JAKARTA—Dewan Pers mengadakan kunjungan kepada Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, di Wisma Yani, Jakarta Pusat, Kamis (27/4). Dipimpin oleh Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, ikut pula hadir Wakil Ketua Dewan Pers, Muhamad Agung Dharmajaya, serta dua anggota Dewan Pers lainnya, yakni Totok Suryanto (ketua Komisi Hubungan Antarlembaga dan Luar Negeri) serta Yadi Hendriana (ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers).
Dalam pertemuan itu, Ninik mengutarakan bahwa kunjungan Dewan Pers ke beberapa lembaga dan instansi pemerintah merupakan agenda dan rencana yang akan dilakukan. “Terima kasih pada panglima yang telah menerima kami untuk bersilaturahmi. Sebenarnya kami inginnya bisa ‘ngider’ ke semua lembaga walau mungkin harus kami lakukan secara mendadak,” tuturnya.
Tujuan utama melakukan kunjungan ke berbagai lembaga adalah untuk menginformasikan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh Dewan Pers dalam mengawal pelaksanaan kemerdekaan pers serta untuk menumbuhkan ekosistem positif bagi berkembangnya pers yang profesional. Selain itu, hal tersebut dilakukan dalam rangka terjalinnya saling pengertian dan kerja sama antara lembaga yang bersangkutan dengan komunitas pers.
Didampingi Kapuspen TNI, Laksda TNI Julius Widjojono,Yudo mengaku senang bisa bertemu dengan jajaran Dewan Pers. Panglima TNI juga memaparkan situasi yang saat ini tengah terjadi di tanah Papua. TNI memberi perhatian besar atas kondisi di Papua.
Yudo menambahkan, bagi TNI siaga tempur bukanlah operasi tempur. Siaga tempur adalah kesiapan TNI jika sewaktu-waktu ada serangan yang dilakukan oleh pihak lain.
Menurut dia, secara umum situasi di Papua tergolong aman. Ini bisa dilihat di Sorong, Manokwari, dan Merauke. Di wilayah itu, cukup petugas koramil, kodim, lanal, lanud, serta personel organik saja yang berinteraksi dengan masyarakat luas yang berjalan secara damai.
"Siaga tempur kemarin saya buat hanya untuk di Nduga, Papua. Itu dilakukan karena daerahnya rawan. Namun sekali lagi, itu bukan operasi tempur. Selanjutnya, jika daerah tersebut sudah aman seperti di Sorong, Manokwari, dan Biak, maka yang akan ditugaskan untuk menjaga cukup personel kodim dan koramil,” papar Yudo.
Prinsipnya, ujar panglima, semua kegiatan TNI adalah operasi. Ia memberi contoh adanya aktivitas operasi teritorial, operasi pengamananan daerah rawan (ops pam rahwan), operasi pengaman perbatasan (ops pamtas), serta operasi pengamanan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI).
Operasi penegakan hukum dilakukan dalam kondisi tertentu. “Operasi penegakan hukum damai di Cartenz dan langkah pendekatan tetap dilaksanakan,” kata Yudo.