"Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, di bentuk Dewan Pers yang independen."
(Pasal 15 UU No.40/1999 tentang Pers)

Pertanyaan dan Jawaban

Apa saja perbedaan utama antara Undang-undang Pers lama (Undang-undang No. 21 Tahun 1982) dan Undang-undang Pers baru (Undang-undang No. 40 tahun 1999)?


Antara UU Pers Tahun 1999 No. 40 tentang Pers dengan UU Pers yang sebelumnya terletak pada paradigmanya. UU Pers No. 40 Tahun 1999 memiliki paradigma demokratis dengan segala implikasinya, sedangkan UU Pers sebelumnya memiliki paradigma otoriter dengan segala implikasinya pula. Di samping itu secara teknis juga terdapat beberapa perbedaan, antara lain seperti berikut:1. Pemerintah bertindak
sebagai pembina pers
nasional.
2. Dewan Pers cuma perpanjangan tangan dari pemerintah.
3. Pengertian pers hanya media cetak.
4. Pers cetak memerlukan izin dari pemerintah.
5. Pemerintah dapat membredel pers.
6. Diterapkan wadah tunggal organisasi pers.
7. Menerapkan pertanggungjawaban pidana sistem air terjun/ waterfall system.
8. Terdapat banyak peraturan pelaksana yang dapat dimanipulir oleh pemerintah.
9. Sama sekali tidak boleh modal asing.

  • Pemerintah tidak ikut campur dalam masalah kemerdekaan pers.Dewan Pers bersifat independent.
  • Pengertian pers meliputi pers cetak, elektronik dan segala macam saluran lainnya.
  • Pers cetak tidak memerlukan izin dari pihak manapun.
  • Pers tidak boleh dibredel.
  • Tidak ada wadah tunggal organisasi Pers.
  • Menerapkan pertanggungjawaban pidana khusus dan pada umumnya.
  • Tidak terdapat kemungkinan adanya peraturan pelaksana, kecuali untuk pengangkatan anggota Dewan Pers dengan
  • Keputusan Presiden.
  • Modal asing boleh masuk melalui pasar modal


Dalam pengertian pers terdapat kata ”semua saluran komunikasi yang tersedia.” Apakah dengan demikian semua yang memakai saluran komunikasi yang tersedia termasuk pers?


Tidak semua saluran komunikasi termasuk katagori pers. ”Saluran komunikasi” hanyalah sarana untuk menyampaikankomunikasi. Untuk dapat dikatagorikan sebagai pers, proses pengerjaan dan isinya harus memenuhi kaedah-kaedah jurnalistik, termasuk harus menaati Kode Etik Jurnalistik (selanjutnya akan Bagian Kesatu Umum sering disingkat dengan KEJ). Email, telepon atau pesan singkat pribadi, misalnya, tidak dapat dikatagorikan sebagai pers, sepanjang proses pengerjaan dan isinya tidak mengikuti kaedah-kaedah jurnalistik.



Apakah dengan pengertian pers bahwa asas paduga tidak bersalah bermakna pers tidak boleh menghakimi, berarti pers bebas menyebut identitas semua orang tanpa pengecualian,termasuk anak-anak?


