Jakarta (Berita Dewan Pers) - Indonesia siap menjadi tuan rumah peringatan Hari Kemerdekaan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day (WPFD) tahun 2017. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, ketika menghadiri Peringatan Hari Kemerdekaan Pers se-Dunia pada 2-4 Mei 2017 di Helsinki, Finlandia.
Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (19/5/2016) lalu, Yosep didampingi salah satu anggota rombongan Dewan Pers ke Helsinki, Christiana Chelsea Chan, mengungkapkan sejak tahun 2000, setiap tahun UNESCO mengundang negara anggotanya menjadi tuan rumah peringatan WPFD sebagai penghormatan kepada nilai-nilai kebebasan pers dan penegakan kode etik jurnalistik.
Ia menceritakan, tahun 2017 Indonesia akan menjadi tuan rumah peringatan Windoek Declaration yang diproklamasikan dalam bentuk peringatan WPFD oleh UN General Assembly. Serah terima sebagai tuan rumah telah dilakukan dari Minister of Education and Culture Republic of Finland Ms Sanni Grahn-Laasonen kepada Ambassador and Permanent Delegate of the Republic of Indonesia to UNESCO Hotmangaradja Pandjaitan pada penutupan acara WPFD di Helsinki, 4 Mei 2017.
Setelah Ambassador Pandjaitan menyampaikan pidato penerimaan Indonesia sebagai Tuan Rumah Peringatan WPFD 2017, selanjutnya dilakukan serah terima dari Panjaitan kepada Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, yang menyatakan kesiapan menjadi focal point pelaksana di Indonesia.
Tema WPFD berbeda-beda setiap tahunnya. Misalnya WPFD tahun 2016 mengangkat tema “Access to Information and Fundamental Freedoms: This Is Your Rights!”. Jauh sebelumnya, WPFD di Filipina 2002 memilih tema “Terrorism and Media”.
Pada peringatan WPFD di Indonesia 2017, akan dipilih tema yang mewakili kondisi pers Indonesia dan dunia. Karena itu, Ketua Dewan Pers berharap sekitar delapan kasus kekerasan terhadap wartawan yang ada dalam data Dewan Pers, dapat dilaporkan perkembangannya pada saat WPFD 2017, baik terkait penanganan di kepolisian maupun di pengadilan. Dengan demikian UNESCO dapat mencatatnya sebagai perkembangan kemerdekaan pers di Indonesia, serta tidak menjadi penyebab menurunnya peringkat indeks kemerdekaan pers Indonesia di dunia.
Yosep Adi Prasetyo yang akrab dipanggil Stanley menambahkan, kehadirannya di WPFD 2016 antara lain diisi dengan menjadi narasumber pada parallel session dengan topik “Countering Hate Speech in the Media through Ethics and Self-Regulation” bersama antara lain Ketua Dewan Pers Finlandia, Ketua Dewan Pers Bosnia and Herzegovina, Ketua European Federation of Journalists.
Presentasi yang disampaikan oleh Stanley antara lain terkait dengan pengalaman Dewan Pers Indonesia dalam melakukan pendekatan dengan lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung (MA) yang menghasilkan keluarnya Surat Edaran MA tentang Ahli Pers. Selain itu, Dewan Pers dan Kepolisian RI berhasil menyepakati Nota Kesepahaman tentang penanganan kasus pers yang sebaiknya mendahulukan penilaian Dewan Pers.
“Moderator dan narasumber serta peserta memandang pengalaman Dewan Pers Indonesia sangat unik dan tidak ada yang melakukan sebelumnya. Karena itu patut menjadi contoh bagi institusi jurnalis lainnya”, ujarnya.
Payung Hukum Keppres
Untuk memperlancar pelaksanaan WPFD 2017, Dewan Pers segera mengusulkan draft Keputusan Presiden (Keppres) sebagai payung hukum penyelenggaraan WPFD 2017. Draft itu akan dikoordinasikan dengan Kementerian Kominfo, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri.
“Dengan terbitnya Keppres itu akan memberikan dukungan pembiayaan kegiatan dari dana negara, meski Dewan Pers juga akan memastikan UNESCO dan beberapa lembaga internasional memberikan dukungan pendanaan agar penyelenggaraannya saling melengkapi dan bukan semata-mata menjadi beban Negara”, ujarnya.
Ia berharap Presiden Joko Widodo berkenan hadir dan memberi sambutan pembukaan pada puncak peringatan yang dijadwalkan pada 3 Mei 2017.
Pada kesempatan yang sama, Chelsia Chan menyampaikan pengalaman pelaksanaan peringatan WPFD di Latvia yang dihadiri 800 delegasi dan di Finlandia yang diikuti 1200 delegasi. Indonesia sebagai tuan rumah WPFD 2017 harus melakukan persiapan maksimal untuk mampu mendukung kegiatan seluruh peserta WPFD 2017.
“Menjadi kepentingan Dewan Pers untuk memastikan visa masuk Indonesia bagi jurnalis internasional tidak mengalami kesulitan nantinya. Untuk itu, komunikasi intensif dengan Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi penting”, ujarnya.
Ia menambahkan, Univeritas Multimedia Nusantara telah ditunjuk oleh UNESCO untuk menjadi Koordinator Youth Newsroom pada penyelenggaraan WPFD 2017 mendatang.
Penentuan Jakarta sebagai tuan rumah peringatan WPFD 2017 antara lain karena pertimbangan Jakarta sebagai pusat pemerintahan sehingga memudahkan kehadiran Presiden RI. Jakarta juga sebagai pusat bisnis yang akan memudahkan peserta dan pergerakan media internasional selama acara berlangsung.
Chelsea menambahkan, Dewan Pers serius mempersiapkan diri menjadi tuan rumah WPFD 2017 dengan meningkatkan kemampuan mengorganisasi acara akbar tersebut. Sebelum WPFD 2017 berlangsung, Dewan Pers akan menjadi pelaksana kegiatan internasional yaitu Jakarta World Forum for Media Development bersama Global Forum for Media Development (GFMD) bertempat di kampus Universitas Multimedia Nusantara. (red)