JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, menegaskan bahwa jurnalisme kritis tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Sebaliknya, kritik merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi untuk memastikan kekuasaan tetap berjalan sesuai koridornya.

Hal tersebut disampaikan Totok Suryanto saat membuka Pelatihan Jurnalistik Tematik bertajuk Jurnalisme Kritis versus Stigmatisasi Antikritik di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Menurut Totok, setiap bentuk kekuasaan harus terbuka terhadap kritik agar tidak berjalan tanpa kontrol. Ia menilai pers memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah dapat berganti, tetapi negara harus tetap berdiri kokoh. Karena itu, pers memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan melalui fungsi kontrol yang dijalankannya.

Dalam pemaparannya, Totok juga mengingatkan bahwa kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Pemerintah, kata dia, seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan justru memusuhi rakyat.

Menurutnya, negara tidak akan memiliki arti tanpa keberadaan rakyat. Karena itu, setiap kebijakan seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya.

Toto juga mengutip berbagai pesan dari tokoh-tokoh bangsa dan pemikiran para ulama untuk menggambarkan pentingnya kepemimpinan yang mengedepankan dialog, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap perbedaan.

Ia menilai berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan berbangsa seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog dan keterbukaan, termasuk dalam menyikapi kritik yang disampaikan masyarakat maupun media.

Menurut Totok, jurnalisme yang kritis justru menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Tanpa sikap kritis, pers akan kehilangan fungsi utamanya sebagai pengawas kebijakan publik.

Namun, Totok juga mengingatkan bahwa jurnalisme kritis tidak identik dengan sikap menyerang. Menurutnya, kritik harus disampaikan secara elegan, berdasarkan fakta, serta mengedepankan akal budi dan hati nurani.

"Pers yang hebat adalah pers yang mampu menjadi obor dan penuntun bagi kehidupan masyarakat dan negaranya," ujar Totok.

Ia menegaskan bahwa wartawan harus tetap mempertahankan sikap kritis sebagai bagian dari profesionalisme. Di sisi lain, pemerintah juga harus membuka ruang dialog dan mendengarkan aspirasi masyarakat.

Menurutnya, hubungan antara pers dan pemerintah seharusnya dibangun atas dasar saling menghormati demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang lebih sehat.(*)