No Nomor Agenda Nama Pengadu Nama Teradu Pasal Pelanggaran Pelanggaran Lain Berkas Penanganan Rangkuman
1088/DP/M/VIII/2017 Amril Mukminin - Iwandi Patar Pangasian Harianberantas.co.id Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8 Pasal 3, 5 ayat (1) dan 6 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers PPR Proses Mediasi

1. Berita tidak akurat, tidak profesional, ridak uji informasi, tidak berimbang, memuat opini yang menghakimi dan fitnah.

2. Berita terindikasi melanggar asas praduga tak bersalah.

3. Teradu tidak menjalankan fungsi dan peranan pers.

1240/DP/M/IX/2017 Karna Brata Lesmana - JW & Partners Detik.com Pasal 1, Pasal 3 Pencabutan berita terkait Risalah Kesepakatan Selesai

Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ karena tidak akurat, tidak uji informasi, tidak berimbang dan menghakimi. 

Teradu telah memuat Hak Jawab pada Rabu, 6 September 2017 dan ralat berita pada Selasa 05 September 2017 pukul 10:07 WIB berjudul "Ralat Berita: KPK Panggil Ganjar Hingga Arif Wibowo Jadi Saksi Novanto" dan pada Selasa 05 September 2017 pukul 11:45 WIB berjudul "Ralat Berita: Arif Wibowo Datangi KPK Jadi Saksi Novanto".

Namun Dewan Pers menyatakan bahwa ralat yang dimuat Teradu tidak sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media siber terkait pencabutan berita.


1017/DP/M/VII/2017 St. TP Tampubolon Harian Analisa Arsip Selesai
1221/DP/M/IX/2017 Hayqel Mahri Harian Metropolitan Bogor Arsip Selesai
1221/DP/M/IX/2017 Hayqel Mahri Metropolitan.id Arsip Selesai
1221/DP/M/IX/2017 Hayqel Mahri Metropolitan.id Arsip Selesai
- Ayik Sumirah Guru SDN Ciracas 15 Pagi, Pemprov DKI Jakarta Dinas Pendi mulajadines.com Melalui Surat Proses Mediasi
- Ayik Sumirah Guru SDN Ciracas 15 Pagi, Pemprov DKI Jakarta Dinas Pendi mulajadines.com Melalui Surat Proses Mediasi

Dijadwalkan untuk undangan mediasi di Dewan Pers pada hari Selasa 17 Oktober 2017 pukul 10.30 WIB.

Berkas aduan diberikan kepada pokja pengaduan untuk dianalisa pemberitaannya. (Pak Leo, Pak Heru, Pak Rustam, Pak Samsuri).

- Suharno, Sekda Kab. Wonogiri, Pemkab Wonogiri Infowonogiri.com-PT. Giritontro Media Komunika Melalui Surat Proses Mediasi
- PT. Glory Point - Kantor Advokat Nasib Siahaan & Rekan Haluan Kepri Arsip Selesai
- Handry Firmansyah, Dirut PT. Quarta Aviation /Hermawanto & Rekan Gemasamudera.com Melalui Surat Proses Mediasi
1379/DP/M/IX/2017 Teten Masduki-Ifdhal Kasim Publik-news.com (PT. Publik News Centra) Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8 Pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Melalui Surat Proses Mediasi

Berita yang diadukan tidak berimbang, mengandung opini yang menghakimi, narasumber tidak jelas dan mengandung unsur SARA.

- Suharno, Sekda Kab. Wonogiri, Pemkab Wonogiri Infowonogiri.com-PT. Giritontro Media Komunika Pasal 1, Pasal 3 Melalui Surat Proses Mediasi

Berita yang diadukan tidak akurat dan tidak melakukan konfirmasi, Teradu wajib memuat Hak jawab secara proporsional.

1380/DP/M/IX/2017 Retty Assagaf/Kantor Advokat Fahri Bachmid Harian Spektrum Maluku Pasal 1, Pasal 3 Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/1999 tentang Pers Melalui Surat Proses Mediasi

Berita pertama yang diadukan mengandung opini yang menghakimi, tidak ada panggung untuk Pengadu, bila terbukti berita tersebut bohong maka terindikasi melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/1999 tentang Pers.

