YOGYAKARTA - Dewan Pers kembali menegaskan pentingnya penataan penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di ruang publik dan industri media. Dalam beberapa bulan terakhir, AI berkembang sangat cepat, namun di saat bersamaan sekitar 1.200 wartawan di Indonesia harus dibebastugaskan oleh perusahaan pers. Situasi ini membuat Dewan Pers menilai perlunya langkah serius untuk memastikan AI tidak menggerus profesi jurnalis dan kualitas informasi di masyarakat.

Pesan itu disampaikan oleh Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Dewan Pers, Busyro Muqoddas, saat membuka acara Literasi Media bertema “AI dan Masa Depan Jurnalisme” di Yogyakarta, 22 November 2025.

Busyro menegaskan bahwa Dewan Pers telah melakukan berbagai diskusi dengan para ahli untuk merumuskan sikap terhadap perkembangan teknologi tersebut.

“Dewan Pers memposisikan AI secara proporsional. Perkembangan teknologi ini harus dikawal dengan etika,” ujarnya.

Menurutnya, visi-misi Dewan Pers saat ini adalah melanjutkan dan menyesuaikan arah yang telah dibangun para pemimpin sebelumnya, namun diselaraskan dengan kebutuhan dan tantangan era digital yang makin kompleks.

Salah satu fakta yang disorot Busyro adalah banyaknya wartawan yang kehilangan pekerjaan dalam beberapa bulan terakhir.

“Ini menyedihkan. Tidak hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga ada problem di masyarakat yang tidak bisa diatasi. Ini problem kita bersama,” tegasnya.

Fenomena itu memperkuat urgensi agenda literasi media dan diskusi mendalam soal AI, terutama terkait bagaimana jurnalis dapat menyesuaikan diri dengan ekosistem digital tanpa kehilangan nilai-nilai etik.

Busyro menyebut bahwa masyarakat kini semakin terjebak dalam pola hidup pragmatis. Sikap pragmatis tersebut, menurutnya, membawa konsekuensi serius dalam cara masyarakat memandang etika.

“Ketika pragmatisme menjadi pola hidup, pemahaman terhadap etika ikut terpengaruh,” kata Busyro.

Pragmatisme yang kuat terutama tampak dalam dunia politik dan bisnis. Karena itu, ia menilai wartawan perlu menjadikan perkembangan AI sebagai momentum untuk memperkuat etika dalam pemberitaan, komunikasi, dan edukasi publik.

“Agar masyarakat tidak menjadi korban dari penggunaan AI,” imbuhnya.

Busyro juga mengingatkan bahwa ketika jurnalisme tertekan oleh politik dan ekonomi, dampak terbesarnya akan dirasakan masyarakat. Mereka akan kehilangan hak untuk mendapatkan informasi yang mencerdaskan, baik dalam bidang politik, ekonomi, demokrasi, sampai lingkungan hidup dan HAM.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala RRI Yogyakarta, Akhmad Suhartono, menilai penggunaan AI di masyarakat sudah masif, namun sebagian besar penggunanya tidak memahami fungsi maupun risikonya.

“Banyak yang sudah memakai AI tetapi tidak tahu maknanya, bahkan sering disalahgunakan. Maka sebagai media, kita harus bisa bijak menggunakan AI,” kata Suhartono.

Ia menegaskan peran penting lembaga penyiaran dan perusahaan pers untuk mengedukasi publik agar teknologi dapat digunakan secara bertanggung jawab.(*)