Informasi yang Dikecualikan Bisa Bungkam Pers

Informasi yang Dikecualikan Bisa Bungkam Pers
22 Juni 2010 | Administrator

JAKARTA (Koran Tempo) - Ketua Dewan Pers Bagir Manan meminta pemerintah menjelaskan dengan terperinci informasi yang dikecualikan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Sebab, kata Bagir, informasi yang dikecualikan itu berpotensi membungkam pers untuk menyuarakan kepentingan publik.

Menurut Bagir, dalam undang-undang yang disahkan pada 2008 tapi baru berlaku awal Mei tahun ini tersebut ada sepuluh informasi yang dikecualikan. Informasi itu antara lain berkaitan dengan proses penegakan hukum, kekayaan nasional, dan pertahanan keamanan. Siapa pun yang membocorkan informasi tersebut bisa dipidana hingga tiga tahun penjara

Meski sudah disebutkan ka-tegorinya, menurut Bagir, jenis dan nama informasi yang dikecualikan masih belum jelas. "Perlu ada rincian, tata caranya, dan lain-lain," kata Bagir dalam orasinya pada acara "Mengenang 16 Tahun Pembredelan Tempo, Detik, dan Editor" di kantor redaksi Koran Tempo, Jakarta, kemarin.

Bagir juga mengatakan keterbukaan informasi sangat tergantung angin kekuasaan. Bila negara berburuk sangka bahwa keterbukaan informasi bisa melemahkan kekuasaan, kata Bagir, tak mungkin warga negara bisa memperoleh informasi yang sepatutnya. "Keterbukaan informasi berkaitan dengan kepercayaan kekuasaan," katanya.

Bagir menilai, saat ini kebebasan pers lebih baik ketimbang masa Orde Baru. Kendati demikian, kata dia, pers masih rentan dikrimi-nalkan."Ini karena dalam huT kumnya pers masih bisa dipidanakan," katanya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Pemberitaan Korporat Tempo Tbriq Hadad mengatakan, di era kebebasan pers saat ini, pers yang kritis mulai berkurang. "Banyak konglomerat media. Pers yang kritis mulai terpinggirkan, terasa sepi, terasa sendiri," ujar Tbriq saat memberi sambutan.

Pada 21 Juni 1994, Tempo bersama Delik dan Editor di-bredel pemerintah Orde Baru. Pemicunya antara lain karena ketiga media itu memberitakan pembelian kapal perang dari Jerman. "Oleh Soeharto, itu dianggap adu domba," kata Toriq. mh* SffHM | pun nwnaiM


 

Sumber: Koran Tempo, 22 Jun 2010.