Berita Kedua yang diadukan mengandung opini yang menghakimi dan tidak ada cover both side terkait narasumber kedua.



1380/DP/M/IX/2017 Retty Assagaf/Kantor Advokat Fahri Bachmid Harian Spektrum Maluku Pasal 1, Pasal 3 Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/1999 tentang Pers Melalui Surat Proses Mediasi

Berita pertama yang diadukan mengandung opini yang menghakimi, tidak ada panggung untuk Pengadu, bila terbukti berita tersebut bohong maka terindikasi melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/1999 tentang Pers.

Berita Kedua yang diadukan mengandung opini yang menghakimi dan tidak ada cover both side terkait narasumber kedua.


1349/DP/M/IX/2017 Handry Firmansyah, Dirut PT. Quarta Aviation /Hermawanto & Rekan Igsberita.com (PT. Soegali Nusantara Media) Pasal 1, Pasal 3 Risalah Kesepakatan Selesai

Berita yang diadukan melanggar Pasal 1 dan 3 kareran tidak berimbang dan mengandung opini yang menghakimi.

1271/DP/M/IX/2017 Raden Jaka Rumantaka cnnindonesia.com Pasal 3 Risalah Kesepakatan Selesai

Berita yang diadukan melanggar Pasal 3 karena tidak berimbang.

1279/DP/M/IX/2017 Raden Jaka Rumantaka BBC Indonesia Risalah Kesepakatan Selesai

Berita yang diadukan tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik dan kedua pihak sepakat mengakhiri kasus ini di Dewan Pers.

1274/DP/M/IX/2017 Raden Jaka Rumantaka Tempo.co Pasal 3 Risalah Kesepakatan Selesai

Berita yang diadukan melanggar Pasal 3 karena tidak berimbang.

- Raden Jaka Rumantaka Tirto.id Pasal 3 Risalah Kesepakatan Selesai

Berita yang diadukan melanggar Pasal 3 karena tidak berimbang.

1280/DP/M/IX/2017 Raden Jaka Rumantaka Netralnews.com Pasal 3 Risalah Kesepakatan Selesai

Berita yang diadukan melanggar Pasal 3 karena tidak berimbang.

1277/DP/M/IX/2017 Raden Jaka Rumantaka Kompas.com Risalah Kesepakatan Selesai

Berita yang diadukan tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik dan kedua pihak sepakat mengakhiri kasus ini di Dewan Pers.

1334/DP/M/IX/2017 ISPPI (Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia) Majalah Tempo PPR Selesai

Keputusan Dewan Pers:

1. Artikel - artikel yang dibuat Teradu mengenai Sdr. Aris Budiman yang diadukan Pengadu adalah karya jurnalistik, sehingga penyelesaiannya dilakukan di Dewan Pers. Fungsi Dewan Pers antara lain mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. (Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang - Undang No. 40/1999 tentang Pers).

2. Artikel - artikel yang dibuat Teradu menggunakan sumber - sumber kredibel, berimbang dan tidak menghakimi, maka tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik.

3. Artikel- artikel yang dibuat Teradu dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi dan peran pers yakni melakukan kontrol sosial dan melakukan pengawasan terhadap hal - hal yang berkaitan dengan kepentingan umum sesuai dengan amanat Undang - Undang No. 40/1999 tentang Pers, maka tidak beritikad buruk.

4. Karya jurnalistik yang proses dan hasilnya berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan Undang - Undang No. 40/1999 tentang Pers bukan kejahatan. Karena itu tidak ada unsur pidana didalamnya dan tidak dapat dipidanakan.

1088/DP/M/VIII/2017 Amril Mukminin - Iwandi Patar Pangasian Harianberantas.co.id Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8 Pasal 3, 5 ayat (1) dan 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 PPR Selesai

Keputusan Dewan Pers:

1. Teradu melanggar Pasal 1, 3, 4 dan 8 Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat, tidak profesional, tidak uji informasi, tidak berimbang, memuat opini yang menghakimi, dan fitnah.

