Demi menjaga kemerdekaan pers di tengah era digitalisasi informasi, diperlukan adanya dukungan secara penuh dari para pejabat publik dalam rangka meningkatkan kapasitas wartawan serta media. Sehingga, kolaborasi antara media dengan para pemangku kepentingan harus dijadikan sebagai prioritas utama.

“Kerja kolaboratif antara media dan pejabat publik, pemerintah daerah dan dinas terkait akan menjadi highlight penting dari informasi yang disampaikan, dan mendorong lahirnya fungsi jurnalisme berkualitas,” hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, dalam audiensi Dewan Pers dengan Pj. Gubernur dan Forkopimda Provinsi NTB, pada Selasa (23/4) di Pendopo Tengah, Kantor Gubernur NTB.

Ninik juga menyebutkan bahwa ada tantangan bagi jurnalis dalam memberikan berita yang berkualitas karena banyaknya informasi yang diproduksi oleh media sosial maupun pihak-pihak yang menyaru sebagai jurnalis tapi tidak profesional. “Selain itu ada juga permasalahan seperti data-data online yang tidak selalu akurat tapi sudah dijadikan rujukan dan sumber iklan yang minim karena beralih ke perusahaan platform,” katanya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada publik dapat berfungsi sebagai kontrol sosial, hiburan, serta edukasi. Maka dalam menjaga kemerdekaan pers, perlu berbagai kesiapan termasuk persiapan ekonomi seiring dengan bangkitnya jurnalisme berbasis digital.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya, menyampaikan pentingnya peningkatan kompetensi jurnalis. Ia menilai, tantangan sebagai jurnalis tidak hanya terletak pada kemampuan menulis, tetapi juga pada kompetensi lain seperti mengetahui dan memahami program pemerintah terkait kebijakan ekonomi, pendidikan, teknologi informasi, maupun sektor lainnya.

PJ. Gubernur NTB, H. Lalu Gita Aria, turut menjabarkan salah satu program kerja pemerintah daerah yang bekerja sama dengan wartawan. “Satu orang UPD dan wartawan akan pergi mengunjungi desa, untuk kemudian melihat, memotret, dan menulis artikel pemberitaan terkait kegagalan maupun keberhasilan di desa tersebut,” tuturnya.
Program audiensi yang menjadi rangkaian dari workshop peliputan Pilkada itu diharapkan dapat menghadirkan kondusivitas dan mengurangi potensi benturan sosial masyarakat di berbagai daerah. Serta memberikan manfaat bagi terselenggaranya kemerdekaan pers dan demokrasi.

Selain audiensi, Dewan Pers juga menggelar Kick Off Workshop Peliputan Pemilu/Pilkada 2024. Workshop yang menjadi pembuka rangkaian kegiatan literasi kepada wartawan terkait peliputan pemilu/pilkada ini diikuti oleh lebih dari 41 orang wartawan dan media serta konstituen lokal di NTB. Selanjutnya program serupa akan digelar secara bergiliran di 38 provinsi di Indonesia.