya Terancam Dipecat" diunggah pada hari Kamis 3 Maret 2016 pukul 18:50 WIB.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 18 Agustus 2017 dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Direktorat Reserse Kriminal Khusus dengan nomor surat : SPDP/47/VIII/2017/Ditreskrimsus. Dan Surat Panggilan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusu Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah tertanggal 14 Oktober 2017 dengan No. Sp.Gil/539/X/2017 untuk hadir sebagai saksi pada tanggal 17 Oktober 2017.


Palangka Post Kejaksaan Negeri Palangka Raya 2017-10-16 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu meminta bantuan perlindungan kepada Dewan Pers terkait pelaporan Teradu ke Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah perihal dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pengadu dengan membuat pemberitaan yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Teradu.

Berita terkait berjudul "Oknum Jasa Dilaporkan Ke Kejati Kalteng" diterbitkan pada hari Kamis, 03 Maret 2016 dan "Oknum Jaksa Diperiksa Pengawas" diterbitkan pada hari Jumat 4 Maret 2016.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 18 Agustus 2017 dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Direktorat Reserse Kriminal Khusus dengan nomor surat : SPDP/47/VIII/2017/Ditreskrimsus. 


PT. Chevron Pacific Indonesia/Danya Dewanti Puterariau.com 2017-10-18 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu mengirimkan surat tembusan kepada Dewan Pers terkait permintaan pemuatan Hak Jawab atas berita Teradu berjudul "Deklarasi Pasuruan: PT. Chevron Kangkangi Peraturan Perundang-Undangan RI" yang diunggah pada tanggal 27 September 2017.

Bina Avia Persada Surabaya/M. Nuzulul Anwar Berita Mingguan Bidik 2017-10-20 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu mengirimkan surat tembusan kepada Dewan Pers perihal penyampaian Hak Jawab kepada Teradu atas berita berjudul "Promosi Abal-Abal Bina Avia Persada Keruk Miliaran Rupiah" yang dimuat pada tanggal 6-12 Oktober 2017 edisi 884.

Amphibi (Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup Harian Reaksi Nasional Reaksi Bekasi 2017-09-04 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu menyampaikan surat tembusan kepada Dewan Pers perihal Hak Jawab atas berita di media online Teradu berjudul "Oknum Kepsek Diduga Suruh LSM Intervensi Wartawan" yang diterbitkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 pukul 09:17:23, sebelumnya sudah diterbitkan di Harian nasional pada Jumat, 25 Agustus 2017 dengan inisial jurnalis ROB.

Pengadu menilai berita yang diadukan sama sekali tidak benar (hoax) dan merasa dirugikan secara pribadi maupun kelembagaan. Pengadu meminta kepada Teradu untuk memuat pernyataan Pengadu dalam waktu 3x24 jam, meminta maaf, dan memuatnya di halaman depan.

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) CV. Green Zone Herbal 2017-10-03 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

BPOM menyampaikan surat tembusan kepada Dewan Pers terkait peringatan penayangan iklan "KJX (POM TR 163 397 301)" CV. Green Zone Herbal pada media cetak Gorontalo Post edisi 29 Juli 2017. BPOM menyampaikan evaluasi mengenai iklan tersebut, bahwa materi iklan belum mendapat persetujuan dari Badan POM; mencantumkan testimoni; dan mencantumkan beberapa klaim berlebih antara lain aman tanpa efek samping, solusi kebahagiaan pasangan suami, dan meningkatkan rasa percaya diri. Diracik dari bahan alami, aman dikonsumsi.

BPOM menyatakan bahwa CV. Green Zone Herbal telah melanggar UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 106 ayat (2); UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 10 butir (b); SK Menkes No. 386/Menkes/IV/1994 butir 2, 4 dan 7; Peraturan Menteri Kesehatan No. 007 tahun 2012; dan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.00.05.411384 Tahun 2001.

BPOM meminta  CV. Green Zone Herbal segera menghentikan penayangan iklannya, mengiklankan produk yang sudah disetujui Badan POM, dan melaporkan hasil pelaksanaan butir 1 s/d 2 kepada Badan POM selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)hari setelah tanggal surat.

Jogja City Mall/PT. Garuda Mitra Sejati TVRI 2017-10-03 Tidak dikuasakan Selesai

Suryana Muliawan menyampaikan permintaan maafnya kepada Dewan Pers terkait peristiwa yang tidak mengenakan yang dialami oleh wartawan TVRI yang sedang melakukan peliputan di Jogja City Mall. 

Suryawan Muliawan telah menyampaikan permintaan maaf juga secara langsung kepada wartawan terkait, dan mengembalikan kamera wartawan tersebut serta tidak menghapus satu file pun dari camera tersebut. Dan meminta agar kasus ini dapat ditutup supaya tidak semakin melebar lagi.


KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) RTV (PT. Metropolitan Televisindo) 2017-10-02 Tidak dikuasakan Selesai

KPI menyampaikan surat tembusannya kepada Dewan Pers perihal Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada RTV, terkait pelanggaran dalam penayangan Program Siaran Jurnalistik "Lensa Indonesia Malam" yang ditayangkan pada tanggal 19 September 2017 pukul 00.31 WIB.

KPI menyatakan bahwa dalam program siaran jurnalistik tersebut ada adegan beberapa pasangan yang berciuman bibir. Dan adegan tersebut melanggar pelarangan adegan ciuman bibir pada program siaran. KPI memutuskan bahwa program tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 16 serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 18 huruf G, dan meminta kepada pihak RTV untuk melakukan evaluasi internal dan tidak mengulangi kembali hal yang sama.

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) PT. Hari Fatma 2017-10-09 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

BPOM menyampaikan surat tembusan kepada Dewan Pers terkait peringatan penayangan iklan "FEMIN (POM TR 133 371 731)" PT. Hari Fatma pada media cetak Memorandum edisi 28 Juli 2017, Surabaya. BPOM menyampaikan evaluasi mengenai iklan tersebut, bahwa materi iklan belum mendapat persetujuan dari Badan POM; dan mencantumkan beberapa klaim berlebih antara lain: Solusi nyeri haid & memperlancar haid; Bebas nyeri haid, memperlancar haid, menormalkan haid, mengharumkan vagina, merapatkan vagina;  dan Wanita hamil minum obat ini, pasti keguguran.

BPOM menyatakan bahwa PT. Hari Fatma telah melanggar UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 106 ayat (2); UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 10 butir (b); SK Menkes No. 386/Menkes/IV/1994 butir 2, 4 dan 7; Peraturan Menteri Kesehatan No. 007 tahun 2012; dan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.00.05.411384 Tahun 2001.

BPOM meminta PT. Hari Fatma segera menghentikan penayangan iklannya, mengiklankan produk yang sudah disetujui Badan POM, dan melaporkan hasil pelaksanaan butir 1 s/d 2 kepada Badan POM selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)hari setelah tanggal surat.


Helmi Apri/Majalah Berita Investigasi Rotasi Palembang Kepolisian Resort Kabupaten Lahat 2017-10-05 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Helmi apri menyampaikan surat tembusan kepada Dewan Pers perihal permintaan perlindungan dalam melaksanakan tugas jurnalistik di kabupaten Lahat kepada Kepolisian Resort Kabupaten Lahat. Hal ini dilakukan terkait pemberitaan mengenai pembangunan puskesmas Saungnaga yang baru berjalan tiga bulan, namun telah ditemukan kerusakan-kerusakan. Pengadu menyampaikan bahwa telah melakukan konfirmasi kepada pihak terkait yaitu Dinas Kesehatan Lahat, namun tidak ditanggapi. Surat konfirmasi tersebut tersebar melalu WA antara lain milik Sihul dan Aming yang mengklaim diri mereka sendiri sebagai orang LSM Sriwijaya, dan mereka lah yang menjadi pihak ketiga atas permasalahan ini.

DPD KAI (Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia) Kepolisian Daerah Jawa Timur 2017-10-04 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

DPD KAI mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur yang ditembuskan kepada Dewan Pers perihal pemberitahuan Putusan Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (MK-DPD-KAI) provinsi Banten terhadap Advokat Teguh Suharto Utomo terkait permintaan kepada Tegush S. Utomo untuk dapat diperksa sebagai saksi dalam laporan Polisi Nomor: LPB/602/V/2017/UM/Jatim oleh Trisulowati (Chin Chin).

Putusan tersebut nomor: 001/MK-DPD-KAI/BTN/IX/2017 tanggal 27 September 2017, berbunyi: Advokat Terperiksa tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia; Advokat Terperiksa mempunyai hak IMUNITAS sebagaimana diatur dalam pasal 16 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No.: 26/PUU-IX/2013 tanggal 14 Mei 2014; Advokat Terperiksa untuk tidak diijimkan diperksa sebagai saksi berkaitan dengan surat dari Polda Jatim Nomor: B/8235/IX/2017Ditreskrimum tanggal 04 September 2017.

Paguyuban Warga Negara RI (PWNRI) Menteri Keuangan RI 2017-10-03 Tidak dikuasakan Selesai

PWNRI menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia perihal Tindak lanjut siklus administrasi pengelolaan "Program Dana Bergulir Serasi Berdaya (Ekonomi Pancasila)" hasil Pemilu 9 April 2014, yang ditembuskan kepada Dewan Pers.

Paguyuban Warga Negara RI (PWNRI) Anggota DPR dan MPR RI 2017-10-02 Tidak dikuasakan Selesai

PWNRI menyampaikan surat kepada Anggota DPR dan MPR RI hasil penghitungan suara pada Pemilu 9 april 2014 melalui Sekjen MPR RI, Ketua KPU RI dan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 9 April 2014 perihal Klarifikasi dan Somasi hasil Pemilu 9 April 2014, yang ditembuskan kepada Dewan Pers.


Paguyuban Warga Negara RI (PWNRI) Menteri Keuangan RI 2017-10-02 Tidak dikuasakan Selesai

PWNRI menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia perihal SOMASI, yang ditembuskan kepada Dewan Pers. Somasi terkait program hasil pemilu a quo yaitu "Program Dana Bergulir Serasi Berdaya", hingga somasi ini disampaikan belum ada nomor rekening di Kemenkeu RI yang disampaikan kepada PWNRI dan atau otonomi Pemberdayaan bagi penuetoran PNPB berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU 17/2003 tentang keuangan negara dan Pencairan uang rupiah di Koperasi Indonesia senilai rp. 0,- (nol rupiah) berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU no. 17/2003 tentang Keuangan Negara.


Paguyuban Warga Negara RI (PWNRI) Kepolisian Negara Republik Indonesia 2017-10-02 Tidak dikuasakan Selesai

PWNRI menyampaikan surat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kapolri, Kapolres Malang Kota dan Kapolres Kepanjen dan Kekuasaan kehakiman dalam ruang lingkup Mahkamah Agung RI melalui Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Negeri Malang dan Ketua Pengadilan Negeri Kepajen perihal Pemberitahuan dan SOMASI, yang ditembuskan kepada Dewan Pers.

Pemberitahuan dan Somasi ini terkait Pemilu 9 April 2014 yang merupakan Hak Mutlak Kedaulatan Rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan telah inkrah dengan bukti formil materiil.



Paguyuban Warga Negara RI (PWNRI) Masyarakat Indonesia 2017-10-02 Tidak dikuasakan Selesai

PWNRI menyampaikan surat kepada Segenap bangsa Indonesia melalui Sekjen MPR RI, Sekjen DPR RI dan Sekjen DPD RI, Ketua KPU RI, Kapolri, Jaksa Agung RI, Ketua Mahkamah Agung RI, Panglima TNI dan Ketua Komnas HAM RI perihal Rangkuman Akhir Bukti Formil Materiil Hasil Pemilu 9 April 2014, yang ditembuskan kepada Dewan Pers.

Rangkuman tersebut berisi anatara lain bahwa segenap bangsa Indonesia wajib mengakui Presiden Republik Indonesia Bapak Mujais Demi Hukum, atas dasar negara REpublik Indonesia adalah Negara Hukum; dan seluruh penyelenggaraan (tindakan hukum) atas nama (bagian dari) kekuasaan/kewenangan Pemerintahan Negara Republik Indonesia (hukum Negara Republik Indonesia) di seluruh wilayah hukum NKRI, yang dilaksanakan dengan TIDAK MENGAKUI (SEIJIN) kekuasaan yang sah sebagaimana angka 1 (satu) huruf b, TIDAK SAH, TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL, BATAL DEMI HUKUM dan MEMENUHI Pasal 263 jo Pasal 55 KUHP.


Drh. Rizal Harian Waspada 2017-10-05 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan pengaduannya terkait berita yang diterbitkan Teradu pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 di halaman B.10 Aceh dengan judul "Dugaan Korupsi Bantuan Ternak Rp. 14,5 Milyar, Pejabat DKPP Lhokseumawe Diperiksa Hari Ini", yang ditulis oleh wartawan berinisial b16/I pada kolom 3 alenia 5. 

Pengadu menilai berita Teradu adalah fitnah atau memberikan tuduhan yang tidak berdasar. Karena kasus dugaan korupsi ini masih dalam proses penyidikan dan masih dalam pemeriksaan sebagai saksi, belum ada surat pemberitahuan atau penjelasan dari penegak hukum dan pengadilan yang menyatakan secara inkrah bahwa Pengadu telah melakukan korupsi.

Akibat berita Teradu, Pengadu merasa divonis dan dihakimi, sehingga terjadi polemik di masyarakat Kota Pengadu berada khususnya dan Indonesia pada umumnya bahwa ia adalah seorang koruptor yang juga berimbas kepada keluarganya.

Pengadu meminta pertanggungjawaban kepada wartawan dan redaksi Teradu atas berita yang mereka terbitkan tersebut.

PT. Proteknika Jasapratama/Saud Hendry P Sibrani Serambi Indonesia 2017-10-10 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Saud Hendry P Sibrani selaku Direktur Utama PT. Proteknika Jasapratama menyampaikan klarifikasinya kepada Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia yang ditembuskan kepada Dewan Pers, terkait berita yang diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2017 dengan judul "Rekanan Tempuh Jalur Hukum".

Pengadu menyatakan bahwa berita yang diadukan telah merugikan dirinya, karena isi berita tidak sesuai dengan apa yang disampaikannya. Berita tersebut tidak benar dan tidak pernah disampaikannya sehingga sangat mengganggu dirinya.

Teguh S Utomo Chin Chin/Trisulowati Jusuf 2017-10-11 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Teguh S Utomo menyampaikan permohonan perlindungan hukum dan pendapat hukum kepada Dewan Pers atas perlakuan kriminalisasi kepadanya selaku Kuasa Hukum Gunawan Angka Widjaja yang sebelumnya memiliki permasalahan dengan Chin Chin/Trisulowati Jusuf dan pemberitaan mengenai masalah ini telah banyak diberitakan oleh beberapa media massa.