2. Teradu terindikasi melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena tidak menghormati asas praduga tak bersalah.

3. Teradu tidak menjalankan fungsi dan peranan pers sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

929/DP/M/VII/2017 Ello Hardiyanto Majalah Indonesia Tatler Pasal 3, 6 dan 12 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 PPR Selesai

Keputusan Dewan Pers:

1. Materi pengaduan Pengadu terhadap Teradu tidak dapat diproses sebagai produk jurnalistik karena selain perusahaan pers Teradu belum terverifikasi di Dewan Pers, juga terindikasi tidak memenuhi persyaratan Pasal 12 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

2. Teradu tidak menjalankan fungsi dan peranan pers sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

885/DP/M/VI/2017 KOMPHAK-Komunitas Masyarakat Peduli Hukum dan Keadilan Majalah Sindo Weekly PPR Selesai

Keputusan Dewan Pers:

1. Gambar sampul "Salam Gigit Jari" yang dimuat Teradu pada edisi 48 Tahun III tanggal 29 Januari - 4 Februari 2015, tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik.

2. Gambar sampul dan berita-berita yang dibuat Teradu dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi pers yakni melakukan kontrol sosial, maka tidak beritikad buruk.

1334/DP/M/IX/2017 ISPPI (Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia) Tempo.co Pasal 3 PPR Selesai

Keputusan Dewan Pers:

1. Berita yang dibuat Teradu mengenai Sdr. Aris Budiman yang diadukan Pengadu adalah karya jurnalistik, sehingga penyelesaiannya dilakukan di Dewan Pers. Fungsi Dewan Pers antara lain mengawasi pelaksanaan Kode Etik jurnalistik. (Pasal 15 ayat (2) a Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers).

2. Berita Teradu berjudul "4 Daftar Dosa Direktur KPK Aris Budiman" (diunggah Kamis, 31 Agustus 2017 pukul 09.57 WIB) bersifat menghakimi sehingga melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik.

3. Berita yang dibuat Teradu dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi dan peran Pers yakni melakukan kontrol sosial dan melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers, maka tidak beritikad buruk.

4. Karya jurnalistik yang proses dan hasilnya berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers bukan kejahatan. Karena itu tidak ada unsur pidana didalamnya dan tidak dapat dipidanakan.

- PT. Glory Point - Kantor Advokat Nasib Siahaan & Rekan Haluan Kepri Arsip Selesai
899/DP/M/VII/2017 Polres Rote Ndao NTT Zonalinenews.com Pasal 1, Pasal 3 Pasal 9 dan 12 UU No. 40/1999 tentang Pers Melalui Surat Proses Mediasi
1380/DP/M/IX/2017 Retty Assagaf/Kantor Advokat Fahri Bachmid Harian Spektrum Maluku Pasal 1, Pasal 3 Pasal 9 dan 12 UU No. 40/1999 tentang Pers Melalui Surat Proses Mediasi
1380/DP/M/IX/2017 Retty Assagaf/Kantor Advokat Fahri Bachmid Harian Spektrum Maluku Pasal 1, Pasal 3 Pasal 9 dan 12 UU No. 40/1999 tentang Pers Melalui Surat Proses Mediasi
- Suharno, Sekda Kab. Wonogiri, Pemkab Wonogiri Infowonogiri.com-PT. Giritontro Media Komunika Pasal 1, Pasal 3 Risalah Kesepakatan Selesai

Dewan Pers menilai berita berjudul "Joko Sutopo Alias Jekek Dikeroyok Buruh Pabrik" dan "Terkendala Tunggakkan BPJS, Anak SD Tak Bisa Berobat" melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat, tidak berimbang dan tidak uji informasi. Kemudian, berita berjudul "Kasus Jekek vs Buruh Bangunan Damai" melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena menghakimi. Sementara berita berjudul "Anggota DPRD & Guru MTSN Digerebek Di Dalam Mobil" tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik.

