"Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, di bentuk Dewan Pers yang independen."
(Pasal 15 UU No.40/1999 tentang Pers)

Pers Bermutu



Senin, 18 Februari 2013

 

1.    Pembukaan
Tulisan ini sengaja mengambil sepotong (penggalan) dari tema HPN: “Pers Bermutu Bangsa Maju” dengan beberapa pertimbangan:
Pertama; usaha membangun pers bermutu merupakan salah satu tugas utama Dewan Pers (bersamaan dengan tugas menjaga kemerdekaan pers, menjaga kode etik pers, dan tuga-tugas lain).

Kedua; untuk menghindari kemungkinan salah pengertian (salah persepsi), seolah-olah pers mengklaim, pers maju identik dengan bangsa maju. Pers maju merupakan salah satu petunjuk (indikator) bangsa maju. Ada sejumlah petunjuk lain yang juga merupakan satu conditio sine qua non bangsa maju, yaitu: kehadiran kesejahteraan, kehadiran kemakmuran yang merata, kehadiran kecerdasan umum, kehadiran keadilan sosial bagi seluruh rakyat, kehadiran pranata (institusi) politik, sosial, ekonomi dan lain-lain yang terbuka, akuntabel, dan bersih. Pers adalah subsistem dari berbagai indikator tersebut. Di satu pihak, pers dapat sangat berperan mendorong perwujudan berbagai indikator kemajuan yang diharapkan itu. Di pihak lain, dalam berbagai hal, pers maju tergantung pada tingkat kesejahteraan, kemakmuran, kecerdasan, tatanan politik dan lain-lain.

2.    Pers bermutu dalam makna dinamis
Pers bermutu. Apakah itu? Apakah sebuah pers yang dikelola oleh pengelola dan dijalankan secara profesional, memenuhi segala standar etik serta semua syarat-syarat jurnalistik serta merta menjadi pers yang bermutu. Mungkin ada yang mengatakan, ya. Mungkin pula ada yang mengatakan belum. Bagi yang mengatakan belum, berpendapat ada unsur-unsur lain yang juga penting, seperti kejelasan keberpihakan pada publik, non partisan dan lain sebagainya.

Meskipun ada standar-standar normatif dan atau etik, standar pengelolaan (managemen), atau standar politik seperti kehadiran demokrasi, pers bermutu tidak mungkin bermakna statis tetapi dinamis. Mutu pers ditentukan oleh perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan lingkungan yang senantiasa berubah. Ada ungkapan yang mengatakan, satu-satunya yang tetap adalah perubahan. Kalau ditarik ke lingkungan pers, maka pers bermutu apabila senantiasa mampu merespons perubahan lingkungannya, baik dalam makna mengiringi perubahan, menggerakkan perubahan maupun mendorong perubahan.

Kesadaran makna pers bermutu semacam itu akan mendorong insan atau pengasuh pers selalu berpikir ke arah kemajuan dan menemukan kebaruan (newness), jauh dari rasa kemapanan. Setiap bentuk atau wujud kemapanan akan melahirkan konservatisme atau anti perubahan. Itulah yang acap kali terjadi di bidang politik. Semula suatu gerakan politik sangat reformis, sangat pro kemajuan, sangat pro publik. Tetapi karena nikmat kekuasaan (Montesquieu mengatakan kekuasaan itu mengandung greedy), merasa mapan, berubah menjadi konservatif, bahkan anti perubahan. Kekuasaan semacam itu akan berangsur-angsur menjadi sewenang-wenang, menindas dan tiranis.

Bagi pers kita, menanamkan rasa untuk terus melakukan perubahan merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari.
Pertama; pers, baik sebagai institusi publik, institusi politik, maupun sebagai institusi ekonomi, mesti berubah mengikuti dinamika sosial, dinamika politik, dan dinamika ekonomi di sekitarnya. Dapat terjadi semacam tention antara pers sebagai institusi publik dengan pers sebagai institusi politik dan institusi ekonomi yang menjauh dari kepentingan dan cita-cita publik. Dalam keadaan seperti itu, sangat dituntut agar pers berdiri teguh di sisi publik sebagai ibu kandung yang harus dijaga dan dipelihara. Pers sebagai institusi politik dan institusi ekonomi, tidak boleh sekali menjadi semata-mata alat kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi yang mengorbankan kepentingan publik.

