Jakarta, Kompas - Pemberitaan media massa tentang pemilihan umum masih didominasi oleh pendapat para elite politik. Aspirasi dan pandangan masyarakat sebagai pemegang asli kedaulatan justru kurang diakomodasi dalam pemberitaan.

”Seharusnya masyarakat memiliki posisi yang sama dengan para elite politik,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers dan Pembangunan Ignatius Haryanto dalam diskusi ”Jurnalisme dalam Era Pemasaran Politik: Pelayan Publik atau Pelayan Partai Politik” di Jakarta, Senin (16/2).

Media sering kali tidak kritis dalam menyikapi informasi yang disampaikan para elite politik. Akibatnya, berita yang disampaikan sering kali tidak berimbang.

Penggalian mendalam terhadap isu-isu pemilu perlu dilakukan oleh media dan disampaikan secara utuh. Dengan demikian, masyarakat bisa menimbang secara lengkap setiap informasi yang ada.

Informasi yang tidak utuh, ujar Haryanto lebih lanjut, dapat menimbulkan kesan publik bahwa hanya partai-partai tertentu yang diberitakanlah yang paling hebat. Padahal, kinerja dan performa mereka belum teruji.

”Bias pemberitaan dapat melahirkan pemahaman masyarakat yang salah,” katanya.

Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara menambahkan bahwa agar menjadi media pelayan publik, media tidak perlu ragu mengungkap secara jelas rekam jejak calon anggota legislatif dan parpol yang ada. Masyarakat membutuhkan informasi tentang partai dan calon anggota legislatif yang layak dipilih ataupun tidak layak didukung.

Akan tetapi, untuk dapat mengungkap rekam jejak partai ataupun caleg secara terbuka, pers perlu bersatu. Jika tidak, pers dapat menjadi sasaran gugatan hukum pihak-pihak yang tidak suka dengan kemerdekaan pers.

”Kampanye negatif yang menguliti kekuatan dan kelemahan kontestan pemilu sesuai dengan kode etik jurnalistik membantu rakyat memberi penilaian yang tepat,” ujarnya tegas. (MZW)