- Suharno, Sekda Kab. Wonogiri, Pemkab Wonogiri Infowonogiri.com-PT. Giritontro Media Komunika Pasal 1, Pasal 3 Risalah Kesepakatan Selesai

Dewan Pers menilai berita berjudul "Joko Sutopo Alias Jekek Dikeroyok Buruh Pabrik" dan "Terkendala Tunggakkan BPJS, Anak SD Tak Bisa Berobat" melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat, tidak berimbang dan tidak uji informasi. Kemudian, berita berjudul "Kasus Jekek vs Buruh Bangunan Damai" melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena menghakimi. Sementara berita berjudul "Anggota DPRD & Guru MTSN Digerebek Di Dalam Mobil" tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik.

1311/DP/M/IX/2017 AJI Surabaya-Mochamad Sugiono (Kontributor Harian Surya) Supardi alias Hardy Kabiro Harian Memorandum Gresik Arsip Selesai
- Hotma P.D Sitompoel Koran Kompas Arsip Selesai
1017/DP/M/VII/2017 St. TP Tampubolon Harian Analisa Arsip Selesai
- Raden Jaka Rumantaka Tirto.id Arsip Selesai
1271/DP/M/IX/2017 Raden Jaka Rumantaka cnnindonesia.com Arsip Selesai
1279/DP/M/IX/2017 Raden Jaka Rumantaka BBC Indonesia Arsip Selesai
1275/DP/M/IX/2017 Raden Jaka Rumantaka Dailymail.co.id Arsip Selesai
1273/DP/M/IX/2017 Raden Jaka Rumantaka Jabarkahiji.id Arsip Selesai
1276/DP/M/IX/2017 Raden Jaka Rumantaka Mediagaruda.co.id Arsip Selesai
1277/DP/M/IX/2017 Raden Jaka Rumantaka Kompas.com Arsip Selesai
1280/DP/M/IX/2017 Raden Jaka Rumantaka Netralnews.com Arsip Selesai
1274/DP/M/IX/2017 Raden Jaka Rumantaka Tempo.co Arsip Selesai
1391/DP/M/X/2017 Paguyuban Warga Negara RI (PWNRI) Masyarakat Indonesia Arsip Selesai
1392/DP/M/X/2017 Paguyuban Warga Negara RI (PWNRI) Anggota DPR dan MPR RI Arsip Selesai
1390/DP/M/X/2017 Paguyuban Warga Negara RI (PWNRI) Menteri Keuangan RI Arsip Selesai
1397/DP/M/X/2017 Paguyuban Warga Negara RI (PWNRI) Kepolisian Negara Republik Indonesia Arsip Selesai
1298/DP/M/IX/2017 Mabes TNI Pusat Penerangan Harian Rakyat Merdeka Arsip Selesai
1228/DP/M/IX/2017 Adams Selamat Adi Kuasa H jpnn.com Pasal 1, Pasal 3 PPR Selesai

Berita Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 kode Etik Jurnalistik karena tidak uji informasi dan tidak berimbang.

1228/DP/M/IX/2017 Adams Selamat Adi Kuasa H Aktual.com Pasal 1, Pasal 3 PPR Selesai

Berita Teradu melanggar pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak uji informasi dan tidak berimbang.

1228/DP/M/IX/2017 Adams Selamat Adi Kuasa H Aktual.com Pasal 1, Pasal 3 PPR Selesai

Berita Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak uji informasi dan tidak berimbang.

1228/DP/M/IX/2017 Adams Selamat Adi Kuasa H Kendaripos.co.id Pasal 1, Pasal 3 PPR Selesai

Berita Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak uji informasi, tidak berimbang, dan memuat opini yang menghakimi.

1228/DP/M/IX/2017 Adams Selamat Adi Kuasa H Gatra.com Pasal 1, Pasal 3 PPR Selesai

Berita Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak uji informasi, tidak berimbang, dan memuat opini yang menghakimi.


1228/DP/M/IX/2017 Adams Selamat Adi Kuasa H Jawapos.com Pasal 1, Pasal 3 PPR Selesai

Berita Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak uji informasi, tidak berimbang, dan memuat opini yang menghakimi.

899/DP/M/VII/2017 Polres Rote Ndao NTT Zonalinenews.com PPR Selesai

Berita Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak uji informasi, tidak berimbang, memuat opini yang menghakimi, dan tidak menerapkan asas praduga tak bersalah.