Teguh menyatakan bahwa Chin Chin tidak terima pemberitaan atas kasusnya terdahulu dengan Gunawan selaku klien Teguh dan akan mengkriminalisasikan dirinya terkait pemberitaan tersebut. Teguh menyatakan juga bahwa hal ini jelas merupakan ranah pers yang harus diselesaikan melalui mekanisme Hak Jawab, bukan mempidanakan, terlebih Teguh hanyalah sebagai Kuasa Hukum, bukan sebagai narasumber.

Melalui surat ini Teguh meminta pendapat hukum dari Dewan Pers.

PT. Bandar Trisula/Joko Rudianto Koran Kombes Pagi 2017-10-19 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

PT. Bandar Trisula menyampaikan Hak Jawab kepada Koran Kombes Pagi  yang ditembuskan kepada Dewan Pers terkait berita berjudul "Merasa Dikriminalisasi Dwi Andiyanto Wadul Dewan" diterbitkan di edisi 63 tanggal 12-18 Juni 2017 halaman 1, 9 dan 11.

PT. Bandar Trisula menilai bahwa berita Koran Kombes Pagi yang diadukan memuat isi berita yang tidak sesuai dengan fakta dan tidak memiliki bukti kuat dari narasumber sehingga merugikan nama baik perusahaan. Dan sebelum diterbitkannya berita tersebut, Koran Kombes Pagi tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu.

Melalui surat ini PT, Bandar Trisula meminta kepada Koran Kombes Pagi untuk melakukan klarifikasi sehubungan dengan pemberitaan tersebut dalam waktu paling lama 2x24 jam sejak tanggal surat diterima.

Kemudian pada tanggal 09 Oktober 2017, PT. Bandar Trisula mengirimkan pengaduan perihal pemberitaaan ini kepada Dewan Pers dan memohon untuk dapat memriksa dan memberikan keputusan atas pengaduan ini.

TNI AL Dinas Penerangan AL Harian Sumut Pos 2017-10-31 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan Hak Jawab kepada Teradu yang ditembuskan kepada Dewan Pers perihal berita berjudul "8 Marinir "Serang" Rumah Danyon" diterbitkan pada edisi Jumat, 20 Oktober 2017.

Pengadu menilai berita Teradu tidak valid dan tidak ada konfirmasi kepada sumber berita sehingga sangat berpotensi membentuk persepsi yang berbeda dengan fakta yang ada. Pengadu meminta Teradu untuk memuat Hak Jawab tersebut sesuai dengan UU No. 40/1999 tentang Pers. 

PT. Mentari Sejati Perkasa/Julianto PH Simanjuntak Kantor Hukum Timor Express 2017-11-02 Dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan surat Teguran/Somasi kepada Teradu yang ditembuskan kepada Dewan Pers terkait berita Teradu berjudul "ALFI Sinyalir Ada PBM Ilegal" tertanggal 20 Oktober 2017 pada halaman 15.

Pengadu menilai berita Teradu tidak benar, tidak berdasar dan telah mendiskreditkan serta merugikan Pengadu, karena Pengadu tidak pernah diberikan kesempatan untuk klarifikasi sama sekali dan berita tersebut hanya sepihak.

Pengadu meminta kepada Teradu untuk mengklarifikasi pernyataan dan tuduhan tersebut dan meminta maaf kepada Pengadu hingga tanggal 31 Oktober 2017. Namun bila permintaan ini tidak ditanggapi sampai dengan batas waktu yang diberikan maka Pengadu akan menempuh upaya hukum.


PT. Mentari Sejati Perkasa/Julianto PH Simanjuntak Kantor Hukum Padarnews.com 2017-11-02 Dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan surat Teguran/Somasi kepada Teradu yang ditembuskan kepada Dewan Pers terkait berita Teradu berjudul "PT. MSP Diminta Hentikan Aktivitas Bongkar Muat" yang diunggah pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 07:30 WIB.

Pengadu menilai berita Teradu tidak benar, tidak berdasar dan telah mendiskreditkan serta merugikan Pengadu, karena Pengadu tidak pernah diberikan kesempatan untuk klarifikasi sama sekali dan berita tersebut hanya sepihak.

Pengadu meminta kepada Teradu untuk mengklarifikasi pernyataan dan tuduhan tersebut dan meminta maaf kepada Pengadu hingga tanggal 31 Oktober 2017. Namun bila permintaan ini tidak ditanggapi sampai dengan batas waktu yang diberikan maka Pengadu akan menempuh upaya hukum.

PT. Muliatama Mitra Sejahtera/Rony Hutajulu Law Firm mediaindonesia.com 2017-10-05 Dikuasakan Selesai

Pengadu menyampaikan surat pengajuan Hak Jawab kepada Teradu yang ditembuskan ke Dewan Pers terkait 2 (dua) berita berjudul "Ketika Jakarta Mirip Chicago 1920an" (diunggah pada tanggal 6 September 2017) dan "Selundupan Miras 5 Kontainer Digagalkan" (diunggah pada tanggal 18 September 2017).

Pengadu menilai kedua berita Teradu telah merugikan dan mencemarkan nama baik serta reputasi Pengadu. Oleh sebab itu Pengadu meminta kepada Teradu untuk memuat tanggapan dan sanggahan ini, serta mencabut, meralat dan memperbaiki pemberitaan yang telah diterbitkan.

PT. Muliatama Mitra Sejahtera/Rony Hutajulu Law Firm Harian Media Indonesia 2017-10-05 Dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan surat pengajuan Hak Jawab kepada Teradu yang ditembuskan ke Dewan Pers terkait 2 (dua) berita berjudul "Ketika Jakarta Mirip Chicago 1920an" (diunggah pada tanggal 6 September 2017) dan "Selundupan Miras 5 Kontainer Digagalkan" (diunggah pada tanggal 18 September 2017).

Pengadu menilai kedua berita Teradu telah merugikan dan mencemarkan nama baik serta reputasi Pengadu. Oleh sebab itu Pengadu meminta kepada Teradu untuk memuat tanggapan dan sanggahan ini, serta mencabut, meralat dan memperbaiki pemberitaan yang telah diterbitkan.


Komisi Kepolisian Nasional Koran Kompas 2017-10-06 Tidak dikuasakan Selesai

Komisi Kepolisian Nasional mengirimkan surat Hak Jawab kepada Koran Kompas yang ditembuskan ke Dewan Pers terkait berita berjudul "Impor Senjata; Keamanan Nasional Tak Terganggu" yang diterbitkan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 halaman 2 bidang Politik dan Hukum kolom 7.

Pengadu menyatakan bahwa berita Teradu telah memuat penyataan yang tidak pernah disampaikan oleh narasumber yang dimaksud. Oleh karena itu Pengadu meminta kepada Teradu untuk melayani Hak Jawab, melakukan ralat yang benar dan berimbang pada kolom dan halaman yang sama dengan berita yang diadukan.


KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) RCTI-Rajawali Citra Televisi Indonesia 2017-11-10 Tidak dikuasakan Selesai

KPI menyampaikan surat tembusannya kepada Dewan Pers perihal Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada RCTI (Hary Tanoesoedibjo), terkait pelanggaran dalam penayangan Program Siaran Jurnalistik "Seputar Indonesia Pagi" yang ditayangkan pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 04.39 WIB.

KPI menyatakan bahwa dalam program siaran jurnalistik tersebut menampilkan identitas nama pelaku yang sekaligus merupakan ayah kandung korban kejahatan seksual. KPI Pusat menilai muatan tersebut dapat mengungkap identitas korban kejahatan seksual di bawah umur. Dan pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran atas kewajiban program siaran jurnalistik untuk menyamarkan identitas korban kejahatan seksual. KPI memutuskan bahwa program tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 22 ayat (3) serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 43 huruf f.

Berdasarkan hal diatas, KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administratif Teguran Tertulis Kedua, yang sebelumnya telah mendapatkan sanksi administratif teguran tertulis No. 592/K/KPI/31.2/10/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal kewajiban penyamaran. Dan meminta kepada RCTI untuk segera melakukan evaluasi internal serta tidak mengulangi kesalahan yang sama.


KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) SCTV-Surya Citra Televisi 2017-11-10 Tidak dikuasakan Selesai

KPI menyampaikan surat tembusannya kepada Dewan Pers perihal Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada SCTV (Sutanto Hartono), terkait pelanggaran dalam penayangan Program Siaran Jurnalistik "Liputan 6 Pagi" yang ditayangkan pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 05.05 WIB.

KPI menyatakan bahwa dalam program siaran jurnalistik tersebut menampilkan wajah ibu korban pelecehan seksual. KPI Pusat menilai muatan tersebut dapat mengungkap identitas korban kejahatan seksual di bawah umur. Dan pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran atas kewajiban program siaran jurnalistik untuk menyamarkan identitas korban kejahatan seksual. KPI memutuskan bahwa program tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 22 ayat (3) serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 43 huruf f.

Berdasarkan hal diatas, KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administratif Teguran Tertulis. Dan meminta kepada SCTV untuk segera melakukan evaluasi internal serta tidak mengulangi kesalahan yang sama.


Serikat Pekerja (Trade Union) PT. Jakarta International Container Term Harian Media Indonesia 2017-11-10 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan surat perihal Hak Jawab dan Klarifikasi kepada Dewan Redaksi Media Group (Suryopratomo) yang ditebuskan kepada Dewan Pers terkait tulisan Suryopratomo si Media Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 4 November 2017.

KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) Kompas TV - PT. Cipta Megaswara Televisi 2017-11-14 Tidak dikuasakan Selesai

KPI menyampaikan surat tembusannya kepada Dewan Pers perihal Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada KOMPAS TV (Rikard Bagun), terkait pelanggaran dalam penayangan Program Siaran Jurnalistik "Kompas Pagi" yang ditayangkan pada tanggal 04 November 2017 pukul 04.40 WIB.

KPI menyatakan bahwa dalam program siaran jurnalistik tersebut menampilkan identitas wajah dan nama pelaku yang sekaligus merupakan ayah kandung korban kejahatan seksual. KPI Pusat menilai muatan tersebut dapat mengungkap identitas korban kejahatan seksual di bawah umur. Dan pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran atas kewajiban program siaran jurnalistik untuk menyamarkan identitas korban kejahatan seksual. KPI memutuskan bahwa program tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 22 ayat (3) serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 43 huruf f.

Berdasarkan hal diatas, KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administratif Teguran Tertulis, dan meminta kepada KOMPAS TV untuk segera melakukan evaluasi internal serta tidak mengulangi kesalahan yang sama baik pada program sejenis maupun program lainnya.



AGRI - Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia viva.co.id - PT. Viva Media Baru 2017-11-14 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan surat kepada Teradu perihal Klarifikasi Pemberitaan Tentang Gula Rafinasi yang ditembuskan kepada Dewan Pers. Klarifikasi ini terkait pemberitaan media Teradu berjudul "Ada Gula Berbahaya Di 56 Kafe Dan Hotel Mewah Jakarta" yang diunggah pada tanggal 2 November 2017. 

Klarifikasi ini berisikan antara lain: 

1. Gula Kristal Rafinasi (GKR) telah memiliki sertifikat SNI GKR 01-3149.2-2006, ISO 9001 (Quality Management System), ISO-22000 (Food Safety Management System) dan Halal dari MUI. Oleh karena itu GKR aman untuk dikonsumsi secara langsung.

2. Tidak benar dan tidak beralasan bahwa GKR mengandung banyak bahan fermentasi karena proses produksi GKR tidak ada proses fermentasi.

3. Tidak benar dan tidak beralasan bahwa mengkonsumsi GKR akan mengakibatkan penuaan pada kulit.

4. GKR Selama ini merupakan bahan baku yang digunakan secara langsung pada industri makanan dan minuman (termasuk farmasi)

5. BPOM melalui website medanbisnisdaily.com telah menyatakan bahwa GKR aman untuk dikonsumsi.

Pengadu sangat menyayangkan bahwa pemuatan berita yang diadukan tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Pengadu, dan berharap Teradu beserta group dalam waktu dekat melakukan pelurusan informasi dengan memuat klarifikasi ini.

Donal Fariz - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Kompas TV - PT. Cipta Megaswara Televisi 2017-11-14 Dikuasakan Ditindaklanjuti

Kuasa Hukum Pengadu menyampaikan surat kepada Dewan Pers perihal Pengaduan Masyarakat Soal Pemberitaan, terkait dengan wawancara eksklusif dalam program Aiman Kompas TV dengan Narasumber Donal Fariz (Pengadu). Pengaduan soal pemberitaan ini menjadi dasar pelaporan pidana pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 27 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo 19 Tahun 2016 tentang ITE oleh Aris Budiman (Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan laporan bernomor LP 4219/IX/PMJ tanggal 5 September 2017.

Pengadu menganggap laporan tersebut sesungguhnya berada dalam ranah pers yang dapat diselesaikan melalui Dewan Pers sebagaimana UU Pers dan MOU antara Dewan Pers dan Kepolisian RI. Oleh karena itu Pengadu berharap Dewan Pers dapat melakukan langkah-langkah koordinasi selanjutnya antara kedua belah pihak.

IPB-Institut Pertanian Bogor Harian Bernas 2017-11-15 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu meyampaikan surat pengaduannya kepada Dewan Pers tertanggal 14 November 2017 terkait berita Teradu berjudul "Gurita Ormas Terlarang Di Perguruan Tinggi" yang diterbitkan pada hari Kamis 9 November 2017.

Menurut Pengadu berita Teradu tidak cover both side, tendensius, tidak menyampaikan fakta yang ada dan hanya beropini saja. Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk memberikan teguran keras kepada Teradu agar tidak mengulangi hal yang sama dalam pemberitaan, tidak didasarkan pada fakta dilapangan.

IPB-Institut Pertanian Bogor Bernas.id 2017-11-15 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu meyampaikan surat pengaduannya kepada Dewan Pers tertanggal 14 November 2017 terkait berita Teradu berjudul "Gurita Ormas Terlarang Di Perguruan Tinggi" yang diunggah pada hari Kamis 9 November 2017.

Menurut Pengadu berita Teradu tidak cover both side, tendensius, tidak menyampaikan fakta yang ada dan hanya beropini saja. Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk memberikan teguran keras kepada Teradu agar tidak mengulangi hal yang sama dalam pemberitaan, tidak didasarkan pada fakta dilapangan.


Mabes TNI Pusat Penerangan Harian Sumut Pos 2017-11-14 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan Hak Jawab kepada Teradu yang ditembuskan kepada Dewan Pers tertanggal 01 November 2017 perihal berita berjudul "TNI AL Lakukan Investigasi" diterbitkan pada edisi akhir Oktober 2017.

