Jakarta, Senin 7 Juni 2021
Indonesia mendorong terwujudnya transformasi digital dalam pelayanan publik agar dapat mendukung pembangunan nasional. Transformasi digital ini dapat dilakukan dengan dukungan antara lain sumber daya manusia dan infrastruktur yang handal.

Demikian salah satu butir isu yang mengemuka dalam rapat kerja antara Kementerian Komunikasi Informatika, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Informasi Pusat dengan Komisi I DPR RI hari Senin (7/6). Hadir dalam rapat kerja ini Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dan Ketua Komisi I DPR  Meutya Hafid. Isu pentingnya pelayanan publik secara digital ini muncul saat membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPR. Raker ini digelar dengan tetap mengikuti protokol kesehatan baik secara fisik maupun daring.

“ Pemerintah sudah menentukan tema rapat kali ini adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural agar dapat menjadi landasan transformasi pembangunan ekonomi Indonesia pada tahun 2022,” ujar Johnny dalam paparannya didepan anggota DPR RI dari Komisi I yang disiarkan live parlemen tv melalui kanal youtube kemkominfo tv.

Menkominfo dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan tentang tujuh prioritas nasional dan 10 fokus yang akan dikerjakan oleh jajarannya.

“ Dalam hal ini menkominfo sebagai leading sector transformasi digital untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan digital di Indonesia telah mengimplementasikan pengembangan SDM Digital Nasional, menyiapkan infrastruktur TIK, Peningkatan Ekonomi dan pelayanan publik,” pungkas Johnny didampingi jajarannya.

Butuh transformasi digital

Dalam kesempatan ini Ketua Dewan Pers senada pendapatnya dengan pemaparan Menteri Kominfo terkait transformasi digital.

“Teknologi Informasi ini merupakan generic purpose of technology yang artinya semua bidang membutuhkan transformasi digital, tidak seperti teknologi lainnya. Misalkan, teknologi pertanian yang hanya khusus mengenai hal itu,” ujar M. Nuh dalam paparannya dihadapan pimpinan Komisi I DPR.

Dengan demikian, semua lembaga baik itu swasta maupun pemerintah juga memerlukan transformasi digital untuk kebutuhan pelayanan maupun informasi. Selanjutnya, Ketua Dewan Pers juga menyampaikan empat prioritas yang sedang dilakukan lembaganya.

“Ada empat pencapaian program prioritas Dewan Pers yakni, meningkatkan kemerdekaan pers dengan melakukan Survei Indeks Kemerdekaan Pers di semua provinsi, pelatihan dan memfasilitasi uji kompetensi wartawan hingga nanti ada wartawan spesialis, layanan pengaduan masyarakat terkait pers dan pendataan/verifikasi perusahaan pers yang berbeda dengan SIUP,” tambahnya.

Dalam rapat kerja tersebut Menkominfo selain didampingi Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh juga hadir Ketua Komisi Penyiaran Indonesia beserta jajaran, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat beserta jajarannya. 

“Transformasi digital ini menjadi tantangan bagi lembaga agar bisa memanfaatkan untuk pelayanan lebih cepat dan menghemat biaya. Misalnya penyelesaian sengketa pers, sertifikasi wartawan secara hibrid (kombinasi daring dan pertemuan fisik), pendataan pers maupun, keterangan ahli pers (kasus tertentu),” kata M. Nuh. (Imam Suwandi)