899/DP/M/VII/2017 Polres Rote Ndao NTT Zonalinenews.com Pasal 1, Pasal 3 PPR Selesai

Berita Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak uji informasi, tidak berimbang, memuat opini yang menghakimi, dan tidak menerapkan asas praduga tak bersalah.


899/DP/M/VII/2017 Polres Rote Ndao NTT Zonalinenews.com Pasal 1, Pasal 3 PPR Selesai

Berita Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak uji informasi, tidak berimbang, memuat opini yang menghakimi, dan tidak menerapkan asas praduga tak bersalah.


- Ayik Sumirah Guru SDN Ciracas 15 Pagi, Pemprov DKI Jakarta Dinas Pendi mulajadines.com Pasal 3, Pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan PEraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers PPR Selesai

1.     Berita Teradu tidak memenuhi standar karya jurnalistik baik dari segi teknis maupun etis bahkan terindikasi beritikad buruk.

2.     Teradu tidak menjalankan fungsi dan peranan pers sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

3.     Teradu tidak memenuhi kriteria sebagai perusahaan pers sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.


1380/DP/M/IX/2017 Retty Assagaf/Kantor Advokat Fahri Bachmid Harian Spektrum Maluku Pasal 1, Pasal 3 PPR Selesai

Berita Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak uji informasi, tidak berimbang, memuat opini yang menghakimi, dan tidak menerapkan asas praduga tak bersalah.


1356/DP/M/IX/2017 Joris Stef Omkarsba Teropong News PPR Selesai

1.       Pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.

2.       Teradu tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik karena berisi bantahan dari Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati. Berita tersebut juga tidak menyebut secara spesifik nama orang, sekelompok orang, lembaga atau institusi tertentu.

3.       Penjelasan yang dikirim oleh Pengadu kepada Teradu lebih merupakan penjelasan dan opini Pengadu terkait kasus anaknya dalam Program Affirmative Beasiswa, sehingga tidak bisa diperlakukan sebagai Hak Jawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Karena itu, penjelasan dan opini Pengadu tersebut diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksaan Teradu untuk memuat atau tidak memuatnya.

4.       Berita yang dimuat Teradu dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi pers yakni sebagai informasi kepada masyarakat.  


1379/DP/M/IX/2017 Teten Masduki-Ifdhal Kasim Harianterbit.com Pasal 3 dan 6 UU No. 40/1999 tentang Pers PPR Selesai

1. Berita yang diadukan tidak memenuhi karya jurnalistik baik dari segi teknis maupun etis bahkan cenderung beritikad buruk.

2. Dalam pemberitaan tersebut Teradu tidak menjalankan fungsi dan peranan pers sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.


1272/DP/M/IX/2017 Raden Jaka Rumantaka mediaindonesia.com Pasal 1, Pasal 3 PPR Selesai

Berita Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang dan tidak uji informasi.


