Berita Palsu dan Disiplin Verifikasi
23 September 2017 | dedy
Berita bohong telah dipakai untuk menggosok emosi, sentimen politik atau agama, yang lalu diterima tanpa kritik sebagai sebuah kebenaran oleh sekelompok orang. Dalam skala tertentu berita palsu sengaja diproduksi guna memperparah ujaran kebencian, memicu konflik sosial dan bahkan perang. Gejala ini, dan ihwal berita palsu menyebar dengan begitu meyakinkan, dikenal sebagai gejala “Post-Truth”.
Video Donald Trump menyerukan perang terhadap Korea Utara, atau foto tentang pembantaian Muslim Rohingya oleh pendeta Budha di Myanmar misalnya. Meskipun ada ketegangan antara Amerika Serikat dan Korea Utara, tapi Trump tampaknya belumlah segila itu membangkit kengerian orang akan perang nuklir yang bakal membuat seisi bumi pralaya. Atau ketegangan memburuk antara Muslim dan Budhis di Myanmar, tak serta merta berujung kepada pembantaian sesadis digemborkan foto palsu itu.
Ada karakter khas dari fake-news: Ia selalu menumpang pada fakta dari peristiwa yang melingkupinya. Distorsi atas fakta itu lalu membangun persepsi, seolah-olah memang ada peristiwa sesungguhnya, dan dikemas melalui olahan teknologi canggih. Rekayasa tak sebatas foto yang kini terasa ketinggalan dan kurang nancep bohongnya, namun lebih dahsyat lagi memakai manipulasi audio visual.
Seperti dilaporkan The Guardian akhir Juli lalu, teknologi terbaru dari aplikasi Face2Face yang dikembangkan oleh Universitas Stanford, gudangnya inovasi digital bagi industri di Silicon Valley, nyaris sempurna memanipulasi video pidato seorang tokoh dengan mengikuti gerak mulut dan suara si orang kedua. Lebih canggih lagi dua tahun lalu dilaporkan periset di Universitas Alabama di Birmingham, mampu melakukan impersonasi audio alias kloning suara seseorang hanya dalam hitungan menit.
Ketepatan vibrasi pita suara tiruan itu sangat mencengangkan. Dengan temuan itu, mereka dapat mengecoh suara biometrik seseorang untuk menjebol sistem keamanan digital tertentu, misalnya transaksi bank dan telepon seluler. Bisa dibayangkan bagaimana fake-news akan semakin digdaya dengan memadukan semua teknologi digital ini, bahkan dengan bantuan kecerdasan buatan, melakukan manipulasi fakta sampai batas yang belum pernah kita bayangkan.
Korban pertama kecanggihan manipulasi fakta ini tentu saja jurnalisme. Tugas inti jurnalisme, begitulah yang didengungkan oleh kode etik jurnalistik universal, adalah melaporkan fakta secara jujur dan penuh, tidak bohong dan setengah hati. Dengan merebaknya kemampuan fake-news hadir menyerupai fakta sebenarnya (factoid), apakah yang tersisa bagi kebenaran jurnalisme?
Tantangan terbesar jurnalisme kontemporer adalah bagaimana ia membersihkan kembali fakta dari selubung teknologi manipulatif. Namun di sisi lain, teknologi komunikasi telah memaksa kita merenungkan kembali pengertian tentang fakta dan juga kebenaran. Misalnya, jika fakta kita artikan sebagai sesuatu yang ada (das Sein) dan hadir secara alamiah, otentik, dan bebas dari interpretasi, maka memahaminya dalam lingkup era “Post-Truth” mungkin menjadi tugas besar, sesuatu yang melampaui jurnalisme, dan mungkin masuk ke filsafat.
Tugas jurnalisme makin berat, karena kebenaran jurnalistik tampaknya kini tidak boleh berhenti pada lapis fakta permukaan, namun harus menggalinya lebih dalam. Ada pelajaran dari tayangan National Geographic beberapa waktu lalu, sebuah dokumenter yang menarik tentang ditemukannya DNA rusa dari bulu hewan yang menabrak badan sebuah pesawat militer di Florida, Amerika Serikat. Pilot mengkonfirmasi bahwa tak ada rusa di landasan, dan dia tak menabrak benda apapun di darat. Bukti ilmiah lainnya menunjukkan tabrakan terjadi di ketinggian.
Jika jurnalisme berhenti pada fakta itu, bisa diperkirakan pertanyaan apa yang bakal merebak: benarkah ada rusa yang bisa terbang? Ia juga menggiring kepada banyak interpretasi yang non-ilmiah, semacam imajinasi apakah pesawat itu telah menabrak kereta rusa Sinterklas yang melintas di angkasa pada hari itu? Anda bisa bayangkan sendiri fakta ini diolah oleh fake-news, dan bagaimana dia menjadi viral dan mengguncangkan bagi publik awam.
