Jakarta (Berita Dewan Pers) - Dewan Pers menggelar Pelatihan Peneliti Lokal untuk penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia, di Jakarta, 11-12 Desember 2015. Pelatihan ini diikuti kurang lebih 25 peserta dari 15 provinsi di Indonesia, antara lain, Papua, Maluku, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Selama dua hari, peserta berdiskusi intensif terkait survei IKP Indonesia tahun 2015 yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pers dan rencana survei yang sama pada tahun 2016. Peserta belajar lebih dalam tentang metodologi survei IKP, pelaksanaan survei kualitatif dan kuantitatif untuk IKP, pengelolaan fakta dan data dalam survei IKP, kuesioner IKP hingga administrasi pelaksanaan survei.
Pembicara yang hadir dalam pelatihan ini antara lain Anggota Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, dan peneliti dari harian Kompas, Bestian Nainggolan. Peserta yang mengikuti pelatihan ini, akan bertugas sebagai peneliti lokal untuk penyusunan IKP Indonesia tahun 2016.
IKP 2014
Dewan Pers telah menggelar uji coba survei IKP Indonesia pada Oktober hingga November 2015 di 13 provinsi yaitu Kalimantan Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Lampung, Papua, Jawa Barat, Maluku, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Survei ini mengukur peristiwa terkait pers yang terjadi pada tahun 2013-2014.
Di setiap 13 provinsi tersebut, Dewan Pers menggelar diskusi terfokus yang melibatkan 10 hingga 30 orang pengisi kuesioner survei atau informan ahli. Mereka memiliki latarbelakang beragam yaitu wartawan, akademisi, pemilik perusahaan pers, aktivis LSM atau Pemantau media, aparat penegak hukum, pejabat pemerintah, dan pejabat lembaga negara.
Mereka diminta menjawab 58 pertanyaan yang terbagi dalam tiga bidang: Lingkungan hukum (16 pertanyaan), Lingkungan fisik dan politik (22 pertanyaan); serta Lingkungan Ekonomi (20 pertanyaan). Jawaban ditulis dalam angka atau skoring (kuantitatif) dan narasi (kualitatif). Skala skoring yang ditetapkan yaitu 0 sama dengan sangat buruk atau tidak bebas hingga 100 yang artinya sangat baik atau bebas penuh.
Hasilnya, Nusa Tenggara Timur mendapat skor paling tinggi yaitu 76.20 sedangkan Jawa Timur paling rendah, 59.32. Artinya, dari 13 provinsi yang disurvei, Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat terbaik atau teratas dalam IKP Indonesia tahun 2013-2014.
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia Tahun 2013-2014
1 Nusa Tenggara Timur 76.20 (Skor IKP)
2 Kalimantan Barat 72.22
3 Lampung 71.64
4 Sumatera Utara 70.78
5 Sumatera Selatan 70.11
6 Nanggroe Aceh Darussalam 67.76
7 Jawa Barat 67.67
8 Maluku Utara 67.56
9 Kalimantan Selatan 65.84
10 Maluku 64.47
11 Sulawesi Tengah 62.83
12 Papua 62.53
13 Jawa Timur 59.32
Rata-rata nasional 67.61
Meskipun pelaksanaan survei IKP Indonesia tahun 2014 masih tahap uji coba, namun hasil yang diperoleh bisa memberi gambaran bagaimana kondisi kemerdekaan pers di 13 provinsi tersebut.
Pada pelaksanaan survei tahun depan, akan dilakukan banyak perubahan seperti kuesioner yang semakin mudah dipahami, wawancara yang lebih mendalam, dan lebih banyak provinsi yang akan disurvei. (red)