Walaupun asas praduga tidak bersalah dalam pers berarti pers tidak boleh membuat berita yang menghakimi, tetapi ini tidak
otomatis pers boleh mencantumkan identitas lengkap semua orang dalam berita pers. Baik hukum maupun Kode Etik Jurnalistik memberikan pembatasan kepada pers dalam mengungkapkan identitas orang, yakni :
a. Pers dilarang menyebut identitas anak-anak secara jelas, baik nama anak-anak tersebut sebagai pelaku, atau didugasebagai pelaku kejahatan.
b. Pers dilarang menyebut identitas anak-anak dalam kasuskasus yang menyangkut kesusilaan,
c. Pers dilarang menyebut identitas korban kesusilaan baik anak-anak maupun bukan anak-anak. Dalam ketiga katagori tersebut semua identitas haruslah dikaburkan dengan berbagai cara. Pengaburan identitas harus sedemikian rupa sehingga sulit untuk ditelusuri siapa sebenarnya
yang dimaksud. Perlindungan identitas anak-anak karena untuk melindungi masa depan mereka. Penyebutan nama anak yang melakukan kejahatan, korban kejahatan atau terlibat dalam kesusilaan dikhawatirkan dapat merusak masa depan mereka disamping dikhawatirkan juga menimbulkan traumatik yang luar biasa besar yang dapat mengganggu pertumbuhan kejiwaannya. Sedangkan pelarangan penyebutan identitas yang bukan anakanak dalam korban kesusilaan, karena kesusilaan bagi masyarakat timur masih merupakan nilai-nilai yang peka dan korban kesusilaan dapat dinilai menjadi orang yang mengalami kehinaan luar biasa yang seringkali justru memperoleh perlakuan yang Bagian Keenam Asas Praduga Tidak bersalh kurang menguntungkan dari masyarakat. Dalam keadaan demikian seringkali pula korban mengalami trauma yang luar biasa besar yang jika namanya diumumkan atau disiarkan akan menambah parah luka traumatik tersebut. Oleh sebab itu semua korban kesusilaan tidak boleh disebut dengan jelas identitasnya. Adanya pengecualian dalam mengungkapkan identitas dalam asas praduga tidak bersalah yang pada prinsipnya tidak melarang menyebut identitas nama orang, membuktikan bahwa dalam melaksanakan tugasnya pers tetap memiliki aspek m



Bagaimana sikap wartawan dalam pemberitaan, jika pihak resmi, seperti polisi atau jaksa, cuma menyebut inisial atau singkatan nama seorang sebagai tersangka atau sedang terlibat dalam hukum?


Pihak resmi itu mungkin bekerja berdasarkan aturan internal mereka atau yang mereka anggap sesuai dengan aturan mereka sehingga merasa perlu menyingkat nama atau cuma memberikan inisial saja. Itu wilayah profesi mereka. Tugas wartawan berbeda. Pers harus memberikan berita yang akurat. Jadi kalau ada pihak resmi cuma memberikan inisial atau nama singkatan, menjadi tugas wartawan untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang dimaksud dengan nama singkatan atau inisial itu. Penyebutan nama lengkap itu bukan hanya tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik tetapi justru
sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik



Apakah kalau seorang redaktur atau pemimpin redaksi melakukan penyuntingan dengan menghilangkan sebagian data atau fakta yang dilaporkan seorang reporter atau wartawan berarti redaktur atau pemimpin redaksi itu melanggar hukum juga?


Bukan! Seorang redaktur, redaktur pelaksana, pemimpin redaksi, atau atasan seorang wartawan, yang melakukan penyuntingan dengan mengurangi sebagian besar, bahkan menghapus seluruh informasi yang dibuat seorang wartawan, sepanjang dalam konteks penyuntingan bukanlah merupakan tindakan penyensoran. Tindakan itu dilakukan karena merupakan tugas dan kewajibannya sehingga bukanlah perbuatan yang secara hukum dalam katagori memaksa.



Unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam rumusan tentang penyensoran yang terdapat dalam pasal 1 ayat 8 Uundangundang Pers No. 40 Tahun 1999


