Ketua Dewan Pers Yosef Stanley Adi Prasetyo menyampaikan hal itu pada penandatanganan MoU dan MoA Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom) Korwil Jawa Barat di Unpas, Jln. Lengkong Bandung, Selasa, (24/4/ 2018). Menurut dia, di luar negeri terdapat sekolah-sekolah calon wartawan yang dibiayai negara. Perusahaan media mengambil wartawan- wartawannya dari sekolahsekolah tersebut. “Tapi di kita tidak ada, SDM wartawan tidak menjadi  bagian dari desain negara,” tuturnya.

Pernah ada usulan dari beberapa pemangku kepentingan untuk mendirikan kampus seperti itu, tapi kata Stanley, sampai sekarang tidak terealisasi. Akibatnya, semua orang bisa menjadi atau mengklaim sebagai wartawan.

Demikian juga organisasi kewartawanan, menurut dia, banyak yang menggunakan nama-nama lembaga negara seperti BIN bahkan KPK padahal di dalamnya merupakan wartawan-wartawan yang tidak jelas.

Namun demikian, Stanley menggarisbawahi, Indonesia menjadi patron kemerdekaan terbaik di dunia. Hal itu terjadi karena di pun-cak masyarakat tidak percaya kepada pemerintah.

Hal itu sebagai akibat banyaknya aparat pemerintah mulai dari gubernur, bupati, walikota, dananggota legislatif yang ditangkap karena korupsi, pers masih menumbuhkan  optimisme kepada masyarakat.

Pers tanpa lelah memberitakan para pejabat pusat maupun daerah yang berkinerja dengan baik. “Ini yang menjadikan pers masih menumbuhkan optimisme kepada masyarakat,” ujarnya.

Kerja konkret

Ihwal kerjasama Dewan Pers dengan Aspikom, Stanley mengajak untuk segera merealisasikannya dalam bentuk kerja-kerja konkret. Menurut dia kerjasama ini merupakan bentuk “enrichment” (pengayaan) bagi kedua belah pihak. 

Bukan semata-mata untuk meningkatkan status perguruan tinggi yang mempunyai konsentrasi Ilmu Komunikasi saja, tetapi juga untuk saling mengayakan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dewan Pers kata dia, sudah dan sedang melakukan penyusunanindeks kemerdekaan pers di tingkat provinsi di Indonesia. Selain itu Dewan Pers juga sedang menyusun indeks persepsi masyarakat tentang kemerdekaan pers, indeks SDM pers, dll yang notabene memerlukan para peneliti dari perguruan tinggi.

Sebaliknya, bagi mahasiswa yang masih bingung dengan rencana penulisan skripsi, Dewan Pers dapat menjadi sekolah dalam menemukan dan menjawab masalah penelitian.

Penandatanganan MoU dan MoA ini merupakan bagian program Aspikom Korwil Jabar. Ketua Aspikom Korwil Jabar, Sutrisno mengatakan, semua perguruan tinggi yang mempunyai program Ilmu Komunikasi memerlukan banyak akses dengan Dewan Pers. Sebanyak 27 perguruan tinggi ikut serta menandatangani MoU dan MoA ini.