Workshop Jurnalistik Mahasiswa dan Sosialisasi Pedoman Media Siber akan digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, 9 Maret 2012. Acara di Makassar ini juga akan diisi pertemuan Dewan Pers dengan Muspida dan secara terpisah pertemuan dengan pimpinan redaksi media pers di Makassar.

Diskusi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Bidang Jurnalistik, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, 8 Maret 2012, pukul 13.00 sampai selesai.

Agenda Dewan Pers, Senin 5 Maret 2012.Focus Group Discussion : Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia. Masukan dan saran dapat disampaikan melalui email : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

Keselamatan jurnalis masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Selama tahun 2011, dalam catatan LBH Pers dan Dewan Pers telah terjadi 85 kasus kekerasan terhadap media atau jurnalis, berupa kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Saat ini belum ada standar tentang tahap-tahap dan mekanisme penanganan masalah yang dapat menjadi rujukan bersama bagi berbagai pihak: Dewan Pers, asosiasi jurnalis (seperti AJI, PWI, IJTI), penegak hukum, perusahaan pers, serta lembaga advokasi jurnalis. Selain persoalan kekerasan, kasus penyalahgunaan profesi jurnalis dalam berbagai bentuknya banyak dikeluhkan masyarakat. Dalam konteks itulah Dewan Pers berinisiatif untuk menyelenggarakan seri workshop penyusunan Standar “Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Penyalahgunaan Profesi Jurnalis”. Workshop pertama akan digelar pada:

Hari/tanggal: Rabu, 29 Februari 2012
Waktu: Pukul 13.00 – 16.00
Tempat: Sekretariat Dewan Pers, Jakarta Pusat.

Tantangan dunia penyiaran TV Swasta semakin kompleks dan butuh akselerasi secara holistic bagi semua pemangku kepentingan. Dari issue diversity of ownership, diversity of content, penjaringan pasar local, perijinan, fungsi KPID, UU Penyiaran yang sulit dilaksanakan, issue kepemilikan yang berkaitan dengan politik dan masih banyak lagi.

Hal yang baru adalah keinginan DPR –RI untuk merevisi UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, yang mana sudah satu dekade UU ini hanya beringsut dan berjalan sangat berat nyaris berhenti ditempat. Tantangannya adalah kepastian hukum (undang-undang) yang dapat menjadi landasan bagi penyiaran dalam menjaga keutuhan NKRI, mencerdaskan bangsa dan dalam rangka menjalankan bisnisnya

Perubahan atau revisi, apapun namanya, seyogyanya diselaraskan dengan kemajuan teknologi dan lebih bersifat antisipatif, bukan UU yang reaktif menjawab setiap perubahan yang terjadi.

Terkait dengan itu Dewan Pers mengadakan acara bertema “Diskusi Ilmiah Penyiaran Menuju Era Digital”, pada :

Hari/Tgl. : Jum’at, 24 Februari 2012
Waktu : Pkl. 13.30 – 17.00 WIB (didahului makan siang)
Tempat : Gedung Dewan Pers, Lt. 7, Jln. Kebon Sirih No. 32 – 34, Jakarta Pusat

Dewan Pers mengundang para Pemimpin Redaksi Media Massa (cetak, elektronik), Organisasi Wartawan, dan Akademisi Komunikasi untuk menghadiri acara tersebut.