Pengadu menilai berita yang diadukan mengutip pesan berantai yang beredar pada media sosial "Surat Terbuka Pada Presiden, Panglima TNI, Kasal, serta Dankormar", dimana pesan tersebut diasumsikan ditulis oleh prajurit dari Yonif - 8 Marinir, berisikan kata-kata yang sangat provokatif. Dan Pengadu menyatakan bahwa untuk diketahui bersama, sampai dengan saat ini masih belum diketahui siapa sebagai penulis pesan tersebut. Pengadu sangat menyayangkan kenapa Teradu menjadikan pesan berantai di media sosial sebagai bahan berita, yang dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan baik di internal institusi Pengadu, khususnya satuan terkait serta masyarakat.

Pengadu berharap Teradu dapat menjadi kolega yang bersinergi membangun kemajuan bangsa dan negara sesuai tugas masing-masing, meminta Teradu untuk memuat Hak Jawab tersebut sesuai dengan UU No. 40/1999 tentang Pers, dan untuk kedepan dapat melaksanakan konfirmasi dan kroscek sebelum mempublikasikan suatu berita guna menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.


Supadiyanto Tabloid Mantra 2017-11-14 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan surat pengaduannya kepada Dewan Pers terkait adanya temuan pelanggaran pers (jurnalistik) terhadap sejumlah regulasi (perundang-undangan) yang dilakukan oleh PT. Ubedde Media Adhiwarta penerbit media Tabloid Mantra-Teradu (Bacaan Kriminal dan Mistik) edisi 170, 11-24 Oktober.  

Pengadu melaporkan hal ini karena Teradu telah menerbitkan berita-berita yang berisi pornografi dan erotisme secara vulgar. Dalam edisi yang dilaporkan menampilkan gambar-gambar vulgar dan judul-judul bernuansa porno, erotis dan provokatif.

Pengadu meminta untuk menghentikan dan menarik peredaran media Teradu, memerintahkan kepada manajemen Teradu untuk meminta maaf kepada seluruh pembaca, tunduk pada Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers, UU RI No. 44/2008 tentang Pornografi, Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik, Peraturan Dewan Pers Nomor: 8/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusu Dewasa, dan mengadili seadil-adilnya penanggungjawab media Teradu sesuai dengan hukum peradilan yang berlaku di Indonesia.

Pemkab Gresik Harian Surabaya Pagi 2017-11-16 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan surat pengaduannya kepada Dewan Pers tertanggal 14 November 2017 terkait berita Teradu berjudul "Bupati Sambari 'Digoyang' Jual Beli Jabatan Jabatan Strategis Jadi Incaran" yang diterbitkan pada hari Senin, 13 November 2017 halaman 1.

Pengadu menilai berita Teradu, memberikan judul yang bombastis tidak sesuai dengan isi berita, tidak didasarkan atas fakta dan data narasumber melainkan hanya berupa pengiringan opini, sepihak dan tidak berimbang, tidak meminta konfirmasi kepada narasumber, tidak sesuai dengan UU No. 40/1999 ttg Hak Jawab dan obyektifitas juga tidak sesuai dengan KEJ,dan tetap menerbitkan berita yang tidak berimbang berulangkali walaupun telah ditegur.

Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk memberikan tindakan sesuai dengan UU No. 40/199 dan KEJ, serta memberikan sangki peringatan kepada Teradu.

PT. Semen Padang Mingguan Investigasi 2017-11-21 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu meyampaikan surat perihal Hak Jawab kepada Teradu yang ditembuskan kepada Dewan Pers terkait serangkaian berita berjudul "Potret Buram Proyek Indarung VI" (edisi 463 TH X.16-22 Oktober 2017, hal. 1 dan 5); "Menyoal Proyek Indarung VI-PL Pekerjaan Pengecoran Karang Putih, Diragukan" (edisi 464 TH X. 23-29 Oktober 2017, hal. 1 dan 4); dan "Proyek Indarung VI Didemo Warga-Terkait Pemberitaan Investigasi" (edisi 465  TH X. 30-5 November 2017, hal. 1 dan 4).

Pengadu menilai bahwa berita Teradu melanggar Pasal 2 dan 3 KEJ, UU No. 40/1999 tentang Pers, Pasal 310-311 KUHP dan Pasal 27, 28 dan 45 UU No. 11/2008 tentang ITE karena bohong, keliru, fitnah, narasumber tidak kompeten, tidak berimbang (cover both side), tidak uji informasi, beropini negatif dan mencemarkan nama baik. Pengadu meminta kepada Teradu untuk memuat Hak Jawab ini dan selanjutnya akan mempertimbangkan untuk menempuh langkah-langkah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

PT. Aluminium Metal Raya/PT. AMR Media-sindo.com 2017-11-22 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan pengaduannya kepada Dewan Pers terkait perilaku wartawan yang memberitakan tentang perusahaan Pengadu di media-sindo.com pada tanggal 8 November 2017 dengan judul "Tutup Pabrik Pengolah Logam Di Eretan Diduga tidak punya ijin". 

Pengadu merasa telah diancam dan diintimidasi oleh 3 (tiga) orang yang mengaku sebagai Pemimpin Redaksi Medsia Publik Nasional (Kacim), kuasa hukum perwakilan biro hukum media Publik Nasional (Kodir Maulana) dan anggota dari Dewan Pers. Ketiga orang tersebut mempermasalahan tentang ijin amdal perusahaan Pengadu dan ijin penggunaan oli bekas (limbah B3), namun ketika dimintai identitas diri, mereka tidak mau memberikannya. kemudian ketiga oknum tersebut mengancam akan menindaklanjuti hal ini ke Bareskrim dan Polda.

Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan ini sesuai dengan aturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Yayasan Grajen Semarang (Yayasan TITD Grajen Semarang) Harian Pagi Tribun Jateng 2017-11-17 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan permintaan Hak Jawab atas berita yang dimuat Teradu pada tanggal 27 Oktober 2017 terkait berita berjudul "Yuliani Tak Terpengaruh Kisruh Yayasan Kelenteng Grajen". Pengadu menilai berita tersebut tidak benar/liar melawan/bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan yang sah. Oleh sebab itu Pengadu meminta kepada Teradu untuk memberitakan Hak Jawab atas berita tersebut.

Yayasan Grajen Semarang (Yayasan TITD Grajen Semarang) Suara Merdeka 2017-11-17 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan permintaan Hak Jawab atas berita yang dimuat Teradu pada tanggal 27 Oktober 2017 terkait berita berjudul "TITD Grajen Bagi 1.500 Kupon Sembako". Pengadu menilai adanya tulisan yang menyebutkan nama Ketua Panitia Bakti Sosisal (Yoelani Dewi Kumala) dan Wakil Ketua Panitia (Airon C. Soegiarto) dalam berita tersebut adalah tidak benar/liar melawan/bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan yang sah. Oleh sebab itu Pengadu meminta kepada Teradu untuk memberitakan Hak Jawab atas berita tersebut.

Polda Metro Jaya SCTV-Surya Citra Televisi 2017-11-28 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Polda Metro Jaya menyampaikan surat Permohonan Bantuan Penyelesaian Perkara kepada Dewan Pers terkait kasus pencemaran nama baik Andar Mangantas Situmorang oleh pernyataan Hotman Paris Hutapea yang disiarkan pada media televisi SCTV dalam acara Kapan Lagi pada tanggal 14 November 2015.

Polda Metro Jaya sedang melakukan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik atas kasus ini dengan nomor: LP/50471/XI/2015/PMJ/Dit Reskrimsus pada tanggal 25 November 2015 atas nama pelapor Andar Mangantas, dan sudah meminta keterangan saksi ahli Dewan Pers yaitu Anthonius Jimmy Silalahi pada tanggal 22 Mei 2017 yang menyatakan bahwa kasus ini merupakan pelanggaran etika jurnalistik dengan sanksi sesuai UU No. 40/1999 tentang Pers.

Polda Metro Jaya Indosiar 2017-11-28 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Polda Metro Jaya menyampaikan surat Permohonan Bantuan Penyelesaian Perkara kepada Dewan Pers terkait kasus pencemaran nama baik Andar Mangantas Situmorang oleh pernyataan Herman Kamalesa yang disiarkan pada media televisi Indosiar dalam acara Kiss pada tanggal 18 November 2015.

Polda Metro Jaya sedang melakukan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik atas kasus ini dengan nomor: LP/5046/XI/2015/PMJ/Dit Reskrimsus pada tanggal 26 November 2015 atas nama pelapor Andar Mangantas, dan sudah meminta keterangan saksi ahli Dewan Pers yaitu Anthonius Jimmy Silalahi pada tanggal 22 Mei 2017 yang menyatakan bahwa kasus ini merupakan pelanggaran etika jurnalistik dengan sanksi sesuai UU No. 40/1999 tentang Pers.


Muhammad Yusuf-Kepsek SMA N 6 Bone Harian Fajar 2017-09-27 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan pengaduannya terkait berita Teradu yang menurutnya telah melanggar KEJ karena tidak sesuai dengan fakta dan data akurat, serta bertujuan mendiskreditkan seseorang dan juga menjatuhkannama baik Pengadu.

Pengadu meminta Kepada Dewan Pers untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan pers ini.


R & Partners LF-Mila Karmila-Akhmad Yadi-Lukmansyah-M. Rosihan Pribadi LPP TVRI Pusat Jakarta 2017-11-28 Dikuasakan Ditindaklanjuti

R & Partners Law Firm sebagai kuasa hukum Pengadu menyampaikan pengaduan dan keberatan kliennya atas karya dan atau kegiatan jurnalistik LPP TVRI Pusat Jakarta serta perilaku dan atau tindakan wartawan yang terkait dengan kegiatan jurnalistik tersebut terkait tayangan/siaran Indonesia Malam pada hari Selasa 17 Oktober 2017, pukul 19.00 WIB (durasi 02:42) dengan judul "Kasus Sengketa Pers".

Para Pengadu menilai bahwa pertanyaan yang diajukan Teradu berkesan tendesius dan tidak bertatakrama jurnalis, dalam peliputan, penerbitan, penyiaran, dan publikasi atau pemberitaan berkaitan dengan proses persidangan Pengadu I dan II, perkara Pidana Nomor : 299/Pid.B/2017/PN.P.Bun., dan Pengadu III dan IV, Perkara Pidana Nomor : 300/Pid.B/2017/PN.P.Bun., di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Para Pengadu berharap Dewan Pers dapat menindaklanjuti pengaduan ini dengan arif dan bijaksana, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, dan bila pengaduan ini terbukti, diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Pers untuk menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kode Etik Jurnalistik.

R & Partners LF-Mila Karmila-Akhmad Yadi-Lukmansyah-M. Rosihan Pribadi Breakingnews.co.id 2017-11-28 Dikuasakan Ditindaklanjuti

R & Partners Law Firm sebagai kuasa hukum Pengadu menyampaikan pengaduan dan keberatan kliennya atas karya dan atau kegiatan jurnalistik breakingnews.co.id serta perilaku dan atau tindakan wartawan yang terkait dengan kegiatan jurnalistik tersebut terkait serangkaian berita berjudul:

1. Sidang Penyerobotan Tanah Yang Melibatkan Empat Pejabat Distanak kobar Ditunda (edisi Senin 9 Oktober 2017, Ferry Edyanto)

2. Perkara Penyerobotan Tanah di Kobar, Ahli Waris Minta Keadilan Ditegakkan (edisi Kamis 12 Oktober 2017, Ary)

3. Bupati Hj. Nurhidayah Diduga Intervensi Kasus Yang Membelit Anak Buahnya (edisi Jumat 13 Oktober 2017, Ferry Edyanto)

4. Kasus Tanah Di Kobar, JPU: Terdaksa Masukan Aset Orang Lain ke Aplikasi Simbada (edisi Senin 16 Oktober 2017, Ferry Edyanto)

5. Kasus Tanah Di Kobar, Tjahyo Kumolo Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum (edisi Sabtu 21 Oktober 2017, Ferry Edyanto)

6. Bolos Kerja, Sidang Eksepsi Kasus Penyerobot Tanah Disesaki Pegawai ASN (edisi Senin 23 Oktober 2017, Ferry Edyanto).

Para Pengadu menilai bahwa pertanyaan yang diajukan Teradu berkesan tendesius dan tidak bertatakrama jurnalis, dalam peliputan, penerbitan, penyiaran, dan publikasi atau pemberitaan berkaitan dengan proses persidangan Pengadu I dan II, perkara Pidana Nomor : 299/Pid.B/2017/PN.P.Bun., dan Pengadu III dan IV, Perkara Pidana Nomor : 300/Pid.B/2017/PN.P.Bun., di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Para Pengadu berharap Dewan Pers dapat menindaklanjuti pengaduan ini dengan arif dan bijaksana, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, dan bila pengaduan ini terbukti, diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Pers untuk menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kode Etik Jurnalistik.


Muhamad Rahaddis Adiyoga Tribunnews.com 2017-11-28 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan surat permintaan perlindungan kepada Dewan Pers atas kasus/insiden perselisihan/perkelahian yang dialaminya dengan seorang bernama Aldo Alfian (reporter Kompas TV). Aldo Alfian telah melaporkan insiden perkelahian ini kepada pihak kepolisian Sektor Tebet dengan laporan "Pengeroyokan terhadap wartawan televisi swasta". Pengadu serta beberapa orang temannya telah dimintai keterangan sebagai tersangka pada tanggal 28 November 2017 pukul 14.00 wib, dan insiden pertengkaran ini diberitakan oleh beberapa media online (Teradu). Pengadu menilai berita tersebut tidak netral dan tidak akurat dengan judul berita "Wartawan Televisi Swasta Dikeroyok Belasan Mahasiswa" dengan narasumber aldo alfian.

Pengadu mempertanyakan mengapa dalam insiden tersebut melibatkan profesi yaitu wartawan, yang notabene tidak sedang melakukan kegiatan jurnalistik. Dari pihak Pengadu dan teman-temannya telah meminta maaf, namun Aldo tetap ingin melanjutkan permasalahan ini melalui jalur hukum. Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk dapat menindaklanjuti pelanggaran ini dan melakukan mediasi untuk persoalan ini.

Muhamad Rahaddis Adiyoga Sinarharapan.net 2017-11-28 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan surat permintaan perlindungan kepada Dewan Pers atas kasus/insiden perselisihan/perkelahian yang dialaminya dengan seorang bernama Aldo Alfian (reporter Kompas TV). Aldo Alfian telah melaporkan insiden perkelahian ini kepada pihak kepolisian Sektor Tebet dengan laporan "Pengeroyokan terhadap wartawan televisi swasta". Pengadu serta beberapa orang temannya telah dimintai keterangan sebagai tersangka pada tanggal 28 November 2017 pukul 14.00 wib, dan insiden pertengkaran ini diberitakan oleh beberapa media online (Teradu). Pengadu menilai berita tersebut tidak netral dan tidak akurat dengan narasumber aldo alfian.

