Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo menegaskan wartawan bukan bagian dari tim sukses (timses) atau permainan politik dalam Pilkada dan Pilpres. “Anda seharusnya jadi wasit. Jadi pengawas. Berita-berita yang anda buat itu harus seobyektif mungkin,” kata Stanley dalam imbauannya, beberapa waktu lalu melalui para wartawan, di Jakarta
Dewan Pers meminta wartawan yang menjadi timses atau menjadi caleg mengajukan cuti, atau lebih terhomat jika mengundurkan diri. “Wartawan bekerja untuk kepentingan publik. Begitu nyaleg dia bekerja demi kepentingan partai, bukan lagi untuk kepentingan publik,” kata Stanley.
Dewan Pers juga menegaskan akan mencabut status wartawan utama bagi pimpinan redaksi yang ketahuan tak netral. Selain itu Dewan Pers juga meminta kepada petinggi partai politik yang memiliki media baik TV maupun yang lain untuk tak mempengaruhi independensi wartawan di ruang redaksi. “Anda melakukan pelanggaran hukum dan etika jika itu terjadi,” tegas Ketua Dewan Pers.
Kader Partai
Pada kesempatan sebelumnya, Ketua Dewan Pers juga mengingatkan perusahaan media yang secara tidak langsung terafiliasi dengan partai politik, tidak boleh memaksa wartawannya untuk menjadi kaderpartai
Menurut Stanley, apabila ada paksaan, perusahaan media itu bisa terancam sanksi dari Dewan Pers. Hal itu dikatakan Stanley saat menjadi narasumber dalam seminar Jurnalis Televisi, Pilkada Damai Tanpa SARA di Gedung Dewan Pers Jakarta, beberapa minggu lalu.
“Sebaiknya bilang kepada atasannya, saya dilarang Dewan Pers untuk gabung sama partai politik,” kata Stanley. Stanley meminta agar wartawan segera melaporkan kepada Dewan Pers apabila ada paksaan dari perusahaan media untuk bergabung dengan partai politik. Menurut dia, Dewan Pers bisa memberi sanksi dengan mencabut sertifikasi media.
Menurut Stanley, wartawan harus bekerja dengan bebas dan tanpa ada paksaan. Dalam bekerja termasuk kebebasan dalam mengedepankan indepensi dan bebas dari kepentingan politik. “Kalau ada yang paksa, laporkan, kami cabut verifikasi Dewan Pers, supaya setara dengan media abal-abal,” kata Stanley.
Jaga Independensi
Di tempat lain sebelumnya, Stanley mengharapkan agar para awak media di Indonesia tidak mau diintervensi oleh kepentingan pihak tertentu menjelang Pemilihan Umum 2019
Stanley mencontohkan keteguhan pemimpin redaksi The Washington Post dalam film “The Post” mempertahankan independensi pemberitaan dari intervensi pemilik. Film “The Post” merupakan film karya sutradara Stephen Spielberg yang berkisah tentang seorang penerbit surat kabar The Washington Post, Kay Graham (diperankan oleh Meryl Streep) dan sang editor Ben Bradlee (diperankan oleh Tom Hanks) yang bergabung dengan wartawan media lainnya dalam mengungkap Pentagon Papers.
“Silakan nonton film The Post, jadi dia mengatakan ‘tidak bisa, Anda jangan mengintervensi saya, newsroom itu wilayah saya’. Itu yang harus dilakukan,” kata Stanley di selasela kegiatan Sosialisasi Pengaturan Kampanye Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu di Sari Pan\ Pacific Jakarta, Senin (26/2/2018).
Stanley menegaskan, pemberitaan harus diatur oleh pemimpin redaksi. Seorang pemimpin redaksi harus memastikan ruang pemberitaan independen dari intervensi untuk kepentingan politik. “Nah seringkali media itu menyarankan wartawannya ‘ayo menjadi anggota partai’, yang lain adalah diminta jadi pengurus, ini akan mengacaukan komitmen media bekerja bagi kepentingan publik,” papar dia.
Stanley juga meminta agar para awak media menjaga profesinya sebagai jurnalis. Jika ada wartawan yang ingin menjadi bagian dari pasangan calon atau ikut dalam tim sukses tertentu maka diharuskan cuti sementara atau mengundurkan diri. “Kalau ketahuan, kami mendorong adanya sanksi dari organisasi profesi,” kata Stanley. Selain itu, Stanley juga berharap agar media tidak mencampuradukkan iklan politik dan pemberitaan politik. Sebab, hal itu akan masuk dalam pelanggaran pagar api (firewall). Oleh karena itu, seluruh lembaga pers harus bersikap tegas dalam menentukan iklan politik dan pemberitaan politik.
Jangan berselingkuh
Terkait independensi media itu, Ketua Dewan Pers juga mengharapkan media tidak berselingkuh dengan kepentingan tertentu di pilkada. Stanley menegaskan hal ini dalam acara pembukaan kegiatan sosialisasi peningkatan pemahaman hak konstitusi warga negara di Cisarua Bogor, beberapa waktu lalu
Pada perhelatan pemilihan umum biasanya ada kepentingan para pihak yang melakukan polarisasi terhadap media. Mereka berupaya memanfaatkan media dengan beragam cara dan ini menjadi catatan penting buat kalangan media agar tidak ikut terpengaruh. Posisi kalangan media, lanjut Stanley, hendaknya tetap independen, kredibel dan profesional dalam memberitakan fakta yang ada
Perhatikan SDM
Berbicara lebih jauh terkait perkembangan media di tempat terpisah sebelumnya, Ketua Dewan Pers mengingatkan bahwa kebebasan pers merupakan satu keping dengan kebebasan berekspresi dan demokrasi. Menurutnya, kebebasan pers haruslah dapat memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi kemerdekaan pers juga memberikan ruang bagi siapa saja untuk mendirikan perusahaan media, yang pada gilirannya, perusahaan media menjamur di mana-mana.
“Pertumbuhan media yang marak itu berdampak pada adanya perekrutan SDM wartawan secara besar-besaran, ”ujarnya, disela-sela Hari Pers Nasional di Padang Sumatera Barat, Kamis (8/2/2018)
Perekrutan SDM wartawan yang besar-besaran itu, kata dia, menimbulkan masalah bilamana SDM tidak siap, bahkan tidak mengerti sama sekali soal kejurnalistikan dan profesi kewartawanan. Kondisi ini berimbas pada produk berita yang dihasilkan tidak objektif. Contohnya di pilkada, mendukung ke satu pihak dan menyerang ke pihak yang lain.
Sambil mengingatkan kembali soal pentingnya independensi wartawan, Stanley menekankan “Jangan sampai sejumlah kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah juga mempengaruhi independensi wartawan. Di Pilkada Serentak 2018 misalnya, pers sedang diuji, independen atau berselingkuh dengan kepentingan politik,” pungkasnya.