Dari rumusan ini setidaknya terdapat beberapa unsur penting mengenai arti penyensoran:
a. Penghapusan sebagian atau seluruh informasi yang akan disiarkan secara paksa. Ini berarti sensor terjadi pada saat proses produksi atau pra produksi. Pemaksaan untuk mengurangi, menghapus atau menghilangkan informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan merupakan tindakan penyensoran. Pengertian ini juga membawa kita pada pemahamanbahwa permintaan tanpa paksaan atau sekedar imbauan tanpa ancaman, untuk mengurangi, menghilangkan atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang akan disiarkan, bukanlah merupakan penyensoran. Dengan
demikian dalam pers, sepanjang tanpa paksaan (dan melawan hukum) pihak ketiga diperbolehkan meminta kepada pers untuk mengurangi, menghilangkan atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang hendak diterbitkan atau disiarkan. Dalam hal ini bagaimana
menanggapi permintaan tersebut, terserah kepada pers yang bersangkutan. Pers sama sekali tidak terikat kepada permintaan semacam itu dan sekaligus dapat mengabaikannya. Sepenuhnya merupakan hak pers untuk menerbitkan/menyiarkan atau tidak menerbitkan/
menyiarkan suatu informasi. Hak untuk menerbitkan/ menyiarkan atau tidak menerbitkan/menyiarkan melekat kepada pers tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun sehingga sepenuhnya menjadi kewenangan pers. Terhadap adanya permintaan dari pihak ketiga untuk
mengurangi atau menghilangkan sebagian atau seluruh informasi yang ingin diterbitkan atau disiarkan oleh pers, sepenuhnya terserah pers yang bersangkutan boleh mengabulkan atau mengabaikannya. Persoalan baru muncul apabila permintaan semacam ini disertai dengan paksaan, besar atau kecil, dan dalam bentuk apapun juga. Maksudnya jika permintaan sudah disertai dengan paksaan sebesar apapun dan dalam bentuk
Bagian Keempat Sensor dan Pembredelan
apapun, maka tindakan tersebut sudah termasuk dalam katagori tindakan penyensoran.
b. Tindakan atau ancaman dari pihak manapun untuk mengurangi, menghapus atau menghilangkan sebagian atau seluruh informasi yang
akan diterbitkan atau disiarkan, merupakan tindakan penyensoran. Pengertian tindakan disini sudah ada perbuatannya untuk mengurangi, menghapus atau menghilangkan informasi yang akan disiarkan. Dengan kata lain, sudah ada bentuk tindakan konkrit sebagai upaya melakukan
tindakan mengurangi, menghapus atau menghilangkan sebagian atau seluruh informasi yag ingin disampaikan.
Sedangkan pengertian ”ancaman” belum ada tindakan konkrit langsung untuk mengurangi, menghilangkan atau menghapus informasi yang ingin disiarkan, tetapi sudah ada perbuatan pendahulu berupa ancaman untuk melakukan tindakan mengurangi, menghilangkan dan menghapus sebagian atau seluruh informasi yang ingin disampaikan. Bentuk ancaman, baik berupa kata-kata, tulisan maupun hal lain yang memberikan indikasi adanya
ancaman terhadap pers untuk mengurangi, menghapus atau menghilangkan sebagian atau seluruh informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan.
c. Dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik kewajiban melapor atau minta izin dari yang berwajib merupakan tindakan penyensoran. Ketentuan ini bermakna, pihak yang berwajib dilarang meminta pers untuk melaporkan atau meminta izin lebih dahulu sebelum pers menerbitkan atau menyiarkan
informasi merupakan tindakan sensor. Pengertian ”yang berwajib” tidak hanya terbatas kepada aparat penegak hukum, tetapi merujuk semua penyelenggara negara, termasuk para pejabat yang berwenang di bidangnya masing-masing.



Jika Undang-undang Pers dirancang hanya berisi ”pokokpokok” saja kenapa secara resmi Undang-undang Pers tidak dinamakan ”Undang-undang Pokok?”


