Jakarta (berita Dewan Pers) – Pers dapat menjalankan peran maksimal untuk ikut menyukseskan Pemilu 2014 apabila diberi keleluasaan bekerja. Karena itu, Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, meminta tidak banyak aturan yang dapat mengendalikan pers, terutama yang terkait dengan Pemilu.

“Saya sangat menganjurkan pers diberi keleluasaan,” kata Bagir Manan saat menjadi pembicara dalam diskusi tentang peran pers untuk proses edukasi pemilih di Gedung Dewan Pers, Jakarta, akhir pekan lalu. Diskusi ini dihadiri, antara lain, pimpinan perusahaan pers dan organisasi pers.

Menurutnya, fungsi natural pers adalah melakukan pengawasan dan kritik. Kalau pers tidak melakukan hal itu, dia menjadi pers propaganda.

Ia menambahkan, melalui Pemilu rakyat menginginkan perubahan. Namun, rakyat tidak dalam posisi merumuskan apa perubahan dan harapan itu. Di sini, pers dapat membantu rakyat untuk perumusannya.

Pemilu menjadi pesta rakyat. Karena itu, rakyat harus bergembira. Namun, mantan Ketua Mahkamah Agung ini mendapat kesan, dari berbagai kegiatan resmi, sepertinya pemilu yang akan datang penuh kemungkinan yang tidak enak. Ada banyak ancaman dan aturan. “Janganlah buat suasana seperti itu,” katanya.

Dalam demokrasi, menurutnya, tidak pernah ada brainwashing. Sebab, di satu pihak orang berhak mengatakan dirinya terbaik, tapi di lain pihak ada kebebasan orang untuk memilih. Ia berharap, rakyat terutama peserta dan penyelenggara pemilu tidak terjebak dalam isu-isu yang tidak penting, karena rakyat bebas memilih.

Dalam diskusi yang sama, Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Rohmad Hadiwijoyo berpendapat, saat ini pers menjadi pihak yang paling diharapkan dapat mendukung kesuksesan pemilu.

Menurutnya, salah satu peran pers yaitu menekan angka “golongan putih”. Sebab, kalau rakyat sudah antipati terhadap proses pemilu, tidak ada yang diharapkan lagi dari Pemilu. “Pers sebagai pilar keempat, mau jadi wasit yang adil atau ikut ‘demokrasi wani piro?’” tegas pria yang hobi wayang ini.

Sementra itu, Anggota Dewan Pers, Ninok Leksono, melihat Pemilu hanya satu dari sekian banyak isu yang harus diperhatikan pers. Ada isu lain seperti korupsi, penegakan kedaulatan pangan dan energi, penanggulangan kemiskinan, dan perubahan iklim.

Peran pers yang maksimal dalam Pemilu dapat tercapai apabila pers tidak meliput hanya dari sisi kompetisi para peserta pemilu. Pers tidak berpihak pada partai tertentu, biasanya partai besar. Kemudian, redaksi pers mempunyai perencanaan komprehensif tentang peliputan pemilu.

“Akan lebih diperkaya hasil pencerahan kepada masyarakat kalau setiap media memiliki visi tentang pemilu,” ujarnya.
 
Ia menambahkan, freedom for bagi pers adalah menjadi agen perubahan dan pencerahan pada masyarakat tentang politik yang berkualitas. Pers menjadi inspirasi untuk pemberdayaan ekonomi rakyat.

“Pemilu secara formal sudah dilakukan, tetapi hasilnya disayangkan belum melahirkan Indonesia baru,” ungkapnya. (red)