Bahkan kebenaran yang mengacu pada Teori Kebenaran neo-klasik atau dikenal dengan Teori Korespondensi barangkali akan mengamini kebenaran berita itu. Bahwa memang benar ada rusa terbang, jika kebenaran menurut teori itu diartikan sebagai kesesuaian antara proposisi (ada rusa terbang di langit) dan fakta (DNA rusa). Kita tidak sedang memperdebatkan teori kebenaran secara filsafat, karena tema apakah kebenaran telah melahirkan begitu banyak teori dan aliran pemikiran. Tapi apa yang kira-kira bisa diselesaikan oleh jurnalisme dalam perkara ini?
Jurnalisme, suka tak suka, haruslah kembali kepada disiplin verifikasi, seperti yang dilakukan oleh sains dalam kasus bulu rusa di badan pesawat militer. Sejumlah ahli burung dikerahkan, dan mereka menelisik kembali dengan hati-hati: semua data diuji ulang, hingga akhirnya ditemukan bulu itu adalah sisa isi perut burung pemakan bangkai. Data biologis burung itu menunjukkan kemampuan melayang setinggi lintasan pesawat terbang. Bukti lain menunjukkan burung itu menyantap bangkai rusa sebelum ia terbang tinggi dan tamat dihajar pesawat militer.
Dengan demikian, kebenaran jurnalistik tak bisa berhenti pada satu lapisan fakta saja. Lapis pertama bisa menipu dan menyesatkan, namun lapisan kedua, di mana fakta-fakta otentik digali lebih detil, akan menyibak kebenaran lainnya. Dibutuhkan pemikiran kritis (critical thinking) selain kemampuan verifikasi. Itu sebabnya, jurnalisme terutama bagi media serius yang hidup dan menjadi pemeluk teguh jurnalisme bermutu, berusaha keras mengembalikan inti atau ruh jurnalisme di tengah gemuruh produksi informasi dari media sosial.
Dalam soal inilah pertumbuhan media online menjadi penting disimak. Selama satu dekade ini kita menyaksikan munculnya jurnalisme online yang menggeser jurnalisme tradisional, terutama media cetak dan juga penyiaran. Meledaknya penggunaan telepon pintar, kian mudahnya koneksi internet di segala penjuru bumi, telah mengakibatkan milyaran informasi beredar setiap harinya melalui media sosial. Jika setengah informasi yang beredar adalah berupa berita palsu atau data yang menyesatkan, apakah yang terjadi pada kehidupan manusia?
Kecemasan ini bukan hal mengada-ada. Dampak fake-news kepada keputusan publik telah dirasakan di Amerika Serikat dan Inggris, yang membuat Trump menang dan warga Inggris dianggap bodoh dengan memilih Brexit, sehingga negeri itu kian kelimpungan secara ekonomi. Dalam soal ini, tampaknya fake-news yang berisi ujaran kebencian, sangat efektif menggosok emosi dan bukan mempertajam akal budi.
Bahwa munculnya narasi sarat distorsi fakta, dengan tujuan politik tertentu, bukanlah soal baru. Betapa mudah orang terbakar oleh isu, menurut George Lakoff dalam karyanya The Political Mind, yang menjadi kitab para juru kampanye politik abad digital, karena orang lebih banyak terpengaruh bertindak dengan sesuatu yang ‘refleksif’, dan bukan oleh narasi reflektif.
Refleksif mengacu kepada rangsangan emosional yang bisa memunculkan keputusan spontan, misalnya kisah kebesaran Amerika Serikat, dan mengapa orang Amerika harus bangkit mencegah sesuatu yang ‘non-Amerika’ berkuasa di negeri itu. Hal itu lebih efektif ketimbang paparan program partai yang membutuhkan waktu untuk mencerna, sebagai sebuah sikap reflektif.
Dengan demikian tentu saja jurnalisme mendapat beban lebih berat. Bahwa ia bukan saja bertanggungjawab atas kebenaran fakta, tapi juga menarik orang untuk menyimaknya melawan berita palsu yang menyebar di media sosial. Sejumlah media sosial mulai menyadari kekeliruan karena membiarkan platformnya dipakai untuk penyebaran ujaran kebencian melalui fake-news. Facebook membuat program Journalism Project untuk memperkuat posisi media jurnalistik melawan berita palsu, demikian juga Google.
Organisasi media di Eropa dan Amerika Serikat bersekutu mendukung situs pengecek fakta semacam firstdraftnews.com dan factcheck.org, namun upaya itu masih harus terus diperkuat mengingat sedikit pengunjung datang melongok ketimbang mereka yang mengunyah berita palsu.
Satu-satunya harapan bagi jurnalisme online adalah kembali menajamkan apa yang menjadi senjatanya: disiplin verifikasi. Dan tentu dengannya ia menjadi modal penting menghidupkan kembali semangat investigatif membongkar serangan gencar aneka berita palsu. ***
]
Nezar Patria adalah Anggota Dewan Pers, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Dewan Pers.