---/DP/M/IX/2017 Walikota Pekalongan parpolnews.com, jateng.tribunnews.com, demokrasi.co, abadikini.com, ge Arsip Selesai
1352/DP/M/IX/2017 Walikota Pekalongan Global TV-PT. Global Informasi Bermutu Arsip Selesai
1231/DP/M/IX/2017 Lestaman Nazara kpkpos.com Arsip Selesai
1230/DP/M/IX/2017 Lestaman Nazara Seputarriau.com Arsip Selesai
1229/DP/M/IX/2017 Lestaman Nazara Berita9.co Arsip Selesai
1233/DP/M/IX/2017 Lestaman Nazara Kabarhukum.com Arsip Selesai
/DP/M/IX/2017 Harian Rakyat tapanuli-Afwan Nasution, ST Kepolisian RI Resort Kabupaten Tapanuli Tengah (Polres Tapteng) Arsip Selesai
2161/DP/M/X/2017 Jogja City Mall/PT. Garuda Mitra Sejati TVRI Arsip Selesai
1403/DP/M/X/2017 Muhammad Yusuf-Kepsek SMA N 6 Bone Radarbone.co.id Melalui Surat Proses Mediasi
1088/DP/M/VIII/2017 Amril Mukminin - Iwandi Patar Pangasian Harianberantas.co.id Arsip Selesai
1334/DP/M/IX/2017 ISPPI (Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia) Tempo.co Arsip Selesai
1334/DP/M/IX/2017 ISPPI (Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia) Majalah Tempo Arsip Selesai
1648/DP/M/XI/2017 Supadiyanto Tabloid Mantra Melalui Surat Proses Mediasi
1399/DP/M/X/2017 KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) RTV (PT. Metropolitan Televisindo) Arsip Selesai
1621/DP/M/XI/2017 KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) SCTV-Surya Citra Televisi Arsip Selesai
1620/DP/M/XI/2017 KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) RCTI-Rajawali Citra Televisi Indonesia Arsip Selesai
1642/DP/M/XI/2017 KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) Kompas TV - PT. Cipta Megaswara Televisi Arsip Selesai
1650/DP/M/XI/2017 IPB-Institut Pertanian Bogor Harian Bernas Melalui Surat Proses Mediasi
1217/DP/M/IX/2017 Amphibi (Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup Harian Reaksi Nasional Reaksi Bekasi Arsip Selesai
1425/DP/M/X/2017 Komisi Kepolisian Nasional Koran Kompas Arsip Selesai
1648/DP/M/XI/2017 Supadiyanto Tabloid Mantra Melalui Surat Proses Mediasi
1648/DP/M/XI/2017 Supadiyanto Tabloid Mantra Melalui Surat Proses Mediasi
1403/DP/M/X/2017 Muhammad Yusuf-Kepsek SMA N 6 Bone Radarbone.co.id Melalui Surat Proses Mediasi
1358/DP/M/IX/2017 PT. Antang Ganda Utama-Ferdiansyah Djajadi Kalamanthana.com Melalui Surat Proses Mediasi
1434/DP/M/X/2017 Erwin Ricardo Silalahi Koran Tempo Melalui Surat Proses Mediasi
1457/DP/M/X/2017 Law Firm Insank Nasruddin/Verawati Sulastri, ST Reaksinews.com Melalui Surat Proses Mediasi
1457/DP/M/X/2017 Law Firm Insank Nasruddin/Verawati Sulastri, ST Koran Reaksi Nasional Melalui Surat Proses Mediasi
1420/DP/M/X/2017 Drh. Rizal Harian Waspada Melalui Surat Proses Mediasi
1622/DP/M/XI/2017 Serikat Pekerja (Trade Union) PT. Jakarta International Container Term Harian Media Indonesia Arsip Selesai
58/DP/M/I/2018 Kantor Advokat Martinus Ekok - Karolin Marget Natasa The Jak Melalui Surat Proses Mediasi
58/DP/M/I/2018 Kantor Advokat Martinus Ekok - Karolin Marget Natasa The Jak Melalui Surat Proses Mediasi
58/DP/M/I/2018 Kantor Advokat Martinus Ekok - Karolin Marget Natasa The Jak Melalui Surat Proses Mediasi
3/DP/M/I/2018 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakart Tribunnews.com Proses Mediasi
3/DP/M/I/2018 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakart Tribunnews.com Risalah Kesepakatan Selesai
3/DP/M/I/2018 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakart Tribunnews.com Selesai
1785/DP/M/XII/2017 Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak Kaltim Post Melalui Surat Proses Mediasi
1785/DP/M/XII/2017 Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak Kaltim Post Melalui Surat Proses Mediasi
1785/DP/M/XII/2017 Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak Kaltim Post Melalui Surat Proses Mediasi
1785/DP/M/XII/2017 Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak Kaltim Post Risalah Kesepakatan Proses Mediasi
202/DP/M/II/2018 Jansen Sitindaon-Advokat/Ketua DPP Partai Demokrat mediaindonesia.com Pasal 1, Pasal 3 Arsip Proses Mediasi
1343/DP/M/IX/2017 DPD Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Prov. Sulawesi Utara Klikbmr.com Pasal 1, Pasal 3 Proses Mediasi

Pihak Pengadu:

- ada unsur kebohongan publik, dengan menggunakan narasumber fiktif

- Pemberitaan muncul setelah permintaan uang yang dilakukan oleh Supriyadi Dadu -pemred klikbmr tidak ditanggapi.