Pengadu mempertanyakan mengapa dalam insiden tersebut melibatkan profesi yaitu wartawan, yang notabene tidak sedang melakukan kegiatan jurnalistik. Dari pihak Pengadu dan teman-temannya telah meminta maaf, namun Aldo tetap ingin melanjutkan permasalahan ini melalui jalur hukum. Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk dapat menindaklanjuti pelanggaran ini dan melakukan mediasi untuk persoalan ini.


Nurlela Tambunan SKHU Radar Karawang 2017-11-30 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan surat pengaduannya terkait berita yang diterbitkan Teradu berjudul "Kejaksaan Di Demo Ketua DKM Dilepas" subjudul "Buntut Kisruh Tanah Wakaf di Cilebar" pada edisi Selasa 7 November 2017 di halaman satu.

Pengadu menilai berita tersebut telah melanggar Undang-Undang tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang mengarah kepada SARA, serta merugikan dirinya dan keluarga di mata masyarakat.

Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk menindaklanjuti pengaduan ini, memanggil dan menghukum Teradu.

Nurlela Tambunan SKH Koran Berita 2017-11-30 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan surat pengaduannya terkait berita yang diterbitkan Teradu berjudul "Kejaksaan Akhirnya Ditangguhkan Penahanan" subjudul "Ratusan Massa Gelar Aksi Besar-Besaran" pada edisi Selasa 7 November 2017 di halaman satu.

Pengadu menilai berita tersebut telah melanggar Undang-Undang tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang mengarah kepada SARA, serta merugikan dirinya dan keluarga di mata masyarakat.

Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk menindaklanjuti pengaduan ini, memanggil dan menghukum Teradu.


Tugino Eto susanto-TDF Law Firm Suaradepok.com 2017-12-04 Dikuasakan Ditindaklanjuti

Kuasa Hukum Pengadu menyampaikan pengaduannya terkait serangkaian berita Teradu yang berjudul:

1. Pemilik Ruko Bermasalah Di Depan Hotel Uli Arta Segera Dipanggil (edisi hari Jumat 7 April 2017).

2. Ruko Bermasalah Di Depan Hotel Uli Arta Digunakan Untuk Usaha Ilegal (edisi hari Sabtu 15 April 2017).

3. Pemilik Ruko Bermasalah Di Depan Hotel Uli Arta Mangkir Dari Panggilan (edisi hari Jumat 21 April 2017).

4. Belum Kantongi Ijin, Ruko Di Depan Hotel Uli Arta Bodong (edisi hari Jumat 29 April 2017).

5. Ini Jawaban Kadis PUPR soal Ruko Bodong Di Depan Hotel Uli Arta (edisi hari Senin 15 Mei 2017).

6. Satpol PP Depok Melempem Tangani Bangunan Bermasalah (edisi hari Rabu 31 Mei 2017).

7. Ruko Bodong Di Depan Hotel Uli Arta Terancam Di Bongkar (edisi hari Jumat 7 Juni 2017).

8. Dipelototin Wartawan, Ruko Bodong Di Km 38 Segera Di SP 3 (Edisi hari Selasa 18 Juli 2017)

9. Bongkar Ruko Bodong Di Km 38, Satpol PP Segera Kordinasi Ke Dinas PMPTSP (edisi hari Selasa 1 Agustus 2017).

10. Sudah Di SP 3, Satpol PP Depok Cincai Ruko Bermasalah Di Km 38 Tapos (edisi hari Rabu 9 Agustus 2017).

11. Satpol PP Depok Parah III Ruko Bodong Dicincai, Lapak PKL Diancam Bongkar (edisi Rabu 15 November 2017).

Pengadu menilai serangkaian judul berita tersebut tidak memiliki data dan fakta yang ada, isi berita menggunakan kalimat  berisi tuduhan negatif, Teradu mencampur-adukkan antara peran sebagai wartawan dengan kepentingan pribadi, dan menggunakan narasumber yang tidak berkaitan dengan isi berita.

Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan ini.

Advokat Cinta Tanah Air-Asma Dewi Kompas.com 2017-11-30 Dikuasakan Ditindaklanjuti

Kuasa Hukum Pengadu menyampaikan pengaduannya kepada Dewan Pers terkait berita Teradu berjudul "Siapa Asma Dewi, Ibu Rumah Tangga Yang Transfer Rp. 75 Juta Ke Saracen?" yang diunggap pada tanggal 11 September 2017 pukul 17:22 WIB. 

Pengadu menilai Teradu melanggar Pasal 1, 3, 4 dan 8 Kode Etik Jurnalistik. Pengadu juga mengatakan bahwa berita yang diadukan tidak sesuai dengan Fakta dan meminta kepada Dewan Pers untuk menyelesaikan pengaduan ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Advokat Cinta Tanah Air-Asma Dewi Tribunnews.com 2017-11-30 Dikuasakan Ditindaklanjuti

Kuasa Hukum Pengadu menyampaikan pengaduannya kepada Dewan Pers terkait berita Teradu berjudul "Menguak Siapa Asma Dewi, Yang diketahui Transfer Rp. 75 Juta Ke Saracen?" yang diunggap pada tanggal 11 September 2017 pukul 19:00 WIB.

Pengadu menilai Teradu melanggar Pasal 1, 3, 4 dan 8 Kode Etik Jurnalistik. Pengadu juga mengatakan bahwa berita yang diadukan tidak sesuai dengan Fakta dan meminta kepada Dewan Pers untuk menyelesaikan pengaduan ini sesuai dengan hukum yang berlaku.


Government Watch-Divisi Hukum dan Advokasi Pojok Kiri 2017-12-04 Dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menembuskan surat permohonan dan klarifikasi atas serangkaian berita yang diterbitkan Teradu kepada Dewan Pers. Serangkaian judul berita yang diadukan adalah:

1. "Dianggap Tahu Sekandal Selingkuh Istri Bos - Karyawan Pabrik Rokok Milik H. Rohmawan Bulusari Dipecat Sepihak" (Sabtu, 10 Juni 2017).

2. "Pengacara Berharap H. Rahmawan Berani Menemuinya - Dipecat Karena Dianggap Tahu Skandal Istri Bos, Karyawan Pabrik Rokok Bulusari Lapor Disnaker" (Senin, 12 Juni 2017)

3. "Kasus Pemecatan Diduga Akibat Mengetahui Skandal Istri Bos Dengan Karyawan Meruncing - Bos Bulusari H. Rahmawan Cuek, Pengacara Korban Ancam Beber Kebobrokan Perusahaan dan Pemilik" (selasa, 13 Juni 2017)

4. "Bayar Karyawan Dibawah UMK, H. Rahmawan Pemilik CV Rizqy Maju Makmur Sejahtera Akan Dipolisikan" (Rabu, 14 Juni 2017) 

Pengadu menilai serangkaian berita diatas ditulis secara sepihak, tidak berimbang, narasumber tidak kredibel, profesional wartawannya dipertanyakan dan telah melanggar KEJ serta UU No. 40/1999 tentang Pers.

Pengadu meminta kepad Teradu untuk melakukan klarifikasi atas kebenaran isi berita tersebut dan memberikan hak-haknya kepada pihak-pihak yang dirugikan dalam pemberitaan tersebut.

Joni Aris Wasito - Kepala Desa Kelesa Datariau.com 2018-01-12 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Joni Aris Wasito menyatakan keberatannya atas pemberitaan yang dimuat oleh Datariau.com pada tanggal 25 Desember 2017 pukul 03:10 wib, tentang: Dianggarkannya Rp. 394 juta, Pengerasan Jalan Desa Kelesa Inhu Dinilai Amburadul. Keberatan yang disampaikan antara lain:

1. Tidak adanya wartawan dari media yang diadukan atas nama Heri yang datang ke Desa Kelesa untuk melakukan wawancara dengan Kepala Desa Kelesa terkait pemberitaan.

2. Tidak adanya penolakan dan penyesalan warga Desa Kelesa atas pengerasan jalan.

3. Tidak adanya pekerjaan pengerasan dengan anggaran Rp. 394.843.000.

4. Sesuai fakta bahwa ketebalan pengerasan jalan adalah lebih dari 15 cm, sedangkan dipemberitaan disebutkan ketebalannya kurang dari 15 cm.

5. Dua lokasi jalan yang diberitakan oleh media Teradu disebutkan telah hancur, walaupun sesuai fakta dilapangan kedua jalan tersebut tidak hanya, hanya digenangi air hujan akibat bekas dilalui kendaraan angkutan hasil perkebunan.

Surat keberatan ini disampaikan langsung kepada media yang diadukan dengan ditembuskan ke Dewan Pers.

Sri Dewi Ramadhani Tribunnews.com 2018-01-12 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Sri Dewi Ramadhani meyampaikan surat Somasinya kepada Tribunnews.com atas keberatan dan teguran terkait berita yang diterbitkan media online tersebut. Berita berjudul " Alamak Pegawai BNI dan Pegawai Taspen ini direndam Di Air Karena Kepergok Selingkuh!" dimuat pada hari Selasa 19 Desember 2017 pukul 00:12 wib, menurut Pengadu tidak akurat dan tidak faktual sesuai yang terjadi, serta dalam pemberitaan tersebut dituliskan juga bahwa "Telah melakukan hubungan intim". 

Pengadu menjelaskan bahwa dirinya bukanlah pegawai Taspen seperti yang disebutkan dalam pemberitaan, melainkan mitra kerja dari PT. Taspen Palu. Akibat dari pemberitaan tersebut, pengadu telah dirugikan secara pribadi sebagai ibu dari seorang puteri yang masih terikat perkawinan yang sah.

Dalam surat Somasi tersebut, Pengadu meminta kepada Teradu hal-hal sebagai berikut: menarik berita terkait; melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada Pengadu dan keluarga, serta menulis klarifikasi kepada Pengadu sebagai narasumber; meminta kepada Dewan Pers untuk menindak tegas media-media yang tidak menjalankan UU No. 40/1999 dan KEJ; serta meminta Tribunnews.com untuk berkomitmen menghargai diri Pengadu sebagai kaum perempuan yang harus dilindungi.


Anita SN Media siber/online 2018-01-15 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan pengaduannya perihal pelanggaran hasil karya jurnalistik kepada Dewan pers terkait pemberitaan yang dimuat oleh beberapa media online tentang Sdr. Raymen Kaunang yang diberitakan telah berselingkuh tanpa adanya wawancara sebelumnyabaik langsung maupun tidak langsung dan membawa nama klub Pengadu yaitu Kentauros Equstrian.

Pengadu menjelaskan bahwa Sdr. Raymen Kaunang adalah mitra kerja dari Pengadu dan merupakan pelatih freelance di klub pengadu, sedangkan di pemberitaan disebutkan bahwa yang bersangkutan adalah pelatih tetap Pengadu. Pengadu juga melihat bahwa Sdr. Raymen Kaunang telah mengalami tuduhan yang tidak berdasar serta menyalahi azas praduga tidak bersalah dan mengecam tindakan tersebut. 

Terkait pengaduan diatas, Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk memberikan teguran kepada media-media yang diadukan tersebut. Dan apabila media-media tersebut tidak merubah hasil karya jurnalistik mereka, maka Pengadu akan melakukan tindakan yang lebih tegas sesuai dengan UU.

Kantor Advokat Martinus Ekok - Karolin Marget Natasa The Jak 2018-01-15 Dikuasakan Ditindaklanjuti

Kuasa Hukum Pengadu Advokat Martinus Ekok mengirimkan surat pengaduan kepada Dewan Pers terkait pemberitaan yang dimuat Teradu pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, dengan judul "Mantan Pemeran Video Seks DPR Jadi Cagub". Menurut Pengadu berita yang diadukan melanggar Pasal 1, 3, 4 dan 8 Kode Etik Jurnalistik.

Pengadu menyatakan bahwa dia merasa tidak pernah membuat foto-foto vulgar, apalagi melakukan perbuatan skandal seks seperti yang dituduhkan oleh pemberitaan yang diadukan, dan tuduhan tersebut sangat mengada-ada serta merupakan kategori pelanggaran hukum berat berupa fitnah. Berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPR RI No: 012/KEP-BK/IX/2014 tanggal 2 September 2014, Pengadu tidak terbukti melakukan pelangaran etika. 

Terkait hal diatas, Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk menindak tegas Teradu, menginstruksi Teradu menurunkan berita yang diadukan dan menjamin proses sesuai penyelesaian jurnalistik. 

Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Sumatera Utara drberita.com 2018-01-16 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Sumatera Utara mengirimkan Hak Jawab atas berita media online drberita.com yang ditembuskan kepada Dewan Pers terkait berita pada hari Rabu 3 Januari 2018 pukul 23.15 WIB di halaman Kerah Putih berjudul "Rekaman Staf Humas Pemprov Sumut Peras Kepala Dinas Beredar".

Pengadu menilai berita yang diadukan tidak benar, tidak sesuai fakta, ,mengandung unsur fitnah, menghakimi, tendesius sehingga merusak nama baik Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada umumnya. 

Pengadu meminta kepada Teradu untuk memuat Hak Jawab/Hak Koreksi di halaman yang sama dengan berita awal, meminta maaf di halaman depan selama 1 bulan berturut-turut, mencabut link berita yang diadukan untuk selamanya, membagikan Hak Jawab/Hak Koreksi dan permintaan maaf ke media sosial dan jejaring sosial sebagaimana yang telah disebarkan oleh Sdr. Arif Tampubolon dan jika Hak Jawab/Hak Koreksi dan permintaan maaf tidak dimuat maka Pengadu akan menindaklanjuti pengaduan ke jalur hukum.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakart Tribunnews.com 2018-01-17 Tidak dikuasakan Selesai

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Dian Ekowati menyampaikan surat pengaduan  kepada Dewan Pers, perihal pelanggaran Kode Etik Pemberitaan yang telah dilakukan oleh Tribunnews.com pada hari Selasa, 19 Desember 2017 pukul 18:03 WIB dengan judul berita "Sandiaga Uno Tercyduk Lewat Jalur Busway? Netter: Panutanqu!".

Pengadu menyampaikan bahwa Teradu melanggar dalam 2 hal yaitu: judul berita yang menimbulkan citra negatif karena menyebutkan inisial nama Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta; dan penulis berita tidak melakukan klarifikasi pemberitaan kepada narasumber yaitu Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebelum berita ditayangkan.

Disampaikan juga dalam surat aduan bahwa Teradu satu hari setelah mengunggah berita yang diadukan, membuat berita klarifikasi mengenai berita yang diadukan. Berkaitan dengan hal ini, Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk melakukan pembinaan kepada Teradu.

