Deklarasi Bali Media Froum Kedua 2010
27 Juli 2015 | Administrator

Para peserta “Prime Time for Ethics: Reporting in Times of Crisis” workshop yang diorganisir oleh International Federation of Journalists, the Global Forum for Media Development, Dewan Pers Indonesia dan Institute for Peace and Democracy, di mana pada pertemuan tanggal 8-9 Desember 2010 di Bali menyepakati kesimpulan dan pernyataan yang akan diagendakan dalam Bali Democracy Forum III sebagai berikut:

Kami sebagai perwakilan dari kelompok wartawan, dewan pers dan media dari 17 negara di Asia Pasifik menyatakan lagi dukungan kami terhadap deklarasi 1st Bali Media Forum tahun 2009 khususnya:

bahwa membangun demokrasi dan menciptakan kondisi bagi kepentingan sosial dan ekonomi memerlukan suatu peraturan hukum, sebuah komunitas penduduk yang secara penuh mendapatkan informasi dan sistem pemerintahan yang nyaman yang dapat dipercaya publik;

bahwa menciptakan suatu lingkungan untuk meyakinkan media yang bebas dan wartawan yang independen tanpa adanya suatu tekanan hukum atau politik, harus menjadi prioritas semua pemerintahan yang menjalankan demokrasi;

bahwa pemerintah harus mendukung bentuk media yang transparan, profesional dan independen yang bertanggung jawab terhadap:
•    advokasi dan kampanye untuk kebebasan pers dan pemerintahan yang baik,
•    kontribusi terhadap pendidikan dalam masyarakat melalui peran media yang bebas dalam demokrasi,
•    menjembatani masalah yang muncul antara media dan para pemakai jasanya.
•    mempromosikan akses untuk informasi publik dan teknologi informasi yang dapat memastikan partisipasi penuh masyarakat dalam masyarakat yang demokratis.

Kesimpulan yang diambil dalam 1st Bali Media Forum, pertemuan ini fokus kepada tantangan menghadapi tanggung jawab media dan situasi krisis kewartawanan.

Para peserta sepakat walaupun terdapat perbedaan kode etik, hukum media, dan kultur-tradisi yang ada di semua wilayah, kesimpulan dari prinsip wartawan yang harus dijalankan adalah sebagai berikut:
•    mengatakan yang sebenarnya;
•    independen;
•    perkecil kerusakan.

Sistem pertanggungjawaban media yang independen berusaha keras untuk mempromosikan standar kewartawanan yang tinggi berdasarkan nilai pokok kewartawanan:

• Bertanya, hadapi penilaian yang konvensional;
• Cek seluruh berita dan berusaha untuk seimbang;
• Sediakan konteks terhadap para pembaca, penonton dan pendengar.

Sistem pertanggungjawaban media yang independen harus sejalan dengan publik dan masyarakat sipil dalam peran media di masyarakat yang demokrasi.

Para peserta sepakat mengenai proposal praktis berikut ini untuk ditindaklanjuti:

• The GFMD akan memublikasikan masukan dari para peserta dan pembicara melalui website http://gfmd.info/index.php/regions/category/asia/bali_media_forum_2010/
• The GFMD dan IFJ akan mempersiapkan ringkasan prosedur untuk didistribusikan kepada semua peserta, anggota GFMD dan IFJ dan jaringan lainnya.
• The Bali Media Forum harus menjadi bagian dari acara Bali Democracy Forum yang rutin dilaksanakan setiap tahun dalam rangka untuk melanjutkan penekanan terhadap peran media yang bebas, independen dan lainnya dalam membangun dan memperkokoh masyarakat yang demokratis serta untuk mempromosikan media yang independen dan terpercaya yang bertanggung jawab terhadap kondisi di semua wilayah.
• Para peserta mengajak negara-negara ASEAN dan Sekretariatnya untuk memiliki aktivitas dua arah bersamaan dengan proses ASEAN pada tahun 2011 yang fokus pada sistem kebebasan media yang bertanggung jawab.
• Para peserta mendukung pembentukan jaringan yang mendukung antara lain keberadaan dewan pers yang independen dan pertanggungjawaban media yang independen di wilayah Asia-Pasifik yang dilaksanakan oleh Dewan Pers Indonesia dan Institute for Peace and Democracy.
• Jaringan peserta yang terbangun bekerjasama dengan GFMD dan kantor IFJ Asia-Pacific harus memberikan petunjuk dan dukungan kepada negara-negara yang ingin mendirikan pers yang independen atau dewan pers. Dan dapat juga melibatkan organisasi terkait seperti SEAPA atau Konfederasi Wartawan ASEAN.
• Permintaan bantuan dari peserta negara Kamboja akan ditindaklanjuti oleh Dewan Pers Indonesia. Selanjutnya ditawarkan untuk mengorganisir suatu dukungan dalam bentuk misi kecil untuk Malaysia dan Timor Leste di mana perserikatan wartawan dan kelompok pendukung media mendorong pembentukan sebuah dewan pers yang independen. Peserta dari Vietnam mengharapkan sarana dalam rangka menyusun kode etik wartawan.
• Jaringan peserta yang terbangun akan memberikan banyak ide dan masukan kepada dewan pers, organisasi wartawan dan kelompok pendukung media, tentang bagaimana struktur pertanggungjawaban media yang independen, untuk menjawab tantangan kebutuhan kode etik kewartawanan dalam media online, serta struktur yang terbaik yang cocok untuk menjamin independensi dan efisiensi tanggung jawab media.

Keterangan: Bali Media Forum Kedua 2010 diselenggarakan oleh International Federation of Journalists, the Global Forum for Media Development, the Press Council of Indonesia dan Institute for Peace and Democracy.