- tidak ada konfirmasi dari media (klikbmr) kepada pengadu

202/DP/M/II/2018 Jansen Sitindaon-Advokat/Ketua DPP Partai Demokrat mediaindonesia.com Pasal 1, Pasal 3 Risalah Kesepakatan Proses Mediasi

Temuan Dewan Pers:

- berita tidak berimbang

- Hak Jawab

- MI meminta maaf


Media Indonesia: 

- MI mewawancarai saksi untuk memastikan fakta tersebut.

- tidak ada bukti surat perintah, saksi hanya diperlihatkan surat perintah dan MI hanya mengutip berita tersebut.

- SBY dan Demokrat tidak pernah membantah terkait isi berita, hanya judulnya

- MI dalam posisinya menerima penilaian Dewan Pers terhadap berita

- Didalam website Demokrat tersirat bahwa MI dimata Demokrat tidak profesional

- MI tidak ada niat untuk menyudutkan dan merusak nama baik pihak tertentu

- Mi tidak ada kesempatan untuk konfirmasi dengan SBY

- MI setuju untuk memberikan hak jawab dan meminta maaf

1660/DP/M/XI/2017 Pemkab Gresik Harian Surabaya Pagi Pasal 1, Pasal 3 Melalui Surat Proses Mediasi

temuan Dewan Pers

- Tidak berimbang

- Menghakimi

- narasumber tidak jelas

- Berita bohong


Kajian

- minta maaf

- hak jawab

1706/DP/M/XI/2017 R & Partners LF-Mila Karmila-Akhmad Yadi-Lukmansyah-M. Rosihan Pribadi LPP TVRI Pusat Jakarta Pasal 1, Pasal 3 Risalah Kesepakatan Proses Mediasi
1706/DP/M/XI/2017 R & Partners LF-Mila Karmila-Akhmad Yadi-Lukmansyah-M. Rosihan Pribadi Breakingnews.co.id Pasal 1, Pasal 3 Risalah Kesepakatan Proses Mediasi
1791/DP/M/XI/2017 Nurlela Tambunan SKHU Radar Karawang Pasal 1, Pasal 3 Risalah Kesepakatan Proses Mediasi
1457/DP/M/X/2017 Law Firm Insank Nasruddin/Verawati Sulastri, ST Koran Reaksi Nasional Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 Proses Mediasi

Dewan Pers : CV ratu sudah melakukan pelanggaran berdasarkan dugaan dari seorang LSM (ganda Tampubolon) apa kompetensi LSM tersebut sehingga dijadikan narasumber?

Jawaban: Kami dari redaksi tidak mengganggu proyek ini, namun kami lihat tidak ada pengawas, tidak ada yang melihat proyek. oleh karena itu kami buat pemberitaan. kami mencoba menghubungi ibu Vera namun reaksinya tidak bersahabat. tidak lama ada telp dari salah seorang dari LSM yang juga anggota PWRI, agar tidak mengganggu proyek ini. karena itu kami menggunakan orang tersebut sebagai narasumber. Kami cek bahwa spesifikasi bahan-bahan proyeknya tidak sesuai dengan spesifikasi awal, karena itu kami muat berita ini supaya ada pengawasan terhadap proyek ini.

DP:
- wartawan bukan menulis opini namun fakta
- karena tidak ada konfirmasi maka media harus memuat hak jawab
- jika ada berita kedua, yang mengkonfirmasi dengan narasumber yang kredibel agar disampaikan ke Dewan Pers.

