Jakarta (Berita Dewan Pers) – Menghadapi Pemilu 2014, setidaknya muncul tiga harapan terhadap pers. Pertama, pers mampu menangkap keinginan atau tuntutan dari masyarakat yaitu perubahan. Liputan pers selama Pemilu seharusnya menangkap dan menggambarkan tuntutan perubahan itu.

Kedua, pers diharapkan bersikap independen dan adil terhadap semua peserta Pemilu. Saat ini, masalah intervensi pemilik media terhadap redaksi terus muncul dan semakin intensif dibicarakan. Penyebabnya, kedekatan sejumlah politisi atau pimpinan partai politik dengan perusahaan pers, terutama stasiun televisi. Surya Paloh yang memimpin Partai Nasdem adalah pemilik kelompok Metro TV. Sedangkan kelompok Viva (di antaranya tvOne, ANTV, viva.co.id) dimiliki Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar. Terakhir, kelompok MNC (di antaranya RCTI, Global TV, MNC TV, Koran Sindo) dikuasai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura, Hary Tanoesoedibjo.

Harapan ketiga, pers dapat membantu mencerdaskan pemilih melalui liputan-liputan yang berkualitas. Hingga saat ini belum banyak liputan yang mengungkap program partai politik.

Demikian beberapa pemikiran yang berkembang dalam diskusi tokoh pers yang digelar Dewan Pers di Hall Dewan Pers, Jakarta, Selasa (2|6|2013). Diskusi ini antara lain dihadiri Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, Anggota Dewan Pers Margiono, Ninok Leksono, Nezar Patria, dan Ray Wijaya. Hadir juga tokoh pers seperti Atmakusumah, Sulastomo, Leo Batubara, Ida Bagus Alit Wiratmaja, Warief Djadjanto Basoeri, Kamsul Hasan.

Menurut Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, semakin banyak masyarakat membicarakan Pemilu menandakan keinginan adanya perubahan. Pers selayaknya mendengarkan keinginan itu dan mengambil tempat untuk membantu mewujudkannya.

“Apakah tidak lebih baik kalau kita menyampaikan apa sebenarnya yang kita butuhkan. Berdasarkan itulah pers bekerja menggolkan kebutuhan itu selama lima tahun ke depan dan itulah harapan terhadap pemimpin kita,” kata Bagir Manan.

Fase Besar
Pada Pemilu 2014, pers akan kembali menghadapi satu fase perkembangan yang sangat besar. Itu terjadi, menurut Anggota Dewan Pers Nezar Patria, karena sejumlah pimpinan partai politik memiliki perusahaan pers, terutama televisi. Jika pada Pemilu tahun depan terbukti sejumlah politisi sukses karena pengaruh kepemilikan mereka atas stasiun televisi, maka pada Pemilu berikutnya akan semakin tinggi dorongan politisi untuk menguasai pers.

Survei baru-baru ini menyebutkan, sebanyak 93 persen masyarakat mendapat informasi dari televisi. “Itu sebabnya televisi paling mengoda kekuatan politik saat ini. Salah satu strategi pemenangan dalam Pemilu adalah bagaimana melakukan pendekatan terhadap media dan mendapat liputan media,” ungkap Nezar.

Dalam diskusi yang sama, Anggota Dewan Pers Ray Wijaya, memprediksi pada Pemilu 2014 pertarungan para politisi melalui televisi banyak berupa iklan, dibanding berita. Apalagi delapan stasiun televisi besar di Jakarta, selain Metro TV dan tvOne, rata-rata hanya memiliki waktu tiga sampai lima jam untuk siaran berita. Itu pun bukan pada jam utama siaran (prime time).

Program televisi, ia menambahkan, ditentukan oleh data kepemirsaan. Karena itu, sekarang jam utama siaran banyak diisi program non-berita. Partai politik akan memilih beriklan di jam utama siaran yang bukan program berita. (red)