"Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, di bentuk Dewan Pers yang independen."
(Pasal 15 UU No.40/1999 tentang Pers)

Perusahaan Pers dan Kemerdekaan Pers



Jumat, 27 Juli 2012

  1. Penerbitan Pers atau Perusahaan Pers
    Semula dipergunakan sebutan penerbitan pers, dan perhimpunannya disebut Serikat Penerbit Suratkabar. Sekarang, disebut perusahaan pers, dan perserikatannya disebut Serikat Perusahaan Pers atau SPS.
    Dari segi pengertian hukum (rechtsbegrip), perubahan ini memiliki arti penting dan merupakan perubahan mendasar (prinsipil).
    Dalam makna hukum, perusahaan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan secara tetap, teratur, dan terbuka (terang-terangan) yang bertujuan (dengan maksud) mencari laba (keuntungan).
    Perusahaan dapat dijalankan secara perorangan (egnmaazaak) atau melalui suatu badan usaha yang berbadan hukum (perseroan terbatas dan koperasi), atau tidak berbadan hukum. Sampai sekarang, di Indonesia, Firma (Fa) dan Commanditair Vennootschap (CV) adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum (KUHDagang Indonesia). Di Belanda, Fa dan CV berbadan hukum. Di masa Hindia Belanda sampai masa-masa awal kemerdekaan ada badan usaha yang dinamakan kongsi yang tidak berbadan hukum. Kongsi—pada waktu itu—lazim dijalankan di kalangan para pengusaha keturunan Tionghoa (China).
    Dengan demikian, penggunaan sebutan perusahaan pers, ditinjau dari pengertian hukum bermakna usaha di bidang pers (media) dengan maksud atau bertujuan memperoleh laba (keuntungan). Bahkan laba sebesar-besarnya. Berbeda dengan sebutan penerbitan pers yang tidak serta merta berkonotasi sebagai kegiatan ekonomi untuk mencari laba. Penerbitan pers dapat sebagai kegiatan ekonomi untuk mencari laba atau sebagai kegiatan altruistik (untuk tujuan sosial dan atau kemanusiaan). Dalam kenyataan, masih cukup banyak penerbitan yang mempunyai sifat sebagai pers (media) tetapi tidak bertujuan mencari laba (keuntungan) melainkan untuk tujuan altruistik, seperti penerbitan majalah keilmuan oleh lembaga-lembaga ilmiah atau majalah yang diterbitkan pers mahasiswa di kampus-kampus. Kalau semata-mata ditinjau dari sebutan perusahaan pers, apalagi Serikat Perusahaan Pers, penerbitan altruistik tidak termasuk pers. Salah satu konsekwensi penting terhadap penerbitan semacam ini, demikian pula para pelakunya, tidak berlaku hukum pers, cq Undang-Undang Pers (UU No. 40 Tahun 1999). Mereka juga tidak diwajibkan mematuhi kode etik pers. Apakah begitu?
    Berdasarkan Undang-Undang Pers, perusahaan pers wajib dijalankan oleh badan usaha yang berbadan hukum. Pilihan yang lazim adalah perseroan terbatas (PT). Sampai sekarang, masih ada perusahaan pers yang dijalankan oleh Fa atau CV (bertentangan dengan undang-undang, karena Fa dan CV bukan badan hukum).
    Persoalannya: “Sampai sejauh mana perusahaan pers masih perlu memikul kewajiban-kewajiban memelihara, dan menjalankan fungsi dan misi alamiah pers atau menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik?” Kalau ya, bagaimana memadukannya dengan kepentingan pers sebagai perusahaan atau bagaimana memecahkan apabila ada konflik kepentingan antara pers sebagai perusahaan dengan fungsi jurnalistik pers? Inilah salah satu wajah pers kita sekarang. Acap kali wajah pers sebagai perusahaan lebih dimuka dibandingkan dengan fungsi pers itu sendiri. Pers lebih nampak sebagai alat perusahaan. Bukan sebaliknya, perusahaan adalah alat pers.

