Jakarta, 1 Januari 2026 — Industri media nasional sepanjang 2025 masih berada dalam tekanan berat dari sisi ekonomi. Disrupsi digital yang masif, menurunnya belanja iklan, perubahan algoritma platform digital, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) menjadi tantangan besar yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan perusahaan pers dan nasib pekerja media.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, dalam Catatan Akhir Tahun Dewan Pers 2025 yang digelar di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat, sejak 2024 hingga Juli 2025, lebih dari 800 pekerja media mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Angka tersebut diperkirakan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi di lapangan karena masih terdapat sejumlah kasus PHK yang belum terdata.

“Merespons situasi tersebut, Dewan Pers mengambil langkah strategis dengan mendorong dialog lintas sektor, termasuk dengan pemerintah dan Kementerian Ketenagakerjaan, guna mencari solusi komprehensif dan berjangka panjang. Salah satu inisiatif yang diupayakan adalah pengembangan Dana Jurnalisme Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi penopang keberlanjutan ekosistem pers nasional”, kata Komaruddin Hidayat.

Selain itu, Dewan Pers juga mengusulkan revisi Undang-Undang Hak Cipta agar karya jurnalistik memiliki pengakuan hak ekonomi yang lebih kuat. Upaya lain yang dilakukan adalah mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat antara perusahaan pers dan platform digital global yang selama ini menguasai distribusi dan monetisasi konten. Sebagai bagian dari langkah tersebut, pada 17 Desember 2025, Dewan Pers menandatangani Nota Kesepahaman dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Di sisi tata kelola, Dewan Pers terus menjalankan mandat pendataan dan verifikasi perusahaan pers sesuai ketentuan perundang-undangan. Hingga akhir Desember 2025, verifikasi faktual telah dilakukan terhadap 111 media, dengan 94 media dinyatakan lulus. Secara keseluruhan, jumlah media yang telah terverifikasi secara administratif maupun faktual mencapai 1.136 perusahaan pers. Khusus sepanjang 2025, Dewan Pers juga memutakhirkan data terhadap 28 perusahaan pers yang masa berlaku verifikasinya telah berakhir.

Untuk memperkuat ketahanan perusahaan pers, Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers menyelenggarakan berbagai program pelatihan. Pelatihan tersebut mencakup pemanfaatan AI untuk pengembangan bisnis media, mulai dari aspek pemasaran, optimalisasi penyusunan dan analisis laporan keuangan, hingga produksi kreatif dan manajemen konten. Dewan Pers juga menggelar pelatihan produksi dan strategi kreatif pengelolaan kanal YouTube sebagai salah satu alternatif pengembangan bisnis media digital.

Menindaklanjuti masukan dari perusahaan pers, Dewan Pers turut memfasilitasi pelatihan terkait partisipasi perusahaan pers dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem E-Katalog INAPROC. Program pelatihan ini dilaksanakan sejak Agustus hingga Desember 2025 sebagai upaya membuka peluang ekonomi baru bagi perusahaan pers.

“Dengan jejaring yang dimiliki, Dewan Pers telah menyelenggarakan tujuh kali pelatihan yang diikuti 243 peserta manajemen perusahaan pers secara langsung. Selain itu, sebanyak 513 peserta dari luar DKI Jakarta turut ambil bagian sebagai perwakilan perusahaan pers. Secara keseluruhan, program ini menjangkau 246 perusahaan pers. Para peserta menilai materi yang disampaikan para narasumber menjadi bekal penting untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan media memasuki tahun 2026”, Ujar Komaruddin.

Menutup tahun 2025, Dewan Pers menegaskan tiga tantangan utama yang perlu menjadi perhatian bersama pada masa mendatang. Ketiga tantangan tersebut meliputi upaya menjaga kemerdekaan pers dari ancaman kekerasan dan kriminalisasi, peningkatan profesionalisme wartawan dan media, serta memastikan keberlanjutan ekonomi perusahaan pers di tengah perubahan ekosistem digital yang terus berlangsung.

Sebagai bagian dari refleksi akhir tahun, Dewan Pers juga menganugerahkan Anugerah Dewan Pers 2025 kepada tiga tokoh, yakni H. M. Jusuf Kalla sebagai Tokoh Perdamaian dan Kemanusiaan, almarhum Jakob Oetama sebagai Tokoh Pers, serta Muhammad Rifky Juliana sebagai Sosok Wartawan Tangguh.

Dewan Pers mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan media, platform digital, hingga masyarakat luas, untuk bersama-sama menjaga kemerdekaan pers sebagai fondasi utama demokrasi di Indonesia.(*)