Dampak Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Kemerdekaan Pers
15 Juli 2022 | MediaCentre2
Pada tahun 2017, Dewan Pers telah menerima draf RUU KUHP. Setelah melakukan berbagai upaya pemahaman RUU tersebut, Dewan Pers menyampaikan delapan (8) poin keberatan terhadap draf RUU KUHP. Dewan Pers telah dan terus mencermati proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan sudah menyampaikan catatan pada September 2019 kepada Ketua DPR terhadap sejumlah pasal RUU KUHP.. Namun, delapan poin usulan itu sama sekali tidak diakomodasi dalam draf final saat ini.
Selengkapnya silakan unduh dibawah ini:
Download