  2. Pers sebagai industri
    Di manapun di dunia ini, sebagai suatu usaha, pers telah berkembang sebagai sebuah industri, bahkan ada yang mengatakan sebagai sebuah kemestian. Dari sudut pandang ini, tidak berlebihan atau dapat dimengerti kalau disebut perusahaan pers (lihat rubrik 1).
    Sejak reformasi (yang memutuskan semua tali-tali kekuasaaan dari pers), motif pers sebagai perusahaan atau pers sebagai industri menjadi pendorong utama pertumbuhan pers di negara kita. Tentu masih ada pers yang diterbitkan, tidak secara langsung untuk memperoleh laba dalam makna ekonomi, tetapi laba kekuasaan yang diujungnya akan memberikan laba ekonomi. Didapati sejumlah perusahaan pers atau pers (terutama yang terbit di daerah) berkolaborasi dengan kekuasaan untuk memanfaatkan sumber daya dari kekuasaan dengan imbalan tertentu demi sebesar-besarnya laba perusahaan. Sesuatu yang wajar. No free lunch. Dalam keadaan semacam itu, masihkah perusahaan pers atau pers yang bersangkutan sanggup menegakkan kepala dengan mengatakan: “Kami adalah pers yang merdeka atau bebas atau kami masih menjalankan prinsip-prinsip dan fungsi jurnalistik?” Ini sebuah ironi. Bertahun-tahun komunitas pers bertahan dan berjuang memulihkan kemuliaan kemerdekaan pers, tetapi sadar atau tidak sadar melepaskan kemuliaan itu, atas nama pers sebagai usaha ekonomi atau pers sebagai industri. Selain dalam bentuk “membungkukkan diri”, ada pula perusahaan pers atau pers yang menempuh berbagai jalan lain demi sebesar-besarnya laba.
    Pertama; ada perusahaan pers atau pers yang melakukan eksploitasi segala segi ketidakpuasan atau yang dapat membangkitkan ketidakpuasan masyarakat. Bahkan sadar atau tidak sadar menjalankan pendekatan konflik atau praktik pertentangan atas nama kebebasan pers. Sesuatu yang agak ganjil bahkan bertentangan dengan asas-asas demokrasi. Demokrasi (dan pers sebagai subsistem demokrasi), menolak segala bentuk pendekatan konflik sebagai cara memecahkan masalah. Ada pula perusahaan pers atau pers yang dengan sengaja memelihara cara berpikir awam yang irrasional dengan menyuguhkan hal-hal yang bertentangan dengan akal yang akan menghalangi kemajuan, seperti manusia dapat berubah menjadi ular atau sebaliknya. Tidak kurang pula eksploitasi kegemaran sebagian masyarakat bergosip (gossip), seperti suguhan KDRT dalam makna keretakan dalam rumah tangga. Tingkah laku perusahaan pers atau pers semacam ini acap kali tidak dilakukan atas dasar prinsipil, tetapi sebagai cara memperoleh kesempatan yang lebih baik melalui hal-hal seperti meningkatkan rating dan lain-lain.
    Kedua; ada perusahaan pers atau pers, demi keselamatan bisnis pers, menempuh kebijakan kehati-hatian yang tinggi. Kadang-kadang terkesan mengambang, bahkan membingungkan masyarakat. Perusahaan pers atau pers semacam ini sangat menyulitkan publik yang sedang dan sangat membutuhkan panduan menghadapi berbagai himpitan hidup (politik, sosial, dan ekonomi). Dua hal yang digambarkan di atas, sekedar gambaran pengaruh pers sebagai industri terhadap pers. Tentu saja, masih cukup banyak perusahaan pers atau pers yang tetap menjunjung tinggi komitmen terhadap misi dan fungsi pers sebagai subsistem demokrasi dan sarana sosial (sarana publik) yang sehat, atau setidak-tidaknya memelihara dengan baik keseimbangan antara tanggung jawab pers dengan kepentingan pers sebagai usaha ekonomi dan industri.