Syaiful Husin - KA Nano Liem Pikiran Merdeka 2018-01-19 Dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan pengaduannya kepada Dewan Pers terkait berita yang diterbitkan oleh Teradu pada edisi 191 tanggal 13-19 November 2017, di cover halaman pertama dengan judul "Korupsi Kemenag Aceh Mengapa Jaksa Lamban"; halaman 4-5 dengan judul "Langkah Siput Tangani Korupsi Kemenag"; halaman 07 utama bersambung ke halaman 8 khusus dengan judul berita "Dari Temuan BPK Berlabuh di Kejaksaan".

Pengadu menilai berita Teradu adalah bohong, fitnah dan sangat mencemarkan nama baiknya. Pengadu tidak pernah dikonfirmasi dan tidak diberi Hak Jawab terkait berita yang diadukan. Dan Pengadu juga menilai bahwa Teradu telah melanggar Pasal 1, 2, 3, 4, 6, 10, dan 11 KEJ.

Syaiful Husin - KA Nano Liem pikiranmerdeka.co 2018-01-19 Dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan pengaduannya kepada Dewan Pers terkait serangkaian berita yang diunggah oleh Teradu yaitu pada tanggal 13 Oktober 2016 berjudul "Gurita Proyek Saiful Husin Di Kemenag Aceh"; tanggal 23 Oktober 2016 berjudul "Daut Pakeh: Ini Pengalihan Isu"; dan tanggal 28 Juni 2017 berjudul "Rekanan Lawas Dalam Incaran Penyidik".

Pengadu menilai berita Teradu adalah bohong, fitnah dan sangat mencemarkan nama baiknya. Pengadu tidak pernah dikonfirmasi dan tidak diberi Hak Jawab terkait berita yang diadukan. Dan Pengadu juga menilai bahwa Teradu telah melanggar Pasal 1, 2, 3, 4, 6, 10, dan 11 KEJ.


PT. Dirgantara Indonesia (Persero), Manager Hukum dan Humas, Irlan Bud Tirto.id 2018-01-24 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Irlan Budiman selaku Manager Hukum dan Humas PT. Dirgantara Indonesia (Persero), menembuskan surat "Permohonan Klarifikasi Tirto.id" kepada Dewan Pers terkait berita yang dimuat oleh Tirto.id dengan judul "Penyakit PT. DI Dalam Ambisi Membawa Terbang N219 Mendunia" pada Kamis, 18 Januari 2018.

Irlan Budiman keberatan atas judul berita yang diadukan dan meminta kepada Tirto.id untuk klarifikasi mengenai keakuratan data berita yang diadukan tanpa melakukan konfirmasi dan verifikasi terlebih dahulu kepada PT. DI.

The Jambi Times.com Asenklee Saragih-wartawan jambipos-online.com 2018-01-24 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan pengaduannya ke Dewan Pers perihal pelanggaran UU Pers dan Kode Etik jurnalistik yang dilakukan Teradu terkait berita yang diunggah pada tanggal 11 Desember 2017 dengan judul "Kabag Humas Kota Jambi abu Bakar Minta Maaf Pembayaran Media Terpaksa Di Sunat" .

Pengadu menilai bahwa Teradu telah membuat berita fitnah, tidak berimbang, tidak konfirmasi dan memuat opini dengan menuliskan nama Pengadu dalam berita yang diadukan yang  tidak sesuai dengan apa yang terjadi, sedangkan pada saat itu Pengadu, Teradu dan Kabag Humas beserta Staff sedang bersama dilokasi yang sama. Pihak Kabag Humas telah melakukan klarifikasi mengenai berita tersebut dan telah dimuat di beberapa media pada Senin, 11 Desember 2017, termasuk media Pengadu.

Pada tanggal 12 Desember 2017, Pengadu juga memberikan klarifikasi/koreksi dan Hak Jawab, namun tidak di sikapi serius oleh Teradu. Maka pada hari Selasa 16 Desember 2017 Pengadu membuat artikel opini yang dimuat di media Pengadu dengan judul "Wartawan Opini, Wartawan Penebar Kebencian Berarti Hoaks". Kemudian Teradu kembali memuat artikel berjudul "Pers Bermitra Pemerintah, Haruskah Wartawan Jadi Penjilat. Oleh karena hal diatas, Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk mengkaji dan meneliti kembali pengaduan ini dan menanyakan kejelasan mengenai Yayasan Putra Bangsa Jambi SIUUP No. 395/SK/Menpen 1998 yang merupakan Badan hukum dari media Teradu.



Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak Kaltim Post 2018-01-04 Tidak dikuasakan Selesai

Pengadu menyampaikan surat keberatan kepada Dewan Pers atas serangkaian pemberitaan Teradu terkait rencana pembangunan Masjid Al Faruq dan Transmart. Serangkaian pemberitaan tersebut berjudul sebagai berikut:

1.     Proyek Masjid Kalahkan Banjir – Bersikeras Bangun Al Faruq Ketika APBD Tercekik (edisi Selasa, 5 Desember 2017).

2.     Pemprov Masih Buka Ruang Diskusi (edisi Selasa, 5 Desember 2017).

3.     Anggaran Al Faruq 12 kali Bankeu Bontang – Surat Penolakan Pembangunan Baru Masuk Karang Paci (edisi Rabu, 6 Desember 2017).

4.     Ulama Ingatkan Tanda-Tanda Kiamat – Penolakan Masjid Al faruq Makin Besar, Gubernur bersikukuh (edisi Kamis, 7 Desember 2017).

5.     Transmart Terancam Batal – Terganjal Perda RTRW, Revisi Harus Disetujui Pusat (edisi Jumat, 8 Desember 2017).

6.     Pemprov Disebut Cuci Tangan – Proyek Masjid, Rusman: Kalau Memang Harus Ditinjau Ulang, Kami Lakukan (edisi Senin, 11 Desember 2017).

Pengadu menilai berita Teradu kurang akurat, kurang berimbang, belum  menguji informasi, mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi,belum menerapkan asas praduga tak bersalah dan belum mencerminkan independensi dan itikad baik dari wartawan maupun editor Teradu.

Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk memproses pengaduan ini dan menyelesaikannya di Dewan Pers.

Dinas Perindustrian Pemkot Medan Harian Tribun Medan 2018-01-29 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Dewan Pers menerima surat tembusan dari Pengadu perihal surat Hak Jawab dan Koreksi terhadap berita Teradu yang diterbitkan pada hari Sabtu, 20 Januari 2018 pada halaman 8 (delapan) dengan judul "Sidak Zulkifli Timbulkan Pertanyaan".

Pengadu menilai berita yang diadukan berkesan tendesius, merupakan fakta yang merugikan nama baik serta melanggar Kode Etik Jurnalistik dan perlu adanya klarifikasi atas berita tersebut. 

Pengadu meminta kepada Teradu untuk memuat Hak Jawab dan Koreksi tersebut. 

Chandra Tarigan Bidik Kasus 2018-01-29 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Dewan Pers menerima surat tembusan perihal Hak Jawab/bantahan dari Pengadu terkait berita yang diterbitkan Teradu pada edisi 08-14 Januari 2018 Minggu I Thn XX No. 936 halaman 16 (enam belas) dengan judul "Kadis Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman kab. Karo Melanggar UU RI Nomor 40 Tahun 1999 dan UU RI 14 Tahun 2008 serta PP RI 53 Tahun 2010" pada kolom 1 s/d kolom 5.

Pengadu menilai berita Teradu adalah merupakan pencemaran nama baik, tidak uji informasi dan penggiringan opini demi kepentingan pribadi. Melalui surat ini Pengadu meminta kepada Teradu untuk segera melakukan klarifikasi dalam waktu paling lama 7x24 jam terhitung sejak tanggal surat ini.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta wartakotalive.com 2018-01-24 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Dewan Pers menerima pengaduan dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta terkait berita yang diunggah oleh Wartakotalive.com berjudul "Menyedihkan! Status BW di TGUPP Anies-Sandi Sama dengan Satpol PP Non-PNS" pada hari Sabtu 6 Januari 2018 pukul 08:25 WIB.

Pengadu menilai berita Teradu melanggar Kode Etik Jurnalistik seperti penggunaan kata "Berkoar-koar" yang berkonotasi negatif. Pengadu juga menilai berita Teradu mengandung opini menghakimi dari penulis dan tidak memiliki narasumber.

Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap berita yang diadukan, dan memberikan sanksi bila terbukti bersalah melakukan pelanggaran.

Lurah Kampung Mesjid Pemkab Labuhanbatu Utara Harian Orbit 2018-01-29 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Dewan Pers menerima surat tembusan dari Lurah Kampung Mesjid yang ditujukan kepada media cetak Harian Orbit Perihal Penjelasan Berita yang terkait berita berjudul "Dari Uang Palang Saya Setor Ke Bupati Rp. 200 Juta, Ke Polsek Ledong Rp. 100 Juta" yang diterbitkan pada hari Senin 22 Januari 2018 di halaman 12 kolom (3-7).

Pengadu menilai bahwa Judul berita Teradu sangat Tendensius dan tidak benar. Pengadu merasa tidak pernah di konfirmasi dan mengeluarkan statemen kepada wartawan Teradu, Dan Pengadu menjelaskan bahwa wartawan Teradu telah melakukan pembohongan publik, karena isi berita tidak benar dan merupakan opini pribadi wartawan Teradu yang bertujuan mendiskriditkan Pengadu.

Pengadu meminta kepada Teradu untuk memuat penjelasan ini di media Teradu.

Zulkarnain Siregar Kadis Perizinan Kab. Labuhanbatu Selatan - LBH Watc SKM Pindo Merdeka 2018-01-25 Dikuasakan Ditindaklanjuti

LBH Pers Watch Justice Indonesia selaku Kuasa Hukum dari Zulkarnain Siregar, Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengadu kepada Dewan Pers terkait berita yang dimuat oleh SKM Pindo Merdeka pada tanggal 24 Desember 2017 sesuai dengan Tahun ke-10 edisi 446: 24-30 Desember 2017.

Kuasa Hukum Pengadu menjelaskan bahwa berita atau sampul depan yang menampilkan judul berita, nama asli, foto, jabatan, serta isi berita yang diadukan adalah tidak benar dan penuh Rekayasa, serta tidak pernah dilakukan cek dan ricek maupun konfirmasi oleh wartawan Teradu. Pengadu merasa sangat keberatan atas pemberitaan tersebut yang berpotensi merusak nama baik serta kehormatan Pengadu.

Pengadu juga menjelaskan bahwa Pemimpin Redaksi media yang diadukan adalah H.P. Daulay yang diketahui juga bahwa beliau adalah ASN/PNS yang menjadi sebagai PLT. Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Labuhanbatu. Pengadu menanyakan apakah dibenarkan seorang ASN/PNS menjabat sebagai Pimpinan Surat Kabar di wilayah tempat yang bersangkutan bekerja dan memberitakan orang lain (Pengadu) dengan menggunakan surat kabar miliknya sendiri.

Dan disampaikan juga bahwa Izin Perumahan yang dimaksud telah dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Labuhanbatu sebelum dijabat oleh PLT. Kadis Perizinan Labuhanbatu Sdr. H.P. daulay.

Pengadu meminta kepada Pengadu untuk segerah memulihkan nama baik Pengadu dan menerbitkan serta memuat Hak Jawab/Hak Koreksi ini.


Jansen Sitindaon-Advokat/Ketua DPP Partai Demokrat mediaindonesia.com 2018-02-06 Dikuasakan Selesai

Pengadu mengadu kepada Dewan Pers terkait berita yang diunggah oleh Teradu pada hari Jumat, 2 Februari 2018 pukul 09:55 WIB yang berjudul "Pemenang Tender Ditolak, SBY Bertindak".

Pengadu menilai judul berita Teradu sangat negatif dan tendensius. Menimbulkan kecurigaan tidak hanya kepada nama baik Soesilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai namun juga kepada citra Partai Demokrat. Dan lebih luas lagi merugikan ratusan ribu kader Demokrat diseluruh Indonesia. Judul berita yang diadukan telah "membunuh" dan "Menggerus" kepercayaan publik terhadap Partai Demokrat.

Melalui pengaduan ini, Pengadu meminta kepada Teradu untuk melakukan "Kewajiban Koreksi".

Sugito Detik.com 2018-01-29 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan pengaduannya kepada Dewan Pers terkait serangkaian berita Teradu yang sepihak tanpa konfirmasi kepada Pengadu, dengan judul sebagai berikut:

1. "Polda Metro Jaya Tangkap 4 Penculik Pengusaha WN Malaysia" (diunggah pada Minggu, 26 Juli 2015 pukul 15.25 WIB),

2. "Terlibat Penculikan WN Malaysia, Wanita Ini Pingsan Saat Jumpa Pers?" (diunggah pada hari Minggu, 26 Juli 2015, pukul 16.45 WIB),

3. Para Penculik WN Malaysia Juga Culik 5 Adik Korban ( diunggah pada hari Minggu, 26 Juli 2015, pukul 17.45 WIB)

Pengadu menyatakan bahwa akibat pemberitaan-pemberitaan tersebut, baik istri dan keluarganya telah dicap oleh masyarakat sebagai "Penculik", walaupun sidang dan keputusan hakim tidak menyatakan demikian, dan Istri Pengadu telah meninggal dunia dua bulan yang lalu.

Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk menindaklanjuti pengaduan ini.


Karim Tano Tjandra/KA Achmad Iskandar Detik.com 2018-02-01 Dikuasakan Ditindaklanjuti

Kuasa Hukum Pengadu bersurat ke Dewan Pers perihal permohonan izin pencabutan atas pemberitaan yang tidak benar yang diunggah oleh media Teradu pada tanggal 9 September 2010 dengan judul "Gelapkan Uang Perusahaan, Karim Kabur Ke Singapura". Pengadu menilai berita yang diadukan terkesan sepihak dan telah merugikan Pengadu.

Pengadu telah melakukan pertemuan dengan Bapak Fajar perwakilan dari Teradu dan didapatkan hasil dari pertemuan tersebut bahwa Teradu bersedia mencabut berita yang dipermasalahkan oleh Pengadu. Oleh sebab itu Pengadu meminta izin kepada Dewan Pers untuk mencabut berita yang diadukan tersebut.

Firdaus Maha lassernewstoday.com 2018-02-02 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu mengadukan berita dan wartawan Teradu ke Dewan Pers dengan judul "Terungkap Di Persidangan, JPU Firdaus Maha SH Diduga Tilep Barang Bukti Uang Ringgit Malaysia", yang diunggah pada tanggal 24 Januari 2018.

Dalam berita yang diadukan tersebut, Pengadu  dikatakan telah mengganti barang bukti 3 (tiga) lembar uang Ringgit Malaysia dengan engsel pintu dan pada akhir berita wartawan yang diadukan membuat penyataan "Diduga barang bukti uang tersebut ditilep Jaksa.

