Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Pers Belum Optimal

Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Pers Belum Optimal
22 Juni 2011 | Administrator

JAKARTA (www.koran-jakarta.com) - Selama kurun 10 tahun, dari 2000 hingga 2010, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat ada 651 kasus kekerasan terhadap insan pers. Dari jumlah itu, penegak hukum baru menyelesaikan satu kasus terkait terbunuhnya wartawan Radar Bali, AA Narendra Prabangsa, pada 2009 . Lima kasus baru sampai pada tahap investigasi. Sisanya, tak ada kejelasan kasus hukum. Kasus pembunuhan terhadap Syafruddin (Udin) yang terjadi 18 tahun silam pun sampai sekarang belum terungkap siapa pelakunya.

"Tidak ada kemauan dan kemampuan penegak hukum dalam menghukum para pelaku kejahatan terhadap jurnalis," kata Koordinator Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Margiyono, dalam diskusi panel bertema "Mengakhiri Impunitas dalam Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis" di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa (21/6).

Kasus kekerasan yang kerap menimpa wartawan selain pembunuhan, antara lain penganiayaan, intimidasi, perampasan alat liputan, pelarangan meliput, dan intervensi dalam pemberitaan. AJI juga mencatat dari tahun ke tahun kekerasan terhadap wartawan bukan hanya datang dari kalangan TNI maupun Polri. Dua tahun terakhir kekerasan terhadap wartawan juga dilakukan masyarakat, baik oleh oknum yang tergabung dalam organisasi massa radikal maupun mahasiswa

"Anehnya, walaupun dilakukan masyarakat biasa tetap saja penegak hukum kesulitan untuk mengungkapnya," tambah Margiyono.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam mengakui adanya sejumlah kendala yang dialami aparat kepolisian dalam mengungkap kasus pembunuhan terhadap wartawan, terutama ketiadaan barang bukti dan saksi.

"Sejak 1996, ada 23 kasus pembunuhan terhadap wartawan yang belum terungkap. Kami berharap organisasi pers bisa membantu kami mengungkapnya," katanya.

Anton juga akan menegur masing-masing Kapolda yang tak dapat menuntaskan kekerasan terhadap wartawan yang terjadi di daerah tempat mereka bertugas. "Saya akan menekan mereka untuk segera menuntaskan persoalan ini," katanya.

Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harymurti justru mengapresiasi institusi TNI yang langsung menghukum oknum TNI yang melakukan kekerasan kepada wartawan.

"Bahkan, ada oknum perwira yang dihukum enam bulan penjara karena terbukti menganiaya wartawan di Aceh. Ada pula Danramil yang dicopot dari jabatannya, juga karena melakukan kekerasan terhadap wartawan," katanya. Dari kepolisian, Dewan Pers justru tak melihat komitmen semacam itu.

Wakil Jaksa Agung Darmono mengatakan minimnya persentase pelaporan kekerasan terhadap pers ke kejaksaan membuat kasusnya lebih banyak terbengkalai. Ditambah keengganan masyarakat untuk tampil sebagai saksi. "Namun, itu semua bisa diatasi dengan membangun sinergitas lembaga pers dengan penegak hukum dan masyarakat," katanya.way/AR-1

Sumber: www.koran-jakarta.com / Selasa, 21 Juni 2011 | 23:33:39 WIB

http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/65070

Sumber foto/ilustrasi: jurnalberita.com



Download