  3. Perusahaan pers dan kemerdekaan pers
    Kemerdekaan (kebebasan) berusaha di bidang dan penerbitan pers, merupakan salah satu wujud pemulihan demokrasi. Sejak reformasi, dilarang segala bentuk campur tangan terhadap pers, termasuk menjalankan perusahaan pers. Kalaupun ada pembatasan, hanya berkaitan dengan bentuk badan usaha, permodalan minimum, dan persyaratan yang merupakan kepentingan internal, bukan dalam makna kontrol terhadap pers. Pembatasan lain berkaitan dengan hal yang menjadi asas umum perikehidupan untuk memelihara agar pers menjadi sarana yang memberi manfaat sebesar-besarnya terhadap publik (public interest, public order, public security). Itupun wajib dijalankan menurut atau berdasarkan asas-asas negara hukum, seperti larangan tindakan preventif, menghormati due process, dan lain-lain.
    Ada seorang wartawan senior dalam sejumlah diskusi mengatakan; seorang wartawan—demi kemerdekaan pers dan tanggung jawab mengungkap kebenaran—dapat sangat berani menghadapi segala hambatan ketika menjalankan suatu tugas jurnalistik. Tetapi biasanya kehilangan nyali ketika berhadapan dengan perusahaan pers yang menaunginya. Suatu anomali bahkan ironi. Kepentingan perusahaan pers ternyata berada di atas kemerdekaan (kebebasan) jurnalistik seorang wartawan.
    Ucapan wartawan di atas, menggambarkan betapa besar (menentukan) peran perusahaan pers terhadap kemerdekaan (kebebasan) pers. Dapat pula disebut lebih lanjut, ternyata kemerdekaan pers tidak saja berhadapan dengan faktor-faktor eksternal, cq. kekuasaan. Kemerdekaan pers juga menghadapi persoalan internal yaitu kemungkinan konflik kepentingan dengan perusahaan pers bersangkutan. Di permukaan, (on the surface), kepentingan perusahaan dapat berkolaborasi dengan kepentingan lain, seperti kepentingan politik, yaitu ketika “pemilik” perusahaan menyatukan diri dengan kekuatan politik atau kekuasaan politik. Tetapi dalam era liberalisasi bahkan deediologi yang terjadi sekarang (sebagai salah satu buah reformasi), segala bentuk kolaborasi politik atau sikap politik, tidak lain dari kepentingan ekonomi perusahaan pers yang bersangkutan (untuk meraih sebesar-besarnya laba atau untuk menjaga atau menyelamatkan suatu kepentingan ekonomi). Makin besar ketergantungan para pelaku jurnalistik terhadap perusahaan pers, makin lemah pula kemerdekaan (kebebasan) pers.
    Persoalannya: “Apakah mungkin menemukan suatu kondisi yang di satu pihak menjamin kelangsungan kepentingan ekonomi perusahaan pers, di pihak lain kemerdekaan pers dapat dijalankan sebagai budaya sosial yang senantiasa dihormati dan dijunjung tinggi (termasuk oleh perusahaan pers)?”
    Untuk mempertemukan kepentingan yang mungkin berbeda tersebut, ada satu pertanyaan: “Apakah perusahaan pers—betapapun besar makna ekonomi atau sebagai industri—memiliki keunikan yang membedakannya dari usaha ekonomi lainnya?” Mestinya, ya. Apakah itu? Perusahaan pers harus tetap menyadari: Pertama; pers sebagai institusi publik mengemban kepentingan publik. Kedua; pers sebagai subsistem demokrasi harus terpelihara tetap merdeka (bebas) dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Ketiga; perusahaan pers seyogyanya menjadi sarana yang turut serta mewujudkan kesejahteraan umum atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

  4. Peran Serikat Perusahaan Pers
    Telah dikemukakan, sejak reformasi—sebagai bagian dari kemerdekaan—ada kebebasan menjalankan perusahaan pers. Akibatnya, terjadi “booming” perusahaan pers. Perusahaan pers tidak hanya berpusat di kota-kota besar, tetapi di kota-kota kabupaten. Sesuatu yang semestinya membawa kebajikan. Rakyat sampai di pelosok-pelosok dapat mengetahui informasi yang banyak dan luas. Hal ini penting dari segi pendidikan sosial, pendidikan politik dan lain. Pers yang meluas ke pelosok-pelosok merupakan suatu bentuk pencerahan sosial (social elightenment).
    Di balik kebaikan ada pula masalah yang cukup mendasar. Pertama; terjadi persaingan yang tajam antar perusahaan pers. Persaingan itu acap kali tidak sehat. Upaya menguasai pasar pers dilakukan dengan segala cara. Persaingan harga koran (terutama koran yang terbit di luar Jakarta). Koran-koran yang diterbitkan di bawah naungan satu kelompok, dapat membanting harga karena mengandalkan pertolongan dari induk kelompok. Persaingan dalam mendapatkan iklan, selain dengan persaingan harga, juga antar perusahaan pers berlomba-lomba memberi potongan. Persaingan semacam ini sangat tidak sehat, karena tidak benar-benar untuk melayani pembaca (konsumen) tetapi semata-mata persaingan demi kepentingan perusahaan. Dalam sistem pasar bebas (free market system), persaingan yang sehat ditujukan untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen. Kehidupan (keuntungan) perusahaan, dicapai melalui sistem pengelolaan perusahaan untuk mencapai setinggi-tingginya efisiensi. Perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang efisien. Karena itu sudah waktunya perusahaan pers melakukan cara-cara mencapai setinggi-tingginya efisiensi. Ada pula cara tidak sehat lain tidak membayar pekerja, cq. wartawan dengan layak. Akibatnya, wartawan melakukan cara-cara yang melanggar kode etik untuk memperoleh tambahan pendapatan. Kedua; persoalan kedua yaitu “pemilik” perusahaan pers. Telah dikemukakan, akibat kebebasan berusaha, ada yang membentuk perusahaan pers sekedar coba-coba bahkan suatu keisengan. Kaum bisnis melihat pers sebagai salah satu peluang kegiatan ekonomi. Kaum iseng hanya mengandalkan para relasi yang diharapkan menjadi sumber keuangan, seperti Pemerintah Daerah, partai politik, atau cara-cara dalam katagori menghalalkan segala cara (seperti mengancam atau menakut-nakuti sumber berita). Ada pula kelompok atau seseorang yang membuat perusahaan pers untuk menyongsong peristiwa tertentu seperti Pilkada. Sepintas lalu ada semacam sikap partisan, tetapi sesungguhnya adalah untuk menangguk keuntungan secara cepat dan mudah. Ketiga; jumlah perusahaan pers menjadi begitu banyak sehingga sulit dikenali.
    Kondisi-kondisi tidak sehat tersebut mestinya secara berangsur-angsur diperbaiki. Ada beberapa cara menyehatkan perusahaan pers.
    Pertama; keinsyafan internal. Pemilik perusahaan pers harus membangun perusahaan pers yang sehat dan efisien. Membangun hubungan partisipatif yang sehat, terbuka dan demokratis dengan seluruh pekerja, cq. wartawan, dalam hubungan kerja yang saling menunjang dan saling menguntungkan.
    Kedua; mulai menerapkan ketentuan-ketentuan hukum seperti syarat-syarat hukum badan usaha pers, menerapkan undang-undang persaingan (UU Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat), dan lain-lain alat kontrol perusahaan.
    Ketiga; memperbesar wewenang dan tanggung jawab SPS yang meliputi wewenang melakukan penilaian, pengawasan dan tindakan terhadap perusahaan pers yang tidak mengindahkan fungsi dan cara-cara pengelolaan perusahaan pers yang sehat. Hal ini merupakan konsekwensi UU Pers yang melarang segala bentuk campur tangan pemerintah terhadap pers. Semata-mata menyerahkan perkembangan perusahaan pers (pers) yang sehat melalui mekanisme pasar akan makan waktu. Mungkin sekali selama proses penyehatan melalui pasar akan menimbulkan kerugian yang besar untuk masyarakat luas. Saya berharap Rakernas SPS yang berlangsung sekarang dapat mempertimbangkan peran baru SPS demi menjaga pers yang sehat dan pers yang merdeka.