Kedua; kemajuan ilmu dan teknologi, c.q. ilmu dan teknologi komunikasi (media). Kemajuan ilmu dan teknologi berpengaruh pada semua sendi-sendi pers, mulai dari ketenagaan pers, pengelolaan pers, sampai pada aturan tingkah laku pers (etik dan hukum). Kita mengenal media sosial dengan segala aspek dan instrumennya yang mengubah secara mendasar pengertian dan termasuk aktivitas pers (masih dalam perdebatan). Meskipun ilmu dan teknologi bukan satu-satunya pendorong perkembanagan media sosial, tetapi juga faktor-faktor politik, ekonomi, dan lain-lain, tetapi peran ilmu dan teknologi sangat menentukan intensitas media sosial. Perubahan pengertian dan bentuk-bentuk aktivitas pers akibat kehadiran media sosial sangat mempengaruhi hubungan pers tradisional dengan publik, sistem pengelolaan pers, dan yang tidak kalah penting adalah press attitude and bihaviour yang akan menuntut penyesuaian etik dan aturan-aturan pers.

Ketiga; Pengaruh lingkungan global.
Telah lama kita membaca (bahkan pers juga menulis atau memuat tulisan) ungkapan-ungkapan seperti: borderless state, borderless nation. Salah satu implikasi konsep-konsep tersebut, bahwa hubungan yang secara tradisional disebut transnational, tidak lagi didominasi inter state atau inter government yang suatu saat dipandang sebagai satu-satunya cara berhubungan secara sah dengan negara atau bangsa lain. Pada hari-hari ini justru hubungan yang bersifat non government menjadi peristiwa sehari-hari di bidang ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain, tidak terkecuali hubungan antar pers. Tiap tahun pers Indonesia menyelenggarakan Bali Media Forum yang dihadiri lembaga-lembaga pers dari berbagai belahan dunia. Dewan Pers mempunyai hubungan persahabatan dengan lembaga serupa di India, Thailand, Taiwan, dan lain-lain. Internasionalisasi pers tidak hanya terbatas pada pemberitaan dan siaran, tetapi mencakup kerjasama internasional kelembagaan, pendidikan, pelatihan dan lain sebagainya. Hal-hal ini menuntut perubahan untuk memperoleh manfaat sebesar besarnya dari pergaulan internasional tersebut.

3.    Menuju pers yang bermutu.
Ada prasyarat untuk memungkinkan kehadiran pers bermutu yaitu kebebasan atau kemerdekaan pers. Tanpa kebebasan atau kemerdekaan, ada dua kemungkinan wajah pers. Pertama; pers ada di bawah penindasan (tekanan). Kedua; pers adalah alat belaka kekuasaan, bukan sarana publik.

Kebebasan atau kemerdekaan hanya ada kalau ada demokrasi yang menjamin dan melindungi hak asasi terutama kebebasan berpendapat, kebebasan menyatakan pikiran, dan kebebasan komunikasi baik secara lisan atau melalui tulisan, dan kebebasan atau kemerdekaan pers.

Sebagai suatu bentuk kebebasan atau kemerdekaan, dilarang segala bentuk pembatasan yang akan menghambat kebebasan menyampaikan informasi, kebebasan melakukan kontrol dan kebebasan menyelenggarakan pers (pers sebagai institusi sosial, institusi politik, dan institusi ekonomi).

Dikaitkan dengan pers bermutu, demokrasi adalah garda depan (avantgarde, avantguard) kemerdekaan pers. Pers bermutu memerlukan demokrasi yang bermutu. Tanpa demokrasi yang bermutu, kebebasan atau kemerdekaan pers dapat (bahkan akan) menjadi sarana menuju anarkisme.

Sekali lagi perlu dicatat, demokrasi bagi bangsa Indonesia secara serentak terdiri dari dimensi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hanya dengan dimensi yang luas itu, demokrasi adalah wajah peradaban. Sudah semestinya pers yang hanya akan hidup bebas atau merdeka apabila ada demokrasi, memikul tanggung jawab mewujudkan demokrasi yang matang, sehat, bertanggung jawab dan berdisiplin.

Selain prasyarat politik yang disebutkan di atas, tidak kalah penting kesadaran pers mengenai perkembangan pers sebagai suatu institusi atau pranata. Sebagai institusi, pers dapat dibedakan: pers sebagai institusi sosial (publik), pers sebagai institusi politik, dan pers sebagai institusi ekonomi.

