Jakarta (Berita Dewan Pers) – Harian Media Indonesia bersedia memuat Hak Jawab dari Komisi Informasi Pusat disertai permintaan maaf. Kesediaan ini menjadi salah satu hasil mediasi yang digelar Dewan Pers di Jakarta, Kamis (28/6).

Komisi Informasi mengadukan tujuh berita Media Indonesia yang muncul selama edisi 18 hingga 25 April 2012. Judul ketujuh berita tersebut “Sekretariat KIP Diduga Selewengkan Rp 1,7 M” (edisi 18 April 2012); “BPK Masih Periksa KIP” (edisi 19 April 2012); “Tiket Pesawat Di-mark-up 40%” (edisi 20 April 2012); “Alamat Agen Tiket KIP Jual Ban Bekas” (edisi 21 April 2012); “Ada Salah Hitung Tapi Tidak Besar” (edisi 22 April 2012); dan “DPR Segera Minta Penjelasan KIP“ (edisi 23 April 2012).

Dua berita lainnya berjudul “KIP Enggan Buka Data Rekanan” (edisi 24 April 2012); dan “ICW Kritik Ketertutupan KIP” (edisi 25 April 2012).

Dewan Pers menilai dari tujuh berita yang diadukan, sebanyak tiga berita memuat opini menghakimi yang melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers tidak menemukan itikad buruk dari Media Indonesia terhadap Komisi Informasi. Penilaian Dewan Pers ini diterima oleh Media Indonesia dan Komisi Informasi.

Di dalam risalah Hasil Penyelesaian yang ditandangani oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Abdul Rahman Ma’mun, Deputi Kepala Divisi Pemberitaan Harian Media Indonesia, Abdul Kohar, dan Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, tercantum tiga kesepakatan.

Pertama, Media Indonesia bersedia memuat Hak Jawab dari Komisi Informasi Pusat di halaman yang sama dengan berita yang diadukan (halaman empat) sebanyak satu halaman pada edisi Senin, 2 Juli 2012, disertai permintaan maaf kepada pengadu dan pembaca.

Kedua, Media Indonesia berkomitmen untuk menaati Kode Etik Jurnalistik dalam   pemberitaan selanjutnya tentang pengadu.

Ketiga, Media Indonesia dan Komisi Informasi sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan yang telah dicapai tidak dipenuhi. (red)