(Bali) - Workshop bertema etika media untuk demokrasi yang digelar di Denpasar, Bali, Desember 2009 lalu, sebagai bagian dari Bali Democracy Forum yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk pemerintah di negara-negara Asia.

Rekomendasi tersebut, antara lain menyebutkan, pemerintah harus berkontribusi memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang peran kebebasan pers dalam demokrasi. Terciptanya suasana yang menjamin kebebasan pers dan kegiatan jurnalistik yang independen harus menjadi prioritas semua pemerintah yang berkomitmen pada demokrasi.

Selain itu, pemerintah harus menghindari pembuatan peraturan-peraturan yang dapat mengekang kebebasan pers. Pemerintah juga harus melindungi hak pers, hak warga dan wartawan atas informasi publik, termasuk kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat.

Peserta workshop menekankan bahwa independensi media, kebebasan wartawan dalam menjalankan kerja tanpa tekanan atau intimidasi, merupakan instrumen penting untuk menghapus kelaparan, korupsi, ketidakadilan dan untuk perlindungan serta penghormatan atas hak asasi semua orang. Penciptaan kondisi yang menjamin kebebasan pers dan suasana aman bagi pelaksanaan kegiatan jurnalistik yang independen harus menjadi prioritas bagi semua pemerintah yang berkomitmen pada demokrasi.

Rekomendasi peserta workshop yang berasal dari kalangan wartawan, dewan pers, dan organisasi media dari 17 negara ini disampaikan kepada peserta Bali Democracy Forum II (10-11/12/2009) yang diikuti menteri luar negeri dari 36 negara di Asia. Hadir juga Sultan Brunei Darussalam, Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Jepang, Yukio Hatoyama, dan Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao.

Workshop etika media untuk demokrasi diorganisir oleh the International Federation of Journalists (IFJ), Dewan Pers Indonesia, dan the Institute of Peace and Democracy. Pemerintah Indonesia dan Norwegia turut mendukung kegiatan ini.*