  5. Penutup
    Mengakhiri uraian ini, saya akan mencantumkan pernyataan Colin Spark dan Edward Herman yang dikutip Richard Keeble (Ethics for Journalist, 2009), sebagai berikut:
    1. Colin Spark:
      “Newspapers in Britain are first and foremost businesses. They do not exist to report the news, to act as watchdogs for the public, to be a check on the doings of government, to defend the ordinary citizen against abuses of power, to unearth scandals or to do any of the other fine and noble things that are sometimes claimed for the press. They exist to make money, just as any other business does. To the extent that they discharge any of the public functions, they do so in order to succeed as businesses.”

    2. Edward Herman:
      “The crucial structural factors derive from the fact that the dominant media are firmly embedded in the market system. They profit-seeking business, owned by wealthy people (or other companies); they area funded largely by advertisers who are also profit-seeking entities and who want their ads to appear in a supporting selling environment. The media are also dependent on government and major business firms as information sources, and both efficiency and political considerations and frequently overlapping interests cause a certain degree of solidarity to prevail among the government, major media and other corporate businesses.”

      Kutipan-kutipan di atas cukup mengerikan. Setidak-tidaknya perasaan was-was yang dalam bagi kaum idealis pers yang bicara kemerdekaan pers, pers sebagai sarana publik, pers sebagai kontrol, pers sebagai pembela kebenaran, pembela rakyat kecil dan berbagai keluhuran lainnya. Kenyataan, pers telah lama jauh dari itu semua. Demi laba, pers sekedar lembaga bisnis. Bahkan lebih dari itu, berbagai kolaborasi dengan segala jenis kekuasaan, pers menjadi suatu monster bagi publik. Apakah para idealis pers Indonesia harus menjadi pesimis dan tidak berdaya sangat tergantung pada daya tahan dan kemampuan manancapkan semangat dan karakter kemauan perusahaan pers untuk tetap mau berbagi antara mengejar sebesar-besarnya laba dengan fungsi pers sebagai wadah pengejahwantahan kepentingan rakyat banyak.

    Jakarta, Juli 2012

    Bagir Manan


File Download :

Sekretariat Dewan Pers
Gedung Dewan Pers Lantai 7-8
Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110
Telp.021-3521488, 3504877, 3504874-75 Faks.021-3452030
Website: www.dewanpers.or.id Email: sekretariat@dewanpers.or.id