- berita yang memuat keberatan masyarkat beserta dengan identitas yang keberatan harus disampaikan kepada Dewan Pers

58/DP/M/I/2018 Kantor Advokat Martinus Ekok - Karolin Marget Natasa The Jak Pasal 3 PPR Proses Mediasi
1791/DP/M/XI/2017 Nurlela Tambunan SKHU Radar Karawang Risalah Kesepakatan Selesai
1791/DP/M/XI/2017 Nurlela Tambunan SKHU Radar Karawang Arsip Selesai
1715/DP/M/XI/2017 PT. Aluminium Metal Raya/PT. AMR Media-sindo.com Arsip Selesai
1660/DP/M/XI/2017 Pemkab Gresik Harian Surabaya Pagi Pasal 1, Pasal 3 Proses Mediasi
1508/DP/M/X/2017 PT. Bandar Trisula/Joko Rudianto Koran Kombes Pagi Proses Mediasi
1457/DP/M/X/2017 Law Firm Insank Nasruddin/Verawati Sulastri, ST Reaksinews.com Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 Arsip Proses Mediasi
1457/DP/M/X/2017 Law Firm Insank Nasruddin/Verawati Sulastri, ST Koran Reaksi Nasional Proses Mediasi
1457/DP/M/X/2017 Law Firm Insank Nasruddin/Verawati Sulastri, ST Reaksinews.com Arsip Proses Mediasi
1316/DP/M/IX/2017 Agus Mulyadi/Kantor Hukum Fahmi Rajab Koran Marka Proses Mediasi
1660/DP/M/XI/2017 Pemkab Gresik Harian Surabaya Pagi Arsip Proses Mediasi
1707/DP/M/XI/2017 Muhamad Rahaddis Adiyoga Sinarharapan.net Arsip Selesai
294/DP/M/II/2018 KPU Provinsi NTB Paslon H. Moch. Ali Bin Dachlan dan TGH. Lali Gede Muhamad Ali Wirasak Arsip Selesai
294/DP/M/II/2018 KPU Provinsi NTB Paslon H. Moch. Ali Bin Dachlan dan TGH. Lali Gede Muhamad Ali Wirasak Arsip Selesai
1693/DP/M/XI/2017 Romeyan Ricardo Siahaan Hetanews.com Arsip Selesai
1693/DP/M/XI/2017 Romeyan Ricardo Siahaan Hetanews.com Arsip Selesai
1693/DP/M/XI/2017 Romeyan Ricardo Siahaan Jurnalsumut.com Arsip Selesai
1681/DP/M/XI/2017 PT. Semen Padang Mingguan Investigasi Proses Mediasi
444/DP/M/III/2018 DPP PSI - Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Merdekanews.co Pasal 1, Pasal 3 Proses Mediasi
184/DP/M/II/2018 Karim Tano Tjandra/KA Achmad Iskandar Detik.com Pasal 1, Pasal 3 Arsip Proses Mediasi
1650/DP/M/XI/2017 IPB-Institut Pertanian Bogor Bernas.id Arsip Proses Mediasi
1222/DP/M/IX/2017 PT. Geo Dipa Energi (Persero) - Makarim & Taira S Counsellors at Law Majalah Keadilan Proses Mediasi
249/DP/M/II/2018 Zulkarnain Siregar Kadis Perizinan Kab. Labuhanbatu Selatan - LBH Watc SKM Pindo Merdeka Arsip Proses Mediasi
249/DP/M/II/2018 Zulkarnain Siregar Kadis Perizinan Kab. Labuhanbatu Selatan - LBH Watc SKM Pindo Merdeka Arsip Proses Mediasi
442/DP/M/III/2018 Heri Iswahyudi Harian Medinas Lampung Pasal 1, Pasal 3 Arsip Proses Mediasi
1660/DP/M/XI/2017 Pemkab Gresik Harian Surabaya Pagi Pasal 1, Pasal 3 Arsip Selesai
1660/DP/M/XI/2017 Pemkab Gresik Harian Surabaya Pagi Selesai
489/DP/M/IV/2018 Pengurus cabang Istimewa Nadlatul Ulama Tiongkok (PCINU Tiongkok) Republika.co.id Proses Mediasi
407/DP/M/III/2018 Saud Renasto Muhammad Furkon (Mantan Kabag Hukum dan Pengaduan Dewan Pers) Risalah Kesepakatan Proses Mediasi
469/DP/M/III/2018 Asep Ruhiat & Partners - PT. Bank Riau Kepri Riaucitizen.com Arsip Proses Mediasi