Pengadu menilai berita Teradu tidak berimbang, tidak didukung fakta yang cukup, tidak menggunakan sumber kredibel, tidak uji materi dan menghakimi. Akibat pemberitaan tersebut Pengadu merasa telah dicemarkan nama baiknya dan dipermalukan. Oleh karena hal tersebut, Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk menanggapi dan menyelesaikan pengaduannya ini.

Sabar Enrico Boganova Gersang-PT. Surya Anugrah Multi Karya/LBH lassernewstoday.com 2018-02-19 Dikuasakan Ditindaklanjuti

Kuasa Hukum Pengadu bersurat ke Dewan Pers perihal Klarifikasi Satus media online Teradu, apakah telah terdata di Dewan Pers.

Terkait permintaan klarifikasi ini Pengadu mengadukan serangkaian berita Teradu dengan judul sebagai berikut:

1. "Aneh Bin Ajaib, Plafon RSUD Perdagangan Yang Rubuh, Diskresi Sebesar Rp. 9,1 Miliar Jadi "Modus' Untuk Lahan Korupsi", edisi 7 November 2017,

2. "Permainan KKN Di Proyek Diskresi Sebesar Rp. 9,1 Miliar Terungkap", edisi 15 November 2017,

3. "Terkait Proyek Diskresi Sebesar Rp. 9,1 Miliar RSUD Perdagangan, LSM Lasser Sumut Kalkulasikan Dugaan Kerugian Negara Mencapai Miliaran", edisi 19 November 2017,

4. "Proyek Korupsi RSUD Perdagangan Sebesar Rp. 9,1 Miliar Diduga Melibatkan Bupati Simalungun DR. JR. Saragih, SH, MM dan Oknum DPRD Simalungun Elias Barus", edisi 9 Januari 2018,

5. "Gawat...!! Diduga Pakai Barang Bekas, H-25 Pengerjaan Rehab Gedung RSUD Perdagangan Sebesar 9,1 Miliar Bakal 'Mangkrak' ", edisi 11 Januari 2018.

Pengadu menilai muatan dalam serangkaian berita yang diadukan sifatnya fitnah dan tidak menghormati Azas praduga tak bersalah dan bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik.

Oleh karena hal diatas Pengadu meminta surat tertulis mengenai klarifikasi media Teradu kepada Dewan Pers.

Arief Wiryanto Beritarakyat.co.id 2018-02-05 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan pengaduannya terkait serangkaian berita Teradu dengan judul sebagai berikut:

1. "Bisa Copot Celana Dalam Wanita, Karaoke X2 Sidoarjo Diduga Sediakan Tempat Mesum", diunggah pada tanggal 6 Desember 2017,

2. "Gara-gara Celana Dalam, Pihak X2 Karaoke Ancam Lapor Polisi", diunggah pada tanggal 09 Desember 2017,

3. "X2 dan D'Top Sidoarjo Disinyalir di Back Up Aparat TNI dan Polri", diunggah pada tanggal 11 Desember 2017,

4. Pihak X2 Tuding Karaoke D'Top Sebagai Penyedia Room Untuk Mesum", diunggah pada tanggal 12 Desember 2017.

Pengadu menilai berita yang diadukan tidak berdasarkan fakta dan mencemarkan nama baik Pengadu karena menampilkan gambar mesum/porno dan foto Pengadu yang diambil dari foto profile Whatsapp Pengadu di halaman depan berita Teradu di edisi tanggal 12 Desember 2017.

Pengadu berharap Dewan Pers dapat memberikan sanksi tegas menurut hukun yang berlaku.

Arief Wiryanto Liputanindonesia.co.id 2018-02-05 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan pengaduannya terkait berita Teradu yang berjudul "X2 Family Karaoke Bebas Mesum Dalam Room", diunggah pada tanggal 8 Desember 2017.

Pengadu menilai berita yang diadukan tidak berdasarkan fakta dan mencemarkan nama baik Pengadu karena menampilkan gambar mesum/porno.

Pengadu berharap Dewan Pers dapat memberikan sanksi tegas menurut hukun yang berlaku.


Arief Wiryanto Surabayaposkota.net 2018-02-05 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menyampaikan pengaduannya terkait berita Teradu yang berjudul "Pengusaha Karaoke X2 Bebas Sediakan 'Purel' Diwilayah Hukum Sidoarjo", diunggah pada tanggal 8 Desember 2017.

Pengadu menilai berita yang diadukan tidak berdasarkan fakta dan mencemarkan nama baik Pengadu karena menampilkan gambar mesum/porno.

Pengadu berharap Dewan Pers dapat memberikan sanksi tegas menurut hukun yang berlaku.


Dinas PU Pemkot Tangsel Harian Warta Kota 2018-02-12 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Dinas Pekerjaan Umum Pemerintahan Kota Tangerang Selatan mengirimkan surat perihal Hak Jawab kepada media cetak Harian Warta kota yang ditembuskan kepada Dewan Pers. Berita yang diadukan berjudul "Jalan Rusak Parah Di Sekitar Stasiun Jurangmangu Wabup Tangsel Klaim Sudah Diperbaiki" yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2018 di halaman 8.

Pengadu menilai berita yang diadukan tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Pengadu. Untuk itu Pengadu meminta kepada Teradu untuk memuat klarifikasi ini sebagai Hak Jawab.


Gunarko Papan/Marudut AR Manik Adv mediaindonesia.com 2018-02-12 Dikuasakan Ditindaklanjuti

Kuasa Hukum Pengadu melaporkan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh Teradu kepada Dëwan Pers, terkait berita berjudul "Seorang Advokat Laporkan Klien Terkait Penipuan" yang diunggah pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 15:15 WIB.

Pengadu menilai berita yang diadukan sangat merugikan dirinya karena tendensius, tidak berimbang dan tidak uji informasi. Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak dan memberikan keputusan sesuai dengan UU yang berlaku.

Ugeng Hariadi PT. Tensindo Kreasi Nusantara/RBK Law Firm The Jakarta Post 2018-02-13 Dikuasakan Ditindaklanjuti

Kuasa Hukum Pengadu bersurat kepada Teradu perihal Hak Jawab dan Koreksi Berita yang di tembuskan kepada Dewan Pers terkait berita berjudul "LRT Girder Collapses In East Jakarta, Injury Five" yang diterbitkan pada hari Senin, 22 Januari 2018.

Pengadu menilai berita yang diadukan telah merugikannya karena telah menggunakan foto yang tidak sesuai dengan isi berita. Foto yang digunakan adalah foto peralatan milik perusahaan lain. Akibat foto dari berita yang diadukan membuat banyak rekanan Pengadu mempertanyakan hal tersebut. Dan dijelaskan pula bahwa perusahaan Pengadu tidak terlibat dalam pengerjaan yang mengakibatkan bencana proyek tersebut.

Pengadu meminta kepada Teradu untuk mengkoreksi atau menerbitkan ulang berita tersebut dengan foto gambar yang sesuai dengan kejadian berita.

Zulkarnain Siregar Kadis Perizinan Kab. Labuhanbatu Selatan - LBH Watc SKM Pindo Merdeka 2018-02-19 Dikuasakan Ditindaklanjuti

LBH Pers Watch Justice Indonesia selaku Kuasa Hukum dari Zulkarnain Siregar, Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengadukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik kepada Dewan Pers yang dilakukan oleh SKM Pindo Merdeka terkait berita pada tanggal 24 Desember 2017 sesuai dengan Tahun ke-10 edisi 446: 24-30 Desember 2017 dan Tahun ke-11 edisi 451: 04-10 Fedbruari 2018.

Kuasa Hukum Pengadu menjelaskan bahwa berita yang diadukan adalah tidak benar dan penuh Rekayasa, serta tidak pernah dilakukan cek dan ricek maupun konfirmasi oleh wartawan Teradu. Pengadu merasa sangat keberatan atas pemberitaan tersebut yang berpotensi merusak nama baik serta kehormatan Pengadu.

Dalam surat keberatan ini, Pengadu juga menjelaskan bahwa Pemimpin Redaksi media yang diadukan adalah H.P. Daulay yang diketahui juga bahwa beliau adalah ASN/PNS yang menjadi sebagai PLT. Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Labuhanbatu. Pengadu menanyakan apakah dibenarkan seorang ASN/PNS menjabat sebagai Pimpinan Surat Kabar di wilayah tempat yang bersangkutan bekerja dan memberitakan orang lain (Pengadu) dengan menggunakan surat kabar miliknya sendiri.

Dan disampaikan juga bahwa Izin Perumahan yang dimaksud telah dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Labuhanbatu sebelum dijabat oleh PLT. Kadis Perizinan Labuhanbatu Sdr. H.P. daulay.

Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk dapat menindaklanjuti Pengaduan ini.


Perangkat Desa Sekabupaten Bolaang Mongondow Utara cq Kades Wakat Boganinews.com 2018-02-26 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu bersurat kepada Dewan Pers perihal berita yang diterbitkan oleh Teradu tekait dengan kegiatan Perjalanan Dinas Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua BPD Se Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam rangka peningkatan kapasitas (SDM), berjudul "DPRD Sorot Bimtek Aparat Desa Di Jawa Tengah", yang diunggah pada 1 February 2018.

Pengadu keberatan atas berita Teradu karena menyebutkan bahwa acara tersebut terkesan berfoya-foya dan tidak bermanfaat tanpa melakukan konfirmasi, tidak berimbang dan menyudutkan para Pengadu.

Oleh karena itu Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk segera menindaklanjuti pengaduan ini.

Perangkat Desa Sekabupaten Bolaang Mongondow Utara cq Kades Wakat Monitorsulut.com 2018-02-26 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu bersurat kepada Dewan Pers perihal berita yang diterbitkan oleh Teradu tekait dengan kegiatan Perjalanan Dinas Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua BPD Se Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam rangka peningkatan kapasitas (SDM), berjudul "Terkesan Berfoya-foya Bimtek Aparat Desa Se Bolmut Dipertanyakan", yang diunggah pada 1 February 2018.

Pengadu keberatan atas berita Teradu karena menyebutkan bahwa acara tersebut terkesan berfoya-foya dan tidak bermanfaat tanpa melakukan konfirmasi, tidak berimbang dan menyudutkan para Pengadu.

Oleh karena itu Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk segera menindaklanjuti pengaduan ini.


Perangkat Desa Sekabupaten Bolaang Mongondow Utara cq Kades Wakat Dutademokrasi.com 2018-02-26 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu bersurat kepada Dewan Pers perihal berita yang diterbitkan oleh Teradu tekait dengan kegiatan Perjalanan Dinas Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua BPD Se Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam rangka peningkatan kapasitas (SDM), berjudul "Bimtek Aparat Desa Terkait Bundes Dinilai Tak Maksimal".

Pengadu keberatan atas berita Teradu karena menyebutkan bahwa acara tersebut terkesan berfoya-foya dan tidak bermanfaat tanpa melakukan konfirmasi, tidak berimbang dan menyudutkan para Pengadu.

Oleh karena itu Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk segera menindaklanjuti pengaduan ini.


KPU Provinsi NTB Paslon H. Moch. Ali Bin Dachlan dan TGH. Lali Gede Muhamad Ali Wirasak 2018-02-26 Tidak dikuasakan Selesai

KPU Provinsi NTB bersurat kepada Paslon H. Moch. Ali Bin Dachlan dan TGH. Lali Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni yang ditembuskan kepada Dewan Pers perihal teguran penanyangan iklan kampanye komersial di media cetak Harian Radar Lombok yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 Peraturan KPU No. 4 Tahun 2017, dimana penayangan iklan Paslon di media cetak dan media elektronik difasilitasi oleh KPU Provinsi 14 (empat belas) hari sebelum masa tenang.

KPU Provinsi NTB Harian Radar Lombok 2018-02-26 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

KPU Provinsi NTB bersurat kepada Harian Radar Lombok yang ditembuskan kepada Dewan Pers perihal teguran penanyangan iklan kampanye komersial yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 Peraturan KPU No. 4 Tahun 2017, dimana penayangan iklan Paslon di media cetak dan media elektronik difasilitasi oleh KPU Provinsi 14 (empat belas) hari sebelum masa tenang dan Pasal 60 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa media cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan iklan kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 (1).

8 Karyawan KHU Haluan Riau Haluan Riau 2018-02-26 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

8 (delapan) karyawan Koran Harian Umum Haluan Riau bersurat kepada Dewan Pers terkait masalah gaji yang belum dibayarkan hingga delapan bulan lebih oleh Manajeman Koran Harian Umum Haluan Riau.

Kelompok karyawan ini telah melakukan mogok kerja sejak edisi 13 November 2017 dan telah menyampaikan juga surat terbuka dan somasi kepada pihak manajemen, namun hingga saat ini belum ditanggapi. Sebaliknya pihak manajemen bersikap tidak kooperatif, dengan menerbitkan surat bahwa 8 (delapan) karyawan ini telah berhenti kerja dan menghapus 8 (delapan) nama-nama ini dari kotak redaksi.

Berdasarkan kondisi diatas, 8 (delapan) karyawan ini berharap Dewan Pers dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini.


Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir 2018-03-06 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir bersurat ke Dewan Pers perihal Penerusan Pelangaran-pelanggaran iklan kampanye Pemiliham Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Indragiri Hilir, ditemukan kasus oleh Rois Habib (Anggota PAnwaslu Kabupaten Indragiri Hilir) dengan nomor Temuan 03/TM/PB/Kab/04.04/II/2018, diduga memenuhi unsur pelanggaran iklan kampanye di media massa. Untuk itu hal ini selanjutnya diteruskan kepada Dewan Pers untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Perindustrian Pemkot Medan Harian Orbit 2018-03-06 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Kepala Dinas Perindustrian Pemerintah Kota Medan bersurat ke Redaksi Harian Orbit yang ditembuskan kepada Dewan Pers perihal Hak Jawab atas 2 (dua) berita yang diterbitkan oleh Harian Orbit.

2 (dua) judul berita yang diadukan adalah sebagai berikut:

1. "Pekerjakan Honorer Dinas Untuk Bisnis Pribadi 'Tindak Zulkifli Sitepu Secara Hukum'", diterbitkan pada hari Kamis, 1 Maret 2018.

2. "Kadis Perindustrian Diduga Pekerjakan Honorer Di Kafenya 'Pecat Dan Tangkap Zulkifli Sitepu'", diterbitkan pada hari Jumat, 2 Maret 2018.

Pengadu menilai kedua berita yang diadukan terkesan sangat tendensius dan telah menyerang kehormatan Pengadu serta melanggar Kode Etik Jurnalistik, sehingga sangat merugikan nama baik Pengadu sebagai pejabat negara, tokoh masyarakat dan kepala rumah tangga.

Pengadu meminta kepada Teradu untuk menerbitkan Hak Jawab tersebut selambat-lambatnya hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 selama 3 (tiga) hari berturut-turut dihalaman yang sama. Dan apabila tidak direalisasikan, maka Pengadu akan menuntut Teradu secara pidana (dilaporkan ke Kepolisian Sumatera Utara) dan secara perdata.