Paling sedikit ada tiga alasan. Alasan pertama, jika secara resmi dipakai istilah ”UU Pokok” maka berarti membuka peluang harus
ada peraturan pelaksana yang mengatur penjabaran dari undangundang itu, yaitu berupa Peraturan Pemerintah (PP) ataupun
Peraturan Menteri (Permen) dan seterusnya peraturan-peraturan ke bawah lainnya. Ini membuka kesempatan lagi bagi penguasa untuk turut campur dalam urusan pers, termasuk kemungkinan melakukan kooptasi kepada pers. Padahal secara terencana pembentuk undang-undang memang tidak menghendaki adanya peraturan pelaksana dari pihak pemerintah. Pengalaman telah mengajarkan kepada pembentuk undang-undang, dalam sejarah
pers Indonesia, adanya peraturan pelaksana dari pihak pemerintah dikhawatirkan akan membuka kemungkinan munculnya peraturan yang bertentangan dengan jiwa dari UU Pers sendiri, termasuk lahirnya perundang-undangan yang mengekang kemerdekaan
pers yang sebenarnya sudah dijamin dalam UU Pers. Maka itu pembentuk undang-undang tidak menghendaki adanya peraturan pelaksana dari pihak pemeritah dan untuk menghindari hal itu UU Pers walaupun cuma berisi ”pokok-pokok” saja tetapi tidak
dinamakan ”UU Pokok.” Alasan kedua, UU Pers menganut asas swa regulasi atau self regulation, yaitu asas yang memberikan kebebasan kepada masyarakat pers untuk mengatur dirinya sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Untuk itulah pembentuk undangundang
dengan sengaja menutup kemungkinan adanya peraturan pelaksana dari pemerintah terhadap UU Pers. Sebagai gantinya pembentuk undang-undang memberikan kesempatan kepada masyarakat pers untuk mengatur diri sendiri. Dalam hal ini pembuatan peratuan di bidang pers berada dalam koordinasi Dewan Pers. Salah satu dari fungsi Dewan Pers sebagai cerminan dari pengaturan terhadap diri sendiri atau swa regulasi itu tertuang
dalam pasal 15 ayat 2 huruf f yang menegaskan Dewan Pers, ”Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturanperaturan
di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.” Paham swa regulasi yang dianut di dalam UU Pers ini jelas tidak
menghendaki adanya pembuatan peraturan pelaksana oleh pemerintah, sehingga pembuat undang-undang memang menutup
Bagian Kesatu Umum kemungkinan pemerintah untuk membuat peraturan pelaksana dari Undang-undang Pers. Penamaan secara resmi UU Pers dengan sebutan ”UU Pokok” bertentangan dengan kehendak pembuatan undang-undang karena ”UU Pokok” justru mewajibkan pemerintah
membuat peraturan pelaksana dari undang-undang itu. Dengan alasan itu sejak awal pembuatan UU Pers secara sengaja tidak menamakan Undang undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan nama ”UU Pokok.” Alasan ketiga, pengalaman berbangsa dan bernegara sejak proklamasi kemerdekaan sampai lahirnya undang-undang ini membuktikan, pada taraf awal setiap pemerintah mencoba merangkul pers, sehingga terjadilah bulan madu antara pers dan pemerintah. Tetapi jika pers masih terus kritis, pemerintah sedikit demi sedikit akan menunjukan pandangan yang tidak suka terhadap pers seperti itu. Dalam keadaan demikian lama kelamaan posisi pemerintah terhadap pers berlawanan diametral dengan
posisi pers. Pemerintah, langsung atau tidak langsung nantinya akan mulai mengancam pers, termasuk melalui berbagai peraturan. Setelah suatu pemerintahan berganti, proses semacam itu selalu berulang kembali. Hal ini menciptakan semacam keyakinan,
sebagian orang menyebut traumatik, di kalangan pers, kalau pemerintah diberikan peluang mengatur pers, maka pemerintah cenderung akan mengekang kemerdekaan pers. Jika UU tentang Pers dijadikan UU Pokok yang memungkinkan pemerintah membuat peraturan tentang pers dinilai kalangan pers sama saja dengan semacam memberikan cek kosong kepada penguasa. Si
penerima cek dengan begitu dapat mengisi berapa saja sekehendak hatinya. Artinya, kalau UU Pers memberikan peluang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksana pers, sama saja dengan pers memberikan kemerdekaan pers untuk dipasung oleh pemerintah. Oleh karena itu kalangan pers keberatan jika UU Pers masih memberikan peluang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksana sebagai penjabaran UU Pers. Itulah sebabnya Undang-undang Pers sampai sakarang tidak lagi dinamakan ”UU Pokok Pers.”
 



Kenapa baik korban maupun pelaku kejahatan anak-anak identitasnya tidak boleh disiarkan?


Setelah melalui berbagai perdebatan dalam proses perumusan tentang anak (memperhatikan aspek perkembangan zaman, yuridis, sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan), akhirnya dalam Kode Etik Jurnalistik ditetapkan yang dimaksud anak adalah seorang yang berusia di bawah 16 tahun. Tentu saja anak masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Masa depan mereka masih panjang. Agar mereka dapat mencapai masa depan yang baik, maka harus diciptakan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan mereka. Masa depan inilah yang ingin dilindungi oleh Kode Etik Jurnalistik dengan mengatur identitas anak, baik sebagai korban maupun pelaku, tidak boleh disiarkan.

Pers mempunyai pengaruh yang sangat luas. Pengaruh pemberitaan dapat menghasilkan semacam dominan efek yang dapat mempengaruhi dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan anak-anak. Jika identitas anak-anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, diberitakan dengan jelas, dikhawatirkan pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak-anak itu akan sangat terganggu sehingga masa depannya juga mengalami
gangguan.



