JAKARTA--Dewan Pers (DP) menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Kupang, Nusa Tenggara Timur. UKW yang dibuka anggota Dewan Pers, Sapto Anggoro, ini berlangsung selama dua hari (7 dan 8 Juni 2022).
Kegiatan ini merupakan kerja sama DP dengan beberapa lembaga uji kompetensi sebagai pelaksana, yakni Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS), London School of Public Relation (LSPR), Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Tak kurang dari 60 peserta ikut UKW dengan 10 orang sebagai penguji.
Dalam sambutannya, Sapto mengutarakan bahwa DP sedang menggenjot percepatan jumlah peserta UKW, baik untuk kategori muda, madya, atau utama. "Dalam waktu 7 bulan, kami berharap bisa melakukan sertifikasi wartawan sebanyak 87%. Atau dari target 1.700, sekitar 1.400 wartawan harus ditingkatkan kemampuannya agar bisa tersertifikasi," tuturnya.
Besarnya perhatian DP atas upaya peningkatan kualitas insan pers dan media bisa dilihat dari anggaran yang ada. Dari total anggaran sekitar Rp45 miliar, kata Sapto, sebanyak 60% untuk alokasi tugas dan fungsi DP serta 40% dialokasikan untuk pendidikan wartawan, termasuk UKW.
Ia menambahkan, dengan langkah itu maka kualitas jurnalis dan karyanya diharapkan kian meningkat. Jika kualitas insan pers dan media meningkat, ujarnya, implikasinya jumlah sengketa atau pengaduan terhadap pemberitaan akan kian menurun. Masyarakat pun akan semakin mendapat sajian berita yang lebih bermanfaat.
Menurut Sapto, pengaduan ke DP bukanlah hal yang remeh. Sampai Mei 2022, sudah ada 317 kasus pengaduan. Padahal dalam periode sama 2021, hanya ada 260 pengaduan. Ini berarti ada kenaikan 57 pengaduan.
"Kenaikan pengaduan itu bukan sesuatu yang kami harapkan," kilahnya. Tentu saja DP lebih mengharapkan kian turunnya jumlah pengaduan.
Sapto menambahkan, ada dua bidang di DP yang kerjanya terkait erat dan saling bertalian. Keduanya adalah Komisi Pengaduan Masyarakat yang dipimpin Yadi Hendriana dan wakilnya Paulus Tri Agung Kristanto. Lalu Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi yang diketuai Paulus Tri Agung Kristanto dengan wakil Yadi Hendriyana. Kedua komisi itu sangat terkait erat dengan upaya meningkatkan kualitas insan pers dan media.
Sapto yang membidangi Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi itu menegaskan, anggota dan ketua DP yang berjumlah 9 orang itu bekerja menganut prinsip kolektif-kolegial. Artinya, setiap anggota DP akan saling bekerja sama lintas komisi demi efisiensi dan efektivitas kerja. Jumlah anggota DP yang hanya 9 orang, ungkapnya, terhitung sangat sedikit untuk mengejar target kuantitatif dan kualitatif.
Secara khusus Sapto menjelaskan, bahwa wilayah NTT memiliki tradisi kuat di bidang jurnalistik. Ia pun menyebut beberapa tokoh literasi dan insan pers yang berasal dari NTT.
"Ada Gerson Poyk dan Gorys Keraf yang begitu legendaris. Lalu Helmi Johannes (RCTI dan VOA/Suara Amerika), Rikard Bagun (pemred Kompas), Primus Dorimulu (pemred Investor Daily dan Berita Satu, Pieter Gero (Kompas), Don Bosco Selamun (Media Indonesia/Metro TV), Gaudensius Sumardi (pemred Media Indonesia), Wens Manggut (ketua Asosiasi Media Siber Indonesia), dan banyak lagi yang lain," urainya.
Ia berpesan agar rekan-rekan wartawan memanfaatkan UKW ini dengan sebaik-baiknya. Hal ini demi kualitas insan pers dan juga media yang bersangkutan.