Romeyan Ricardo Siahaan Jurnalsumut.com 2017-11-22 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu bersurat kepada Dewan Pers terkait permohonan peninjauan standarisasi Perusahaan Pers dan Karya Jurnalistik dari Teradu. Pengadu menilai bahwa Teradu telah melanggar ketentuan tentang Perusahaan Pers di dalam UU No. 40/1999 tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers No. 4/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.

Pengadu juga mengadukan 2 (dua) berita Teradu berjudul "Tipu Rekan Bisnis Hingga Ratusan Juta, Romean Siahaan Dilapor Ke Polda Metro Jaya, Ini Kronologinya", diunggah pada tanggal 16 November 2017 dan "Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya, Pemilik Media Online Terbitan Siantar Jual Rumah", yang diunggah pada tanggal 20 November 2017".

Pengadu menilai kedua berita tersebut diduga tidak bersikap independen, diduga tidak akurat, diduga tidak berimbang (tanpa upaya konfirmasi), serta terindikasi beritikad Buruk. Oleh karena itu Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk dapat menindaklanjuti pengaduan ini.

Romeyan Ricardo Siahaan Hetanews.com 2017-11-22 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu bersurat kepada Dewan Pers terkait permohonan peninjauan standarisasi Perusahaan Pers dan Karya Jurnalistik dari Teradu.

Pengadu menilai bahwa berita Teradu yang berjudul "Dana Ratusan Juta Dikirim Ke Rekeningnya, Ini Jawaban Romeyan Siahaan" yang diunggah pada tanggal 20 November 2017", sengaja diterbitkan dengan mengkaburkan nama narasumber, dikarenakan berbagai pertimbangan negatif yang mungkin terjadi. Keberatan Pengadu adalah adanya perubahan inisial narasumber yang sebelumnya bernama Ngadiman, lalu beberapa jam kemudian berubah menjadi berinisial N.

Oleh karena itu Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk dapat menindaklanjuti pengaduan ini.


Bawaslu Provinsi Papua Bisnis Papua 2018-03-13 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Bawaslu Provinsi Papua bersurat kepada Bisnis Papua yang ditembuskan ke Dewan Pers perihal Rekomendasi Penghentian Pemasangan Iklan kampanye.

Bawaslu meminta kepada Bisnis Papua untuk tidak memasang iklan kampanye tersebut dan mematuhi aturan-aturan pemasangan yang didasarkan pada Ketentuan Pasal 32, 33 dan 34 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota


Saud Renasto Muhammad Furkon (Mantan Kabag Hukum dan Pengaduan Dewan Pers) 2018-03-15 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Saud Renasto melaporkan Muhammad Furkon, mantan Kepala Bagian Hukum dan Pegaduan Dewan Pers, terkait tidak adanya respon atas pengaduan yang dikirimkannya pada tanggal 6 November 2017 (tertulis dibuku tamu 6 Desember 2017).

Saud Renasto mempertanyakan kenapa sudah 4 bulan laporan pengaduannya tidak diberikan jawaban tertulis apakah layak tidaknya untuk ditangani, karena Dewan Pers adalah pengguna anggaran negara sehingga wajib mematuhi UU No. 25, 2009 (ORI). Dan selain mengirimkan laporan pengaduan tersebut, Saud Renasto juga telah bertemu langsung dengan Muhammad Furkon.

Kasus Pengaduan yang dilaporkan oleh Saud Renasto ke Dewan Pers adalah kasus terkait "Periksa Liputan 6 (Teve & Youtube) Terindikasi Langgar Pasal 17 & 5 UU No. 40, 1999 Dan Mohon Hak Jawab (NB Penghapusan Konten)".


DPP PSI - Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Merdekanews.co 2018-03-23 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu bersurat ke Dewan Pers terkait berita Teradu berJudul "Jejak Aguan Dan Tommy Winata Di Pantai Solidaritas Indonesia", yang diunggah pada Rabu, 28 Februari 2018 pukul 22.12 WIB.

Pengadu menilai berita Teradu tendensius, tidak didukung fakta-fakta yang sebenernya, tidak berimbang di bagian-bagian yang penting dan diduga memiliki maksud buruk terhadap Pengadu.

Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk memberikan teguran kepada Teradu, mencabut berita, dan meminta maaf di media Teradu dan empat surat kabar (Kompas, Koran Tempo, Tribun dan Republika.

Afan Feri Suryana Jawa Pos 2018-04-22 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu mengadukan Teradu ke Dewan Pers terkait berita yang diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2017 dengan judul "Didesak Nikah, Jawab Dengan Tembakan".

Pengadu telah memberikan Hak Jawab / Hak Koreksi kepada Teradu, namun belum mendapat tanggapan hingga surat pengaduan ini dikirimkan ke Dewan Pers.

Pengadu menilai berita Teradu sangat tidak manusiawi, tanpa dasar yang kuat, hanya berdasarkan opini, diambil hanya dari 1 sumber yang tidak jelas, tanpa pertimbangan dan penelitian saat akan diterbitkan ke masyarakat, sangat merugikan, menghancurkan kehormatan keluarga Pengadu, merusak mental anak Pengadu yang masih kecil dan merugikan secara moril materil. Serta tidak ada inisiatif baik dari Teradu saat Pengadu mengajukan surat keberatan atas pemberitaan yang diadukan.

Pengadu berharap kepada Dewan Pers  untuk dapat menjembatani dan membantu menyelesaikan pengaduan ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Heri Iswahyudi Harian Medinas Lampung 2018-04-23 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu mengadukan Teradu ke Dewan Pers terkait serangkaian pemberitaan yang diterbitkan dengan judul sebagai berikut:

1. Isu KKN berjamaah Terpa Pemkab Pringsewu (edisi Kamis 18 Juni 2015)

2. Bongkar Dugaan Korupsi Disdik Pringsewu Tahun 2015 (edisi Selasa, 19 Juli 2016, hal. 1)

3. Kejati Segera Panggil Pejabat Disdik (edisi Senin, 14 September 2015, hal. 1) 

4. "Mega Korupsi" Disdikbud Pringsewu TA.2015 s.d 2016 Uji Nyali Kejati dan Polda Lampung (edisi Senin, 20 Maret 2017, hal. 1)

5. "Mega Korupsi" Anggaran Pendidikan TA.2015/2016 Mantan Kadisdik Pringsewu Di-SALEMBA-kan (edisi Selasa, 21 Maret 2017, hal. 1)

6. Berkas "Mega Korupsi Pendidikan Pringsewu" Masuk KPK Heri Terancam 20 Tahun Penjara (edisi Rabu, 22 Maret 2017, hal. 1)

7. Cabjari Pringsewu "Back Up" Heri (edisi Kamis, 23 Maret 2017, hal. 1)

8. "Mega Korupsi" Disdik Pringsewu Heri dan Eko, TARGET KPK (edisi Senin, 27 Maret 2017, hal. 1)

9. Terduga Pelaku "Mega Korupsi" Disdik TA.2015/2016 Cabjari Pringsewu "Jemput Paksa" (edisi Kamis, 30 Maret 2017, hal. 1)

10. Terduga Pelaku "Mega Korupsi" Disdik TA.2015/2016 Cabjari Pringsewu "Siapkan Borgol" (edisi Senin, 3 April 2017, hal. 1)

11. "Mega Korupsi" Disdik Pringsewu TA.2015/2016 "Taring" Kejaksaan "Tumpul (edisi Selasa, 4 April 2017, hal 1)

12. Dampak Kasus Disdik Pringsewu TA 2015/2016 Jaksa Cabjari "Dimutasi" Ke Papua (edisi Rabu, 5 April 2017, hal. 1)

13. Dugaan KKN Disdik Pringsewu TA 2015/2016 "Koruptor Di Lingkaran Setan" (edisi Kamis, 6 April 2017, hal.1) 

14. "Mega Korupsi" Disdikbud Pringsewu TA.2015 s.d 2016 Taring Kejaksaan Mulai Runcing (edisi Senin, 10 April 2017, hal. 1)

15. Mega Korupsi Disdik TH 2015-2016 LPM-RI, BPKAD, Dukung Dan Kawal Kacabhari Pringsewu (edisi Selasa, 11 April 2017, hal. 1)

16. "Korupsi" Disdikbud Pringsewu TA.2015 s.d 2016 Cabjari keluarkan "SPRINT-TUG" (edisi Rabu, 12 April 2017, hal. 1)

17. KACABJARI PRINGSEWU FOKUS BIDIK Kasus Dugaan "Mega Korupsi" Disdik Tahun 2015 s.d. 2016 (edisi Kamis, 13 April 2017, hal 1)

18. PROSES DISDIK DAN KAKON DPRD Pringsewu Dukung Kacabjari (edisi Senin, 17 April 2017, hal. 1) 

19. "MEGA KORUPSI" DISDIK TAHUN 2015-2016 Kacabjari terus Periksa Para Saksi Pelapor (edisi Selasa, 18 April 2017, hal. 1)

20. "Mega" Korupsi Disdik Tahun 2015-2016 Kacabjari Maraton Periksa Kepsek (edisi Kamis, 27 April 2017, hal. 1)

21. Kacabjari Pringsewu Fokus "Garap Disdik" (edisi Kamis. 4 Mei 2017, hal. 1)

22. Minggu Depan Periksa Saksi Baru. Kasus Dugaan Dana Desa Dan Korupsi Disdik TA 2015-2016 (edisi Selasa, 23 Mei 2017, hal. 1)

23. Indikasi Mega Korupsi Disdik Pringsewu Jauh Panggang Dari Api (edisi Senin, 5 Maret 2018, hal. 1) 

24. Penanganan Mega Korupsi Disdikbud Pringsewu Mandek. LSM Bakal Lapor KPK (edisi Senin, 12 Maret 2018, hal. 1)

Pengadu belum memberikan Hak Jawab dengan alasan merasa tak berdaya karena kemungkinan redaksi Teradu adalah para petinggi dan mantan petinggi Polda Lampung, yaitu Edwar Syah Pernong, H. Ike Edwin, Sulistaningsih. Namun sebelumnya Pengadu telah meyampaikan keberatannya atas serangkaian berita terkait kepada wartawan Teradu secara lisan, namun berita tetap diterbitkan secara terus menerus.

Pengadu menilai bahwa serangkaian berita yang diadukan telah menuduh, menfitnah, mencemarkan nama baik, merendahkan harga diri dan telah menghukum Pengadu sebelum ada proses hukum. Judul berita cenderung tendensius dan bombastis.

Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk memberikan sanksi kepada Teradu sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti melalui proses hukum.

Agung Suryo Mulyanto Harian Kontras 2018-04-02 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Agung Suryo Mulyanto mengirimkan surat elektronik (email) kepada Dewan Pers perihal perilaku wartawan Harian Kontras yang sangat tidak beretika yang membuat ketidaknyaman.

Agung Suryo merasa keberatan atas berita yang dimuat oleh Harian Kontras berjudul "Pemilik Bangunan Jl. Baung Remehkan Walikota - PT. KMM Bangun Kantor Ber-IMB Rumah Tinggal" yang diterbitkan pada edisi 636, Tahun XIV, 27 Maret - 9 April 2018.

Agung Suryo meminta kepada Dewan Pers untuk memberikan teguran keras, jika mungkin dilakukan musyawarah, jika tidak maka akan dihadapi sendiri oleh Pengadu.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Harian Kompas 2018-04-02 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Dewan Pers menerima surat tembusan dari Kemendikbud yang ditujukan kepada Harian Kompas perihal permintaan pemuatan Tanggapan Surat Pembaca dari Sdr. Gladys Devina dengan judul "Buku Untuk Anak-Anak" yang dimuat pada hari Rabu, 7 Maret 2018.

Marihot Pakpahan dan Muslih Riady Verawaty Sulastri ST-CV. Ratu Vera Pratama Duta 2018-04-02 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu mengirimkan pengaduannya kepada Dewan Pers terkait berita berjudul "Diduga Tak Ada Pengawasan Dinas PUPR, Pekerjaan Turap Kali Irigasi Desa Pasirangin Asal-Asalan" yang dimuat di halaman 4 Media Pengadu edisi 26 Agustus 2017, yang isi beritanya mengenai perusahaan Teradu. Kasus pengaduan ini merupakan kelanjutan dari kasus pengaduan yang dikirimkan oleh Teradu yang diwakilkan oleh Kuasa Hukum Law Firm Insank Nasarudin mengadukan Pengadu.

Pengadu menilai bahwa Teradu memiliki dua profesi yaitu pengusaha (kontraktor) dan pengurus PWRI (organisasi kewartawanan) yang diduga bisa menyalahgunakan profesi wartawan untuk menakut-nakuti demi kepentingan mendapat proyek. Dan Pengadu juga menilai Teradu telah menghalangi kebebasan pers sesuai dengan UU No. 40/199 tentang Pers.

Pengadu berharap kepada Dewan Pers untuk melakuakn tindakan sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundangan yang berlaku.

RSUD Lahat - Pemkab Lahat Lahatonline.com 2018-04-02 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Dewan Pers menerima surat tembusan dari Pengadu yang ditujukan kepada Teradu perihal Klarifikasi dan Tanggapan Atas Berita Di Lahat Online.

Berita berjudul "Masyarakat Miskin Lahat Inginkan DR Rajap Di Copot Dari RSUD" yang diunggah pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 16:29 WIB, dinilai oleh Pengadu adalah tidak benar dan sangat merugikan serta mencemarkan nama baik institusi Pengadu dan Dr. Muhammad Rajab.

Berita yang diadukan telah dihapus oleh Teradu. Namun menurut Pengadu berita tersebut telah di Post Views sebanyak 732. Dan sebelum berita tersebut diunggah, Teradu tidak pernah mengkonfirmasikan hal ini kepada Pengadu.

Pengadu berharap klarifikasi ini dapat dimuat di media Teradu sesuai dengan aturan yang berlaku dan meminta maaf kepada Pengadu.


Asep Ruhiat & Partners - PT. Bank Riau Kepri Riaucitizen.com 2018-04-02 Dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu bersurat kepada Dewan Pers diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya terkait serangkaian berita yang diterbitkan oleh Teradu. Serangkaian berita yang diadukan adalah:

1. "Yuharman Bantah PWKT Karyawan Riau Kepri Sampai 4 Tahun", diunggah tanggal 2 Februari 2018.

2. "Terkait Baperi, KI Riau Sidangkan Sengketa Informasi Bank Riau Kepri", diunggah tanggal 26 Februari 2018.

3. "Sembunyikan Informasi Publik, BRK Terancam Sanksi Pidana", diunggah tanggal 26 Februari 2018.

4. "Bank Riau Kepri Belum Bentuk PPID, Padahal Wajib", diunggah tanggal 26 Februari 2018.