Sebagai institusi sosial atau institusi publik, pers adalah sarana informasi, pendidikan dan hiburan publik. Di tengah-tengah berbagai kegalauan sosial, bahkan di sana-sini dijumpai berbagai ketegangan sosial, pers bukan sekedar memenuhi syarat faktual dalam pemberitaan tetapi dituntut kearifan agar berbagai kegalauan dan ketegangan sosial itu tidak menjadi bahan bakar yang lebih besar. Tetapi di pihak lain, pers tidak sekedar memadamkan kebakaran tanpa mendorong agar sebab-sebab kegalauan dan ketegangan dapat diselesaikan secara tuntas. Sangat tidak memadai, pandangan yang mengatakan: berbagai kegalauan atau ketegangan semata-mata karena masa transisi, atau karena sedang terjadi pergeseran nilai akibat perubahan, atau karena rakyat belum memahami benar kebijakan yang sedang ditempuh. Bukan sekedar itu. Tidak kurang penting mendalami latarbelakang sebab-sebab kegalauan dan ketegangan sosial tersebut, antara lain, karena rakyat memperoleh perlakuan yang tidak adil atau perlakuan yang tidak layak, atau penggunaan kekuasaan yang tidak berpihak pada rakyat yang ditunjukkan oleh berbagai penyelewengan-penyelewenangn kekuasaan yang makin membesar, jurang yang makin terjal antara yang kaya dan miskin, dan berbagai faktor lain.

Sebagai lembaga politik, paling tidak, ada dua fungsi utama pers. Pertama; fungsi kontrol dan kritik. Kedua; fungsi membentuk, mengendalikan, dan mengarahkan pendapat umum.

Fungsi kontrol dan kritik adalah salah satu mahkota kehormatan pers sebagai cabang kekuasaan keempat (the fourth estate, the fourth power). Kontrol dan kritik merupakan instrumen yang inheren pada setiap demokrasi. Kontrol dan kritik adalah instrumen agar demokrasi dijalankan secara bertanggung jawab kepada publik. Dalam demokrasi, setiap badan atau perorangan yang menjalankan fungsi apalagi kekuasaan publik harus menerima kontrol dan kritik, termasuk pers sendiri. Selain menjalankan fungsi kontrol dan kritik, pers harus senantiasa terbuka untuk dikontrol dan dikritik. Secara teknis dikatakan, kontrol dan kritik adalah untuk menghindari kesalahan. Memang ada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang cukup berperan menjalankan fungsi kontrol dan kritik. Demikian pula para pengamat individual. Sesuatu yang harus dihargai. Namun, LSM sesuai dengan bawaan naturalnya, acap kali terjadi pencampuran sebagai pressure group dan interest group. Selain itu, LSM kadang-kadang dipandang nyaring suaranya tetapi kecil kekuatannya. Akibatnya, berbagai kebenaran yang diungkapkan mudah diabaikan. Tidak demikian dengan pers. Pers telah lama diterima dan diakui sebagai kekuatan pengimbang yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan. Namun, sebagai bagian dari peri kehidupan demokrasi yang sehat dan matang, kontrol dan kritik pers harus sehat dan matang pula. Kode etik pers menjadi petunjuk bagi pers ketika melakukan kontrol dan kritik. Kontrol dan kritik yang sehat apabila dilakukan secara adil (justice), wajar (reasonable), dan berkeseimbangan (fair).

Fungsi politik lain yang harus dijalankan pers adalah menjadi saluran efektif pendapat umum. Memperhatikan lembaga-lembaga politik lain terutama partai politik dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat ternyata asyik dengan kepentingan sendiri, bahkan menyalahgunakan kekuasaan, bukan sebagai juru bicara publik, peran pers sebagai saluran pendapat umum makin penting.

Menyalurkan pendapat umum, tidak sekedar mengantarkan. Tidak kalah penting melakukan penghalusan (refining, verfijning) dan pengarahan (directing) agar pendapat umum dapat menjadi satu pandangan dan sikap publik yang utuh, berguna, dan efektif. Tetapi, pers yang sehat dan bertanggung jawab harus menghindari merekayasa (enginering) pendapat umum, untuk suatu tujuan tertentu. Setiap bentuk rekayasa terhadap publik tidak lain dari eksploitasi terhadap publik. Sesuatu yang bukan saja melanggar demokrasi tetapi juga melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang menjunjung tinggi martabat dan kemulyaan dalam kehidupan perorangan maupun umum atau publik.

Bagaimana pers sebagai institusi ekonomi atau sebagai industri?

