Jakarta (Koran Tempo) — Kebebasan pers yang dinikmati wartawan dan media saat ini masih dihantui sejumlah regulasi yang berpotensi bisa memberangusnya, selain soal isu profesionalisme. Regulasi itu antara lain Undang-Undang Pemilihan Umum, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Rancangan Undang- Undang Rahasia Negara. Inilah intisari pandangan organisasi pers dan wartawan saat ditanyai pandangannya memperingati Hari Pers kemarin.

Anggota Dewan Pers, Abdullah Alamudi, mengatakan Undang-Undang Pemilihan Umum dinilai berpotensi memberangus kebebasan pers karena memuat pasal yang memperbolehkan izin penerbitan media massa dicabut. RUU Rahasia Negara juga sama. Regulasi yang sedang dibahas DPR dan pemerintah ini memuat klausul yang menyatakan setiap pejabat bisa memutuskan suatu dokumen sebagai rahasia negara atau bukan. “Ini kan menghambat kebebasan pers,” kata Alamudi.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen menilai ancaman dari regulasi ini cukup besar. Ia menyebut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyediakan pasal pidana bagi wartawan yang menyinggung narasumbernya. Ini memperparah kondisi saat ini, ketika media kerap digugat dengan pasal pencemaran nama baik melalui KUHP. AJI bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengajukan judicial review undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Margiono berpendapat soal gugatan dan juga kekerasan terhadap wartawan itu merupakan risiko. Memperingati Hari Pers, dia meminta wartawan mengembangkan profesionalismenya. “Bisa dengan pengembangan kemampuan atau peningkatan keterampilan jurnalistik,” kata dia.

Pada 2008, Dewan Pers menerima 424 pengaduan, 145 dari masyarakat dan 144 dari lembaga atau pejabat negara. Banyaknya lembaga dan pejabat negara yang mengadu itu, kata Alamudi, sebagai bentuk penghormatan terhadap mekanisme hak jawab dan Dewan Pers. Namun, ia mengakui tingginya angka pengaduan masyarakat juga mencirikan belum profesionalnya pers kita. DIANING SARI | REH ATEMALEM SUSANTI