Untuk memerankan diri sebagai salah satu agen perubahan menuju demokrasi, pers dapat ikut melakukan proses pendidikan politik bagi pemilih. Hal ini penting mengingat pemilihan presiden, gubernur, dan bupati atau walikota saat ini dilakukan secara langsung.
Berita-berita yang memiliki visi pendidikan pemilih tidak cukup berupa laporan “nama dan peristiwa” (hard-news) tetapi berbentuk analisis, prediksi, dan investigasi. Untuk itu dibutuhkan agenda liputan yang komprehensif dan data base yang kuat.
Demikian diungkapkan Ibnu Hamad, Dosen Universitas Indonesia, sebagai pembicara Workhsop Sehari bertema Pendidikan Pemilih Berbasis Jurnalistik yang diselenggarakan PWI Pusat dan Persatuan Wartawan Indonesia Pemantau Pemilihan Umum (Mapilu PWI) bekerjasama dengan Dewan Pers, di hotel Redtop, Jakarta, 19 Desember lalu.
Acara yang diikuti puluhan wartawan media cetak dan elektronik dan dibuka oleh Ketua PWI Pusat, Tarman Azzam, ini juga mengundang tiga pembicara lainnya yaitu Bambang Harymurti (wartawan senior), Ishadi SK (Direktur Utama TRANS TV), dan Ramlan Surbakti (Wakil Ketua KPU).
Dalam demokrasi, menurut Bambang, semua warga berhak turut serta dalam pengambilan keputusan. Masalahnya, banyak warga Indonesia tidak berpengalaman mengambil keputusan penting dalam pemilu setelah puluhan tahun dalam pemerintahan otoriter. Apa yang perlu dilakukan untuk masyarakat yang gamang adalah memberikan informasi yang mereka perlukan. “Yang dibutuhkan masyarakat adalah informasi”, ungkapnya.
Menanggapi masalah independensi pers dalam Pemilu atau Pilkada, Ishadi menyarankan agar perusahaan pers dari awal dapat merancang program mengenai pemilihan. Dengan program tersebut pers dapat menunjukkan posisi dan independensinya.
Sementara itu Surbakti melihat beberapa hal yang kurang disorot pers selama Pemilu 2004 lalu. Misalnya mengenai electoral integrity terkait kesiapan partai untuk mendidik saksi mereka di TPS-TPS.
Menurutnya pada Pemilu 2004 tidak ada partai yang mampu menyiapkan dan melatih saksi sebanyak TPS yang ada. Padahal, saksi ikut memengaruhi integritas Pemilu. “Dengan saksi yang baik, kualitas Pemilu dapat dijamin,” katanya.