Ada beberapa bacaan yang secara ekstrim mengatakan, pers sebagai institusi ekonomi (bisnis) sama sekali tidak lagi menjadi pembela kepentingan publik. Pers sebagai institusi ekonomi semata-mata mencari laba.  Mungkin ada pers semacam itu. Tetapi berlebihan kalau seolah-olah menjadi gejala umum pers sebagai pranata ekonomi. Suatu kebenaran yang tidak dapat dibantah adalah: unsur memperoleh laba menjadi bagian yang tidak dapat lagi dipisahkan dari usaha pers. Namun demikian, motif laba, tidak perlu mengabaikan kepentingan publik sebagai ibu kandung pers. Apalagi dengan melakukan kolaborasi dengan kekuasaan politik atau ekonomi yang tidak berpihak kepada publik. Pers hanya akan hidup, berkembang dan akan mendapat laba selama memlihara kepercayaan publik (public trust). Solidaritas komunitas pers untuk saling menjaga dan saling menghidupkan harus tetap dipelihara. Di masa sekarang, laba tidak lagi sekadar diperoleh dari bentuk-bentuk persaingan tidak sehat, membangun sistem monopoli, menekan biaya produksi rendah dengan membayar upah semurah-murahnya, menekan negara untuk selalu memberikan fasilitas (seperti pajak, bea-bea lain). Kegiatan atau tradisi memperoleh laba dengan cara-cara semacam itu harus diakhiri. Pada saat ini, laba diperoleh dengan efisiensi setinggi-tingginya, melalui sistem pengelolaan yang efisien dan efektif, penggunaan teknologi yang terbaik, menekankan pentingnya expertise (knowledge dan skill), dan menjaga kepercayaan publik sebaik-baiknya. Sangat tepat yang dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden SBY): era upah murah sudah berlalu. Perusahaan pers yang tidak sanggup memenuhi kriteria di atas sebaiknya pamit mundur dari pada mencederai martabat pers.

Selanjutnya, kita catat mutu pers dari segi-segi jurnalistik. Sesuatu yang sudah diketahui dan telah menjadi perhatian, serta usaha yang terus menerus dilakukan komunitas pers kita. Cukup banyak usaha dan cukup banyak pula kemajuan yang telah dicapai. Selain konsolidasi internal, peningkatan mutu para wartawan melalui ujian kompetensi, pelatihan, pendidikan, dan lain-lain. Tidak pula kalah penting perhatian publik terhadap pers.

Perhatian publik bukan sekedar peningkatan pembaca, pendengar radio, pemirsa TV. Perhatian publik yang tidak kalah penting yaitu kontrol terhadap pers. Pada saat ini ratusan pengaduan dan keluhan publik disampaikan kepada Dewan Pers.

Satu hal yang patut saya sampaikan adalah respons media terhadap berbagai pengaduan atau keluhan tersebut. Hampir semua media yang kemudian menyadari ada kesalahan jurnalistik, dengan lapang hati menerima rekomendasi Dewan Pers seperti memuat hak jawab, melakukan koreksi, dan meminta maaf kepada publik. Tidak berlebihan kalau saya katakan, sikap media tersebut merupakan keteladanan dan sekaligus merupakan suatu kematangan komunikasi dalam alam demokrasi. Kita masih menemukan, masih cukup banyak orang perorangan dan lembaga sosial dan politik belum dapat menerima dikritik apalagi dipersalahkan. Demokrasi yang sehat membutuhkan attitude humbleness, lapang hati dan keterbukaan. Sebagian dari kita belum mampu bersabar kalau dipersalahkan, dikontrol atau dikritik, termasuk bersabar mendengar pendapat yang berbeda. Inilah salah satu sumber utama kekerasan atau perlakuan kurang layak terhadap pers. Pers bagi orang-orang tertentu dipandang sebagai pengganggu bahkan menjadi ancaman.

4.    Penutup
Demikianlah beberapa catatan yang mungkin berguna dalam perjalanan menuju pers yang lebih bermutu di masa-masa mendatang. Namun sebelum menutup catatan ini, saya akan mengutip Kata Pengantar Richard Keeble dalam bukunya yang sudah disebutkan di atas:

“….the basic roles of journalist are to promote peace and understanding, to work with honesty, clarity and compassion, to give voice to the voiceless, desperately poor, the oppressed; to challenge stereotyping and expose corruption and lying—and to respect diversity and difference.”

Terima kasih

Jakarta, Januari 2013

(Tulisan ini disampaikan dalam acara Konvensi Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2013 di Manado, 8 Februari 2013)



File Download :

Sekretariat Dewan Pers
Gedung Dewan Pers Lantai 7-8
Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110
Telp.021-3521488, 3504877, 3504874-75 Faks.021-3452030
Website: www.dewanpers.or.id Email: sekretariat@dewanpers.or.id