Bertampat di Swiss Bell Hotel, Tunjungan, Surabaya, Dewan Pers menyelenggarakan Focus Group Discussion Survey Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Propinsi Jawa Timur Tahun 2021 pada Selasa, (27/4). Dalam masa pembatasan mikro karena pandemi Covid 19, kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid, dihadiri Informan ahli secara offline maupun online.

FGD ini dilakukan untuk mengkonfirmasi temuan nilai kuantitatif dan kualitatif saat pelaksanaan wawancara mendalam dengan para informan ahli, sekaligus mendalami hal-hal yang dianggap penting berdasarkan temuan sementara. Salah satu isu yang dibahas adalah, masih rendahnya peran serikat pekerja pers dalam mengadvokasi permasalahan hubungan kerja perusahaan pers dengan pekerja. Secara prinsip, komunitas pers menyadari pentingnya keberadaan serikat pekerja, tapi hal ini tidak cukup untuk mendorong terbentuknya serikat pekerja di perusahaan media yang ada di Jawa Timur.

Disisi yang lain, terungkap menurunnya tata kelola radio komunitas. Media massa alternatif ini sebagian besar beralih dari sistem pengelolaan berbasis komunitas, menjadi usaha perorangan. Hal ini mengakibatkan menurunnya fungsi media komunitas, yang seharusnya dapat menjadi salah satu ragam sumber informasi yang inklusif bagi masyarakat disekitarnya.

Hadir dalam forum ini, perwakilan Bappenas, Dewi Sri Sotijaningsih. Dewi menyatakan bahwa, hasil survey IKP sangat penting dalam memberikan gambaran salah satu sisi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Hasil ini dapat dipakai untuk menginisiasi rekomendasi pada para stakeholder untuk meningkatkan perannya dalam menunjang perkembangan demokrasi, khususnya jaminan atas kemerdekan pers di Indonesia. Salah satu rekomendasi yang telah berjalan saat ini antara lain, bentuk dukungan Bappenas atas percepatan program sertifikasi wartawan melalui rekomendasi penambahan anggaran fasilitasi penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan oleh Dewan Pers.