Bagaimana sikap wartawan dalam pemberitaan jika pihak resmi, seperti polisi atau jaksa, cuma menyebut inisial atau singkatan nama seorang sebagai tersangka atau sedang terlibat dalam hukum?


Pihak resmi itu mungkin bekerja berdasarkan aturan internal mereka atau yang dianggap mereka sesuai dengan aturan mereka sehingga merasa perlu menyingkat nama atau cuma memberikan inisial saja. Tugas wartawan berbeda. Pers harus memberikan berita yang akurat. Jadi kalau ada pihak resmi cuma memberikan inisial atau nama singkatan, menjadi tugas wartawan untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang dimaksud dengan nama singkatan
atau inisial itu. Penyebutan nama lengkap itu bukan hanya tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik tetapi justru sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.



Banyak orang yang mengaku wartawan dan juga wartawan sungguhan meminta-minta uang atau sesuatu bahkan sampai memaksa dan memeras, apakah hal tersebut masuk katagori suap sesuai Kode Etik Jurnalistik


Pemberian suap inisiatifnya datang dari pemberi suap. Sedangkan pemaksaan permintaan uang dan pemerasan inisiatif datang dari wartawan, baik yang gadungan maupun wartawan sungguhan. Permintaan paksa dan pemerasan oleh orang yang mengaku wartawan (atau mungkin wartawan sungguhan) untuk meminta uang atau benda lainnya tidaklah termasuk dalam ruang lingkup Kode Etik Jurnalistik, karena pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan jurnalistik. Perbuatan meminta paksa dan memeras adalah perbuatan kriminal dan karena itu dapat segera diproses secara pidana oleh polisi atau penyidik lainnya. Kendati bukan termasuk ruang lingkup Kode Etik Jurnalistik, tetapi perbuatan meminta paksa atau memeras itu sendiri dipandang sebagai sebuah perbuatan yang sangat tercela secara universal. Maka perbuatan itu juga bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik.



Apakah karya jurnalistik ditelevisi boleh disensor dan dihentikan?


Dalam Undang-undang Pers, sudah ditegaskan termasuk karya jurnalistik di televisi. Begitu juga Undang-undang Pers sudah menegaskan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyiaran. Bahkan Undang-undang Penyiaran juga sudah mengakui wartawan tak tertarik mengikuti Kode Etik Jurnalistik. Tapi pada sisi lain, dalam Undang-undang Penyiaran ada Pedoman Prilaku Penyiaran (P3) dan Standar Penyiaran Siaran (SPS) yang diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). bagaimana kalau KPI sampai menghentikan suatu karya jurnalistik dengan alasan melanggar P3 dan SPS padahal terhadap karya jurnalistik menurut Undangundang Pers tidak boleh disensor oleh pihak manapun, sehingga dalam hal ini termasuk oleh KPI. Jika ada masalah semacam ini peraturan mana yang dipakai termasuk sanksi mana yang dipakai apakah sanksi, Kode Etik Jurnalistik atau Undang-undang Penyiaran dan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya? tentu ini menimbulkan perdebatan.



Prinsip keseimbangan bagaimana yang dianut Undang-undang tentang Pers?


Setelah menentukan kemerdekaan pers milik rakyat atau milik publik, Undang-undang Pers juga mengatur dalam pelaksanaannya, undang-undang ini dapat berjalan dengan seimbang di satu sisi agar pers dapat melaksanakan kemerdekaan pers dengan efektif, maka kepada pers diberikan sejumlah ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas pers tersebut. Misalnya pers tidak boleh disensor, dibredel dan dihalang-halangi ketika menjalankan tugas. Begitu juga manakala menjalankan tugasnya wartawan dilindungioleh hukum. Tidak lupa agar dapat memperoleh informasi yang penting, kepada masih diberikan hak tolak.



Sekretariat Dewan Pers
Gedung Dewan Pers Lantai 7-8
Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110
Telp.021-3521488, 3504877, 3504874-75 Faks.021-3452030
Website: www.dewanpers.or.id Email: sekretariat@dewanpers.or.id