Seruan Dewan Pers tentang Penggunaan Nama Penerbitan Pers
27 Juli 2015 | Administrator

Seruan Dewan Pers
Nomor: 01/Seruan-DP/I/2014
Tentang
Penggunaan Nama Penerbitan Pers

Dewan Pers menemukan dan beberapa kali menerima pengaduan terkait penggunaan nama penerbitan pers yang menggunakan nama atau yang menyerupai nama lembaga pemerintahan, lembaga penegak hukum atau nama yang sudah dikenal atau melekat sebagai identitas suatu lembaga sosial atau publik tertentu, seperti LSM. Nama yang sering digunakan tersebut seperti Suratkabar KPK (yang tidak ada kaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK), Suratkabar BUSER (mirip dengan satuan tugas kepolisian), Suratkabar BIN (mirip nama Badan Intelijen Negara/BIN), Suratkabar ICW (mirip LSM Indonesia Corruption Watch/ICW).

Penggunaan nama-nama tersebut untuk penerbitan pers dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat dan berpotensi disalahgunakan. Dewan Pers menerima sejumlah pengaduan tentang penyalahgunaan profesi wartawan oleh penerbitan pers yang menggunakan nama yang mirip dengan nama lembaga-lembaga dimaksud.

Terkait hal tersebut, Dewan Pers meminta pengelola penerbitan pers untuk tidak menggunakan nama penerbitan yang menyerupai dengan nama lembaga pemerintahan, lembaga penegak hukum, lembaga sosial atau lembaga publik lain yang sudah dikenal publik. Anjuran ini tidak berlaku untuk ‘penerbitan atau media internal’ yang dikelola oleh lembaga pemerintahan, lembaga penegak hukum, lembaga sosial atau lembaga publik bersangkutan.

Dewan Pers mempertimbangkan tidak akan memeriksa permohonan penyelesaian kasus pers atau permintaan advokasi yang diajukan oleh penerbitan pers yang menggunakan nama menyerupai lembaga pemerintahan, lembaga penegak hukum, lembaga sosial atau lembaga publik ini. Perlu ditambahkan, perbuatan semacam itu, selain merugikan publik (pengelabuan terhadap publik), juga merupakan perbuatan melanggar hukum.

Demikian Seruan Dewan Pers ini untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 30 Januari 2014

Dewan Pers

ttd

Bagir Manan
Ketua