KUPANG (Timex) -Wakil Ketua Dewan Pers periode 2007-2010, Sabam Leo Batubara meminta kepada media atau pers agar dalam menjalankan kiprahnya benar-benar menolong rakyat, sehingga rakyat tidak terus-menerus merasa dizalimi kaum penguasa.
Hal ini ditegaskan Sabam Leo Batubara saat tampil sebagai pembicara dalam lokakarya "Peliputan Pemilu dan Pilpres bagi Jurnalis" yang menghadirkan peserta dari kalangan jurnalis di NTT, bertempat di New Sasando Int'l Hotel, petang kemarin (3/3).
Menurut Sabam Leo, untuk mewujudkan komitmen sebagai pers yang independen dan bisa menolong rakyat, pers harus cerdas. Cerdas dalam memberi pencerahan kepada rakyat dan bisa membantu terwujudnya well informed society dan membantu rakyat pemilih untuk memilih wakil-wakilnya di DPR, DPRD dan DPD yang lebih mementingkan kepentingan rakyat banyak.
Selain itu, memberi pencerahan kepada rakyat untuk memilih presiden dan wapres yang efektif, yang berkemampuan memajukan dan menyejahterakan rakyat. Bagaimana persyaratan berkemampuan efektif? Menurut Sabam Leo, presiden/wapres itu harus mendapat legitimasi, baik itu dari rakyat sendiri dan wakil rakyat, juga memiliki rekam jejak yang positif.
Artinya, memiliki riwayat hidup jujur, berdidikasi, dan mampu melaksanakan tugas pokoknya terkait dengan kemajuan dan kesejahteraan rakyat. "Pers harus bisa menjalankan lima fungsinya secara benar, baik fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi hiburan, fungsi kontrol sosial, dan fungsi sebagai lembaga ekonomi. Jadi malam menjadi sebaliknya, tidak menaati fungsi lalu melanggar kode etik. Misalnya melakukan jurnalisme kuda. Artinya medianya sesuai pesanan dan bayaran si penunggang kuda," urai Sabam Leo.
Melihat kondisi bangsa saat ini, tegas Sabam Leo, Pers sekali lagi harus bisa menolong rakyat. Untuk mewujudkan ini, wartawan harus cerdas dalam menganalisa berbagai persoalan yang seharusnya menjadi kebutuhan rakyat. "Saya sebenarnya sedih mendengar Kota Kupang, ibukotanya provinsi NTT sesuai hasil penelitian Transparansi International Indonesia (TII) teratas punglinya di Indonesia.
Untuk hal ini kesimpulan sementara saya bahwa salah satu penyebabnya adalah kelemahan pers di NTT, dimana fungsi kontrolnya tidak jalan. Saya takutkan karena kedekatan dengan pejabat, lalu ada anggapan, maju tak gentar membela yang bayar," kata Sabam Leo. Karena itu, lanjut wartawan tiga jaman ini, supaya tidak terjadi lagi hasil survei yang menyakitkan itu, pers harus benar-benar memainkan fungsinya sebagai media pencerahan kepada rakyat dan tetap menjaga idealisme.
Sebelumnya Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA ketika membuka kegiatan ini pagi kemarin (3/3) meminta kepada kalangan pers untuk menyatukan sikap, dimana pers jangan dijadikan sebagai alat untuk memperkeruh keadaan, apalagi persaingan yang keras dalam Pemilu dan Pilpres 2009 ini.
"Saya minta agar pers di daerah selalu arif dalam menyikapi berbagai persoalan di daerah terkait pemilu. Kita bersyukur karena sampai saat ini belum ada pengaduan masuk ke dewan pers terkait pemberitaan mengenai pemilu/pilpres yang menyimpang dari aturan," kata Prof. Amal.
Menurut Prof. Amal, dalam kebebasan pers, hal prinsip yang tak boleh terjadi adalah pembredelan terhadap media. Karena itu, lanjutnya, yang patut dijaga adalah menjalankan kebebasan pers secara bertanggungjawab, patuh pada kode etik jurnalistik dan UU 40/1999 tentang pers. "Saya berharap kita semua (Kalangan Pers, Red) tetap bersemangat untuk selalu menjaga kebebasan pers," pungkas Prof. Amal.
Lokakarya yang berlangsung dua hari hingga hari ini, Dewan Pers selaku penyelenggara menghadirkan tokoh-tokoh pers nasional, seperti Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA, Leo Batubara, Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Wina Armada Sukardi, Ketua Panwaslu NTT, Dominggus Osa, anggota Dewan Pers, Wikrama Iryans Abidin. Sedangkan jumlah peserta lokakarya sebanyak 30 orang asal media cetak/elektronik di NTT. (aln)