Kunjungi MNC Group, Dewan Pers: Regulasi Konvergensi Media Diperlukan untuk Lindungi Industri Nasional

Kunjungi MNC Group, Dewan Pers: Regulasi Konvergensi Media Diperlukan untuk Lindungi Industri Nasional
03 Desember 2019 | MediaCentre2

JAKARTA, iNews.id - Regulasi di era konvergensi media sangat dibutuhkan. Regulasi ini penting untuk melindungi kepentingan nasional.

Hal ini dibahas dalam diskusi Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh bersama anggota Dewan Pers dengan Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) dan para Pemimpin Redaksi MNC Media.

"Masuknya siber ini masih relatif baru, tapi punya dampak sangat luar biasa. Tidak mungkin Dewan Pers menyelesaikan sendiri, karena itulah kami mengajak seluruh konstituen, pemangku kepentingan untuk ayo bareng-bareng menghadapi dunia baru ini," kata M Nuh dalam kunjungannya ke MNC Tower, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Berdasarkan hal itu, kata Nuh, aspek regulasi, perlindungan industri, dan edukasi dinilai diperlukan. Jangan sampai, regulasi dibuat namun tidak sesuai fenomena riil, salah satunya konvergensi.

Mantan Menkominfo ini mengatakan, aturan harus melibatkan seluruh sektor sehingga diperlukan pembahasan menyeluruh baik dari pihak pelaku industri, Dewan Pers, DPR, dan kementerian terkait.

"Semuanya harus ramai-ramai, karena ini masa depan kita," tuturnya.

Nuh mencontohkan sekitar dua atau tiga tahun lalu, ramai isu tentang taksi online, di mana teknologi sudah sampai di Indonesia namun belum ada kebijakan atau regulasi terkait itu. Imbas dari fenomena ini, terdapat gap di antara keduanya.

Dia mengatakan, Dewan Pers menilai aturan harus sesuai dengan perubahan kemajuan teknologi itu

"Dewan Pers sangat berterima kasih bisa bersilaturahmi dengan Pak Hary Tanoe, seorang yang bukan hanya berpengetahuan, tapi langsung mempraktikkan di dunia digital," kata Nuh.

Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan, di era konvergensi ini, satu aplikasi bisa mengerjakan semua. Konten terkait dengan pers, video, e-commerce, bisa dikerjakan di satu aplikasi super-apps.

Hal ini perlu diwaspadai, sebab umumnya para pemain digital yang besar adalah asing.

"Bukan anti-asing, tidak, maksud saya bagaimana bisnis itu jalan, industri itu bisa berkembang dengan baik dan tetap melindungi pemain nasional, pemain lokal," kata HT.

Dia menekankan, kepentingan nasional harus dilindungi. "Karena di Indonesia masih banyak masyarakat kita yang belum diangkat kesejahteraannya," ujarnya.