"Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, di bentuk Dewan Pers yang independen."
(Pasal 15 UU No.40/1999 tentang Pers)

Pertanyaan dan Jawaban

Adakah dampak dari perbedaan pengaturan yang bersifat jurnalistik dan yang bukan dalam media elektronik?


Antara siaran yang bersifat jurnalistik dan siaran bukan jurnalistik memiliki perbedaan hukum dan filosofis yang mendasar. Penjelasan pasal 4 ayat 2 UU Pers menyebut,..Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. Ini berarti, suatu siaran yang tidak termasuk dalam kegiatan jurnalistik sepenuhnya berlaku UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002. Dengan kata lain, terhadap siaran yang bukan karya jurnalistik dapat dikenakan sensor, pembatasan isi, dapat memerlukan izin, isinya dapat ditegur dan diadukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan lembaga penyiarannya juga dapat dicabut. Ini jelas sangat berbeda dengan siaran yang bersifat jurnalistik yang justru tidak boleh dikenakan penyensoran, pembredelan dan pelarangan siaran oleh pihak manapun. Oleh sebab itu, sangat perlu membedakan siaran radio atau televisi yang bersifat jurnalistik dan yang bukan bersifat jurnalistik karena membawa dampak hukum yang sangat luas. 



Bagaimana pengaturan pers untuk pers di televisi dan radio?


Sesuai dengan pengertian dalam UU tentang Pers, semua kegiatan jurnalistik tunduk dan mengikuti UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers baik media cetak, elektronik dan saluran lainnya. Dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran juga diakui wartawan yang melakukan kegiatan jurnalistik berada di bawah payung Kode Etik Jurnalistik. Pasal 42 UU No. 32 Tahun Pasal 42 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menegaskan, “Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundangan yang berlaku.” Dalam hal ini Kode Etik Jurnalistik yang berlaku adalah yang sesuai dengan penjelasan pasal 7 ayat 2 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan Kode Etik Jurnalistik adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.” Dalam rumusan UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 ini dipakai rumusan “peraturan perundangan yang berlaku” dan bukan “undang-undang ini.” Hal ini bukan tanpa maksud, yakni yang dimaksud dengan “peraturan perundangan yang berlaku” untuk pers tidak lain dan tidak bukan adalah termasuk UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Pedoman Prilaku Penyiaran 63 (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) juga dipertegas bahwa wartawan elektronik yang melakukan kegiatan jurnalistik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, tegasnya, sepanjang menyangkut kegiatan jurnalistik, baik untuk televisi dan radio, termasuk media lainnya, mengikuti UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.



Dalam pengertian pers terdapat kata semua saluran komunikasi yang tersedia. Apakah dengan demikian semua yang memakai saluran komunikasi yang tersedia termasuk pers?


Tidak semua saluran komunikasi termasuk katagori pers. ”Saluran komunikasi” hanyalah sarana untuk menyampaikan komunikasi. Untuk dapat dikatagorikan sebagai pers, proses pengerjaan dan isinya harus memenuhi kaedah-kaedah jurnalistik, termasuk harus menaati Kode Etik Jurnalistik (selanjutnya akan Bagian Kesatu Umum Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik 62 sering disingkat dengan KEJ). Email, telepon atau pesan singkat pribadi, misalnya, tidak dapat dikatagorikan sebagai pers, sepanjang proses pengerjaan dan isinya tidak mengikuti kaedah-kaedah jurnalistik.



Apakah yang dimaksud dengan pers?


Sejak awal kemunculannya, sudah terjadi pula perdebatan panjang apa yang dimaksud dengan pers. Tetapi secara yuridis formal, atau menurut undang-undang yang berlaku, rumusan tentang pers diatur pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya dalam buku akan sering disingkat hanya dengan sebutan UU Pers),

 

yaitu: Pers adalah lembaga sosial wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya yang dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

 

Dari rumusan ini ada beberapa unsur dalam pengertian pers, yaitu sebagai berikut: 

a. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa. Jadi, yang dimaksud sebagai pers adalah lembaga sosial dan lembaga wahana komunikasi massa. Pengertian ini merujuk kepada pemahaman bahwa pers adalah merupakan lembaga. 

b. Pers melakukan kegiatan jurnalistik. Artinya lembaga sosial dan wahana komunikasi massa melakukan kegiatan jurnalistik. Tanpa kegiatan jurnalistik berarti bukan pers. 

c. Pengertian kegiatan jurnalistik meliputi 6M, yakni mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyiarkan berita. Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang tidak melakukan kegiatan 6M bukanlah pers. 

d. Pers tidak lagi hanya terbatas pada media cetak, tetapi segala saluran yang tersedia



Apakah yang dimaksud Undang-undang Pers dalam arti diam dan Undang-undang Pers dalam arti dinamis?


Undang-undang Pers dalam arti diam adalah Undang-undang Pers sebagai sebuah produk perundang-undangan dalam keadaan belum dilaksanakan. Sedangkan Undang-undang Pers dalam dinamis maksudnya Undang-undang Pers dalam keadaan sudah mulai dilaksanakan dalam praktek



Apakah hukum pers sama dengan hukum komunikasi?


Hukum pers berbeda dengan hukum komunikasi. Ruang lingkup hukum komunikasi jauh lebih luas daripada ruang lingkup hukum pers. Hukum komunikasi mencakup seluruh peraturan perundang-undangan tertulis yang berkaitan dengan seluruh aspek Bagian Kesatu Umum Bagian Kesatu Umum Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik 60 komunikasi, termasuk di dalamnya hukum pers. Sedangkan hukum pers hanya mencakup perundang-undangan yang berkaitan dengan pers saja. Dengan kata lain, hukum pers hanyalah salah satu bagian dari hukum komunikasi



Apa yang dimaksud dengan hukum pers?


Telah berabad-abad para ahli berdebat panjang tentang apa pengertian hukum, dan selama itu pula, sampai saat ini, belum diperoleh kesepakatan apa definisi hukum yang paling tepat. Tetapi secara umum, pengertian hukum dapat dibagi dua: a. Hukum dalam pengertian luas, yaitu semua peraturan yang ada, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. b. Hukum dalam pengertian sempit, yaitu semua peraturan perundang-undangan tertulis. Dalam kehidupan sehari-hari, yang dimaksud dengan istilah hukum, lebih sering dipersepsikan hukum dalam arti sempit, yakni semua peraturan perundang-undangan tertulis. Dalam istilah hukum populer, jika peraturan perundang-undangan tertulis masih berlaku, sering juga disebut hukum positif. Adapun yang dimaksud dengan hukum pers adalah, semua peraturan perundang-undangan tertulis yang berkaitan dengan pers, terutama yang diatur dalam Undang-undang tentang Pers.



Sekretariat Dewan Pers
Gedung Dewan Pers Lantai 7-8
Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110
Telp.021-3521488, 3504877, 3504874-75 Faks.021-3452030
Website: www.dewanpers.or.id Email: sekretariat@dewanpers.or.id