“Saya ingin mengapresiasi upaya-upaya Dewan Pers yang melakukan verifikasi terhadap perusahaan media massa, cetak maupun elektronik. Selain menjamin profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan, dengan adanya verifikasi tersebut masyarakat juga bisa tahu media mana yang bisa dijadikan rujukan, media mana yang bisa dipercaya dalam pemberitaan”, kata Presiden Jokowi ketika memberikan sambutan pada puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Ambon, Kamis (9/2/2017).
Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dalam laporannya mengatakan, verifikasi tehadap media merupakan amanat UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mendata perusahaan pers. “Hingga kini kini sudah 77 perusahaan pers yang terverifikasi”, ujar pria yang akrab disapa Stanley itu.
Stanley menegaskan, upaya verifikasi baru awal dan akan dilanjutkan terus. “Melalui pendataan atau verifikasi perusahaan pers, Dewan Pers ingin mendorong penguatan media pers dan positioning media mainstream dalam memasuki era konvergensi media”, tambahnya.
Berita “Hoax” Terkait berita “hoax” yang sedang ramai diperbicangkan, Stanley menggarisbawahi bahwa media arus utama harus bisa mengembalikan kepercayaan publik dengan menjawab tantangan atas maraknya serbuan berita hoax atau informasi bohong yang dibuat seoalah olah sebagai karya jurnalisrik.
“Sebab berita hoax tidak sekedar ungkap kebohongan tapi juga mengandung adu domba dan ujaran kebencian,” katanya seraya menambahkan “masyarakat pers akan melawan hoax dan akan menjadikan dirinya sebagai panduan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera”
Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan, saat ini terjadi banjir berita di media sosial. “Ada berita yang obyektif, yang aktual, ada yang kritik yang baik, tapi banyak juga berita bohong, hoax, yang mengganggu akal sehat kita. Ada berita yang membuat kegaduhan, banyak berita yang penuh dengan caci maki, penuh dengan fitnah, memecah-belah masyarakat, dan bahkan mengancam persatuan bangsa”, katanya.
Dalam kaitan itu, menurut Presiden media arus utama, media mainstream, tidak boleh luntur dalam menjunjung tinggi etika jurnalistik, yang menuntut faktualitas, yang menuntut obyektivitas, yang menuntut disiplin dalam melakukan verifikasi.
Pada bagian lain sambutannya, Presiden Jokowi menyatakan jagad media mainstream, jagad media arus utama, menghadapi tantangan yang sangat besar dengan hadirnya media sosial. Media sosial menjadi kegandrungan baru yang luar biasa. Tidak hanya di kalangan masyarakat, sekarang semuanya main medsos, masyarakat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, Presiden semuanya main medsos. “Ada yang senang nge-twit, ada yang senang main instagram, ada yang senang main path, ada yang senang main facebook. Semuanya gandrung media sosial”, ujarnya.
Lebih lanjut Presiden mengatakan, media mainstream, yang tidak mampu bersiasat, yang tidak mampu beradaptasi. Hal ini kecenderungan di seluruh dunia -- dan kita harapkan di Indonesia tidak terjadi -- mulai berguguran, sementara media sosial juga menjadi memusingkan pemerintah. “Ini yang saya dengar dari Perdana Menteri, dari Presiden yang saya temui. Semuanya mengeluhkan”, ujarnya.
Presiden menegaskan, dirinya yakin meskipun digempur media sosial, media mainstream, media arus utama tidak akan hilang. Sebagaimana radio tidak hilang digantikan televisi. Keduanya akan sama-sama eksis karena bisa saling melengkapi untuk memenuhi dahaga masyarakat akan informasi.
“Media sosial unggul karena kecepatan, karena nilai aktualitas, sementara media arus utama, media mainstream menonjol karena akurasi, karena kedalaman materimaterinya”, ujarnya. Berbagai kegiatan Perlu ditambahkan, pada puncak acara HPN 2017 yang dihadiri sejumlah menteri dan tokoh serta masyarakat pers Indonesia itu juga ditandatangani Nota Kesepahaman Polri--Dewan Pers dan TNI--Dewan Pers masing-masing oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo serta Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo dan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo atas nama institusi masing-masing.
Sebelum acara puncak tersebut, telah diadakan berbagai kegiatan antara lain donor darah, jalan santai, pameran Maluku Expo, seminar “Persiapan Penyelenggaraan World Freedom Day (WPFD) 2017 dan Sosialisasi IKP 2016”, Konvensi Nasional Media Massa “Demokrasi Digital, Nilai kewarganegaraan dan Ketahanan Budaya, & Hoax, Fake News, Blokir, Lalu Apa”, penganugerahan jurnalistik Adinegoro dan penghargaan kepeloporan di bidang media serta pesta rakyat yang diramaikan penyanyi-penyanyi Ibukota. (red/ setkab.go.id)