5. "Tak Kunjung Sepakat Mediasi Sengketa Informasi BRK Samapi 4 Kali", diunggah tanggal 26 Februari 2018.

6. "2,5 Tahun Menjadi Terpidana, Amril Daud Masih Aktif Menjadi Karyawan Bank Riau Kepri", diunggah tanggal 2 Maret 2018.

7. "Dalih punya Aturan Internal, BRK Pekerjakan Mantan Narapidana", diunggah tanggal 2 Maret 2018.

8. "Pekerjakan Mantan Napi, BRK Kehilangan Kepercayaan Nasabah", diunggah tanggal 2 Maret 2018.

9. "Disesalkan, BRK Punya Aturan Internal Boleh Pekerjakan Mantan Narapidana", diunggah tanggal 2 Maret 2018.

10. "Spin Off Riau Kepri Tidak Cermat", diunggah tanggal 9 Maret 2018.

11. "BRK Pekerjakan Mantan Napi, Suhardiman: Mana Mau Masyarakat Percaya Lagi Simpan Duitnya Disini", diunggah tanggal 9 Maret 2018.

12. "Masuk Dot, Dirut BRK Tetap Pertahankan Syahrul Pimpin Divisi Syariah", diunggah tanggal 9 Maret 2018.

13. "Divisi Hukum Kejar SP3 Pimpin Divisi Syariah Bank Riau Kepri", diunggah tanggal 9 Maret 2018.

14. "BRK Ekspansi Ke Kuala Kampar, Irvandi Lupa Ada Kredit Fiktif 30 M Kopsa Peta", diunggah tanggal 9 Maret 2018.

15. "Mark Up Sewa Kantor, Direktur Dan Komisaris BRK Akan Dipanggil Dewan", diunggah tanggal 10 Maret 2018.

16. "Suhardiman: Sejak Datang Sampai Pulang, Tak Satupun Nasabah Datang Ke BRK Jakarta", diunggah tanggal 10 Maret 2018.

17. “Sewa Kantor Kemahalan, Pincab BRK Jakarta Sebut Sudah Diatur Pusat”, diunggah tanggal 10 Maret 2018.

18. “Sewa Kantor BRK Terindikasi Korupsi, Dewan Akan Limpahkan Penyidikan Ke Aparat Hukum”, diunggah tanggal 10 Maret 2018.

19. “142 Unit Sewa Kantor BRK Seriau Kepri Akan Diburu Dewan”, diunggah tanggal 10 Maret 2018.

20. “Belum Genap Setahun BRK Cabang Jakarta Diduga Mark Up Sewa Kantor”, diunggah tanggal 10 Maret 2018.

21. “Dewan Sarankan BRK Buka Representative Office Dari Pada Cabang Jakarta”, diunggah tanggal 10 Maret 2018.

22. “Rawan Kejahatan, BRK Cabang Jakarta Dinilai Tidak Aman Bagi Nasabah”, diunggah tanggal 10 Maret 2018.

23. “BRK Pekerjakan Mantan Narapidan, OJK Riau: Saya Akan Check”, diunggah tanggal 13 Maret 2018.

24. "Beraset 25,4 Triliun, BRK Cuma Mampu Tumbuhkan Laba 1,54 Miliar Di Tahun 2017", diunggah tanggal 13 Maret 2018.

25. "Komposisi DPK Salah, Laba Bank Riau Kepri Kian Tergerus", diunggah tanggal 13 Maret 2018.

26. "Pengamat Perbankan Ragukan Penghargaan Marketer Of The Year 2017 Yang Di Peroleh Irvandi", diunggah tanggal 13 Maret 2018.

27. “Penyertaan Modal Besar, BRK Harus Berkontribusi Bangun Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat”, diunggah tanggal 13 Maret 2018.

28. “M Jazuli Pimpin BRK Cabang Utama, Azgar Efendi Masuk Kotak?”, diunggah tanggal 13 Maret 2018.

29. “Pincab BRK Pasirpangarayan Enggan Tanggapi Kredit Fiktif 200 Miliar Dalu Dalu”, diunggah tanggal 13 Maret 2018.

30. "Penyertaan Modal Besar, BRK Harus Berkontribusi Bangun Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat", diunggah tanggal 15 Maret 2018.

31. "Laba Bertumbuh Cuma 0,34 Persen, Dewan: Anak TK aja Bisa", diunggah tanggal 15 Maret 2018.

32. "35 Award BRK Ternyata Tak Mampu Dongkrak Kinerja", diunggah tanggal 15 Maret 2018.

33. "Dewan: BRK Sudah Dikasih Modal, Jangan Salah Urus", diunggah tanggal 15 Maret 2018.

34. "Sebut Aset 3,2 Triliun, Dewan Tentang Pincab BRK Jakarta Breakdown DPK", diunggah tanggal 15 Maret 2018.

35. "90 an Karyawan Bank Riau Kepri Tunggu Proses Pengunduran Diri, diunggah tanggal 18 Maret 2018.

36. "Nepotisme, Diduga Motif Tingginya Turn Over Karyawan Di Bank Riau Kepri", diunggah tanggal 18 Maret 2018.

37. "Hasil Asesstment BRK Keluar, Irvandi Akan Mutasi Besar-Besaran", diunggah tanggal 18 Maret 2018.

38. “Manajemen SDM Buruk, Mantan Pimpinan Cabang BRK Pasirpangarayan Pun Resign”, diunggah tanggal 18 Maret 2018.

39. "Menejemen SDM Buruk, Mantan Pimpinan Cabang BRK Pasir Pengaraiaan Pun Mundur Resign", diunggah tanggal 21 Maret 2018.

40. "M Jazuli Pimpin BRK Cabang Utama, Azhar Efendi Masuk kotak?", diunggah tanggal 21 Maret 2018.

41. "Picab BRK Pasirpangarayan Enggan Tanggapi Kredir Fiktif 200 Milyar Dalu Dalu", diunggah tanggal 21 Maret 2018.

42. “Beraset 25,4 Triliun, BRK Cuma Mampu Tumbuhkan Laba 1,54 Miliar Di Tahun 2017”, diunggah tanggal 21 Maret 2018.

43. “Pertumbuhan Laba Rendah, Pensiunan Pejabat BRK: Kan Bisa Baca Neraca”, diunggah tanggal 21 Maret 2018.

44. "Bangu Tugu 1,3 Miliar, Dewan Sebut CSR BRK Ajang Cari Muka", diunggah tanggal 22 Maret 2018.

45. "Bank Riau Kepri Bangun Dinasti Baru", diunggah tanggal 22 Maret 2018.

Pengadu telah memberikan Hak Jawab, namun tidak diterbitkan sesuai dengan ungkapan atau tulisan sebenernya dan terkesan dipelintir. Pengadu menilai serangkaian berita yang diadukan  terkesan tendensius, fitnah, tidak ada narasumber yang jelas, dan mencemarkan nama baik perusahaan.

Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk memberikan rekomendasi tertulis dan meyelesaikan pengaduan ini sesuai dengan Undang-undang yang berlaku serta bisa bekerjasama dalam meningkatkan mutu dan kualitas pers. Dan Pengadu juga meminta agar pengaduan ini dapat diselesaikan segera menginggat pemberitaan yang terus menerus setiap hari dan tendensius.


Ficke Nadianti Rizki Kompas.com 2018-04-04 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Ficke Nadianti Rizki mengadukan kompas.com terkait berita yang diunggah pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 12:01 WIB, dengan judul "Terpergok Mencium Istri Temannya, Pria Ini Dibacok Hingga Tewas".

Ficke menilai berita tersebut telah melanggar Pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik karena telah menyebutkan identitas korban kejahatan atau kekerasan dan menjelaskan adegan pelaku.


Pengurus cabang Istimewa Nadlatul Ulama Tiongkok (PCINU Tiongkok) Republika.co.id 2018-04-04 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu mengirimkan surat pengaduannya ke Dewan Pers terkait pemberitaan Teradu berjudul "Di China Pelajar Indonesia Dapat Pelajaran Ideologi Komunis", yang diunggah pada tanggal 1 April 2018.

Pengadu merasa keberatan atas berita Teradu karena judul maupun isi berita tidak didasari oleh fakta, bersifat inisuatif dan provokatif. Berdasarkan pengalaman Pengadu, Universitas di Tiongkok tidak mengajarkan ideologi komunis sebagaimana yang dituliskan dalam pemberitaan. Dan Pengadu meminta kepada Teradu untuk menari berita yang diadukan karena dapat mengganggu kenyamanan puluhan ribu mahasiswa Indonesia yan sedang belajar di Tiongkok.

Pengadu berharap kepada Dewan Pers untuk dapat menindak tegas Teradu yang tidak mejalankan tugas jurnalistik sesuai dengan amanat UU Pers No. 40/1999 dan pelaksanaan KEJ dengan surat teguran dan pengawasan, serta menginstruksikan penurunan berita terkait atau koreksi.

Bella Friska Depari liputan6.com 2018-04-04 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Bella Friska Depari mengadukan liputan6.com terkait berita yang diunggah pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 23.05 WIB dengan judul "Dilarang Menginap, Pria Cekik Anak Pemilik Warung Kopi".

Bela menilai berita tersebut telah melanggar Pasal 5 UU No. 40/1999 tentang Pers, yaitu asas praduga tak bersalah dan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yaitu wartawan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak pelaku kejahatan.


Mutia Kansa Putri Tribunnews.com 2018-04-04 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Mutia Kansa Putri mengadukan tribunnews.com terkait berita yang diunggah pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 20.40 WIB dengan judul "Sebarkan Foto Ciuman Dengan Mantan Tunangan Malah Masuk Penjara, Begini Kisahnya".

Mutia menilai berita tersebut telah melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yaitu wartawan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak pelaku kejahatan. Menurut Mutia dalam berita jelas dituliskan identitas anak korban susila.

Mutia berharap pemerintah dapat memberikan sanksi serta hukuman kepada media-media yang melanggar dan Dewan Pers memberikan peraturan-peraturan di bidang pers dan menginkatkan kualitas profesi kewartawanan serta memberikan pertimbangan dan pengupayaan penyelesaian terhadap pengaduan agar kesalahan tidak terulang kembali.



Pertamina - Corporate Secretary Unit Manager Communiacation Medan.tribunnews.com 2018-04-04 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu menembuskan surat perihal Hak Koreksi Pertamina atas Pemberitaan Medan.tribunnews.com kepada Dewan Pers yang ditujukan untuk Media online Medan.tribunnews.com. Hak Koreksi tersebut terkait dengan berita berjudul "Mulai Lusa Harga BBM Pertalite Naik Jadi Rp. 8 Ribu Per Liter Berikut Alasan Pertamina" yang diunggah pada tanggal 29 Maret 2018.

Pengadu merasa keberatan atas berita tersebut diatas karena informasi yang dikandung tidak akurat, sehingga menjadi misleading dan dapat menimbulkan keresahan publik.

Pengadu meminta kepada Teradu untuk dapat melakukan koreksi dan atau mencabut berita yang sudah kadaluwarsa tersebut.

Annisa Widhia Alifa Wibowo Tribunnews.com 2018-04-04 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Annisa Widhia Alifa Wibowo mengadukan Tribunnews.com terkait berita yang diunggah pada Jumat, 16 Maret 2018 pukul 14.37 WIB dengan judul "Dilaporkan Hilang 3 Hari, Gadis Ini Ternyata Diajak Seorang Pemuda Dan Mengalami Pelecehan Seksual".

Annisa menilai berita tersebut telah melanggar Pasal 5 UU No. 40/1999 tentang Pers, yaitu asas praduga tak bersalah dan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yaitu wartawan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak pelaku kejahatan. Menurut Annisa dalam berita jelas dituliskan identitas anak korban susila.

Mutia berharap Dewan Pers harus menjadi sarana yang dapat melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sudah menjadi kewajiban Dewan Pers untuk dapat mengatur penyebaran informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sehingga kualitas informasi dapat terjaga. Maka dari itu, Dewan Pers harus lebih teliti dan akurat dalam melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran secara maksimal sehingga dapat menjadikan suatu informasi berkualitas dan berdampak baik bagi masyarakat.

Amory Rizky Pradana Okezonenews.com 2018-04-04 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

Amory Rizky Pradana mengadukan okezonenews.com terkait berita yang diunggah pada Kamis, 1 Maret 2018 pukul 23.03 WIB dengan judul "Cabuli Tiga Bocah, WNA Singapura Nangis Di Persidangan".

Amori menilai berita tersebut telah melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yaitu wartawan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak pelaku kejahatan. Menurut Amory dalam berita jelas dituliskan identitas anak korban susila.

Mutia berharap Dewan Persuntuk lebih giat lagi memantau berita yang disiarkan oleh Pers, agar tercipta berita yang memenuhi syarat Kode Etik Jurnalistik. Dan para pers dapat mengoreksi diri lagi agar tercipta berita yang tidak melanggar. sehingga berita yang ada di Indonesia bersifat positif.



Said Assagaf-Husein Marasabessy-KA Fahri Bachmidsh Harian Rakyat Maluku 2018-04-12 Dikuasakan Ditindaklanjuti

Pengadu diwakili oleh Kuasa Hukumnya bersurat kepada Dewan Pers perihal permohonan untuk melakukan mediasi pers dikalangan Komunitas Jurnalis yang ada di Provinsi Maluku.

Permohonan ini berawal dari kesalahpahaman antara Pengadu dengan Wartawan Teradu di suatu cafe atau restoran, dimana akhirnya Teradu melaporkan Pengadu kepada Kepolisian dengan tuduhan melanggar Pasar 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu terkait dengan tindakan menghambat dan menghalang-halangi kegiatan pers.

Namun oleh pihak kepolisian pelaporan ini ditunda sampai tahapan pemilihan selesai dengan dasar guna mewujudkan profesionalisme dan netralitas kinerja Polri dalam pelaksanaan Yanmas Bidang Gakkum serta guna menghindari conflict of interest dan dimanfaatkannya polri untuk kepentingan politik oleh pihak tertentu. Karena dalam hal ini Pengadu adalah merupakan salah satu calon Gubernur untuk daerah ini.



AJI Medan Rony Simon 2018-04-16 Tidak dikuasakan Ditindaklanjuti

AJI Medan mengadukan Rony Simon kepada Dewan Pers terkait keterangannya sebagai ahli pers terkait kasus kriminalisasi terhadap dua orang jurnalis media online sorotdaerah.com bernama Jon Roi Tua Purba dan Lindung Silaban.

AJI Medan meminta kepada Dewan Pers untuk memeriksa Rony Simon atas dugaan pelanggaran prosedur sebagai ahli pers. Dimana yang bersangkutan telah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangannya dimasukan ke dalam BAP, tanpa berkoordinasi dan/atau tanpa mendapat surat penugasan resmi dari Dewan Pers di Jakarta.