Jakarta, 7 Oktober 2025 – Dewan Pers menegaskan pentingnya peran media dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas publik terhadap pelaksanaan program nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini dijalankan oleh pemerintah. Hal itu mengemuka dalam podcast Dewan Pers Official yang menghadirkan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, pada 3 Oktober 2025 lalu.

Dalam forum tersebut, Ketua Dewan Pers, Prof Komarudin Hidayat membuka ruang dialog tentang bagaimana jurnalisme dapat berperan aktif mengawasi implementasi program strategis pemerintah agar tepat sasaran. Prof Komarudin menilai bahwa keterbukaan informasi publik menjadi kunci utama agar masyarakat dapat ikut mengontrol pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam hal distribusi dan kualitas makanan bergizi di sekolah-sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di wilayahnya. Ia mengakui masih terdapat berbagai tantangan teknis di lapangan, termasuk kasus keracunan yang terjadi pada 24 September 2025 lalu, yang menjadi sorotan publik dan media.

Menurut Kang Dedi, masalah utama terletak pada kualitas makanan yang belum konsisten memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan. Ia menegaskan bahwa penyedia makanan telah menerima anggaran dengan margin keuntungan yang layak, sehingga tidak seharusnya menurunkan kualitas bahan pangan demi keuntungan pribadi.

“Program ini harus dijalankan dengan kejujuran dan keikhlasan. Jangan sampai niat baik pemerintah untuk meningkatkan gizi anak-anak justru tercemar oleh praktik curang demi keuntungan,” tegas Kang Dedi dalam podcast bersama Dewan Pers.

Lebih lanjut, Kang Dedi menjelaskan beberapa penyebab persoalan yang ditemukan di lapangan, antara lain rendahnya upah tenaga kerja dapur, waktu memasak yang tidak ideal, distribusi makanan yang terlalu jauh sehingga kehilangan kesegaran, serta kebersihan dapur dan alat makan yang belum memenuhi standar higienitas.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membentuk Satuan Tugas khusus guna mengawal kualitas makanan sejak proses pengolahan hingga diterima oleh anak-anak. Kang Dedi juga menegaskan pentingnya keterlibatan publik melalui kanal pelaporan terbuka di YouTube dan media sosial pribadinya.

Selain itu, ia berkomitmen memberikan sanksi tegas bagi pelaksana program yang lalai atau menyalahgunakan wewenang, mulai dari sanksi administratif hingga proses hukum bila ditemukan pelanggaran serius.

Dalam kesempatan yang sama, Kang Dedi mengusulkan inovasi pendidikan berbasis pertanian di sekolah, di mana siswa ikut menanam sayuran, memelihara ayam, dan ikan sebagai bagian dari kurikulum. Menurutnya, pendekatan ini akan memperkuat ketahanan pangan lokal dan mendukung keberlanjutan program MBG.

Program Makan Bergizi Gratis kini menjadi simbol harapan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui pengawasan yang transparan dan kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat, dan pers, diharapkan program ini benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masa depan generasi bangsa.(*)